Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosedur Standar Operasional

8,227 views

Published on

Prosedur Standar Operasional

Published in: Business
  • Be the first to comment

Prosedur Standar Operasional

  1. 1.       PROSEDUR STANDAR   PERSONALIA     KSP XXX   Jl. ABX  Sulawesi Selatan                        Disusun bersama oleh  KOPERASI XXX  &   MICRO FINANCE TEAM – CIPSED PROJECT  23 April 2009  2009 
  2. 2.   D A F T A R I S I HALAMAN BAB I PERATURAN KERJA Pasal 1 Penerimaan Karyawan 1 Pasal 2 Magang/Masa Percobaan 2 Pasal 3 Pengangkatan 2 Pasal 4 Kepangkatan dan Posisi 2 Pasal 5 Kenaikan Pangkat dan Penilaian Prestasi 3 Pasal 6 Kategori Karyawan 4 BAB II HARI KERJA dan JAM KERJA Pasal 7 Hari Kerja 5 Pasal 8 Jam Kerja 5 Pasal 9 Kehadiran 5 BAB III KERJA LEMBUR Pasal 10 Kerja Lembur 6 Pasal 11 Perhitungan Kerja Lembur 6 BAB IV PENGUPAHAN Pasal 12 Upah 7 Pasal 13 Tunjangan Biaya Hidup/Tunjangan Kemahalan 7 Pasal 14 Potongan Gaji 7 BAB V MANFAAT LAINNYA Pasal 15 Tunjangan Hari Raya 8 BAB VI HARI LIBUR dan CUTI Pasal 16 Hari Libur Umum 8 Pasal 17 Cuti Tahunan 8 Pasal 18 Cuti Hamil 9 Pasal 19 Cuti Haid 10 BAB VII IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal 20 Sakit 10 Pasal 21 Izin Meninggalkan Pekerjaan untuk Urusan Pribadi/Keluarga 10 BAB VIII TUNJANGAN LAINNYA Pasal 22 Tunjangan Pengobatan 11 Pasal 23 Bantuan Uang Duka dan Kesusahan 11 Pasal 24 Tunjangan Perjalanan Dinas 11 BAB IX ASURANSI dan JAMSOSTEK Pasal 25 Perlindungan Asuransi 12 Pasal 26 Jamsostek 12 BAB X PENDIDIKAN dan PELATIHAN Pasal 27 Umum 12 Pasal 28 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan 12 BAB XI TUGAS dan TANGGUNG JAWAB KARYAWAN Pasal 29 Umum 13 Pasal 30 Tata Tertib Jam Kerja 13 BAB XII PELANGGARAN PERATURAN dan TINDAKAN DISIPLIN Pasal 31 Sifat dan Jenis Pelanggaran 14 Pasal 32 Tindakan Disiplin 15 BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 33 Umum 16 Pasal 34 Pemutusan Hubungan Kerja 16
  3. 3. Pasal 35 Pesangon/Uang Jasa 16 Pasal 36 Pengunduran Diri 17 Pasal 37 Pengunduran Diri karena Tidak Dapat Bekerja Lagi/Kematian 17 BAB XIV TUNJANGAN HARI TUA Pasal 38 Tunjangan Hari Tua 18 Pasal 39 Besarnya Tunjangan Hari Tua 18 BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN/KELUHAN KARYAWAN Pasal 40 Umum 19 Pasal 41 Prosedur Penyelesaian 19 Pasal 42 Prosedur Penyelesaian Pelecehan Seksual 19 Lampiran: 1 Peraturan Mengenai Tingkah Laku (Kode Etik) 20 2 Konflik Kepentingan 25 3 Struktur Organisasi 28 4 Formulir Aplikasi Karyawan 29 5 Dokumen Interview/Wawancara Rekrutmen 31 6 Formulir Permohonan Cuti 32 7 Contoh Struktur Upah 33 8 Lembar Evaluasi Kerja 34 9 Contoh Kontrak Kerja 37 10 Formulir Permohonan Lembur 38 11 Laporan Rincian Lembur 40 12 Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas 41 13 Laporan Biaya Perjalanan Dinas 42
  4. 4. BAB I. PERATURAN KERJA PASAL 1. PENERIMAAN KARYAWAN 1.1 Penerimaan karyawan, kecuali untuk pengangkatan karyawan lepas/harian, atau keadaan-keadaan khusus yang ditetapkan oleh pengurus dan manajemen, maka seluruh lowongan dalam jabatan staff harus diumumkan secara terbuka. Lowongan kerja dapat diiklankan melalui surat kabar, pengumuman dalam buletin, rekomendasi ke badan lain, biro tenaga kerja kabupaten dan atau sarana lainnya yang dianggap layak. 1.2 Penerimaan karyawan adalah berdasarkan kebutuhan KSP XXX untuk menjamin bahwa semua karyawan cakap untuk suatu posisi, semua calon karyawan harus memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Calon karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. WNI dan berusia sedikitnya 18 tahun dan tidak melebihi 30 tahun, kecuali untuk jabatan tertentu usia diatas 30 tahun masih dapat dipertimbangkan; b. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; c. Berdomisili dekat tempat usaha lembaga; d. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer, minimal word processing dan excel; e. Berkepribadian baik dan jujur; f. Menyerahkan referensi dari pihak yang dipercaya; g. Diutamakan yang memiliki pemahaman ekonomi syariah h. Tidak sedang tersangkut peristiwa kriminal; 1.3 Seleksi terhadap calon karyawan dilakukan oleh sebuah panel, yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pengurus dan Pengawas. Masing-masing anggota panel memiliki yang suara yang sama dalam memberikan penilaian atas calon karyawan yang di seleksi. 1.4 Seleksi terhadap calon karyawan meliputi seleksi tahap awal berupa penilaian atas surat permohonan berikut daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya. Tergantung kepada posisi yang akan diisi, proses seleksi selanjutnya adalah uji kecakapan akademis dan kecakapan kerja. Tahap selanjutnya adalah proses interview. Calon karyawan yang dinyatakan lulus interview akan menjalani masa magang, yang adalah masa percobaan kerja, hingga waktu maksimum tiga bulan. 1.5 Keluarga karyawan KSP XXX tidak diizinkan untuk dipekerjakan tanpa persetujuan sebelumnya dari pengurus. Keluarga berarti: saudara kandung (angkat/tiri), suami/istri, kakek, nenek, orang tua, paman, tante, sepupu atau saudara ipar, keponakan, anak dan anak cucu (juga yang berstatus keluarga sebagai akibat dari suatu pernikahan) Jika disetujui, keluarga tersebut dapat dipekerjakan asal yang bersangkutan mempunyai kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan begitupun individu yang bersangkutan tidak menjadi atasan langsung dari yang lainnya.
  5. 5. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     5  PASAL 2. MAGANG / MASA PERCOBAAN 2.1 Calon karyawan yang telah lulus interview akan menjalani masa percobaan maksimum selama 3 (tiga) bulan. Lamanya masa percobaan ini harus diberitahukan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. 2.2 Selama masa percobaan, KSP XXX mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengakhiri hubungan kerja tanpa berkewajiban membayar kerugian apapun juga. 2.3 Karyawan dalam masa percobaan tidak/belum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada karyawan tetap, kecuali uang transpor dan makan harian. PASAL 3. PENGANGKATAN 3.1 Apabila karyawan telah menjalani masa percobaan dengan baik dan yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai karyawan, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan Kontrak Kerja. Kontrak Kerja dimaksud setidaknya berisi hal-hal sebagai berikut: • Posisi Karyawan, yaitu: pangkat, golongan dan jabatan; • Uraian Tugas and Tanggungjawab • Upah dan fasilitas lainnya • Atasan langsung • Status kepegawaian, misalnya: sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap Kontrak Kerja diterbitkan tidak lebih dari sepuluh (10) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa percobaan. 3.2 Data setiap karyawan akan disimpan dalam file pribadi masing-masing yang paling tidak berisikan: a. Job Description yang masih berlaku; b. Surat Lamaran; c. Riwayat hidup dan pendidikan serta pengalaman kerja; d. Surat Pengangkatan/Kontrak Kerja; e. Catatan Kompensasi; f. Catatan Evaluasi; g. Referensi, jika ada; h. Perubahan Kontrak Kerja (bila ada) 3.2 Apabila calon karyawan dalam masa kehamilan di saat masa magang maka hal tersebut tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan yang menghambat pengangkatan calon karyawan tersebut. PASAL 4. KEPANGKATAN DAN POSISI KSP XXX telah membuat sistem ranking sebagai pedoman bagi karyawan dalam meniti karir. Ranking ditentukan oleh KSP XXX berdasarkan tanggung jawab, pengalaman, kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan pada setiap posisi.
