SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Otomatisasi Tata
Kelola Kepegawaian
Kompetensi Keahlian
Otomatisasi dan Tata Kelola
Perkantoran
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII
BAB 8
PENSIUN PEGAWAI
Sumber: pxhere.com
Pensiun memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.
Sumber Pengertian
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai;
atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan
sesudah ia berhenti bekerja, atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya
yang belum dewasa apabila ia meninggal dunia.
Dr.
Wirawan
Pensiun adalah suatu program yang mengharuskan pegawai
menyisihkan sebagian gaji atau upah yang diterimanya dalam waktu
tertentu (dana pensiun) yang akan digunakan oleh perusahaan/oganisasi
untuk membayar benefit pensiunnya setelah bekerja dalam waktu
tertentu (usia pensiun) yang ditentukan oleh peraturan
perusahaan/organisasi.
Arifianto Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada
setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Pengertian Pensiun
Sumber Pengertian
Kasmir Pensiun adalah hal seseorang untuk memperoleh penghasilan
setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun
atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan
Sastra Djatmika dan
Marsono
Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan
oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk
membiayai penghidupan selanjutnya agar dirinya tidak terlantar
apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
Undang-undang
Nomor 43 Tahun
1999 Pasal 10
Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai bentuk balas jasa
terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun
mengabdikan dirinya pada negara.
Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang telah selesai
bekerja karena masa tugasnya sudah selesai
1. Meningkatkan loyalitas dan motivasi
eksternal pegawai
2. Sebagai bagian dari sistem kompensasi
3. Sebagai kewajiban moral
4. Memberikan rasa aman pada kehidupan
pegawai
5. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat
6. Sebagai penghargaan atas jasa dan
pegabdian pegawai
B. Tujuan Pensiun
• Saat ini, program yang populer di masyarakat berkaitan dengan
pembiayaan atau dana pensiun adalah program BPJS Ketenagakerjaan
(untuk pegawai swasta) dan TASPEN (untuk pegawai negeri sipil/PNS).
• Menurut UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
• Dana pensiun terbagi menjadi tiga jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja,
dana pensiun berdasarkan keuntungan, dan dana pensiun lembaga
keuangan.
• Adapun cara pembiayaan dana pensiun yang diterapkan perusahaan, di
antaranya dengan sistem menabung; memotong sebagian keuntungan
perusahaan untuk disetorkan pada dana pensiun; dibebankan kepada
pegawai beberapa persen dan dibebankan pada perusahaan beberapa
persen sesuai aturan yang berlaku di perusahaan; serta pembiayaan
pensiun dilakukan oleh pegawai, perusahaan, dan pemerintah (untuk
pensiun PNS).
C. Cara Pembiayaan Pensiun
Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun
adalah gaji pokok sebulan terakhir yang berhak diterima oleh
pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang
berlaku baginya.
D. Dasar Pensiun
Untuk saat ini, besaran gaji pokok berdasarkan PP Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sedangkan
penetapan pokok pensiun berdasarkan PP Nomor 18 Tahun
2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan
Janda/Dudanya. Berikut contoh Penetapan Pensiun Pokok
PNS berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2019.
 Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor PER-02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia
Pensiun Maksimum Bagi Peserta Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut.
1. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun.
2. Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah
mencapai usia 55 tahun, batas usia pensiun maksimal ditetapkan 60
tahun.
 Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil, batas usia pensiun aparatur sipil/ASN/PNS
ditentukan 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi, sedangkan usia pensiun bagi pejabat fungsional sesuai
dengan ketentuan bagi pejabat fungsional.
 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 untuk
peneliti, batas usia pensiun adalah 65 tahun.
 Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, masa pensiun guru adalah 60 tahun dan guru besar 65 tahun.
E. Batas Usia Pensiun (BUP)
1. Pensiun pegawai. Pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormat, yaitu apabila disebabkan beberapa hal,
misalnya meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun.
2. Pensiun janda/duda. Pensiun janda/duda diberikan dengan ketentuan,
misalnya apabila janda atau duda tersebut menikah lagi, hak pensiunnya
akan hilang.
3. Pensiun anak. Pensiun anak adalah pensiun janda/duda yang diturunkan
