Dokumen tersebut membahas konsep hukum pidana Islam tentang jarimah ta'zir. Ta'zir didefinisikan sebagai hukuman untuk mencegah kejahatan. Jarimah ta'zir meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak diatur oleh Al-Quran atau hadis beserta sanksi-sanksi yang diberikan oleh penguasa. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penetapan suatu perbuatan dan sanksi ta'zir adalah kemaslahatan umat dan perlind

1. KONSEP HUKUM PIDANA
ISLAM TENTANG JARIMAH
TA’ZIR
Ari Wibowo
Jinayat

2. Pengertian Jarimah Ta’zir (1)
• Secara etimologi (bahasa), “ta’zir” merupakan ism
mashdar dari kata “aazara” yang artinya menolak
dan mencegah kejahatan, juga bisa berarti
menguatkan, memuliakan, membantu.
• Dari pengertian etimologi tersebut, ta’zir dapat
diartikan hukuman yang berupa pencegahan
kejahatan. Disebut dengan ta’zir karena hukuman
tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum
untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan
kata lain membuatnya jera.

3. Pengertian Jarimah Ta’zir (2)
• Para ahli fiqh mengartinya ta’zir sebagai :
1. Para fuqoha’ mengartikan ta’zir dengan hukuman
yang tidak ditentukan oleh al Qur’an dan hadits
baik yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah atau hak hamba yang
berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si
terhukum dan mencegahnya untuk tidak
mengulangi kejahatan serupa.
2. Pengertian lain: Hukuman terhadap setiap maksiat
yang tidak diancam dengan hukuman had,
kaffarat, atau qishash-diyat.

4. Pengertian Jarimah Ta’zir (3)
• Jarimah hudud atau jarimah qishash-diyat bisa
berpindah menjadi jarimah ta’zir kalau ada
syubhat (keraguan) hakim, baik itu keraguan
terkait dengan perbuatannya (shubhat fi al fi’li),
keraguan terkait dengan pelakunya (shubhat fi
al fa’il), maupun keraguan terkait tempat dan
waktunya (fi al mahal).
• Jarimah hudud atau jarimah qishash-diyat yang
tidak memenuhi syarat menjadi jarimah ta’zir,
seperti percobaan pencurian dan percobaan
pembunuhan.

5. Macam-macam Jarimah Ta’zir (1)
Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi
tiga, yaitu:
1.Jarimah hudud dan qishash-diyat yang mengandung
unsur shubhat (keraguan) atau tidak memenuhi syarat,
namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat,
seperti pencurian terhadap harta benda namun belum
mencapai nishab (ukuran minimal) untuk dijatuhi had
potong tangan.
2.Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas,
tetapi sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa,
seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan,
menipu, mengingkari janji, menghianati amanah.

6. Macam-macam Jarimah Ta’zir (2)
3. Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah
(perbuatan) dan sanksinya secara penuh
menjadi wewenang penguasa demi
terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal
ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang
paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap
peraturan lalu lintas.

7. Dasar/Kriteria Penetapan Suatu
Perbuatan sebagai Jarimah Ta’zir (1)
Prinsip yang dijadikan dasar penetapan suatu
perbuatan sebagai Jarimah Ta’zir , yaitu:
1.Sesuai ketentuan dengan syari’at, artinya perbuatan
yang ditetapkan sebagai jarimah ta’zir merupakan
perbuatan yang tercela menurut syari’at.
2.Melindungi setiap anggota masyarakat dari
kemudharatan (bahaya)  Dar’ul mafasid
3.Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat 
Jalbul mashalih

8. Dasar/Kriteria Penetapan Sanksi
Pidana Jarimah Ta’zir (1)
• Sanksi pidana pada jarimah ta’zir tidak tertentu
dan terbatas. Artinya jenis dan bobotnya belum
ditentukan oleh syari’at.
• Penentuan jenis dan bobot sanksi pidananya
menjadi hak ulil amri (penguasa/pemerintah)
• Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang
seharusnya dijadikan dasar penentuan jenis
maupun bobot sanksi pidana tersebut.

9. Dasar/Kriteria Penetapan Sanksi
Pidana Jarimah Ta’zir (2)
Prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan dasar
penentuan jenis maupun bobot sanksi pidana
jarimah ta’zir :
1.‘Adalatul ‘uqubah, yaitu harus memperhatikan
keadilan kepada semua pihak yang terkait, baik
pelaku, korban maupun masyarakat
2.Mukafa’atul ‘uqubah, yaitu harus
mempertimbangkan kesebandingan antara
perbuatan dengan sanksi pidananya.

10. Dasar/Kriteria Penetapan Sanksi
Pidana Jarimah Ta’zir (3)
3. Jawabirul ‘uqubah, yaitu harus
mempertimbangkan efek
penjeraan/penangkalan (detterent
effect).
4. Zawajirul ‘uqubah, yaitu harus
dapat menjadi sarana pertaubatan
bagi pelaku.

11. Beberapa Alternatif Jenis Sanksi
Pidana Jarimah Ta’zir
1. Sanksi pidana yang mengenai badan, seperti
pidana mati dan cambuk (jilid).
2. Sanksi pidana yang berupa perampasan
kemerdekaan, seperti penjara dan pengasingan.
3. Sanksi pidana yang terkait dengan harta, seperti
denda dan perampasan barang.
4. Sanksi pidana lain yang jenisnya ditentukan oleh
ulil amri, seperti pengumuman kesalahannya
secara terbuka dan pencabutan hak-hak tertentu.