  6. 6. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     6  Berikut ini adalah pangkat dan golongan yang ada di KSP XXX: Pangkat Golongan Strata Karyawan Pemula A 1 2 3 Karyawan Madya B 4 5 6 Karyawan Senior C 7 8 9 Karyawan Utama D 10 11 12 PASAL 5. KENAIKAN PANGKAT DAN PENILAIAN PRESTASI 5.1 Peningkatan dan/atau kenaikan gaji di dalam KSP XXX adalah berdasarkan prestasi, konstribusi, kecakapan managerial, kemampuan antar-pribadi, kedewasaan dan pengertian akan tujuan dan objektif dari KSP XXX 5.2 Para karyawan akan diberikan kesempatan pertama oleh Manajemen untuk mengisi setiap lowongan/pekerjaan di KSP XXX (promosi dari kalangan sendiri). Dalam pelaksanaannya, Manajemen akan memperhatikan prestasi kerja karyawan pada masa yang lewat serta potensi kemampuan manajerialnya. 5.3 Surat Keputusan bagi karyawan yang mendapat kenaikan pangkat disampaikan secepat mungkin kepada karyawan yang bersangkutan. 5.4 Evaluasi prestasi kerja dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni dimana Manajemen melalui atasan langsung akan mengadakan penilaian prestasi dari masing-masing karyawan. 5.5 Formulir penilaian prestasi akan diselesaikan atau diisi oleh atasan langsung dari masing-masing karyawan. Formulir penilaian prestasi yang sudah diisi akan dinilai juga oleh pengurus atau pengawas. Selanjutnya, setelah diberi komentar oleh pengurus/pengawas, hasil penilaian prestasi didiskusikan dengan karyawan yang bersangkutan. Setiap karyawan akan diminta untuk memberikan respon mengenai penilaian prestasi terhadapnya. 5.6 Untuk posisi Manajer, penilaian prestasi akan dilakukan oleh Pengurus dengan konsultasi bersama Pengawas. Dalam hal apabila pengurus merangkap jabatan sebagai pelaksana, maka evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengawas. 5.7 Penilaian prestasi karyawan terdiri dari 4 kategori :
  7. 7. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     7  a. Sangat Baik – prestasi yang secara signifikan melampaui yang diharapkan dan biasanya juga melakukan pekerjaan melebihi panggilan tugas atau berhasil melaksanakan pekerjaan pada lingkungan atau situasi yang tidak menguntungkan. b. Baik – prestasi yang melebihi yang diharapkan (dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya). c. Cukup – pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. d. Kurang – tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Karyawan dengan penilaian ini diharapkan untuk menunjukkan kemajuan yang nyata pada penilaian prestasi selanjutnya; yang apabila tidak menunjukkan perbaikan kontrak kerjanya dapat diakhiri. 5.8 Keadaan dimana karyawan perempuan yang sedang menjalankan fungsi sosialnya, seperti melahirkan dan menyusui, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan yang menghambat penilaian kinerja atau pertimbangan kenaikan pangkat yang bersangkutan. 5.9 Hasil dari penilaian prestasi akan diselesaikan dan di-implementasikan pada bulan Juli setiap tahun. PASAL 6. KATEGORI KARYAWAN 6.1. Karyawan Tetap. Seorang karyawan tetap didifinisikan sebagai karyawan KSP XXX penuh waktu yang kontrak kerjanya tidak mencantumkan masa kerja tertentu, dan mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan KSP XXX secara penuh. 6.2 Karyawan Kontrak. Yang dimaksud dengan Karyawan kontrak yaitu karyawan yang memiliki masa kerja tidak lebih dari dua tahun lamanya. Karyawan kontrak diangkat untuk mengisi peran khusus yang tercantum didalam kontrak kerjanya. KSP XXX menetapkan klasifikasi karyawan dan tingkat gaji seorang karyawan kontrak. Besarnya gaji karyawan kontrak bergantung pada peraturan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Surat pengangkatan karywan kontrak dengan jelas menguraikan ketentuan kerja, kerangka acuan, pengawasan, rincian imbalan, tunjangan-tunjangan yang akan diterima karyawan. Ketentuan perpanjangan dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan pedoman kepegawaian. Perbedaan yang mendasar dengan karyawan tetap, karyawan kontrak memiliki tanggal akhir masa kerja tertentu. Apabila sebelum masa kontrak berakhir tidak ada pemberitahuan tentang hubungan kerja selanjutnya, maka secara otomatis hubungan kerja akan berakhir. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sekarang ini, dan dimungkinkan terjadinya perubahan, tidak diberikan pesangon pemutusan hubungan kontrak kerja. Perpanjangan Kontrak • Suatu kontrak kerja dapat diperpanjang satu kali tetapi total masa kerja kontrak tidak boleh melebihi 3 tahun. • Pemberitahuan tentang maksud untuk memperpanjang atau memperbaharui suatu kontrak kerja harus dilakukan sebelum masa kontrak berakhir paling tidak 7 hari sebelum kontrak kerja berakhir. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kontrak harus dianggap selesai.
  8. 8. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     8  BAB II. HARI KERJA DAN JAM KERJA PASAL 7. HARI KERJA Hari kerja resmi KSP XXX adalah enam (6) hari seminggu dari hari Senin sampai Sabtu. PASAL 8. JAM KERJA 8.1 Ketentuan jam kerja adalah sebagai berikut: Senin – Kamis 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 Istirahat 13.00 – 15.30 Jum’at 07.30 – 12.00 12.00 – 13.30 Istirahat/Sholat Jum’at 13.30 – 15.30 Sabtu 07.30 – 12.00 8.2 Bilamana KSP XXX sangat memerlukan, karyawan dapat diminta untuk menambah jam kerja (kerja lembur) pada hari kerja, akhir minggu dan/atau pada hari libur. PASAL 9. KEHADIRAN 9.1 Setiap karyawan harus berada ditempat kerjanya tepat pada waktu yang ditetapkan pada pasal 10 diatas dan hanya boleh meninggalkan tempat kerjanya sehabis jam kerja, kecuali pada waktu istirahat/waktu makan siang atau apabila karyawan telah diizinkan oleh atasannya langsung untuk meninggalkan tempat kerjanya untuk keperluan tertentu. 9.2 Setiap karyawan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir/catatan harian pada saat tiba dan ketika meninggalkan tempat kerja.
  9. 9. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     9  9.3 Semua karyawan harus selalu memperhatikan jam kerja dan tepat waktu. Peringatan akan diberikan kepada karyawan yang datang terlambat (telat lebih dari 15 menit) melewati empat (4) kali dalam satu (1) bulan. Kebiasaan datang terlambat dapat dikenai tindakan disipliner.
  10. 10. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     10  BAB III. KERJA LEMBUR PASAL 10. KERJA LEMBUR Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan diluar jam kerja resmi dianggap kerja lembur. Akan tetapi, kerja lembur harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari atasan langsung karyawan . Dengan memperhatikan keperluan dan kebutuhan (khususnya untuk hal-hal yang mendesak) Pengurus dan atau Manajemen KSP XXX, dapat meminta karyawan untuk melakukan kerja lembur terutama untuk hal-hal sebagai berikut: a. Bilamana pada waktu tertentu atau jangka waktu tertentu volume pekerjaan terakumulasi sampai pada suatu saat harus diselesaikan segera; b. Dalam keadaan yang bersifat darurat atau menghadapi pekerjaan yang mendesak. Kepada karyawan yang menjalanmkan kerja pada jam lembur, KSP XXX akan mengupayakan pemberian upah lembur sebagaimana diatur oleh Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila hal tersebut tidak dapt dipenuhi maka lembaga dapat mempertimbangkan pemberian insentif yang besarnya akan diatur dari waktu ke waktu bergantung kepada kinerja dan kondisi keuangan KSP XXX. PASAL 11. PERHITUNGAN KERJA LEMBUR Dasar untuk menghitung kerja lembur adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/ 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 102/MEN/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004. 11.1 Kerja lembur yang dilakukan pada hari-hari kerja: 11.1.1 Untuk satu jam pertama kerja lembur : 150% dari upah satu (1) jam. Upah satu (1) jam dihitung sebagai berikut : 1/173 x gaji pokok beserta tunjangan (bila ada).(Sekurang-kurangnya) 1/173 x 75% dari gaji keseluruhan). 11.1.2 Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya : 200% dari upah satu jam. 11.2 Pembayaran untuk kerja lembur yang dilakukan pada non hari kerja/hari libur, diperhitungkan sebagai berikut :
  11. 11. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     11  11.2.1 Untuk tujuh pertama kerja lembur : 200% dari upah satu (1) jam 11.2.2 Untuk satu jam pertama sesudah tujuh jam : 300% dari upah satu jam 11.2.3 Untuk setiap jam berikutnya : 400% dari upah satu jam BAB IV. PENGUPAHAN PASAL 12. UPAH Struktur pengupahan di KSP XXX dirancang sebagai alat motivasi. Dengan mengakui dan menghargai prestasi seseorang, sistem pengupahan ini dimaksud untuk memotivasi karyawan agar mengerjakan yang terbaik sesuai kemampuannya. 12.1 Pada dasarnya, faktor-fakor dibawah ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan struktur pengupahan karyawan: - Tugas dan tanggung jawab karyawan; - Pasaran Tenaga Kerja di sektor keuangan mikro di Indonesia dan terkhusus di SULSEL; - Masa kerja karyawan di KSP XXX. 12.2 Disamping itu, jumlah upah setiap karyawan ditentukan juga oleh ranking di KSP XXX, posisi dan tanggung jawabnya. 12.3 Kenaikan upah berdasarkan prestasi Adalah hak Pengurus untuk menetapkan kenaikan upah kepada karyawan yang berprestasi. Kenaikan upah tersebut berdasarkan prestasi, kontribusi kamampuan manajerial, kecakapan hubungan antar-pribadi, kedewasaan dan pengertian akan tujuan dan objektif dari KSP XXX. Besarnya persentase kenaikan upah akan diatur dalam peraturan tersendiri yag akan di baharui dari waktu ke waktu berdasarkan perkembangan dan kondisi lembaga. 12.4 Upah akan dibayarkan kepada karyawan setiap awal hari kerja pada bulan berjalan sebagai upah bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal pembayaran upah jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka hari pembayaran akan dimundurkan kehari berikutnya.
