Contoh PP

1. 1
KEPUTUSAN DIREKSI
Tentang
PERATURAN PERUSAHAAN
Menimbang bahwa untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara
Perusahaan dan Karyawan demi terciptanya ketenangan dan kepuasan bagi
kedua belah pihak hingga dapat ditingkatkan produktivitas, serta mengingat
akan wewenang yang ada padanya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan,
maka Direksi (NAMA PERUSAHAAN) dengan ini memutuskan menetapkan
Peraturan Perusahaan sebagaimana tercantum di bawah ini.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Perusahaan dan Karyawan
1. Yang dimaksud dengan Perusahaan dalam peraturan ini adalah PT.JAGAD
SANITASI INDONESIA berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta
Notaris Sri Maryami Nomor 30, tanggal 24 Nopember 1994 di Surabaya
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan
Akta Notaris ............, SH, MKn Nomor ... tanggal ......... berkedudukan di
Jakarta, berkantor di Jalan Crown Palace B-18, Jl. Prof. Supomo No. 231,
Jakarta Selatan, KEPMEN Kehakiman dan hak Azasi Manusia RI No.
.............., dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat
yang berada di bawah penguasaan Perusahaan termasuk di dalamnya lokasi
Project dimana perusahaan sedang mengerjakan dan atau yang digunakan
untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
3. Yang dimaksud dengan Karyawan adalah mereka yang mempunyai
hubungan kerja dengan Perusahaan berdasarkan Surat Pengangkatan yang
sah dan menerima upah.
4. Yang dimaksud dengan Istri Karyawan adalah 1 (satu) orang istri dari
perkawinan yang sah dan terdaftar pada Buku Besar Karyawan Perusahaan.
5. Yang dimaksud dengan Suami Karyawan adalah 1 (satu) orang suami dari
perkawinan yang sah dan terdaftar pada Buku Besar Karyawan Perusahaan.
6. Yang dimaksud dengan Anak Karyawan adalah anak pertama dan kedua
karyawan dari istri sah yang menjadi tanggungannya, belum bekerja dan
belum menikah serta berusia dibawah 21 tahun dan terdaftar pada Buku
Besar Karyawan Perusahaan.

2. 2
7. Keluarga karyawan adalah suami/istri dan 2 (dua) orang anak seperti pada
ayat 6.
8. Yang dimaksud dengan Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh
karyawan untuk Perusahaan dalam suatu hubungan kerja tertentu yang
telah disepakati bersama dalam suatu ikatan hubungan kerja.
9. Yang dimaksud dengan Pimpinan Perusahaan adalah mereka yang karena
jabatannya mempunyai tugas memimpin Perusahaan.
10. Yang dimaksud dengan Direksi adalah anggota direksi dari Perusahaan
sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan.
11. Yang dimaksud dengan Peraturan Perusahaan adalah peraturan-peraturan
yang mengatur hubungan kerja, syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta hak-
hak dan kewajiban Karyawan.
BAB II
HUBUNGAN KERJA
Pasal 2
Penerimaan karyawan
1. Pimpinan Perusahaan dalam menerima karyawan sesuai dengan
keperluannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan
dan tidak menyimpang dari Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Persyaratan umum calon Karyawan adalah :
a. Warga Negara Indonesia.
b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sesuai Akte
Kelahiran atau Tanda Kenal Lahir.
c. Mempunyai KTP ketika melamar.
e. Berkelakuan baik.
f. Lulus test yang diadakan oleh Perusahaan.
3. Persyaratan khusus sesuai dengan tuntutan dan spesifikasi pekerjaan yang
harus dipenuhi atau ditempuh oleh calon Karyawan.
Pasal 3
Masa Percobaan
1. Pada dasarnya Karyawan yang diterima, terlebih dahulu wajib menjalani
masa percobaan atau masa pelatihan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
mulai dipekerjakan. Selama masa percobaan atau masa pelatihan baik
Perusahaan maupun Karyawan bebas sewaktu-waktu dengan pemberitahuan
1 x 24 jam dapat memutuskan hubungan kerja dengan tanpa syarat dan
tanpa kewajiban memberi dan menuntut pesangon/ganti rugi dalam bentuk
apapun.

3. 3
2. Selama dalam masa percobaan atau masa pelatihan prestasi kerja dan
kondite Karyawan tersebut dinilai berdasarkan ketentuan tata cara penilaian
yang berlaku. Apabila pada akhir masa percobaan atau masa pelatihan
Karyawan dinilai berhasil baik memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat
diangkat menjadi karyawan tetap, dan sebaliknya apabila gagal akan
diputuskan hubungan kerjanya atau tidak diteruskan program pelatihannya.
3. Masa percobaan 3 (tiga) bulan dimaksud diperhitungkan sebagai masa kerja.
4. Masa pelatihan 3 (tiga) bulan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai masa
kerja.
Pasal 4
Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Karyawan
I. Pengangkatan dan penempatan
1. Karyawan yang melewati masa percobaan atau masa pelatihan dengan
berhasil baik, diangkat menjadi karyawan tetap dengan Surat Keputusan
Pengangkatan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan.
2. Karyawan yang diangkat ditempatkan pada jabatan/pekerjaan
berdasarkan persyaratan jabatan, serta kemampuan yang dimilikinya, dan
kebutuhan Perusahaan.
3. Dengan diangkatnya Karyawan tersebut menjadi karyawan tetap, maka
yang bersangkutan dapat memperoleh secara penuh hak-hak dan
kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perusahaan.
II. Pemindahan Karyawan
1. Berdasarkan kebutuhan organisasi, efisiensi dan produktivitas kerja,
Perusahaan berwenang memindahkan Karyawan dari suatu jabatan ke
jabatan lainnya atau dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lainnya,
atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan ditetapkan dengan SK Mutasi
dan/atau SK Direksi.
2. Ketentuan mengenai pemindahan ini diatur oleh Pimpinan Perusahaan.
Pasal 5
Karyawan Kontrak
1. Sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dapat menerima Karyawan Kontrak
dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan berpedoman pada
UU nomor 13 tahun 2003.
2. Lamanya masa perjanjian kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 tahun sesuai ketentuan
peraturan ketenaga-kerjaan yang berlaku.

