Dokumen tersebut membahas tentang pembunuhan dengan adanya daya paksa menurut hukum Islam dan hukum pidana positif. Hukum Islam membagi pembunuhan menjadi tiga kategori berdasarkan niat pelaku, dan mengatur bahwa seseorang yang membunuh karena daya paksa dapat dibebaskan dari hukuman. Hukum pidana positif juga mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dapat

1. PEMBUNUHAN DENGAN DAYA PAKSA (OVERMACHT)
A. Pendahuluan.
Dalam kehidupan bermasyarakat kita tentunya selalu berhadapan dengan beraneka norma hukum yang
ditaati dan dipatuhi, karena dalam norma hukum tersebut memuat suatu aturan yang menjadi acuan
atau pegangan hidup bagi setiap individu. Di mana salah satu tujuan dari norma hukum adalah
mengadakan keselamatan dan tatatertib di dalam masyarakat. Norma-norma hukum tersebut
adakalanya lahir dalam perintah supaya dilakukan dan adakalanya lahir dalam bentuk larangan supaya
dihindari atau tidak dilakukan. Salah satu dari norma hukum yang lahir dalam wujud larangan adalah
tindak pidana pembunuhan yang pada akhirnya akan masuk kedalam lingkup pidana.[1]
Delik pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilarang menurut undang-undang (KUHP)
maupun menurut syari’at. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan
yang telah ditetapkan oleh syari’ah (Maqashid al-Syari’ah) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu
tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.
Allah menyatakan di dalam al-Qur’an :
٣٣ : تلإ امتء} مَت نلسقن مو لَّسْووق تل لُُلتو لاْ قِلالملسو لْو اقلْ سَ ل ل لاِلوو ان لْس لُقو نلمقْنََ قَل تو نلمو ل ل اَللو لَّوَْ وقُ مَْ رو ت لاُ ت سْلف نو لُقُقْتَ وَ وَ }
Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan
dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ : 33)
M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik
jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara zhalim
maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “qishash” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh
melalui hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah
dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melaui ketetapan Allah.[2]
Manusia dalam menjalankan kehidupan ber-masyarakat, tentunya mengenal norma-norma yang harus
ditaati, yang memuat suatu ketentuan dengan segala macam cara atau menghalalkan segala cara
sehingga dapat menyebabkan suatu tindakan pidana dalam perbuatan yang bisa diancam dengan
hukum. Jadi apabila seseorang melakukan tindakan pidana terhadap orang lain dan terbukti
melakukannya, maka si pelaku akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.
Hukum Pidana Islam membagi perbuatan pem-bunuhan kepada tiga hal :
1. Pembunuhan sengaja ( .(ت ننق تَُ
2. Pembunuhan semi sengaja ( .(ت ننق ش وِّ تَُ

2. 3. Pembunuhan karena kekeliruan.[3]
Dari ketiga macam pembunuhan ini dapat diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi
hukuman qishash. Qishash berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan
orang lain. Atau dengan kata lain, mengikuti jejak si Fulan apabila si Fulan diperlakukan sebagaimana ia
memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, qishash adalah mengikuti darah yang tertumpah dengan
pembalasan penumpahan darah.[4] Atau dimaafkan dengan gantinya pembayaran denda, yang
diputuskan sendiri oleh keluarga si terbunuh. Lalu bagaimanakah jika pembunuhan ini terjadi
dikarenakan adanya paksaan dari orang lain.
Pemakasaan dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan al-ikrah, yakni :
5]ت شق قِ تلأذ ى أ ت ن ت لَُّس أ أ تَ اام ضمب ت هُق قِ أ تُُ عَ قِ مَِه ن ع ىْ ت غ مِ نَت ]
Artinya : “Menganjurkan seseorang terhadap suatu yang dibenci dengan ancaman akan dibunuh,
dipukul, dipenjarakan, dirusak hartanya, atau siksaan yang pedih”.
Al-ikrah atau pemaksaan sendiri terbagi menjadi dua bagian :
1. Pemaksaan untuk berkata sesuatu.
2. Pemaksaan untuk berbuat sesuatu.
Hal ini semua berdasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta’ala di dalam al-Qur’an :
١٠٦ : ت س تَ}… ل لللإ ن لمو قنل نملمُو لَْقِّووق أقللَمهو نلمو لَّوَْ لَّ ن سللوو لِّنلقو لنلمو ل اول فَ مو نلمو }
Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah),
kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)…” (QS.
An-Nahl : 106)
Berbeda dengan hukum pidana positif. Dalam pandangan hukum pidana positif bahwa pembentukan
undang-undang membuat aturan-aturan bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.
Ada banyak hal baik yang bersifat objektif maupun subyektif yang mendorong dan
mempengaruhi ketika seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh
undang‑undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasarkan dibentuknya ketentuan umum
perihal faktor-faktor yang meyebabkan tidak dipidananya si pelaku.[6]
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) yang menyebabkan tidak dapat
dipidananya si pelaku. Salah satunya adalah karena ada Daya Paksa (Overmacht : pasal 48). Dalam suatu
keadaan gawat, seseorang sering harus memilih antara dua kepentingan yang salah satunya harus
dikorbankan untuk menyelamatkan kepentingan yang lain. Kalau ini terjadi timbul persoalan, apakah ini
sama dengan adanya overmacht dari pasal 48 K KUHP, yang isinya “barang siapa yang melakukan
perbuatan karena adanya daya paksa tidak di pidana”. Dengan kata lain apakah seseorang, yang