  12. 12. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     12  PASAL 13. TUNJANGAN BIAYA HIDUP/TUNJANGAN KEMAHALAN Disamping upah pokok, KSP XXX memberikan kepada setiap karyawan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan. Tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan ini diberikan setiap bulan bersama-sama dengan upah pokok. PASAL 14. POTONGAN GAJI 14.1 Pembayaran Pajak Pendapatan Karyawan Pemerintah Indonesia mewajibkan semua Pemberi Kerja untuk memungut pajak pendapatan dari gaji masing-masing karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kantor pajak setempat. Sesuai dengan peraturan Pemerintah tersebut maka, KSP XXX akan memotongkan pajak pendapatan dari semua karyawan, dimasing-masing tempat kerja pada setiap penyiapan pembayaran gaji bulanan. 14.2Potongan Lainnya KSP XXX berhak memotong gaji karyawan karena alasan berikut ini : • Untuk pembayaran pajak atau iuran yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia. • Cuti tanpa gaji yang disetujui. • Mangkir kerja tanpa izin. • Kerugian terhadap atau hilangnya peralatan atau barang lainnya yang dipercayakan pada karyawan yang bersangkutan dan terbukti hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaiannya secara langsung. • Penyesuaian kelebihan pembayaran gaji. • Pembayaran kembali atas kelebihan biaya pengobatan yang telah diterimanya. BAB V. MANFAAT LAINNYA PASAL 15. TUNJANGAN HARI RAYA 15.1 Setiap tahun KSP XXX memberikan Tunjangan Hari Raya bagi setiap karyawan. 15.2 Tunjangan tersebut adalah sebesar satu (1) bulan gaji pokok. 15.3 Bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya satu (1) tahun pada /sebelum Hari Raya mendapatkan tunjangan penuh. 15.4 Bagi karyawan yang telah bekerja di KSP XXX dan mempunyai masa kerja kurang dari satu (1) tahun dan telah bekerja selama tiga (3) bulan akan menerima tunjangan dengan proporsi yang sama dengan masa kerjanya.
  13. 13. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     13  15.5 Tunjangan Hari Raya akan dibagikan kepada karyawan selambat-lambatnya satu (1) minggu sebelum hari Lebaran. BAB VI. HARI LIBUR DAN CUTI PASAL 16. HARI LIBUR UMUM KSP XXX akan memperhatikan semua hari libur umum seperti yang diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. PASAL 17. CUTI TAHUNAN 17.1 Semua karyawan berhak atas cuti tahunan sebayak 12 hari kerja dalam setahun. Cuti hanya dapat diambil sebanyak banyaknya enam hari kerja dalam satu kali masa cuti. 17.2 Seseorang karyawan yang bermaksud mengambil cuti tahunannya harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang tersedia. 17.3 Untuk menjamin kelancaran kerja selama karyawan cuti, permohonan cuti dari karyawan harus diajukan ke atasan langsung, selambat-lambatnya dua (2) minggu sebelum tanggal cuti yang dikehendaki. 17.4 Untuk mendapatkan persetujuan akhir dari Pengurus/ Manajemen atas permohonan cuti karyawan tersebut, atasan yang bersangkutan harus menunjukkan tentang cara bagaimana pekerjaan yang tertunda dari karyawan yang cuti akan ditangani selama masa cuti. 17.5 Kebutuhan pekerjaan yang mendesak lebih dipentingkan dari permohonan cuti. Sehingga untuk kepentingan KSP XXX (seperti dalam situasi darurat) Manajemen mempunyai hak untuk menjadwal ulang permintaan cuti karyawan. 17.6 Cuti tahunan dapat diakumulasi ke tahun kerja berikutnya. Cuti yang tidak terpakai tidak dapat diganti dengan uang. 17.7 Karyawan yang terpaksa tinggal dirumah sakit (opname) dalam masa cutinya, bisa mendapatkan tambahan cuti yang terpakai selama perawatan tersebut, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Karyawan tersebut memberitahu manajemen dalam tempo 48 jam setelah perawatan rumah sakit. Informasi yang disampaikan termasuk nama dan alamat rumah sakit tempat perawatan. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui telepon, telegram, surat atau perorangan melalui kawan atau anggota keluarga; b. Manajemen mempunyai hak untuk mengecek dan meneliti situasinya; c. Kondisi kesehatan karyawan memang memerlukan perawatan rumah sakit.
  14. 14. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     14  PASAL 18. CUTI HAMIL Karyawan wanita yang akan melahirkan diberikan cuti hamil selama tiga (3) bulan dengan menerima gaji penuh (Undang-undang KETENAGAKERJAAN No. 1 tahun 1953). Cuti hamil tersebut harus diambil sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum perkiraan tanggal kelahiran bayi. Cuti selama 1,5 bulan akan diberikan untuk keguguran berdasarkan keterangan dokter. Karyawan yang bersangkutan harus menyampaikan surat keterangan dokter mengenai perkiraan tanggal kelahiran atau terjadinya keguguran, tergantung apa yang sebenarnya terjadi.
  15. 15. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     15  PASAL 19. CUTI HAID. Karyawan-karyawan wanita yang sedang haid berhak mendapatkan dua (2) hari cuti setiap bulan dengan bayaran penuh. Cuti haid diberikan kepada karyawan yang mendapat keterangan dari dokter yang menjelaskan kondisi fisik karyawan tersebut tidak memungkinkan untuk datang dan berkerja sebagaimana mestinya. BAB VII. IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN PASAL 20. SAKIT Bila seorang karyawan tidak masuk kerja karena sakit, karyawan yang bersangkutan wajib segera melaporkan kepada KSP XXX setidak-tidaknya pada hari mulai sakit melalui telepon, surat atau melalui orang lain atau melalui anggota keluarga. Apabila karyawan tidak masuk kerja karena sakit lebih dari satu (1) hari, karyawan yang bersangkutan harus membuktikan sakitnnya dengan surat keterangan dokter yang mempunyai izin praktek. Untuk penyakit yang membutuhkan perawatan lebih lama (sesuai dengan surat keterangan dokter yang mempunyai izin praktek) pembayaran upah akan dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman berikut ini : a. Sakit selama tiga (3) bulan pertama : 100% dari gaji; b. Dari bulan ke 4 s/d ke 6 : 75% dari gaji; c. Dari bulan ke 7 s/d ke 9 : 50% dari gaji; d. Dari bulan ke 10 s/d ke 12 : 25% dari gaji; Apabila karyawan yang bersangkutan sakit melebihi dua belas (12) bulan berturut-turut (dengan konfirmasi dokter), maka hubungan kerja karyawan yang bersangkutan dapat diputuskan sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1964. PASAL 21. IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN UNTUK URUSAN-URUSAN PRIBADI/KELUARGA 21.1 Izin tidak bekerja dapat diberikan kepada para karyawan dengan mendapat pembayaran gaji penuh dalam hal-hal berikut : • Perkawinan karyawan - 2 hari • Perkawinan putera/puteri - 1 hari • Khitanan anak karyawan - 1 hari
  16. 16. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     16  • Kelahiran anak karyawan (menemani istri melahirkan) • Kematian anggota keluarga langsung (istri/suami, putra/putri, orangtua/mertua, adik/kakak) - 2 hari - 2 hari Untuk keperluan-keperluan tersebut pada point 23.3 diatas, harus dimintakan ijin terlebih dahulu,kecuali karena alasan kelahiran anak atau kematian anggota keluarga langsung, sedapat mungkin karyawan memberitahukan KSP XXX pada hari kejadian tetapi dalam hal-hal yang mendesak dapat diberitahukan sesudahnya. 21.2 Setiap urusan lain yang tidak disebutkan diatas, akan dilakukan oleh karyawan dalam waktu pribadinya. Izin untuk keperluan seperti disebutkan di atas dihitung sebagai penggunaan dari cuti tahunan karyawan yang bersangkutan, dengan demikian mengurangi jumlah hari cuti tahunannya. BAB VIII. TUNJANGAN-TUNJANGAN LAIN PASAL 22. TUNJANGAN PENGOBATAN KSP XXX memberikan tunjangan pengobatan kepada seluruh karyawan untuk tunjangan kesehatan yang diberikan setiap bulan kepada karyawan bersama-sama dengan pembayaran gaji bulanan dan dalam bentuk uang tunai yang dikutsertakan dalam komponen gaji bulanan. Besarnya tunjangan ini ditetapkan berdasarkan kemampuan lembaga. Dengan demikian KSP tidak lagi memberikan tunjangan kesehatan lainnya selain yang diatur dalam Buku Aturan Kepegawaian ini. Tunjangan pengobatan ini akan dibayarkan kepada karyawan tanpa harus menyerahkan kwitansi atau bukti pembayaran dari dokter, klinik, apotik atau rumah sakit. PASAL 23. BANTUAN UANG DUKA DAN KESUSAHAN Apabila karyawan meninggal dunia, KSP XXX akan memberikan kepada keluarga terdekat/tanggungan sebesar satu bulan gaji bulan berjalan; Apabila yang meninggal adalah suami/istri sah, anak dari karyawan, KSP XXX akan memberikan sumbangan uang yang sesuai dengan kebijaksanaan KSP XXX. PASAL 24. TUNJANGAN PERJALANAN DINAS 24.1 Dari waktu ke waktu karyawan bisa di minta untuk melakukan pekerjaan dinas ke luar kota. Untuk perjalanan tersebut, KSP XXX akan membayarkan biaya perjalanan dinas yang wajar. meliputi :
  17. 17. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     17  a. Biaya transportasi; b. Hotel/tempat penginapan; c. Uang makan harian. 24.2Manajemen akan menentukan besarnya tunjangan perjalanan dinas dari waktu ke waktu. 24.3 Karyawan yang akan mengadakan/ditugaskan untuk sebuah perjalanan diharuskan untuk mengisi formulir perjalanan yang harus di setujui oleh atasan langsung atau Pengurus. 24.4 Dalam waktu satu (1) minggu setelah perjalanan dinas, karyawan yang bersangkutan harus membuat rincian biaya-biaya perjalanan dinas dan disampaikan ke Manager/Pengurus. 24.5 Setiap karyawan diwajibkan untuk melakukan perjalanan dengan cara yang paling ekonomis tanpa harus mengorbankan faktor keamanan dan keselamatan. BAB IX. ASURANSI DAN JAMSOSTEK PASAL 25. PERLINDUNGAN ASURANSI KSP XXX memberikan asuransi kelompok mencakup rawat-inap bagi karyawan dan juga untuk tanggungan yang sah dari karyawan tersebut melalui polis asuransi kelompok yang diterbitkan oleh Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh KSP. Yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan asuransi adalah setiap karyawan beserta pasangan yang sah dan anak-anaknya (maksimum dua anak) . PASAL 26. JAMSOSTEK KSP XXX akan menyertakan semua karyawan pada program JAMSOSTEK sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 BAB X. PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASAL 27. UMUM Latihan dan pengembangan bagi karyawan selalu menjadi dasar pemikiran di KSP XXX. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan KSP mendapatkan teknis dan manjerial yang diperlukan untuk menempati jabatan-jabatan penting di KSP XXX.