4. 4
3. Perusahaan berhak melakukan pengecualian dalam dan untuk hal-hal
tertentu bagi Karyawan Kontrak yang dituangkan dalam perjanjian
kerjanya dengan tetap mengindahkan pada Peraturan Perundangan yang
berlaku.
Pasal 6
Tanda Pengenal Karyawan (Badge)
1. Setiap Karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak
diberikan Tanda Pengenal Diri (badge) dan merupakan inventaris
Perusahaan yang penggunaan dan masa berlakunya diatur dan ditetapkan
oleh Perusahaan.
2. Tanda pengenal wajib dipakai oleh setiap Karyawan selama berada di
lingkungan Perusahaan.
3. Tanda pengenal dimaksud harus dipakai/dilekatkan pada bagian depan
sebelah kiri dari pakaian luar di antara bahu dan pinggang karyawan.
BAB III
PERATURAN KERJA DAN TATA TERTIB / DISIPLIN KERJA
Pasal 7
Hari Kerja dan Waktu Kerja
1. Hari Kerja Untuk hari kerja kantor pusat ditetapkan dalam seminggu
adalah hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
2. Jam kerja adalah 40 jam dalam seminggu Jadwal jam kerja biasa setiap
hari dalam seminggu adalah sebagai berikut:
a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 09.00 – 17.00
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00
b. Hari Jum’at : Jam 09.00 – 17.00
Istirahat : Jam 11.30 – 13.00
c. Hari Sabtu : Jam 09.00 – 15.00
3. Keterlambatan sampai dengan 30 menit dari jadwal di atas akan
mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau Surat
Peringatan.
4. Keterlambatan diatas 30 menit dari jadwal di atas akan mengakibatkan
sanksi sebagaimana di pasal 7 ayat 4 di atas dan pemotongan uang
makan dan/atau transport.
5. Hari kerja dan jam kerja untuk kantor cabang disesuaikan dengan kondisi
operasional di masing- masing cabang yang bersangkutan dengan tetap
memperhatikan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku
yaitu 40 jam kerja seminggu.

5. 5
6. Jadwal jam kerja setiap hari dalam seminggu yang menyimpang dari ayat
2 tersebut akan dimintakan ijin penyimpangan waktu kerja kepada Kantor
Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Hari Libur
a. Hari libur resmi adalah hari-hari libur resmi berdasarkan ketetapan
pemerintah.
b. Hari libur Perusahaan adalah hari kerja yang ditetapkan oleh
Pimpinan Perusahaan sebagai hari libur.
c. Upah pada butir a dan b tersebut diatas, dibayar penuh.
Pasal 8
Kewajiban-kewajiban Karyawan
1. Karyawan wajib
a. Hadir pada waktu kerja yang ditetapkan, kecuali pada hari istirahat
mingguan / hari libur resmi / hari libur Perusahaan atau pada saat
karyawan menjalankan hak cutinya.
b. Memakai tanda pengenal karyawan (badge).
c. Menyatakan kehadiran/mengisi daftar hadir pada waktu
kedatangan dan pulang dengan alat pencatat waktu (time
recorder)/ Manual
d. Meminta ijin tertulis dari Pimpinan Perusahaan apabila datang
sesudah jam kerja atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktu
kerja berakhir.
2. Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada
Perusahaan.
3. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung
jawab sesuai bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan
Perusahaan.
4. Melaksanakan semua perintah/instruksi yang diberikan oleh Pimpinan
Perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya.
5. Menyimpan semua keterangan yang dianggap sebagai rahasia Perusahaan
yang didapat oleh karena jabatannya maupun pergaulan di lingkungan
Perusahaan.
6. Wajib selalu menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma-norma
pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat.
7. Memelihara kebersihan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing serta
kerapihan dirinya.
8. Menjaga dan berusaha mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat
membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungan.

6. 6
9. Menjaga dan memelihara barang-barang milik Perusahaan yang
dipercayakan kepadanya atau digunakan dalam melaksanakan
pekerjaannya.
10. Menghormati pimpinan, keluarga pimpinan dan sesama rekan karyawan.
11. Melaporkan segera kepada Bagian Administrasi & Keuangan setiap
perubahan data pribadinya, antara lain :
a. Alamat rumah / nomor telepon
b. Status keluarga (perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian)
c. Status pendidikan
d. Dan lain-lainnya
Pasal 9
Larangan Bagi Karyawan
Karyawan dilarang melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan di dalam
lingkungan Perusahaan sebagai berikut :
1. Larangan Umum:
a. Membawa senjata api, senjata tajam atau barang-barang yang
membahayakan.
b. Minum minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa dan
menyimpan serta menyalahgunakan narkotika/obat-obatan terlarang
lainnya.
c. Melakukan perbuatan asusila.
d. Berjudi, berkelahi serta bertengkar.
e. Memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas atau seijin
atasan langsung.
f. Datang ke tempat kerja, apabila Karyawan dinyatakan oleh Dokter
mengidap penyakit menular atau alasan medis lainnya yang
berbahaya, baik untuk dirinya atau sesama karyawan atau lingkungan
kerjanya.
2. Karyawan dilarang mencatatkan kehadiran karyawan lain, merubah jam
kerja pada kartu hadir baik secara manual maupun dengan menggunakan
mesin absensi. Kartu hadir yang ditulis manual harus diparaf/disahkan
oleh atasan yang bersangkutan.
3. Merokok di tempat tertentu di lingkungan Perusahaan yang dilarang.
4. Mempergunakan barang-barang milik Perusahaan dan/atau perlengkapan
milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Selama jam kerja menerima tamu pribadi tanpa seijin dari atasannya.
6. Tidur pada jam kerja.
7. Dalam menjalankan tugas berusaha memungut, menerima bayaran/materi
dari pihak lain untuk kepentingan pribadi.

7. 7
8. Dalam jam kerja mengedarkan daftar sumbangan, menyebarkan edaran-
edaran tanpa seijin Pimpinan Perusahaan.
9. Membawa barang-barang milik Perusahaan keluar perusahaan, alat-alat
kantor, dokumen- dokumen atau fotocopy dokumen keluar Perusahaan
tanpa izin tertulis dari Pimpinan Perusahaan.
10. Meminjamkan atau mengkaryakan barang-barang milik Perusahaan yang
dipercayakan kepadanya.
11. Mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan lain, kecuali dengan ijin
tertulis dari Direksi.
12. Mengcopy dan memperbanyak program komputer IT untuk kepentingan
diri sendiri atau pihak lain di luar Perusahaan.
13. Mengcopy dan memperdagangkan rencana proyek Perusahaan.
14. Mengcopy dan memperbanyak dokumen legal/hukum Perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri atau pihak lain di luar Perusahaan.
15. Hal-hal/perbuatan-perbuatan lainnya yang menurut Pimpinan Perusahaan
dapat mendatangkan bahaya atau kerugian-kerugian yang menimpa
orang, barang dan kepentingan Perusahaan.
Pasal 10
Tindakan In-disipliner
1. Setiap pelanggaran dan/atau perbuatan in-displiner yang dilakukan
Karyawan atas tata tertib kerja sebagaimana tercantum di Pasal 7 ayat 2 -
4, Pasal 8 dan pasal 9 di atas, maupun ketentuan-ketentuan/peraturan-
peraturan Perusahaan lainnya, akan diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan
berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
2. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa :
I. Peringatan
a. Peringatan Lisan
Diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang
untuk kasus kesalahan ringan yang masih dapat diperbaiki.
b. Peringatan Tertulis
Berdasarkan laporan tertulis dari atasan langsung karyawan yang
bersangkutan, bagian Personalia berhak memberikan Surat
Peringatan Tertulis.
Peringatan tertulis dapat berupa :
a). Surat Peringatan I
b). Surat Peringatan II