kepada anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut.
4. Pensiun orang tua. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu
kandung dari Pegawai Negeri Sipil. Pensiun orang tua diberikan jika
pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak.
Besarnya pensiun orang tua, yaitu 20% dari pensiun janda/duda. Jika
kedua orang tua seorang PNS bercerai, pensiun orang tua dibagi dua.
F. Penerima Pensiun
• Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan kepada
pegawai/karyawan yang telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan
oleh perusahaan atau pemerintah.
• Pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang dilakukan apabila
perusahaan/organisasi mengurangi karyawan/pegawainya karena
program penghematan, rasionalisasi, restrukturisasi, merger, atau
akuisisi.
• Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diminta sendiri oleh
karyawan/pegawai walaupun usianya belum memasuki usia pensiun.
• Pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai yang
mengalami kecelakaan dan dianggap tidak dapat lagi melakukan
pekerjaan seperti sedia kala, sedangkan usianya belum memasuki
masa pensiun
G. Macam-macam Pensiun
Pensiun mulai diberikan kepada pegawai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut.
• Diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai negeri yang bersangkutan
diberhentikan sebagai pegawai negeri bertepatan dengan tanggal kelahirannya.
• Diberikan saat pegawai berusia 50 tahun, yaitu apabila terjadi hal sebagai berikut.
a. Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat karena penghapusan jabatan,
perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara, atau karena
alasan-alasan dinas lainnya, atau tidak dipekerjakan kembali setelah ia
menjalankan tugas negara, dan masa kerjanya minimal 10 (sepuluh) tahun.
b. PNS saat diberhentikan dengan hormat sebelum mencapai 50 (lima puluh)
tahun walaupun sudah bekerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
• Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya
setelah PNS atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
H. Awal Pemberian Pensiun
Akhir pemberian pensiun, yaitu sebagai berikut.
• Pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun-
pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
• Pensiun janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan,
yaitu apabila terjadi hal sebagai berikut.
1. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk
menerimanya.
I. Akhir Pemberian Pensiun
Pendaftaran istri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun
janda/duda, yaitu sebagai berikut.
• Pendaftaran istri (istri-istri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak
menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau
penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala
Badan Kepegawaian Negara (BKN).
• Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima
pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan setiap istri yang
didaftarkan.
• Pendaftaran istri (istri-istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak
menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun
sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan
lain untuk melakukan pendaftaran.
H. Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai Penerima
Pensiun Janda/Duda
Ketentuan-ketentuan mengenai dokumen pengurusan pensiun, yaitu sebagai
berikut.
• Untuk dokumen yang sudah dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi yang
berhak, dokumen tersebut hanya perlu digandakan/ diperbanyak untuk
digunakan sebagaimana mestinya, misalnya SK CPNS, PNS; surat kematian;
surat nikah; ijazah; dan lain-lain.
• Dokumen lain yang perlu dibuat untuk keperluan pengurusan pensiun
dapat dibuat berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan
Kepegawaian Negara melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
K. Dokumen Pengurusan Pensiun
Terdapat beberapa format dokumen pensiun, yaitu sebagai berikut.
1. Format SK Pensiun bagi PNS
2. Format Pemberitahuan Gaji Berkala
3. Format Daftar Nama PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun
4. Format Daftar Nominatif PNS yang Mencapai Batas Usia pensiun yang Berbeda
Datanya
5. Format Daftar Nama PNS yang Mencapai Batas Usia
6. Pensiun yang Berbeda Datanya
7. Format Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
8. Format Usulan Pensiun PNS
9. Format Usulan Pensiun PNS yang Cacat karena Dinas
10. Format Usulan Pensiun Janda/Duda yang Meninggal Dunia
11. Format Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Format Usulan Pensiun PNS yang
belum Mencapai Batas Usia Pensiun
12. Format Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Pensiun PNS dengan Hak
Pensiun
13. Format Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian
PNS
14. Format Laporan Penerima Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda yang
Dihentikan Pembayaran Pensiunnya