  18. 18. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     18  PASAL 28. PENDIDIKAN DAN LATIHAN KARYAWAN 28.1 KSP XXX akan memberikan pelatihan on-the-job bagi karyawan-karyawan untuk mencapai standar keahlian yang diperlukan oleh posisinya masing-masing. 28.2 Karyawan akan diberikan cukup petunjuk dan bimbingan pada setiap aspek pekerjaannya sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan di bidangnya. 28.3 Atas biaya KSP XXX, karyawan yang membutuhkan akan di ikut-sertakan dalam seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya untuk meningkatkan keahlian tehnik dan profesinya. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan Lembaga. 28.4 KSP XXX senantiasa menjalankan kebijakan yang memastikan bahwa karyawan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan pendidikan dan latihan yang setara. 28.5 Karyawan yang diikutsertakan dalam pelatihan atas biaya KSP AL IKHLAS diharapkan untuk memberikan konstribusi kepada Lembaga. Untuk maksud tersebut Manajemen akan membuat aturan pelaksanaan pemberian imbal balik dari karyawan yang terlah di latih kepada KSP XXX. BAB XI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 29. UMUM 29.1 Setiap karyawan wajib melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan cara yang benar. Karyawan juga harus mematuhi petunjuk- petunjuk yang diberikan oleh masing-masing atasannya. 29.2 Para karyawan diminta untuk mengenakan pakaian bersih, rapi dan pantas selama jam-jam kerja. Bagi karyawati perempuan diwajibkan mengenakan busana muslimah. 29.3 Setiap karyawan wajib memelihara dengan sebaik-baiknya peralatan-peralatan dan fasilitas-fasilitas yang di sediakan dan dimiliki oleh KSP XXX. 29.4 Setiap karyawan hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas
  19. 19. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     19  dan harta benda milik KSP XXX untuk keperluan KSP XXX, serta dilarang untuk memindahkan ke luar lingkungan KSP XXX (kecuali dengan persetujuan lebih dahulu dari Manajemen/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk untuk itu) 29.5 Setiap karyawan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada perusahaan, perorangan, pengusaha atau badan usaha lain, atau menjalankan pekerjaan lain dengan menggunakan fasilitas-fasilitas KSP XXX. 29.6 Karyawan wajib merahasiakan kegiatan KSP XXX dan kegiatan nasabah KSP XXX, baik yang diketahui oleh karyawan maupun yang tidak diketahui karena hubungan kerjanya dengan KSP XXX. 29.7 Apabila karyawan akan memberikan informasi kepada publik perihal kegiatan, kebijakan atau hal lainnya maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengurus. PASAL 30. TATA TERTIB JAM KERJA 30.1 Setiap karyawan diwajibkan hadir di tempat pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 BAB II, kecuali sewaktu-waktu apabila karyawan yang bersangkutan mendapat izin dari Atasan/Pengurus untuk meninggalkan kantor. 30.2 Apabila seorang karyawan belum hadir di tempat pekerjaannya lima belas (15) menit setelah waktu yang telah ditetapkan seperti tersebut pada pasal 10, maka karyawan yang bersangkutan dianggap terlambat. Karyawan hanya dibenarkan terlambat selama tiga (3) kali dalam sebulan. Akumulasi tiga kali keterlambatan adalah sama dengan satu hari absen tanpa pemberitahuan. 30.3 Apabila seorang karyawan tidak dapat hadir di tempat pekerjaannya oleh karena sesuatu keperluan yang penting dan mendesak, maka karyawan yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada KSP XXX melalui atasannya langsung (kecuali sarana komunikasi tidak memungkinkan). Jika tidak, maka karyawan yang bersangkutan akan dianggap tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir). 30.4 Setiap karyawan berkewajiban mengisi daftar hadir harian pada saat datang dan pulang kerja. 30.5 Apabila ketentuan tata-tertib di atas tidak dipatuhi/diperhatikan oleh karyawan, KSP XXX akan mengambil tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  20. 20. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     20  BAB XII. PELANGGARAN PERATURAN DAN TINDAKAN DISIPLIN PASAL 31. SIFAT DAN JENIS PELANGGARAN 31.1 Karyawan diwajibkan untuk melakukan perkerjaannya, menjalankan tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KSP XXX sebaik kemampuannya. 31.2 Sebagai pedoman, berikut ini disebutkan pelanggaran- pelanggaran yang berat sifatnya, dan jenis pelanggaran lain yang dapat dikenakan tindakan disiplin. PELANGGARAN-PELANGGARAN BERAT YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: 1. Pencurian dan penggelapan; 2. Menyuap/menjebak karyawan, keluarga atau teman sekerja; 3. Mabuk atau menggunakan narkotik di tempat bekerja; 4. Menggunakan kekuatan fisik atau ancaman secara verbal termasuk melakukan penghinaan, pelecehan dan intimidasi kepada teman sekerja lainnya atau keluarganya yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan secara normal; 5. Merusak harta benda milik KSP XXX baik disengaja maupun karena kelalaian; 6. Pemalsuan informasi yang menyebabkan rusaknya kredibilitas lembaga atau menyebabkan kerugian finansial/material terhadap lembaga; 7. Membocorkan rahasia KSP XXX dan juga rahasia nasabah-nasabahnya; 8. Bertindak dengan sengaja untuk menghilangkan uang dan harta benda milik KSP XXX; 9. Berulang kali menolak atau lalai melaksanakan perintah-perintah dan instruksi-intsruksi atasan; 10. Menerima suap, baik berupa uang, barang maupun jasa. 11. Terbukti bersalah oleh Pengadilan karena terlibat tindakan kriminalitas; 12. Prestasi kerja yang sangat jelek; 13. Langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan lain yang oleh Manajemen dianggap bertentangan dengan keperluan KSP XXX; 14. Menyalah-gunakan kepercayaan; 15. Bekerja di tempat lain tanpa izin dari Pimpinan KSP XXX. 16. Dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik lembaga, atasan, dan rekan sekerja serta nasabah. 17. Berjudi ditempat kerja dan dalam jam kerja serta kegiatan lainnya yang bertentangan dengan Syariat Islam. 18. Menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. 19. Melakukan tindakan diskriminasi secara verbal dan non-verbal terhadap jenis kelamin, suku, warna kulit, ras atau orang cacat, agama, umur, orientasi sexual kondisi fisik, status HIV dan karakateristik personal lainnya. 20. Melakukan tindakan pelanggaran terhadap hal hal yang diatur dalam Appendix 1 dan Appendix 2 PELANGGARAN-PELANGGARAN LAIN YANG DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN DISIPLIN 1. Tidak masuk kerja berulang kali; 2. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum berakhis jam kerja tanpa alasan yang dapat diterima; 3. Tidak masuk kerja tanpa izin tiga (3) hari berturut-turut, atau lima (5) hari kerja dalam satu bulan, tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
  21. 21. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     21  4. Memperpanjang waktu cuti tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Manejemen (catatan : memperpanjang cuti wajib memberitahukan kepada Manajemen terlebih dahulu dengan sarana tercepat); 5. Bertingkah laku dan berkelakukan yang membahayakan KSP XXX dan merusak moral keryawan lainnya; 6. Memindahkan harta benda milik KSP XXX keluar dari lingkungan KSP XXX tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Manajemen atau pejabat yang berwenang untuk itu. 34.3 Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang tersebut diatas pada pasal 38.2 di atas bersifat akumulatif. Dengan demikian, seorang karyawan dapat dikenakan tindakan disipliner atas berbagai pelanggaran yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. PASAL 32. TINDAKAN DISIPLIN 32.1 Pada dasarnya tindakan disiplin yang diterapkan oleh KSP XXX IKHLAS terhadap seorang karyawan bersifat korektif (memperbaiki) dan mendidik, agar karyawan yang bersangkutan masih memperoleh kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. 32.2 Tindakan disiplin yang dikenakan pada seorang karyawan, akan tergantung dari derajat, besar atau seringnya pelanggaran dilakukan. Jenis-jenis tindakan disiplin adalah : a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemecatan/Pemutusan hubungan kerja. 32.3 Peringatan lisan disampaikan kepada seorang karyawan oleh atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan setelah tindakan-tindakan korektif, petunjuk dan nasihat maupun penyuluhan tidak membawa hasil. 32.4 Peringatan tertulis merupakan peringatan resmi, yang ditujukan kepada seorang karyawan, karena terus melakukan pelanggaran meskipun telah dilakukan peringatan lisan. 32.5 Peringatan tertulis akan diberikan berturur-turut tiga (3) kali, yakni : - Peringatan tertulis pertama, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan; - Peringatan tertulis kedua, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan; - Peringatan tertulis ketiga, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan. Setelah peringatan ketiga, dan karyawan bersangkutan tidak juga menunjukkan perubahan sikap atau perilaku, maka KSP XXX dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