8. 8
c). Surat Peringatan III (terakhir)
c. Penindakan pelanggaran disiplin berupa Surat Peringatan Tertulis seperti
tercantum pada butir 2 (dua) diatas, tidak selalu harus mengikuti
urutannya satu demi satu, akan tetapi dapat diberikan langsung Surat
Peringatan II atau Surat Peringatan III (terakhir) tergantung pada
berat/ringan, jenis dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh
Karyawan.
d. Masing-masing Surat Peringatan mempunyai masa berlaku selama 6
(enam) bulan dan apabila ternyata yang bersangkutan masih melakukan
pelanggaran lagi setelah mendapat Surat Peringatan III (terakhir), maka
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya yang dilaksanakan
sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
II. Sanksi Administratif
Berupa pencabutan jabatan, pembebanan ganti rugi, penundaan kenaikan
upah, pencabutan fasilitas-fasilitas tertentu seperti, namun tidak terbatas
pada, uang makan dan/atau uang transport dan sanksi lainnya yang
dipandang baik, layak dan perlu oleh Perusahaan.
III. Skorsing
1. Skorsing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan secara
terpaksa dengan alasan :
a. Pemberian Surat Peringatan III (terakhir) yang diberikan kepada
karyawan tidak membawa hasil.
b. Untuk mencegah meluasnya pengaruh negatif yang diakibatkan
oleh perilaku Karyawan terhadap karyawan lainnya karena yang
dapat diduga melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau
Pimpinan Perusahaan atau harta milik Perusahaan.
c. Dalam masalah dan situasi tertentu masih dibutuhkan perolehan
penemuan bukti- bukti materiil atas kesalahan yang bersangkutan.
2. Ada 2 (dua) macam skorsing yaitu :
a. Skorsing sebagai hukuman dengan batasan waktu skorsing paling
lama 1 (satu) bulan.
b. Skorsing dalam rangka penyelesaian sesuai prosedur dan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku.
3. Kepada Karyawan yang terkena tindakan skorsing dibayarkan upah
perbulannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

9. 9
IV. Hal lain
Karyawan yang terbukti melanggar pasal 9 ayat 9 s/d 15 di atas, maka
perusahaan berhak memperoleh /menuntut ganti rugi investasi dari biaya
rekruitmen, seleksi dan peltihan, maupun sistem yang dibangun oleh
perusahaan pada perangkat keras, perangkat lunak, kode sumber (source
code), sirkuit dan sistem kerja sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
BAB IV
FASILITAS KERJA
Pasal 11
Peralatan Kerja
1. Perusahaan menyediakan peralatan kerja yang sesuai untuk digunakan
Karyawan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Peralatan kerja adalah barang inventaris Perusahaan untuk dipakai pada
saat bekerja dan untuk keperluan dinas.
3. Karyawan dilarang membawa peralatan kerja keluar kantor tanpa ijin
tertulis dari Pimpinan Perusahaan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindakan pelanggaran
disiplin kerja.
Pasal 12
Seragam Kerja
1. Perusahaan dapat menyediakan pakaian seragam untuk karyawan yang
wajib dipakai oleh Karyawan.
2. Ketentuan mengenai pakaian seragam diatur dalam Surat Keputusan
Direksi.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran disiplin kerja.
4. Seragam kerja adalah barang inventaris Perusahaan untuk dipakai pada
saat bekerja dan untuk keperluan dinas.
Pasal 13
Perjalanan Dinas
1. Untuk kepentingan Perusahaan seorang Karyawan dapat ditugaskan ke
luar kota atau ke luar negeri berdasarkan Surat Perintah Dinas.
2. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut perjalanan dinas dimaksud
ditetapkan didalam suatu peraturan tentang kebijakan dan Prosedur
Perjalanan Dinas.

10. 10
Pasal 14
Latihan dan Pendidikan Karyawan
1. Untuk meningkatkan dan menambah kemampuan karyawan serta untuk
memenuhi kebutuhan Perusahaan akan tenaga-tenaga terampil,
Perusahaan sewaktu-waktu dapat mengadakan seleksi latihan yang
dibiayai oleh Perusahaan.
2. Penentuan mengenai sifat atau jenis latihan/pendidikan, tempat serta
jangka waktunya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.
Pasal 15
Hak Milik Intelektual dan Kerahasiaan
Selama dan sesudah masa bekerja di tempat dan/atau untuk perusahaan (NAMA
PERUSAHAAN), baik terikat dalam suatu perjanjian kerja, pemagangan, pelatihan
dan/atau perjanjian kerjasama, Pekerja / Pemagang / Peserta Pelatihan / Mitra
menyetujui bahwa:
a. Hasil dari riset dan pengembangan yang dilakukan selama dalam masa
perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, termasuk didalamnya
namun tidak terbatas pada ide, konsep, metode, sistem, gambar, perangkat,
kode sumber (source code), scripting, coding, modul (bagian dari piranti),
alur kerja maupun hasil piranti lunak (software) dan/atau piranti keras
(hardware) yang digunakan dan/atau dihasilkan, menjadi milik eksklusif dari
(NAMA PERUSAHAAN) dan dikategorikan sebagai Hak Milik Intelektual (NAMA
PERUSAHAAN);
b. Pekerja / Pemagang / Peserta Pelatihan / Mitra setuju untuk tidak akan
memperlihatkan, mengirimkan, menggandakan (duplikasi) dan/atau
memberikan manfaat bisnis kepada pihak ketiga dan/atau untuk umum, Hak
Milik Intelektual dan/atau informasi dari (NAMA PERUSAHAAN), setiap teknik
diungkapkan oleh informasi tersebut, yang memiliki informasi atau teknik,
atau informasi bersama-sama dikembangkan oleh (NAMA PERUSAHAAN),
kecuali mendapat persetujuan tertulis dari (NAMA PERUSAHAAN) atau kecuali
sejauh bahwa informasi tersebut telah menjadi (tanpa kesalahan dari (NAMA
PERUSAHAAN)) bagian dari domain publik.
c. Bahwa Pekerja / Pemagang / Peserta Pelatihan / Mitra berkewajiban untuk
tidak menggunakan Hak Milik Intelektual dan/atau informasi dari (NAMA
PERUSAHAAN) dalam periode 2 (dua) tahun setelah berakhirnya perjanjian ini
ini, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari (NAMA PERUSAHAAN);
d. Bahwa penggunaan Hak Milik Intelektual dan atau informasi dari (NAMA
PERUSAHAAN) setelah jangka waktu point c di atas, wajib diberitahukan oleh
Pekerja / Pemagang / Peserta Pelatihan / Mitra secara tertulis kepada (NAMA
PERUSAHAAN).