More Related Content

Similar to PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx

Cuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilCuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilEl Bach
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniaKartika Febriyanti
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFCvRaflesindo
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsPey Bae
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.pptRuniAwan
 
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxPresentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxmelzmelone
 
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIKD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIINDAHMAWARNI1
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Yuanhun Soo
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
 
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahuiBenny Benny
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021KutsiyatinMSi
 
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxDANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxAminullah Assagaf
 
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)Dyah Via
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani dwiharyono4
 
2005 tentang uang_penggantian_hak
2005 tentang uang_penggantian_hak2005 tentang uang_penggantian_hak
2005 tentang uang_penggantian_hakRusbi Torro
 

Similar to PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx (20)

Cuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilCuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipil
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
 
Dana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptxDana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptx
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
 
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxPresentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
 
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIKD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)
 
CUTI
CUTICUTI
CUTI
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
 
Paint.pptx
Paint.pptxPaint.pptx
Paint.pptx
 
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
7 hak cuti karyawan yang wajib anda ketahui
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
 
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptxDANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
DANA PENSIUN_Aminullah Assagaf_17 Mei 2022.pptx
 
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
2005 tentang uang_penggantian_hak
2005 tentang uang_penggantian_hak2005 tentang uang_penggantian_hak
2005 tentang uang_penggantian_hak
 

Recently uploaded

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 

Recently uploaded (20)