  22. 22. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     22  BAB XIII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASAL 33. UMUM Dipahami bersama bahwa untuk menjamin kestabilan keuangan karyawan serta ketenangan berusaha bagi KSP XXX, maka sedapat mungkin pemutusan hubungan kerja dihindarkan sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003. PASAL 34. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan bahwa status pernikahan, kehamilan seorang karyawan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi pengurus untuk memutuskan hubungan kerja terhadap yang bersangkutan. PASAL 35. PESANGON/UANG JASA Karyawan yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan mendapat uang pesangon/jasa menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150/Men/2000 A. UANG PESANGON Besarnya uang pesangon adalah sebagai berikut : - Masa kerja kurang dari 1 tahun - 1 bulan gaji - Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun - 2 bulan gaji - Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun - 3 bulan gaji - Masa kerja 3 tahun tau lebih tetapi kurang dari 4 tahun - 4 bulan gaji - Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun - Masa kerja lebih dari 5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun - Masa kerja 6 tahun atu lebih - 5 bulan gaji - 6 bulan gaji - 7 bulan gaji
  23. 23. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     23  B. UANG JASA Besarnya uang jasa ditetapkan sebagai berikut : - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun - 2 bulan gaji - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun - 3 bulan gaji - Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun - 4 bulan gaji - Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun - 5 bulan gaji - Masa kerja 15 tahun atau lebih Tetapi kurang dari 18 tahun - Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun - Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun - Masa kerja 24 tahun atau lebih - 6 bulan gaji - 7 bulan gaji - 8 bulan gaji - 10 bulan gaji PASAL 36. PENGUNDURAN DIRI Dalam hal seorang karyawan ingin mengundurkan diri maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen selambat lambatnya satu (1) bulan sebelum tanggal pengunduran diri. PASAL 37. PENGUNDURAN DIRI KARENA TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI/KEMATIAN Seorang karyawan yang cacat permanen (fisik maupun mental) sehingga tidak dapat bekerja lagi untuk KSP XXX (yang dikuatkan oleh surat keterangan dokter) akan diberhentikan dengan hormat dan akan diberikan tunjangan penuh sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. BAB XIV. TUNJANGAN HARI TUA
  24. 24. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     24  PASAL 38. TUNJANGAN HARI TUA Pada dasarnya seorang karyawan akan bekerja di KSP XXX hanya hingga usia yang ke 56 tahun. Setelah hubungan kerja karyawan yang bersangkutan putus pada usia tersebut di atas, maka karyawan yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali tergantung kebijaksanaan KSP XXX yang berlaku pada saat itu dan tidak melanggar peraturan. Pada akhir hubungan kerja dengan KSP XXX, karyawan yang bersangkutan akan menerima sejumlah uang secara sekaligus (lumpsum) yang disebut Tunjangan Hari Tua dan Uang Pesangon dan Uang Jasa minimal sesuai dengan Keputusan menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000. PASAL 39. BESARNYA TUNJANGAN HARI TUA Besarnya tunjangan hari tua adalah sebagai berikut : 39.1 Masa kerja sampai dengan 10 tahun ditambah dengan tiga (3) bulan pembayaran akstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang bersangkutan; 39.2 Masa kerja 11 tahun sampai dengan 14 tahun ditambah dengan lima (5) bulan pembayaran ekstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang bersangkutan; 39.3 Masa kerja 15 tahun ditambah dengan delapan (8) bulan pembayaran ekstra atas upah bulan terakhir dari karyawan yang bersangkutan. Tunjangan hari tua ini akan dibayarkan tepat pada hari kerja terakhir karyawan yang bersangkutan pada KSP XXX. BAB XV. TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN/KELUHAN KARYAWAN PASAL 40. UMUM Adalah keinginan tulus dari Manajemen, apabila timbul perbedaan pendapat antara Manajemen dengan karyawan, akan diselesaikan dengan damai, adil dan segera.
  25. 25. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     25  Untuk maksud tersebut, pembicaraan rutin antara Manajemen dan karyawan akan selalu didukung.
  26. 26. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     26  PASAL 41. PROSEDUR PENYELESAIAN Jika seorang karyawan tidak puas atau mempunyai penolakan atas peraturan kerja, syarat kerja atau atas tindakan yang dilakukan oleh Manajemen, maka karyawan yang bersangkutan boleh mengemukakan keluhannya dengan cara-cara sebagai berikut : 41.1 Pertama-tama, keluhan tersebut harus dibicarakan dengan atasan langsung/kepala bagian yang bersangkutan (bila menyangkut tugas dan tanggung jawabnya); 41.2 Apabila dalam waktu dua (2) hari, masalahnya masih belum dapat diselesaikan secara memuaskan, karyawan tersebut dapat membicarakan masalahnya dengan atasan berikutnya dan atau pengurus; 41.3 Dalam hal tidak tercapai kata sepakat sesudah pembicaraan termaksud pada Pasal 42.2 maka kedua belah pihak dapat mengajukan persoalan tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja. Pasal 42. PROSEDUR PENYELESAIAN PELECEHAN SEKSUAL 42.1 Untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dari tindakan pelecehan seksual, Pengurus dan Manajemen KSP XXX membentuk Tim Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual. Tim Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual terdiri sedikitnya atas dua orang yang masing masing terdiri atas pengurus dan atau pengawas. Dan bilamana dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang atau lebih tenaga pendamping independen yang ditunjuk oleh lembaga. 42.2 Pengaduan atas kasus pelecehan seksual disampaikan kepada Unit Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual melalui surat, email, telefon atau sarana komunikasi lainnya. Selanjutnya untuk menjamin kenyamanan setiap karyawan dalam menyampaikan pengaduan, maka setiap pengaduan diperlakukan secara rahasia dan tertutup. Ekspose kepada pihak ketiga tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. 42.3 Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual, memberikan rekomendasi penyelesaian kepada manajemen atas setiap kasus, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
  27. 27. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     27  Peraturan KSP XXX ini berlaku sejak tanggal disahkan dan akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi KSP XXX dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Buku peraturan KSP XXX ini dibagikan kepada masing-masing karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan. Lampiran 1 PERATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU (KODE ETIK) Sesuai dengan misi sosial dan kemanusiaan KSP XXX, semua staf diwajibkan untuk bekerja dengan kasih dan kepercayaan. Melalui tindakannya, karyawan diharapkan mewakili nilai-nilai utama KSP XXX yaitu rasa hormat, integritas, komitmen dan keunggulan. Semua karyawan/pekerja KSP XXX wajib membaca dan mematuhi Kode Etik organisasi. 1. INTERPRETASI 1.1. Untuk kepentingan kesefahaman memahami Kode Etik ini, maka definisi tentang hal-hal yang diatur didalammnya dimaksud sebagai berikut: 1.2. “Pertanggungjawaban” mengacu kepada moral dan tanggungjawab hukum dari staff atas tugas-tugas dan tindakannya yang patut dan bertanggungjawab. Ini meliputi juga ukuran- ukuran dan sistem-sistem kelembagaan yang dibangun untuk mempertahankan standar tingkah laku yang pantas dan kinerja tugas yang efektif dari pekerja 1.3. “Penduduk yang terkena pengaruh” adalah individu-individu atau kelompok-kelompok kepada siapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan KSP XXX dimaksudkan. 