11. 11
e. Bahwa kegagalan dalam menjaga kerahasiaan tersebut yang dapat
menyebabkan timbulnya, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian
finansial, material, nama baik maupun kesempatan usaha lainnya, dapat
menyebabkan pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut kerugian
tersebut secara hukum;
BAB V
CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
Pasal 16
Cuti Tahunan
1. Karyawan setelah menjalani masa kerja 12 (dua belas) bulan terus
menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja
dengan upah penuh dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
2. Karyawan yang hendak menggunakan cuti tahunannya wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dengan mengisi
formulir permohonan cuti yang telah disediakan dan disetujui atasan
masing-masing selambat-lambatnya seminggu sebelum cuti dimaksud.
3. Cuti tahunan wajib digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah
haknya timbul.
4. Apabila hak cuti tahunan tidak dilaksanakan seperti dimaksud ayat 3 pasal
ini, maka hak cutinya dinyatakan hangus, kecuali atas kepentingan
Perusahaan dapat ditunda paling lambat sampai dengan 6 (enam) bulan
berikutnya dengan pertimbangan Pimpinan Perusahaan.
5. Perusahaan dapat mengatur cuti tahunan sebagai berikut :
a. Sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari dinyatakan sebagai cuti massal.
b. Sisanya dapat digunakan oleh masing-masing Karyawan menurut
kepentingan yang waktunya disesuaikan dengan kepentingan
Perusahaan.
6. Dalam hal adanya kepentingan Karyawan yang mendesak setelah bekerja
minimal 1 (satu) tahun penuh, karyawan dapat meminta persetujuan
tertulis dari pimpinan Perusahaan untuk mempercepat cutinya.
7. Selama menjalankan cuti tahunan atau cuti lainnya, karyawan tidak
dibenarkan bekerja pada perusahaan lain. Pelanggaran terhadap
ketentuan ini merupakan tindakan pelanggaran disiplin.
Pasal 17
Cuti Besar
1. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun
terus-menerus dalam perusahaan, berhak atas cuti besar selama 22 (dua
puluh dua) hari kerja.

12. 12
2. Cuti besar ini berlaku 5 (lima) tahun sekali dimana dalam pelaksanaannya
Perusahaan berhak mengatur/menentukan waktu pengambilan cuti besar
tersebut dengan memperhatikan masa berlakunya cuti besar.
Pasal 18
Cuti Haid dan Cuti Melahirkan/Keguguran
1. Karyawati yang kesehatannya terganggu karena haid, tidak diwajibkan
bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid, dengan
mendapatkan upah penuh. Dalam hal ini, yang bersangkutan harus
memberitahukan pada atasan langsung dan menyertakan surat
keterangan dokter. Cuti haid yang tidak diambil, secara otomatis akan
hangus.
2. Karyawati yang akan melahirkan anak diberi cuti melahirkan selama satu
setengah bulan sebelum saatnya melahirkan dan satu setengah bulan
sesudah melahirkan. Perkiraan waktu melahirkan dibuktikan dengan Surat
Keterangan Dokter yang sah.
3. Kepada Karyawati yang mengalami keguguran kandungan atau
menggugurkan kandungan karena alasan medis yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Dokter, diberikan cuti maksimal selama satu setengah
bulan sejak terjadinya keguguran tersebut.
4. Karyawati yang hendak mengambil hak cuti melahirkan seperti ayat 2
pasal ini, wajib menyampaikan surat permohonan istirahat selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum waktu istirahat itu dimulai. Surat
permohonan dimaksud harus disertai dengan Surat Keterangan Dokter.
5. Cuti melahirkan/keguguran kandungan diberikan dengan tetap mendapat
upah penuh.
Pasal 19
Cuti Sakit
1. Cuti sakit diberikan berdasarkan keterangan Dokter Perusahaan atau
Dokter lainnya, yang disahkan oleh Dokter Perusahaan terhadap
Karyawan yang terganggu kesehatannya, atau penyakitnya dinyatakan
berbahaya bagi kesehatan orang lain.
2. Karyawan yang menderita sakit atau tidak masuk kerja melaporkan
sakitnya kepada Perusahaan c.q Dept. HRGA selambat-lambatnya pada
hari kedua sakitnya dengan menyerahkan Surat Keterangan Dokter pada
saat masuk kerja kembali.
3. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa memberikan surat
dokter, secara otomatis akan mengurangi jatah cuti tahunan.

13. 13
4. Penyalahgunaan cuti sakit oleh Karyawan merupakan tindak pelanggaran
disiplin kerja.
Pasal 20
Cuti Proyek
Cuti yang diberikan kepada karyawan yang ditugaskan pada proyek Perusahaan
yang berada di luar wilayah kerja regular karyawan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Cuti proyek adalah cuti pengganti (in lieu) atas Hari Minggu / libur yang
tidak dinikmati karyawan selama bekerja di proyek perusahaan.
2. Lamanya cuti proyek adalah 8-9 hari, disesuaikan dengan jumlah hari
Minggu / libur yang tidak dinikmati karyawan dalam kurun waktu 2 (dua)
bulan.
3. Karyawan yang telah berkeluarga wajib untuk mengambil cuti proyek
paling lambat sekali setiap 2 (dua) bulan.
4. Karyawan yang mengambil cuti proyek akan diberikan tunjangan
transportasi proyek, pergi dan pulang. Hal tersebut akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan aturan dalam proyek yang sedang berjalan.
5. Karyawan wajib mengambil cuti proyek dalam kurun waktu 2 bulan.
Pasal 21
Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan
1. Cuti di luar tanggungan Perusahaan adalah izin meninggalkan pekerjaan
tanpa mendapatkan upah.
2. Karyawan yang perlu menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri
diberi izin meninggalkan pekerjaan untuk suatu jangka waktu tertentu,
dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan
Perusahaan sebagai cuti di luar tanggungan Perusahaan.
Pasal 22
Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Gaji Penuh
1. Karyawan diberikan izin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan-keperluan
tersebut di bawah ini:
a. Pernikahan Karyawan, diberikan izin 3 (tiga) hari kerja.
b. Pernikahan anak sah Karyawan, diberikan izin 2 (dua) hari kerja.
c. Istri sah karyawan melahirkan/keguguran, diberikan izin 2 (dua) hari
kerja.
d. Anggota keluarga (suami/istri, orang tua/mertua atau anak karyawan
sah) meninggal dunia diberikan izin 3 (tiga) hari kerja. Anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia diberikan cuti selama 2 (dua) hari.