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 

PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx

  • 1. Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran MEDIA MENGAJAR UNTUK SMK/MAK KELAS XII
  • 3. Pensiun memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Sumber Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai; atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja, atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa apabila ia meninggal dunia. Dr. Wirawan Pensiun adalah suatu program yang mengharuskan pegawai menyisihkan sebagian gaji atau upah yang diterimanya dalam waktu tertentu (dana pensiun) yang akan digunakan oleh perusahaan/oganisasi untuk membayar benefit pensiunnya setelah bekerja dalam waktu tertentu (usia pensiun) yang ditentukan oleh peraturan perusahaan/organisasi. Arifianto Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Pengertian Pensiun
  • 4. Sumber Pengertian Kasmir Pensiun adalah hal seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan Sastra Djatmika dan Marsono Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya agar dirinya tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10 Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai bentuk balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada negara. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang telah selesai bekerja karena masa tugasnya sudah selesai
  • 5. 1. Meningkatkan loyalitas dan motivasi eksternal pegawai 2. Sebagai bagian dari sistem kompensasi 3. Sebagai kewajiban moral 4. Memberikan rasa aman pada kehidupan pegawai 5. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat 6. Sebagai penghargaan atas jasa dan pegabdian pegawai B. Tujuan Pensiun
  • 6. • Saat ini, program yang populer di masyarakat berkaitan dengan pembiayaan atau dana pensiun adalah program BPJS Ketenagakerjaan (untuk pegawai swasta) dan TASPEN (untuk pegawai negeri sipil/PNS). • Menurut UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. • Dana pensiun terbagi menjadi tiga jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun berdasarkan keuntungan, dan dana pensiun lembaga keuangan. • Adapun cara pembiayaan dana pensiun yang diterapkan perusahaan, di antaranya dengan sistem menabung; memotong sebagian keuntungan perusahaan untuk disetorkan pada dana pensiun; dibebankan kepada pegawai beberapa persen dan dibebankan pada perusahaan beberapa persen sesuai aturan yang berlaku di perusahaan; serta pembiayaan pensiun dilakukan oleh pegawai, perusahaan, dan pemerintah (untuk pensiun PNS). C. Cara Pembiayaan Pensiun
  • 7. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok sebulan terakhir yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. D. Dasar Pensiun Untuk saat ini, besaran gaji pokok berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sedangkan penetapan pokok pensiun berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Dudanya. Berikut contoh Penetapan Pensiun Pokok PNS berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2019.
  • 8.  Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut. 1. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun. 2. Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, batas usia pensiun maksimal ditetapkan 60 tahun.  Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, batas usia pensiun aparatur sipil/ASN/PNS ditentukan 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, sedangkan usia pensiun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan bagi pejabat fungsional.  Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 untuk peneliti, batas usia pensiun adalah 65 tahun.  Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, masa pensiun guru adalah 60 tahun dan guru besar 65 tahun. E. Batas Usia Pensiun (BUP)
  • 9. 1. Pensiun pegawai. Pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, yaitu apabila disebabkan beberapa hal, misalnya meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun. 2. Pensiun janda/duda. Pensiun janda/duda diberikan dengan ketentuan, misalnya apabila janda atau duda tersebut menikah lagi, hak pensiunnya akan hilang. 3. Pensiun anak. Pensiun anak adalah pensiun janda/duda yang diturunkan kepada anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut. 4. Pensiun orang tua. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Pegawai Negeri Sipil. Pensiun orang tua diberikan jika pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak. Besarnya pensiun orang tua, yaitu 20% dari pensiun janda/duda. Jika kedua orang tua seorang PNS bercerai, pensiun orang tua dibagi dua. F. Penerima Pensiun
  • 10. • Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai/karyawan yang telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemerintah. • Pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang dilakukan apabila perusahaan/organisasi mengurangi karyawan/pegawainya karena program penghematan, rasionalisasi, restrukturisasi, merger, atau akuisisi. • Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diminta sendiri oleh karyawan/pegawai walaupun usianya belum memasuki usia pensiun. • Pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dan dianggap tidak dapat lagi melakukan pekerjaan seperti sedia kala, sedangkan usianya belum memasuki masa pensiun G. Macam-macam Pensiun
  • 11. Pensiun mulai diberikan kepada pegawai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut. • Diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri bertepatan dengan tanggal kelahirannya. • Diberikan saat pegawai berusia 50 tahun, yaitu apabila terjadi hal sebagai berikut. a. Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara, atau karena alasan-alasan dinas lainnya, atau tidak dipekerjakan kembali setelah ia menjalankan tugas negara, dan masa kerjanya minimal 10 (sepuluh) tahun. b. PNS saat diberhentikan dengan hormat sebelum mencapai 50 (lima puluh) tahun walaupun sudah bekerja minimal 10 (sepuluh) tahun. • Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya setelah PNS atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. H. Awal Pemberian Pensiun
  • 12. Akhir pemberian pensiun, yaitu sebagai berikut. • Pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun- pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. • Pensiun janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan, yaitu apabila terjadi hal sebagai berikut. 1. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya. I. Akhir Pemberian Pensiun
  • 13. Pendaftaran istri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, yaitu sebagai berikut. • Pendaftaran istri (istri-istri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). • Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan setiap istri yang didaftarkan. • Pendaftaran istri (istri-istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran. H. Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai Penerima Pensiun Janda/Duda
  • 14. Ketentuan-ketentuan mengenai dokumen pengurusan pensiun, yaitu sebagai berikut. • Untuk dokumen yang sudah dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi yang berhak, dokumen tersebut hanya perlu digandakan/ diperbanyak untuk digunakan sebagaimana mestinya, misalnya SK CPNS, PNS; surat kematian; surat nikah; ijazah; dan lain-lain. • Dokumen lain yang perlu dibuat untuk keperluan pengurusan pensiun dapat dibuat berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. K. Dokumen Pengurusan Pensiun
  • 15. Terdapat beberapa format dokumen pensiun, yaitu sebagai berikut. 1. Format SK Pensiun bagi PNS 2. Format Pemberitahuan Gaji Berkala 3. Format Daftar Nama PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun 4. Format Daftar Nominatif PNS yang Mencapai Batas Usia pensiun yang Berbeda Datanya 5. Format Daftar Nama PNS yang Mencapai Batas Usia 6. Pensiun yang Berbeda Datanya 7. Format Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 8. Format Usulan Pensiun PNS 9. Format Usulan Pensiun PNS yang Cacat karena Dinas 10. Format Usulan Pensiun Janda/Duda yang Meninggal Dunia 11. Format Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Format Usulan Pensiun PNS yang belum Mencapai Batas Usia Pensiun 12. Format Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Pensiun PNS dengan Hak Pensiun 13. Format Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS 14. Format Laporan Penerima Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda yang Dihentikan Pembayaran Pensiunnya