1.4. “Anggota Masyarakat atau Klien” berarti seseorang kepada siapa staf diwajibkan untuk memberikan salah satu bentuk dari perlindungan, bantuan, jasa atau intervensi lain. 1.5. “Diskriminasi” berarti pengucilan, perlakuan, atau tindakan terhadap individu berdasarkan atas status sosial, ras, etnik, warna kulit, agama, jender, orientasi seksual, usia, status pernikahan, kebangsaan, afiliasi politik atau keadaan cacat. 1.6. “Jender” mengacu pada perbedaan-perbedaan budaya atau sosial antara pria dan wanita dalam peranan dan tanggungjawab, harapan, kekuatan, perlakuan istimewa, hak-hak, dan peluang. Ini juga mengacu pada perbedaan-perbedaan antara wanita dan pria yang berakar dari kebudayaan, tradisi, masyarakat atau agama dan diajarkan sejak kecil. Perspektif individu atau masyarakat mengenai jender dapat berubah. Disadari bahwa karena status mereka yang tidak setara, kaum wanita dan anak-anak perempuan khususnya, menghadapi resiko eksploitasi dan penyiksaan seksual. Akan tetapi, dalam keadaan-keadaan tertentu, pemuda atau bahkan pria dewasa juga dapat berada pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan penyiksaan seksual. (a) Tingkah laku yang peka terhadap kesetaraan jender (laki laki dan perempuan) meliputi: − memperlihatkan rasa hormat yang sama untuk pria dan wanita − berlaku adil terhadap pria dan wanita, yaitu menghargai ketegasan baik dari pria maupun wanita − memperlihatkan perlakuan yang sama terhadap semua pria dan wanita − melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan kesetaraan jender − melaporkan tingkah laku-tingkah laku yang tidak peka terhadap jender yang berhubungan dengan “pelanggaran besar”. (b) Perlakuan dan sikap yang tidak peka terhadap jender termasuk:
  28. 28. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     28                                                              − Bahasa yang membedakan jenis kelamin1 baik tulisan maupun lisan. − Mengkotak-kotakkan i) meremehkan atau merendahkan kemampuan berdasarkan jenis kelamin, bukan kinerja atau tingkatan; ii) mengambil nama secara tidak adil atas pekerjaan atau tidak memberikan pengakuan yang seharusnya, berdasarkan jenis kelamin; iii) mengesampingkan pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin, walaupun kualitasnya baik − Membuat lelucon yang isi utamanya tentang pengkotak-kotakan berdasarkan jenis kelamin i) verbal ii) e-mail iii) stiker iv) baju kaos − Menggunakan gerak-gerik, tatapan, atau komentar-komentar yang jelas-jelas bersifat seksual, yaitu i) mengelus, menepuk-nepuk, meraba atau mendorong payudara, pantat atau kemaluan ii) menatap berlama-lama, menatap “dari ujung kaki sampai ujung kepala” iii) memberikan komentar berdasarkan jenis kelamin, yaitu sindiran tentang wanita yang sedang datang bulan, atau bahwa pria “kelebihan” atau “kekurangan seks” iv) penggunaan keadaan-keadaan biasa secara tidak semestinya (tempat kerja; rumah karyawan) dengan melakukan tanpa diinginkan: iv.i) gerakan-gerakan, tatapan atau komentar-komentar yang jelas-jelas bersifat seksual tanpa diminta iv.ii) anggapan tentang harapan-harapan seksual iv.iii) Berasumsi tetang kedekatan atau keintiman, yaitu iv.iv) memanggil pria atau wanita “manis”, “sayang” atau “pacarku” − Mengambil asumsi atas wanita atau pria berdasarkan jenis kelamin mereka − Mengintimidasi pria atau wanita dengan menggunakan jenis kelamin sebagai alat untuk untuk menakut-nakuti atau membuat kesal rekan kerja − Mengganggu wanita atau pria dengan membuat pekerjaan yang membuat mereka terancam apabila mereka tidak menuruti permintaan-permintaan seksual − Menggunakan screen savers yang mempertontonkan badan telanjang atau gambar-gambar yang mengkotak-kotakkan jender − Melihat-lihat pornografi di internet/VCD di tempat kerja − Ikut serta dalam hubungan seksual yang menyiksa dan memiliki potensi bahaya di dalam atau di luar konteks pekerjaan organisasi, mengembangkan kekerasan seksual dan jender praktek-praktek terkait, di dalam atau di luar konteks pekerjaan organisasi. 1.7. “Pelecehan” adalah tingkahlaku, yang dapat menyebabkan rasa malu, hina atau intimidasi; hal ini bisa meminta pertolongan atau perlakuan khusus. Tingkah laku ini dapat berupa verbal, secara fisik, sengaja, atau tidak diminta. Termasuk juga komentar-komentar, lelucon atau sindiran yang tidak menyenangkan mengenai badan atau pakaian seseorang, lirikan, lelucon kasar yang menyebabkan kecanggungan atau keadaan yang memalukan. 1.8. “Hak asasi manusia” adalah standar internasional yang telah disetujui yang mengakui dan melindungi martabat dan integritas dari tiap individu tanpa pembedaan.  
  29. 29. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     29  1.9. “Minor” mengacu pada orang yang berusia di bawah 18 tahun dan sesuai dengan definisi anak menurut Konvensi Hak-hak Asasi Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC). 1.10. “Kekuatan” mengacu kepada wewenang atau kemampuan yang menentukan mempengaruhi secara material berbagai bentuk hak, hak milik atau hubungan. Kekuatan timbul terutama dari, di antaranya, posisi, pangkat, pengaruh, status atau penguasaan sumberdaya. Hubungan kekuatan yang tidak setara menjadi lingkungan yang sangat kritis bagi eksploitasi seksual. Sekali lagi dikemukakan bahwa karena status mereka yang tidak setara, kaum wanita dan anak perempuan secara khusus menghadapi resiko eksploitasi dan penyiksaan seksual, walaupun anak laki-laki maupun pria dewasa dapat juga berada pada posisi yang terancam. 1.11. “Penyiksaan seksual” adalah gangguan fisik yang bersifat seksual, yang nyata atau diancamkan, dengan paksaan atau dalam kondisi yang tidak setara atau terpaksa, dan termasuk juga sentuhan yang tidak pada tempatnya. 1.12. “Eksploitasi Seksual” memiliki arti yang sama dengan paksaan atau manipulasi seksual dalam Kode Etik dan termasuk orang-orang dengan wewenang atau kekuasaan yang sebenarnya atau yang dipercayai, yang memaksa orang-orang yang lebih lemah (khususnya wanita, anak-anak dan bawahan yang rentan) untuk melakukan hubungan atau tindakan- tindakan seksual. Terlepas dari wewenang, kedudukan, pengaruh atau kepercayaan, eksploitasi seksual juga dapat terjadi melalui tekanan, paksaan atau manipulasi. Korban- korban yang mungkin tampak menyetujui tindakan-tindakan ini tetap telah dieksploitasi jika mereka digiring untuk mempercayai bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti. 1.13. “Kekerasan seksual dan berdasarkan jenis kelamin” atau “Sexual and Gender Based Violence/SGBV” termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi yang benar terjadi atau diancamkan, yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat. SGBV dapat berupa pemukulan, penyiksaan seksual, kekerasan yang terkait pada mahar, perkosaan dalam pernikahan, mutilasi alat kelamin wanita dan praktek-praktek tradisional lainnya yang membahayakan wanita, kekerasan pasangan suami istri atau bukan pasangan, kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga pendidikan atau dimana saja, penyelundupan wanita dan pemaksaan prostitusi. 1.14. “Kekerasan Seksual” berarti segala macam bentuk godaan seksual, komentar, permintaan seksual yang dinyatakan secara langsung atau disindirkan, sentuhan, lelucon, gerakan, atau komunikasi atau tindakan lainnya yang bersifat seksual, baik lisan, tertulis maupun visual, oleh seseorang kepada individu lain tanpa diminta. Pelecehan seksual dapat ditujukan kepada orang dari jenis kelamin yang sama atau berbeda dan termasuk pelecehan berdasarkan orientasi seksual. Ini dapat terjadi di antara satu individu atau lebih, karyawan atau para penerima manfaat, tanpa menghiraukan hubungan kerja mereka. 2. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN Semua karyawan harus: 2.1. Menghormati dan mengembangkan hak-hak asasi fundamental semua orang, tanpa diskriminasi apapun dan tidak memandang status sosial, ras, etnik, warna kulit, agama, jender, orientasi seksual, usia, status perkawinan, kebangsaan, afiliasi politik atau keadaan cacat. 2.2. Memperlakukan semua orang secara adil dan dengan rasa hormat, kesopanan dan martabat sesuai dengan hukum Indonesia, peraturan hak asasi manusia internasional dan peka terhadap adat setempat. 2.3. Tidak pernah melakukan tindakan atau bentuk pelecehan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi orang lain, terutama wanita dan anak-anak.