14. 14
e. Mengkhitankan/membaptiskan anaknya, diberikan izin 2 (dua) hari kerja.
f. Mendapat musibah (kebakaran, kebanjiran atau hal-hal lain) lamanya
akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Perusahaan.
2. Karyawan yang belum pernah menunaikan ibadah haji diberikan izin 1 (satu)
kali untuk menunaikan ibadah haji dengan jumlah hari ijin sesuai
persetujuan Perusahaan, dan memperhatikan kewajaran serta sesuai dengan
perhitungan dan ketetapan Departemen Agama Republik Indonesia yaitu 2
hari sebelum berangkat naik haji dan 2 hari setelah tiba di tanah air.
3. Dalam hal karyawan harus menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh
Pemerintah/Undang- Undang, antara lain panggilan sidang/saksi dan lain-
lain yang waktunya setiap 1 (satu) kali ditentukan berdasarkan kebutuhan,
wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Pimpinan
Perusahaan dengan disertai bukti-bukti yang sah.
4. Izin di luar ketentuan-ketentuan di atas merupakan cuti di luar tanggungan
perusahaan dan tidak mendapatkan upah. Besarnya upah yang tidak dibayar
adalah 1/22 x upah sebulan untuk setiap hari cuti diluar tanggungan
Perusahaan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam UU nomor 13 tahun
2003.
Pasal 23
Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Izin / Mangkir
1. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan secara tertulis atau
tanpa izin Perusahaan dianggap mangkir dan upahnya tidak dibayar.
Besarnya upah yang tidak dibayar adalah 1/26 upah sebulan untuk setiap
hari mangkir.
2. Karyawan yang mangkir :
a. Selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 3 (tiga) hari kerja tidak
berturut-turut dalam satu bulan diberikan surat Peringatan Tertulis I.
b. Selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 4 (empat) hari kerja
tidak berturut-turut dalam satu bulan diberikan surat Peringatan
Tertulis II.
c. Selama 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan
diberikan surat Peringatan Tertulis III.
3. Apabila Karyawan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut
atau lebih tanpa keterangan tertulis disertai bukti-bukti yang sah dan telah
dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka karyawan tersebut
dianggap telah mengundurkan diri dan diproses sesuai UU Nomor 13 tahun
2003 dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. 15
BAB VI
PENGUPAHAN
Pasal 24
Sistem Pengupahan
1. Kebijakan dan pengaturan upah karyawan merupakan hak dan wewenang
penuh Pimpinan Perusahaan.
2. Penetapan upah karyawan dilakukan berdasarkan atas :
a. Bobot pekerjaan
b. Golongan jabatan
c. Kemampuan yang dimiliki sesuai persyaratan jabatan
3. Upah diberikan dalam jumlah serendah-rendahnya sesuai dengan
ketentuan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah.
4. Upah dibayarkan sebulan sekali pada akhir bulan selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sebelum akhir bulan berjalan.
5. Berdasarkan kemampuan Perusahaan, Pimpinan perusahaan dapat
mengadakan peninjauan upah, dan sebagai dasar untuk peninjauan upah
tersebut adalah upah pokok.
Pasal 25
Lembur
1. Yang dimaksud kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi
jam kerja normal yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan/peraturan ketenagakerjaan.
2. Perhitungan upah kerja lembur adalah menurut UU nomor 13 tahun 2003
jo. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI kep/72/MEN/84, tanggal 31
Maret 1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Kerja Lembur.
3. Kerja lembur didasarkan hanya atas Surat Perintah Kerja Lembur yang
dibuat dan dilaporkan oleh atasan yang bersangkutan.
4. Tanpa suatu alasan yang sah yang dapat diterima dan dibenarkan oleh
Pimpinan Perusahaan/ Atasan Karyawan tidak dapat menolak kerja
lembur, terutama apabila Perusahaan menghadapi hal-hal sebagai berikut:
a. Force majeur atau keadaan darurat seperti : kebakaran, gempa
bumi, banjir, huru hara, kerusakan peralatan kerja dan sebagainya.
b. Bertumpuknya pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan pada saat
itu akan mendatangkan bahaya terhadap Perusahaan atau orang.
c. Dalam hal ada pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan
merugikan serta mengganggu kelancaran produksi dan/atau
jalannya Perusahaan.
d. Dalam hal ada kerja regu secara bergilir dan petugas regu
berikutnya berhalangan untuk bekerja.

16. 16
e. Apabila pekerjaan itu menyangkut kepentingan nasional atau
pemerintah setempat (pemilu atau sebagainya)
5. Atasan yang bersangkutan perlu mengawasi pelaksanaan kerja lembur di
unit kerjanya.
6. Yang berhak atas upah lembur hanya karyawan yang tidak mendapatkan
tunjangan tetap.
7. Karyawan yang melaksanakan lembur selama 4 (empat) jam atau yang
jam lemburnya melalui jam makan normal (jam 12.00 atau jam 19.00
malam) akan diberi uang makan oleh Perusahaan sebesar uang makan
yang berlaku.
8. Karyawan yang melaksanakan lembur pada hari Minggu/hari libur resmi
lainnya akan diberi uang transport, sebesar uang transport yang berlaku.
9. Pada dasarnya jam lembur dihitung sesuai jumlah jam kerja lembur yang
sesungguhnya dengan pembulatan sebagai berikut :
a. Kurang dari 30 menit tidak dihitung
b. Lembur 30 menit atau lebih dihitung 1 jam.
10. Standar Upah Lembur (SUL) per jam :
a. Karyawan bulanan : 1/173 x upah sebulan
b. Karyawan harian : 3/20 x upah sehari.
11. Tarif dan perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut :
a. Upah kerja lembur pada hari / jam kerja biasa
- Jam pertama : 150% x SUL perjam
- Jam kedua dan seterusnya : 200% x SUL perjam
b. Upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan / hari raya resmi
- Tujuh jam pertama : 200% x SUL perjam
- Jam kedelapan : 300% x SUL perjam
- Jam kesembilan dst : 400% x SUL perjam Pasal 24 Upah
Pasal 26
Upah Selama Sakit
1. Istirahat sakit dapat diberikan kepada Karyawan yang menderita sakit
sedemikian beratnya, sehingga tidak dapat melakukan tugas dengan
semestinya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Perusahaan.
2. Selama masa istirahat sakit, Perusahaan membayar upah sebagai berikut:
a. Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari upah
b. Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari upah.
c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari upah.
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.

17. 17
3. Apabila setelah lewat 12 (duabelas) bulan, Karyawan belum juga
sembuh, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya sesuai
dengan UU Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VII
BANTUAN SOSIAL/KESEJAHTERAAN
Pasal 27
Tunjangan Makan
Perusahaan memberikan tunjangan makan untuk setiap hari masuk kerja kepada
setiap Karyawan yang dirupakan dalam bentuk natura atau disesuaikan dengan
aturan proyek yang sedang berjalan.
Pasal 28
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
1. Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan 1 (satu) kali
setahun kepada Karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sebelum hari raya Idul Fitri.
2. Besarnya tunjangan hari raya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja no. PER- 04/MEN/1994.
3. Bagi Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 (duabelas) bulan atau
lebih diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan upah.
4. Bagi Karyawan yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) bulan atau lebih
tetapi kurang dari 12 (duabelas) bulan akan diberikan tunjangan hari raya
keagamaan sebesar perbandingan jumlah bulan masa kerjanya (secara
proporsional).
Pasal 29
Penghargaan Akhir Tahun
Berdasarkan kemampuan Perusahaan dan atas kebijakan Pimpinan Perusahaan,
pada akhir tahun dapat diberikan penghargaan akhir tahun yang bentuk dan
besarnya akan ditetapkan tersendiri.
Pasal 30
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Perusahaan mempertanggungkan karyawan di dalam program jaminan sosial
untuk tenaga kerja yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan
Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1993.

