Kuliah Hukum Pidana

1. Pidana Dan Pemidanaan
Bagus Hendradi Kusuma

2. Aspek Substansi Hukum (Pidana)
dipandang dari sudut berfungsinya
hukum pidana (fungsional)
Hukum Pidana
Materiil
Hukum Pidana
Formil
Hukum Pelaksanaan
Pidana

3. Hukum Pidana
Materiil
Tindak Pidana
Pertanggungjawa
ban Pidana
Pidana

4. Peristilahan Pidana
Berawal dari kata
Hukuman
Cakupannya lebih luas
Meliputi bidang2 hukum lain
seperti hukum perdata dan
hukum administrasi
Dipersempit maknanya
Pidana/sentence

5. Pengertian Pidana
• Prof Sudarto
Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat2 tertentu
• Prof Roeslan Saleh
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan
negara pada pembuat delik
• H.L.A Hart
Punishment must:
1. involve pain or other consequences normally considered unpleasant; (meliputi nestapa atau
konsekuensi lain yang pada dasarnya tidak menyenangkan)
2. Be for an actual or supposed offender for this offence (ditujukan pada pelaku atas TP yang
dilakukan)
3. Be for an offence against legal rules (ditujukan pada TP yang melawan hukum)
4. Be intentionally administered by human beings other than offender (dilakukan oleh orang yang
berwenang terhadap pelaku)
5. Be imposed and administered by an authority constitued by legal system against with the
offence is commited (dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang yang diatur oleh sistem hukum
atas tindak pidana yang telah dilakukan)

6. Lanjutan
• Alf Ross
Punishment is that social response which :
1. Occurs where there is violation of the legal rule
(pelanggaran atas aturan hukum)
2. Is imposed and carried out by authorised (dijatuhkan
dan dilaksanakan oleh yang berwenang)
3. Involves suffering or at least other consequences
normally considered unpleaseant (meliputi
penderitaan atau setidak-tidaknya konsekuensi lain
yang pada dasarnya tidak enak)
4. Expresses disaproval of the violator
(mengekspresikan pencelaan kepada pelaku)

7. Lanjutan
• Herbert L. Packer
• Pidana bertujuan
• Mencegah terjadinya kejahatan atau
perbuatan yang tidak dikehendaki
• Mengenakan penderitaan atau pembalasan
yang layak kepada pelanggar

8. Pengertian Pidana (resume)
• Pidana
Pengenaan
nestapa
Dilakukan oleh
orang atau
lembaga yang
berwenang
Ditujukan pada orang
yang telah melakukan TP
oleh aturan hukum
Alf Ross : Pidana adalah pernyataan
pencelaan terhadap diri pelaku atas
perbuatan yang dilakukan

9. Pengertian Pidana
• Penambahan pencelaan dalam konsep
pemidanaan dimaksudkan untuk
membedakan antara pidana dan tindakan (Alf
Ross)
• Jadi menurut Alf Ross perbedaan antara
pidana dan tindakan bukan pada unsur
penderitaan tapi pencelaan

10. Tindakan (treatment)
• Orientasi (tujuan) dari tindakan (Herbert
L.Packer)
Tindakan
Perbaikan pada diri
pelaku

11. Pidana dan tindakan
• Perbedaan
Pidana Tindakan
1. Beriorentasi pada
perbuatan
2. Bersifat balas dendam
dengan mengenakan
nestapa
3. Pidana selalu melihat ke
belakang
1. Berorientasi pada pelaku
2. Bersifat perbaikan pada
diri pelaku sehingga pelaku
menjadi lebih
baik/sejahtera
3. Tindakan selalu melihat ke
depan

12. Contoh Tindakan dalam hukum
Pidana Positif• Pasal 44 (WvS)
• 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak
dapat dipertanggungkan kepadanya karena
jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
• 2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat
dipertanggungkan kepada pelakunya karena
pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu
karena penyakit, maka hakim dapat
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke
rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai
waktu percobaan.

13. Lanjutan (UU 35/2009 ttg
Narkotika )• Bagian Kedua
• Rehabilitasi
• Pasal 54
• Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
• Pasal 55
• (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
• (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

14. Lanjutan
• Pasal 103
• Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika
dapat:
• a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
• b. menetapkan untuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika
tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Narkotika.

15. Lanjutan
• Pasal 127
• (1) Setiap Penyalah Guna:
• a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;
• b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
• c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.
• (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
• (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan
Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.

16. Konsep KUHP 2008
• Tindakan
• Pasal 101
• (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
• a. perawatan di rumah sakit jiwa;
• b. penyerahan kepada pemerintah; atau
• c. penyerahan kepada seseorang.
• (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
• a. pencabutan surat izin mengemudi;
• b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
• c. perbaikan akibat tindak pidana;
• d. latihan kerja;
• e. rehabilitasi; dan/atau
• f. perawatan di lembaga.

17. Double Track System
• Pidana
Pidana
Daadstrafrecht/
perbuatan
Tindakan Daderstrafrecht

18. Hukum Pidana Positif
• Sebagian besar msh berorientasi pada
daadstrafrecht dengan ciri pengenaan pidana
pada hal terpenuhi syarat pemidanaan

19. Hukum Pidana Y.A.D (Konsep
KUHP)
• Terdapat keseimbangan antara pidana dan
tindakan
• Orientasi daad-daderstrafrecht

20. Rumus syarat pemidanaan Y.A.D
• TP+PJP+Tujuan Pemidanaan=Pidana/Tindakan