  30. 30. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     30  2.4. Tidak pernah mengeksploitasi kerentanan klien, terutama wanita dan anak-anak, atau menempatkan mereka pada situasi yang tidak berdaya. 2.5. Tidak terlibat dalam kegiatan seksual apapun dengan anak-anak, yaitu orang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari berapapun usia mayoritas atau usia yang diperbolehkan secara lokal. Tidak dapat dijadikan pembelaan apabila seseorang keliru dalam menilai usia dari anak yang terlibat. 2.6. Tidak terlibat dalam eksploitasi atau penyiksaan seksual klien dalam kondisi apapun. 2.7. Tidak menutup mata terhadap atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan korup atau tidak sah. 2.8. Tidak menerima atau menukar uang, pekerjaan, barang atau jasa lainnya dengan seks, termasuk jasa seksual untuk jasa-jasa yang memang seharusnya diberikan kepada klien tanpa biaya. 2.9. Tidak terlibat dalam bentuk-bentuk tingkah laku apapun yang menyebabkan rasa malu, merendahkan atau eksploitatif dalam kondisi apapun. 2.10. Tidak menyalahgunakan kewenangan, posisi atau pengaruh dengan menahan perlindungan, bantuan kemanusiaan dan jasa, atau memberikan perlakuan khusus untuk mendapatkan jasa seksual, hadiah, pembayaran atau keuntungan apapun lainnya. 2.11. Memastikan bahwa semua informasi rahasia, termasuk laporan-laporan pelanggaran standar-standar ini oleh pekerja lain atau yang diperoleh dari para penerima manfaat, disalurkan secara tepat dan ditangani dengan kerahasiaan penuh. 2.12. Memastikan bahwa pelanggaran apapun dari standar-standar yang ditulis di dalam Kode Etik ini dilaporkan segera kepada manajemen senior atau manajer sumberdaya manusia, atau melalui mekanisme pelaporan lainnya yang telah dibuat. 2.13. Menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pertanggungjawaban, efisiensi, kompetensi, integritas dan transparansi dalam pemberian perlindungan, barang dan jasa dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka. 2.14. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan penyiksaan seksual, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan pelaksanaan Kode Etik ini atau instrumen sejenis lainnya di dalam lembaga KSP XXX. Manajer pada semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengambangkan sistem yang memelihara dan memperbaiki suasana kerja yang menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik ini. 2.15. Berupaya untuk tidak secara sengaja membuat tuduhan palsu terhadap rekan lainnya tentang pelanggaran pasal-pasal Kode Etik ini. Hal ini termasuk juga memulai dan menyebarkan gosip. Selanjutnya bahwa: 2.16. Kinerja individu dalam Usaha-usaha yang dilakukan ini akan dinilai sebagai bagian dari proses Penilaian Kinerja Tahunan KSP XXX. 2.17. Karyawan yang ditemukan bersalah telah melanggar peraturan-peraturan tersebut di atas akan dianggap telah melakukan pelanggaran besar dan tindakan disipliner dapat berbentuk pemecatan langsung atau segera. 2.18. Karyawan yang mempunyai keluhan diharuskan untuk mengikuti prosedur penyampaian keluhan seperti yang diatur oleh perusahaan.
  31. 31. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     31  Lampiran 2 KONFLIK KEPENTINGAN 1. Bekerja Diluar KSP XXX Di beberapa tempat, mungkin telah menjadi praktek yang umum bagi seseorang untuk memegang beberapa jabatan yang berbeda dengan firma atau lembaga yang berbeda. Hal ini tidak diharapkan terjadi di KSP XXX, sebab hal ini dapat mengarah pada konflik kepentingan. Karyawan yang digaji KSP XXX yang bermaksud mencari posisi/jabatan yang dibayar di perusahaan, organisasi atau institusi lainnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Manajer Umum atau Pengurus KSP XXX. 2. Menerima Hadiah dan Komisi KSP XXX harus diusahakan untuk benar-benar bebas dari cela dalam hubungan bisnisnya. Walaupun seandainya pemberian “hadiah dan komisi” adalah bagian dari budaya dalam berbisnis di Indonesia, pembuatan keputusan organisasi tidak boleh terpengaruh oleh penerimaan hadiah atau komisi tersebut. • Hadiah atau komisi yang bersifat diminta: Staf KSP XXX dilarang meminta hadiah atau komisi. • Hadiah yang tak diminta (tetapi bukan komisi) yang tidak terkait dengan pengadaan atau pemberian fasilitas kredit/pinjaman dan lainnya: Staf KSP XXX diijinkan untuk menerima hadiah yang tak diminta tetapi bukan komisi, jika kurang dari atau setara dengan Rp. 50.000, dan tidak dapat diinterpretasikan untuk mempengaruhi sebuah keputusan, tidak terkait dengan pengadaan, diterima dengan cara yang transparan dan digunakan untuk kepentingan seluruh Karyawan. • Hadiah atau komisi yang tak diminta yang terkait dengan pengadaan atau pemberian fasilitas kredit: Karyawan KSP XXX dilarang menerima hadiah, tanpa memandang besarnya dan kondisinya dari suplier/penyedia jasa atau penjual, Jika suplier /penjual/ bermaksud untuk memberikan hadiah tunai atau komisi, dapat diaplikasikan dalam bentuk diskon pada tagihan sebelum pembayaran dilakukan. Jika suplier /penjual memberikan hadiah tunai kepada seorang Karyawan KSP XXX setelah pembayaran dilakukan, maka hadiah tersebut harus dikembalikan seluruhnya kepada penjual tersebut. Setiap penawaran penggunaan fasilitas penjual secara gratis misalnya entertainmen, rekreasi, perjalanan, dsb, tidak boleh diterima dalam bentuk apapun. Semua karyawan tidak dibenarkan menerima pemberian apapun dari Debitur KSP XXX. 3. Pemberian Hadiah, Keramahan dan Insentif KSP XXX mengakui bahwa pemberian hadiah, keramahan dan insentif dapat menjadi bagian budaya bisnis. Setiap hadiah yang diberikan oleh Karyawan KSP XXX yang diwenangkan melakukannya tidak harus dianggap “membeli” pengaruh, anugerah atau kerja sama (misalnya penyuapan), dan bagaimanapun juga tidak harus memalukan KSP XXX jika hadiah tersebut dibocorkan ke masyarakat umum. Menjaga standar integritas yang tingggi merupakan hal
  32. 32. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     32  terpenting bagi KSP XXX. Hal ini termasuk menjaga kemandirian dan ketidak berpihakan dalam hubungan publiknya. Hanya Karyawan KSP XXX yang diberi wewenang oleh Pengurus yang dapat memberikan hadiah, keramahan dan insentif sederhana untuk memfasilitasi jalannya organisasi secara sah, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini: • Tidak diartikan sebagai pemborosan atau berlebihan • Tidak dalam bentuk tunai, atau bentuk-bentuk lain yang dapat diuangkan • Tidak dapat diinterpretasikan sebagai suap, pelunasan atau pembayaran tak layak lainnya. • Ada pertanggung jawaban yang layak • KSP XXX tidak akan dipermalukan jika pemberian tersebut dibocorkan kepada publik. Jika KSP XXX diharapkan memberikan insentif bagi pejabat pemerintah untuk membuat kunjungan lapangan ke salah satu proyek, staf dapat memberikan biaya perjalanan dan biaya akomodasi sederhana dan biaya tiap hari yang layak untuk kunjungan lapangan yang didokumentasikan. Harus diupayakan agar segala sesuatunya dilakukan dengan pembayaran langsung bagi barang dan jasa untuk mengurangi jumlah tunai yang diberikan. Untuk dokumentasi keuangan dan persetujuan, seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemberian hadiah, perjamuan dan insentif harus dijelaskan secara rinci. 4. Kenetralan Politik dan Kode Tingkah Laku KSP XXX adalah Lembaga Koperasi sebuah organisasi nirlaba yang menempatkan nilai yang tinggi berdasarkan kebebasan dan ketidak berpihakan. KSP XXX tidak diperbolehkan terlibat dalam suatu kegiatan yang bersifat politis. Sebagai sebuah lembaga, KSP XXX tidak boleh menunjukkan keberpihakan ataupun dukungan terhadap salah satu partai politik dalam bentuk apapun, misalnya; uang, barang, fasilitas, waktu, media, kehadiran, kesempatan, dsb. KSP XXX secara hati hati memilih mitra kerjanya, misalnya LSM dan Lembaga Kemasyarakatan yang mungkin memiliki afiliasi politik tertentu dan harus melakukan kemitraan dengan tidak mengorbankan netralitas dan ketidak berpihakan KSP XXX . Bagi karyawan KSP XXX, memiliki kebebasan secara individu untuk menunjukkan keterlibatan dan dukungan politik diluar waktu kerjanya, namun tetap dilarang untuk menggunakan fasilitas lembaga atau mengijinkan orang lain menggunakan untuk kegiatan dan tujuan-tujuan politis. Karyawan juga dilarang untuk aktif dalam kegiatan politik pada waktu kerja. Karyawan harus menyadari bahwa apabila mereka sedang melakukan kegiatan politik secara pribadi dengan memakai pakaian atau menggunakan aset KSP XXX yang secara jelas menunjukkan logo KSP XXX, dapat menodai netralitas lembaga. Diakui bahwa bahwa pada saat mendapat penugasan, ada keadaan dimana karyawan ybs kemungkinan tidak dapat menghindari untuk hadir dan/atau dikenali pada peristiwa politis yang disponsori oleh suatu partai politik tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengimbangi pandangan tersebut dengan cara menunjukkan perhatian yang sama kepada partai politik lainnya untuk mempertahankan kenetralan yang seimbang. Karyawan KSP XXX harus sangat berhati-hati pada saat melaksanakan program di wilayah yang sensitif secara politis. 5. Keterikatan terhadap peraturan Seluruh Karyawan yang baru diangkat diwajibkan menandatangani Pernyataan Konflik Kepentingan yang menunjukkan bahwa mereka mengerti dan setuju untuk mematuhi kebijakan KSP XXX dalam hal konflik kepentingan.