18. 18
Pasal 31
Bantuan Kematian Biasa Yang Bukan Kecelakaan Kerja
Apabila Karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka
Perusahaan akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan
ketentuan sebagai berikut
a. Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
b. Bantuan ikut duka cita yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan
Perusahaan.
c. Uang duka atau uang pengabdian karyawan yang besarnya serendah-
rendahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku tentang penetapan uang pesangon, uang penghargaan dan anti
kerugian sebagaimana diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003.
d. Santunan dari asuransi atau jaminan sosial tenaga kerja di mana
karyawan diikutsertakan sesuai ketentuan UU nomor 3 tahun 1992.
Pasal 32
Bantuan Kematian dan Kelahiran
Perusahaan memberikan bantuan kematian, hadiah kelahiran dan hadiah
pernikahan bagi karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bantuan Kematian Bagi Keluarga Karyawan Perusahaan memberikan bantuan
biaya penguburan kepada Karyawan yang keluarganya (istri/suami/anak sah)
meninggal dunia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
b. Hadiah Kelahiran bagi karyawan yang anaknya baru lahir dan karyawan
tersebut telah bekerja di perusahaan selama 12 bulan berturut-turut. Untuk
mendapatkan hadiah tersebut, karyawan wajib menyerahkan salinan surat
keterangan lahir. Adapun hadiah yang diberikan adalah sebesar Rp.
500.000,00.
c. Hadiah Pernikahan bagi karyawan yang baru saja melangsungkan pernikahan
dan karyawan tersebut telah bekerja di perusahaan selama 12 bulan
berturut-turut. Untuk mendapatkan hadiah pernikahan, karyawan wajib
menyerahkan salinan akte nikah. Adapun hadiah yang diberikan adalah
sebesar Rp. 500.000,00.
Pasal 33
Tunjangan Bagi Karyawan Yang Ditahan Pihak Berwajib.
1. Karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib bukan oleh karena
pengaduan perusahaan tidak mendapat upah.

19. 19
2. Keluarga karyawan yang menjadi tanggungannya diberikan bantuan sebagai
berikut :
a. Untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah per bulan
b. Untuk 2 orang tanggungan 35% dari upah per bulan
3. Untuk 3 orang tanggungan 40% dari upah per bulan
4. Untuk 4 orang tanggungan 50% dari upah per bulan Bantuan tersebut
diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan takwim.
5. Dalam hal Karyawan ditahan oleh pihak berwajib bukan atas pengaduan
pihak perusahaan, permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dapat
diajukan setelah Karyawan ditahan sedikitnya selama 60 (enam puluh) hari
takwim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepada Karyawan yang ditahan oleh pihak berwajib karena
laporan/pengaduan perusahaan, maka :
a. Sejak ditahan sampai adanya keputusan pihak berwajib, Karyawan yang
bersangkutan menerima upah yang besarnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan berlaku paling lama 6 (enam)
bulan takwim terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan. Apabila
Karyawan dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah, yang
bersangkutan dapat diterima bekerja kembali dengan tidak mengurangi
hak-haknya dan Perusahaan membayar upah penuh yang seharusnya
diterima Karyawan tersebut terhitung sejak ditahan.
b. Bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh
pihak berwajib, kepadanya dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh
Perusahaan yang dilaksanakan sesuai UU nomor 13 tahun 2003 dan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 34
Tunjangan Pengobatan/Rawat Jalan
1. Pengertian Umum Perusahaan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk
Karyawan beserta keluarganya (istri dan 2 anak sah dibawah umur 21 tahun,
belum menikah dan belum/tidak bekerja).
2. Karyawan wanita yang berkeluarga dianggap lajang, kecuali janda atau
suami tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat suami bekerja, hal
tersebut harus dilampirkan bukti tertulis dari pimpinan perusahaan tempat
suami berkerja.
3. Penggantian biaya pemeriksaan dan pengobatan dokter ditetapkan sebesar
80% dari jumlah yang tercantum dalam bukti pembayaran/kuitansi dengan
tidak lebih rendah dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan

20. 20
sesuai dengan plafon/ jatah maksimal dari setiap karyawan yang telah
ditentukan oleh direksi Perusahaan.
4. Biaya-biaya pengobatan yang diganti oleh perusahaan adalah :
a. Pemeriksaan pada dokter umum atau dokter ahli.
b. Pembelian obat-obatan di apotek sesuai resep dokter.
c. Pemeriksaan laboratorium/rontgen atas perintah dokter (sesuai
dengan ayat 3)
5. Perusahaan tidak memberikan penggantian biaya pengobatan/perawatan
yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan dalam hal-hal tersebut di bawah
ini :
a. Percobaan bunuh diri.
b. Berkelahi, perbuatan-perbuatan kerusuhan yang melanggar ketertiban
umum dan Undang- Undang.
b. Penyakit kelamin, aids, penggunaan obat-obat terlarang dan narkotika,
minuman keras dan zat-zat addictive lainnya atau penggunaan obat-
obatan tanpa petunjuk dokter.
c. Untuk tujuan kecantikan/estetika/kosmetik.
6. Batas maksimum fasilitas kesehatan
a. Penggantian biaya pengobatan Karyawan beserta keluarganya
diberikan sampai batas sebesar maksimum plafon yang diputuskan
oleh direksi perusahaan
b. Kelebihan jatah pengobatan pada akhir tahun tidak dapat diuangkan.
c. Bagi Karyawan baru jumlah maksimum biaya pengobatan ditetapkan
secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya sesuai tahun
kalender / bulan berjalan.
Pasal 35
Tunjangan Perawatan/Rawat Inap di Rumah Sakit
1. Perusahaan memberikan bantuan biaya perawatan rumah sakit untuk
Karyawan tetap beserta keluarganya berdasarkan keterangan Dokter
Perusahaan atau Dokter dari luar dengan diketahui dokter perusahaan,
kecuali yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan sebagaimana tercantum
dalam pasal 34 ayat 5.
2. Yang tercantum dalam biaya perawatan di rumah sakit tersebut adalah :
1. Biaya pemeriksaan/pengawasan dokter selama pasien rawat inap di
rumah sakit.
2. Biaya pembelian obat-obatan atas dasar resep dokter selama
pasien rawat inap di rumah sakit.
3. Biaya pemeriksaan laboratorium/rontgen selama pasien rawat inap
di rumah sakit.
4. Biaya operasi.

21. 21
3. Operasi yang dilakukan dalam rangka program keluarga berencana seperti
vasectomy, sterilisasi digolongkan ke dalam biaya perawatan di rumah sakit.
4. Penempatan Karyawan rawat inap di rumah sakit disesuaikan dengan tingkat
dari rank Karyawan yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan ketentuan
tersendiri.
5. Sebagai patokan penentuan tarif kamar rumah sakit adalah rumah sakit
yang ditunjuk oleh Perusahaan.
6. Penggantian untuk biaya perawatan rumah sakit ditentukan dengan
batasan/plafon tunjangan perawatan masing2 karyawan sesuai dengan
ranking karyawan.
7. Karyawan yang dirawat di kelas kamar yang lebih tinggi dari kelas yang
diperuntukkan baginya, maka kelebihan biaya yang timbul karena perbedaan
kelas menjadi tanggungan Karyawan yang bersangkutan.
8. Apabila Karyawan dirawat di rumah sakit dimana tarif kamar lebih rendah
dari tarif kamar rumah sakit rujukan, maka selisih biayanya tidak dapat di
klaim .
Pasal 36
Bantuan Biaya Melahirkan
Perusahaan memberikan bantuan biaya melahirkan kepada Karyawan/istri
karyawan melalui operasi Caesar yang harus dibuktikan dengan surat
keterangan dokter kandungan yang merawatnya, menerangkan bahwa operasi
caesar diperlukan karena adanya kelainan dan tidak ada alternatif lain untuk
kesehatan ibu dan anak. Keterangan dokter tersebut harus disampaikan ke
Bagian Administrasi & Keuangan sebelum operasi dilaksanakan.
Pasal 37
Penggantian Bantuan Biaya Pengobatan, Perawatan dan Kelahiran
1. Untuk mendapatkan penggantian biaya-biaya seperti yang tercantum pada
pasal 34, 35, 36 dan 37 Karyawan wajib mengisi formulir penggantian biaya
pengobatan dan menyerahkannya kepada Bagian Administrasi & Keuangan
beserta bukti pembayaran/kuitansi asli yang jelas termuat :
a. Nama dan alamat dokter/apotik/laboratorium/optik/rumah sakit.
b. Nama pasien.
c. Tanggal pemeriksaan/pengobatan/perawatan.
b. Jenis tindakan (misalnya : pemeriksaan, penambalan, operasi, hasil lab,
dll).
c. Copy resep dokter untuk obat dan lain-lain.
d. Jumlah pembayaran.
e. Tanda tangan dari atasan yang bersangkutan sebagai tanda
mengetahui/menyetujui.

22. 22
2. Kuitansi harus segera diserahkan kepada Bagian Administrasi & Keuangan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pemeriksaan
/pengobatan/ pembayaran perawatan. Kuitansi yang lebih dari 1 (satu)
bulan dianggap telah kadaluarsa. Khusus untuk Karyawan yang sedang
bertugas di luar kota untuk beberapa waktu lamanya, kuitansi diserahkan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari tanggal kuitansi.
3. Bagian Administrasi & Keuangan berhak meminta keterangan lebih lanjut
kepada Karyawan yang bersangkutan maupun kepada pihak ketiga apabila
terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan sehubungan dengan
permintaan penggantian bantuan biaya tersebut.
4. Penyerahan tanda bukti pembayaran/kuitansi yang ternyata tidak sesuai
dengan kenyataan dianggap keterangan palsu dari Karyawan dan dapat
mengakibatkan dikenakan sanksi terhadap Karyawan yang bersangkutan.
5. Penggantian biaya pemeriksaan/pengobatan di luar negeri hanya dapat
diberikan bilamana terlebih dahulu telah mendapatkan ijin dan persetujuan
dari Direksi.
Pasal 38
Rehabilitasi
Perusahaan akan sedapat mungkin menempatkan karyawan yang mengalami
kecelakaan atau cedera di kantor, wilayah, atau unit kerja yang memungkinkan
karyawan bekerja dengan keterbatasan akibat kecelakaan tersebut, atau
tindakan lain yang tidak bertentangan dengan UU no. 13 Tahun 2003.
Pasal 39
Program Keluarga Berencana
1. Program keluarga berencana adalah merupakan salah satu bagian untuk
menunjang peningkatan kesejahteraan karyawan. Untuk itu perlu peran serta
secara aktif dari pihak Karyawan maupun Perusahaan.
2. Bahwa untuk melaksanakan program keluarga berencana tersebut,
Perusahaan akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada.
BAB IX
KELUH KESAH DAN PENGADUAN KARYAWAN
Pasal 40
Penyelesaian Keluh Kesah dan Pengaduan
1. Jika seorang Karyawan menganggap bahwa perlakuan terhadapnya
bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Karyawan yang bersangkutan
dapat menyampaikan keluhan atau pengaduannya kepada atasannya secara
langsung untuk diselesaikan secara musyawarah.

23. 23
2. Jika penyelesaian belum memuaskan baginya, maka Karyawan tersebut
dengan sepengetahuan atasannya dapat meneruskan keluhan/pengaduannya
kepada atasan yang lebih tinggi dan apabila penyelesaian kurang memuaskan
baginya, maka Karyawan tersebut dapat meneruskan keluhan/pengaduannya
kepada Manager Administrasi & Keuangan atau Personalia yang dalam hal ini
mewakili Pimpinan Perusahaan.
3. Bila upaya penyelesaian di perusahaan belum juga dapat tercapai, dimintakan
bantuan ke Kantor Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
BAB X
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
Pasal 41
Umum
1. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai terjadi
pemutusan hubungan kerja.
2. Bila segala upaya telah ditempuh tetapi pemutusan hubungan kerja tidak
dapat dihindarkan, maka perusahaan akan menyelesaikannya berdasarkan
UU nomor 13 tahun 2003.
3. Putusnya hubungan kerja dapat terjadi oleh macam-macam sebab sebagai
berikut :
a. Pelanggaran peraturan tata tertib kerja dan/atau perbuatan
tindakan pidana/hukum Negara.
b. Melakukan pelanggaran berat/Mengundurkan Diri.
c. Menderita sakit berkepanjangan dan/atau ketidakmampuan bekerja
karena kesehatan.
d. Tidak mampu mencapai standar prestasi kerja yang ditentukan.
e. Alasan mendesak.
f. Mencapai usia 55 tahun/pensiun.
g. Alasan lainnya yakni :
i. Tidak memenuhi persyaratan kerja dalam masa
percobaan
ii. Mengundurkan diri
iii. Meninggal dunia
iv. Berakhirnya masa kontrak kerja dalam perjanjian kerja
untuk waktu tertentu
4. Karyawan yang putus hubungan kerjanya dengan perusahaan dengan alasan
apapun yang masih mempunyai hutang yang menjadi tanggungannya harus
melunasinya sekaligus. Pemutusan hubungan kerja tidak membebaskan
Karyawan yang bersangkutan dari kewajibannya melunasi hutang-hutang
tersebut.