  33. 33. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     33  Setiap pelanggaran terhadap kebijakan konflik kepentingan dapat dianggap sebagai kesalahan dan dapat mengarah pada pemutusan hubungan kerja dengan KSP XXX setelah melalui penyelidikan masalah secara mendalam. Pejabat yang Berwenang harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan konflik kepentingan dianut /diikuti dan bahwa setiap pelanggaran ditangani sesuai dengan prosedur yang digariskan perusahaan.
  34. 34. Lampiran 3 STRUKTUR ORGANISASI KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     34 
  35. 35. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     35  Lampiran 4 FORMULIR APLIKASI KARYAWAN DATA PRIBADI Nama : ______________________________________________ Tanggal/Tempat Lahir : ______________________________________________ Alamat : ______________________________________________ Telepon : ______________________________________________ Status : ______________________________________________ Jumlah Anak (bila ada) : ______________________________________________ Posisi yang dilamar : ______________________________________________ Golongan darah : ______________________________________________ PENDIDIKAN Tahun Nama Lembaga Tingkat Pendidikan Lokasi Mulai Tamat Sertifikat / Gelar
  36. 36. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     36  Pendidikan Non Formal Tahun Nama Lembaga Tingkat Pendidikan Lokasi Mulai Tamat Sertifikat / Gelar PENGALAMAN KERJA Nama Perusahaan Alamat dan No. Telepon Posisi Masa Kerja Gaji/bulan Apa saja yang menjadi tanggung jawab dan tugas saudara/i di tempat terdahulu anda bekerja:
  37. 37. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     37  REFERENSI Nama Perusahaan Alamat dan No. Telepon Posisi/Jabatan KESEHATAN Jelaskan apabila ada kondisi kesehatan saudara/i yang dapat mempengaruhi kapasitas saudara/i dalam bekerja : ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ KETRAMPILAN LAINNYA Mengetik ya / tidak Jumlah kata per menit ________________
  38. 38. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     38  Komputer ya / tidak Jenis Program ________________ Informasi lain yang ingin saudara/i beritahukan (hobbi, keahlian khusus, dll) : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________
  39. 39. Lampiran 5 KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     39 
  40. 40. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     40 
  41. 41. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     41  Lampiran 6
  42. 42. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     42 
  43. 43. Lampiran 7 Contoh Struktur Upah KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     43 
  44. 44. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     44 
  45. 45. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     45  Lampiran 8 LEMBAR EVALUASI KINERJA I. DATA Nama Karyawan : ______________ Periode Evaluasi : ______________ Tanggal Diterima : ______________ Tanggal Evaluasi : ______________ Jabatan / Posisi : ______________ Evaluator : ______________ II. EVALUASI 1. Keberhasilan memenuhi tugas-tugas dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab (Job Description) : Kurang Cukup Baik Sangat Baik 2. Hubungan dengan bawahan (bila ada) a. Kemampuan memberi arahan / bimbingan : Kurang Cukup Baik Sangat Baik b. Kecakapan menjelaskan konflik diantara bawahan dan dengan bawahan sendiri : Kurang Cukup Baik
  46. 46. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     46  Sangat Baik 3. Hubungan dengan sesama rekan kerja. a. Kemampuan bekerjasama dengan team : Kurang Cukup Baik Sangat Baik 4. Hubungan dengan atasan a. Kepatuhan terhadap arahan dari atasan : Kurang Cukup Baik Sangat Baik b. Kecakapan dalam memberikan masukan : Kurang Cukup Baik Sangat Baik 5. Disiplin terhadap waktu kerja dan ketepatan menyelesaikan dan menjelaskan tugas : Kurang Cukup Baik Sangat Baik 6. Pencapaian hasil atas target yang diberikan oleh Perusahaan / atasan : Kurang Cukup Baik Sangat Baik 7. Hal-hal lain yang menjadi catatan atas kinerja dan kondite karyawan: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
  47. 47. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     47  _______________________________________________________________________ _______________________________________ III. Saran-saran untuk pengembangan potensi dan kapasitas karyawan dimasa yang akan datang : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________ Catatan : Kurang : Kurang dari yang diharapkan Cukup : Memenuhi sebagian yang diharapkan Baik : Memenuhi sebagian besar dari yang diharapkan Sangat Baik : Memenuhi semua bahkan melampaui dari yang diharapkan Tabel Skor Klasifikasi Nilai Skor Kurang : 1 Cukup : 2 Baik : 3 Sangat Baik : 4 Total Skor Klasifikasi
  48. 48. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     48  ≤ 12 Kurang ≥ 12 - 20 Cukup ≥ 20 -28 Baik ≥ 28 Sangat Baik
  49. 49. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     49  Lampiran 9 Contoh Kontrak Kerja Tanggal disesuaikan No : …… SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA Sesuai dengan surat lamaran kerja Saudara dan proses seleksi yang telah dilakukan,dengan ini diberitahukan bahwa saudara diterima untuk bekerja di organisasi kami dengan syarat dan kondisi sebagai berikut : 1. Saudara ditugaskan sebagai : ____________________________ dengan uraian tugas seperti terlampir. 2. Tempat penugasan Saudara di kantor KSP XXX di: ________________________ 3. Pangkat dan Golongan pekerjaan saudara adalah :_______________________________ 4. Status kepegawaian Saudara adalah: karyawan tetap/karyawan kontrak, (Apabila merupakan karyawan kontrak: mulai periode kontrak tanggal _______________ sampai dengan _____________________________. Tergantung pada kinerja pegawai dan kinerja KSP XXX, kontrak kerja dapat diperpanjang). 5. Hari kerja Saudara adalah Senin sampai Sabtu. 6. Pegawai tidak berhak medapatkan upah lembur. (Atau bila yang bersangkutan berhak mendapatkan lembur, maka disebutkan demikian) 7. Saudara akan mendapatkan imbalan yang terdiri atas: • Gaji Pokok sebesar: Rp.__________________________ /bulan. • Tunjungan Kesehatan sebesar Rp._______________/bulan • Tunjangan Biaya Kemahalan Rp._________________/bulan • Tunjangan Transpor sebesar Rp. ________________/hari kerja
  50. 50. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     50  • Tunjangan Makanan sebesar Rp.________________/hari kerja 8. Pajak pendapatan akan menjadi tanggung jawab pegawai dan KSP XXX akan memotong langsung dari gaji ybs dan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak. 9. Tugas Saudara adalah sesuai dengan uraian tugas yang terlampir, uraian tugas Saudara dapat dirubah sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan persyaratan KSP XXX, dengan kesepakatan dari Saudara. Selanjutnya Saudara juga diharapkan untuk melakukan tugas- tugas tambahan yang mungkin diberikan sewaktu-waktu. 10. Saudara setuju bahwa kontrak ini dihentikan bila : a. Ketidakhadiran di lokasi tugas Saudara selama lima hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas,dan/atau tidak menjawab surat peringatan yang dikirimkan oleh atasan Saudara. b. Bukti bahwa Saudara terlibat tindak kriminal atau tindakan lainnya yang menimbulkan implikasi yang kurang baik terhadap kredibilitas dan reputasi KSP XXX. c. Jika ternyata Saudara gagal dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Saudara seperti yang disebutkan didalam uraian tugas terlampir. d. Jika ternyata Saudara menggunakan peralatan milik KSP XXX untuk kepentingan pribadi. e. Jika saudara melakukan pelanggaran tindak disiplin sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Kepegawaian KSP XXX 11. Saudara menyetujui untuk tidak memberikan informasi baik mengenai program, internal dan informasi lainnya yang bersifat rahasia yang dilakukan selama masa penugasan kepada organisasi lain tanpa izin tertulis dari KSP XXX. 12. _____________________________ akan menjadi atasan langsung Saudara selama masa penugasan. 13. Untuk kepentingan KSP XXX, Saudara bersedia ditempatkan dimana saja, jika memang diperlukan. 14. Didalam melakukan tugas, Saudara akan mengikuti semua peraturan dan prosedur KSP XXX. 15. Isu atau masalah yang timbul dan tidak tercantum dalam kontrak ini dapat disampaikan dan akan dipecahkan secara kekeluargaan (diluar pengadilan) oleh Saudara dan KSP XXX.
  51. 51. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     51  Besama ini kedua pihak menyatakan setuju dengan kondisi-kondisi kontrak di atas dan jika kemungkinan dikemudian hari ada perbaikan atau revisi atas bagian perjanjian ini maka revisi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak harus dijadikan satu dengan perjanjian ini. _____________________, 20___ KSP XXX Manajer KSP XXX Karyawan
  52. 52. Lampiran 10 Formulir Permohonan Lembur KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     52 
  53. 53. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     53 
  54. 54. Lampiran 11 Laporan Rincian Lembur KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     54 
  55. 55. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     55 
  56. 56. Lampiran 12 Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     56 
  57. 57. KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     57 
  58. 58. Lampiran 15 Laporan Biaya Perjalanan Dinas KSP XXX  Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan     58 

×