24. 24
5. Karyawan yang putus hubungan kerjanya dengan perusahaan wajib
mengembalikan semua harta benda/alat perlengkapan kerja yang
dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan tugas selama berdinas.
6. Besarnya pesangon dan uang masa penghargaan kerja menurut Undang
Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013.
7. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 paling
sedikit sebagai berikut :
1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun,
2 (dua) bulan upah;
3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;
5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;
6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;
9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
8. Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,
2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

25. 25
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan
upah.
9. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana meliputi
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
Pasal 42
Pelanggaran Peraturan Tata Tertib
Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran peraturan tata tertib
dan disiplin kerja dengan keputusan pemberian pesangon, uang penghargaan
dengan ganti rugi akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku.
Pasal 43
Pelanggaran Berat/Mengundurkan Diri
I. Pelanggaran Berat
1. Pelanggaran-pelanggaran yang digolongkan kesalahan berat yang dikenakan
sanksi pemutusan hubungan kerja adalah :
a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau
milik teman sekerja atau milik teman pengusaha.
b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan atau kepentingan Negara.
c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat
bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan
perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh Peraturan
Perundang-undangan.
d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja.
e. Melakukan tindakan kejahatan misalnya : menyerang, mengintimidasi
atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan
barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar
lingkungan perusahaan.
f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar
pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja.
g. Membujuk direksi atau pimpinan perusahaan atau teman sekerja untuk
melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau
kesusilaan serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

26. 26
h. Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau merugikan atau
membiarkannya dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan.
i. Dengan sengaja atau kecerobohan atau membiarkan diri atau teman
kerjanya dalam keadaan bahaya.
j. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan
nama baik perusahaan dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara
k. Memalsukan atau meniru tanda tangan orang lain dengan alasan atau
tujuan apapun.
l. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan
terakhir yang masih berlaku.
m. Menerima suap atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan
pribadi.
n. Melakukan kecerobohan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
o. Memalsukan dokumen, surat-surat bukti, kuitansi-kuitansi yang
berhubungan dengan perusahaan.
2. Bahwa kesalahan berat dimaksud wajib didukung dengan bukti sebagai
berikut :
a. Pekerja tertangkap tangan
b. Ada pengakuan pekerja yang bersangkutan
c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di Perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh 2 saksi
3. Pekerja yang melakukan kesalahan berat sebagaimana ayat 1 tersebut diatas
akan diputuskan hubungan kerjanya sebagaimana Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku (UU nomor 13 tahun 2003).
4. Pekerja yang diputuskan sesuai dengan ayat 3, tidak berhak mendapatkan
pesangon dan uang penghargaan. Melainkan hanya mendapatkan uang
penggantian hak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003, pasal 156 ayat 4.
II. Mengundurkan Diri
1. Bagi pekerja yang mengundurkan diri wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-
lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri
b. Tidak terikat dalam ikatan dinas
c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri
2. Pekerja yang mengundurkan diri akan diberikan haknya sebagaimana
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

27. 27
III. Besaran Uang Pisah Masa Kerja Mengundurkan Diri
1. Masa kerja 5 – 10 tahun diberikan 3 bulan upah
2. Masa kerja > 10 – 15 tahun diberikan 5 bulan upah
3. Masa kerja > 15 – 20 tahun diberikan 7 bulan upah
4. Masa kerja > 20 – 25 tahun diberikan 9 bulan upah
5. Masa kerja > 25 tahun diberikan 11 bulan upah
Pasal 44
Sakit Berkepanjangan Dan Ketidakmampuan Bekerja Karena Alasan
Kesehatan
Dalam hal karyawan menderita sakit yang lamanya melebihi 12 (dua belas) bulan
terus menerus berdasarkan Surat Keterangan Dokter, perusahaan dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berpedoman kepada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 45
Tidak Dapat Mencapai Standar Prestasi Kerja
Karyawan yang tidak mampu mencapai standar prestasi kerja yang ditetapkan,
walaupun kepadanya telah diberikan pembinaan tetapi tidak mendatangkan hasil
yang diharapkan, maka karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya
dengan berpedoman kepada peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 46
Alasan Mendesak
Pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang
mendesak seperti adanya kebijakan pemerintah, force majeur dan/atau alasan-
alasan lain yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan
karyawan, maka karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai
UU nomor 13 tahun 2003 dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 47
Alasan Lainnya
Alasan Lainnya :
1. Mengundurkan diri
Karyawan yang akan mengundurkan diri harus mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelumnya. Dalam hal ini perusahaan akan memutuskan hubungan
kerjanya dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yaitu mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Besarnya uang
pisah sesuai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ini.

28. 28
2. Meninggal dunia
a. Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan secara hukum
berakhir pada saat karyawan meninggal dunia.
b. Dalam hal karyawan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, berlaku
ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam hal karyawan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
diberikan bantuan sesuai ketentuan pasal 30 peraturan perusahaan ini.
3. Berakhirnya perjanjian kerja karyawan kontrak
a. Karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan kontrak kerja untuk
waktu tertentu dan dilaksanakan sesuai UU nomor 13 tahun 2003, maka
hubungan kerjanya putus pada saat berakhirnya masa berlaku kontrak
kerja tersebut.
b. Dalam pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan karena berakhirnya
masa kontrak kerja, perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan
imbalan/pesangon diluar apa yang tercantum dalam surat perjanjian
kontrak.
c. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan perjanjian waktu tertentu, atau berakhirnya
hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 61 ayat (1) UU. No. 13 tahun 2003, pihak yang mengakhiri
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja.
BAB XI
PENSIUN
Pasal 48
Karyawan Pensiun
1. Karyawan yang telah menapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka
hubungan kerjanya dengan perusahaan berakhir pada tanggal ulang tahun
yang ke-55 (lima puluh lima) sehingga dengan demikian putuslah hubungan
kerjanya dan segala sesuatunya diatur sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila karyawan dimaksud masih diperlukan karyanya, maka berdasarkan
persetujuan direksi, karyawan yang bersangkutan dapat dipekerjakan
kembali atas dasar suatu kontrak kerja khusus untuk jangka waktu yang
ditentukan.
Pasal 49
Peraturan Prosedural

29. 29
Peraturan-Peraturan Yang Bersifat Prosedural merupakan peraturan-peraturan
pelengkap yang akan disusun berdasarkan peraturan yang dikemukakan dalam
pasal-pasal.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 50
Interpretasi dan Amandemen
1. Perusahaan berhak untuk menafsirkan semua ketentuan-ketentuan yang
termuat di dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat dari peraturan perusahaan ini
sesuai dengan makna, arti dan maksud tujuannya dalam pembinaan
hubungan industrial Pancasila.
2. Hal-hal yang memerlukan aturan pelaksanaan dari peraturan perusahaan ini,
akan ditetapkan dengan surat keputusan direksi dengan tidak bertentangan
dari peraturan perusahaan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 51
Penutup
1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam peraturan perusahaan ini akan
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
2. Peraturan perusahaan ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak
disahkannya oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik
Indonesia.
3. Peraturan perusahaan ini akan diumumkan dan dibagikan kepada seluruh
karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan ini
kurang/bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Ditetapkan di ………………………………..,
Peraturan ini berlaku semenjak tanggal ………………
DIREKTUR UTAMA
(NAMA PERUSAHAAN)
Nama Direktur Utama