3. dianggap terpaksa berbuat sesuatu itu selalu dianggap bebas ataukah ini telah dianggap melakukan
perbuatan melanggar hukum.
Seseorang yang dipaksa ketika memilih melakukan jarimah, maka suatu bahaya menimpa orang lain dan
sebaliknya. Dan ketika ia memilih ancaman, maka bahaya akan menimpa dirinya. Kedua keadaan itu
dilarang oleh syari’at melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya pada orang lain. Sebagaimana ia
melarangnya untuk membawa dirinya dalam kehancuran. Jadi seseorang yang ketika mengadakan
pilihan sehenarnya ia memilih dua perkara yang berbahaya dan dilarang.[7] Dengan demikian, keadaan
seperti ini akan mempengaruhi terhadap diri pelaku kejahatan, karena sebenarnya dia dapat dituntut
dan dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi pada akhirnya si pelaku tindak pidana tersebut dapat
dibebaskan dari tuntutan dan kejahatan hukum, karena adanya hal yang bertalian dengan perbuatan
sendiri atau dengan keadaan diri si pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah penulis
rumuskan masalahnya yakni; bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
tentang akibat hukum orang yang membunuh karena adanya daya paksa (overmacht) ?
B. Pembahasan.
1. Klasifikasi Kejahatan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
Klasikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam adalah hudud,
qishash dan ta’zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana
Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud
tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa
yang disebut hak Allah.
Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam
dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman
yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal
tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh
kejahatan yaitu riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), zina, qadzaf (tuduhan palsu zina), sariqah
(pencurian), hirabah (perampokan), dan shurb al-khamr (meminum khamar).[8]
Kategori berikutnya adalah qishash. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan hudud dan ta’zir
dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama
(hudud), namun lebih berat dari pada yang berikutnya yakni ta’zir. Sasaran dari kejahatan ini adalah
integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum
pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau crimes agianst persons.
Kategori terahir adalah kejahatan ta’zir. Landasan ini penentuan hukumnya di dasarkan pada ijma’
(konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum
semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik,
finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

4. Adapun dalam hukum pidana positif, klasifikasi kejahatan adalah misdrijven dan overtredingen.
Kejahatan pertama merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang
sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan tata-hukum. Sedangkan yang kedua merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah keterangan yang menentukan demikian.[9]
2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam.
Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menetukan bobot perbuatan yang
dilakukan manusia. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahwa amal manusia
ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan apa yang
diniatkannya.
10 ]{ت خِّ مى م تَه}… س ت تلأع ن ت سَّ ن ]
Artinya : “Sesungguhnya setiap amal itu sesuai dengan niatnya”.
Sejalan dengan itu, kaidah hukum Islam menyatakan bahwa ;
11 ] نِّ نقه تلأن مَ ]
Artinya : “Segala perbuatan manusia tergantung maksud si pelakunya”.
Oleh karena itu, kaidah hukum Islam membagi perbuatan pembunuhan kepada tiga macam :
a. Pembunuhan sengaja ( .(ت ننق تَُ
Yakni pembunuhan yang diniatkan oleh si pelaku. Misalnya si pelaku memukul korbannya dengan alat
tertentu yang diyakini bisa mematikan. Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam al-
Qur’an surat al-Maidah ayat 45 :
٤٥ : ت ن م قة}…ل سْلفلنو نوت سْلوف أ مْو ل ه ع لِلهلرو لِّس }
Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)
dengan jiwa…”
b. Pembunuhan semi sengaja ( .(ت ننق ش وِّ تَُ
Ini jenis pembunuhan yang dengan tidak sengaja ingin membunuh. Misalnya, sengaja memukul
seseorang dengan suatu alat yang biasanya tidak akan berakibat kematian, tetapi ternyata membuat
kematian. Jadi, memukulnya disengaja, tetapi tidak ada maksud membunuh.
c. Pembunuhan karena kekeliruan.

5. Ini pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tetapi niat sama sekali tidak untuk
mencederai orang tersebut, tapi yang dituju adalah makhluk lain. Misalnya seseorang bermaksud
menembak rusa, tapi yang terkena manusia sehingga membuat mati. Hal ini berdasarkan firman Allah
dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 92 :
٩٢ : ت س ا ء}… خ وَط لَّوَْ قنلملنسَ لُِقُ تو أ لمو ل قنلملنمِو مو ن }
Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena
tersalah (tidak sengaja)…”
3. Pengertian Daya Paksa Menurut Hukum Islam.
Daya paksa di dalam fiqh disebut dengan al-ikrah,[12] yang berarti menekan se­seorang
untuk
melakukan sesuatu yang tidak diri­dhainya
atau secara paksa. Pembahasan ikrah ber­kaitan
dengan
persoalan tindakan hukum seseorang dan akibatnya. Secara bahasa al-ikrah, adalah :
13 ] أ شَمع نَِّ قِه مَِ أنم ع ىْ تلإس ا م نَت ]
Artinya : “menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara
pribadi maupun secara syara’.”
Dan secara istilah adalah :
14 ]ت شق قِ تلأذ ى أ ت ن ت لَُّس أ أ تَ اام ضمب ت هُق قِ أ تُُ عَ قِ مَِه ن ع ىْ ت غ مِ نَت ]
Artinya : “Menganjurkan seseorang terhadap suatu yang dibenci dengan ancaman akan dibunuh,
dipukul, dipenjarakan, dirusak hartanya, atau siksaan yang pedih”.
Ulama sepakat mendefinisikan ikrah dengan “pemaksaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang
tidak diridoinya dan juga bukan pilihannya untuk melakukan secara langsung perbuatan ter­sebut”.[
15]
Yang dimaksud dengan ridha adalah secara sukarela dan bermotivasi dalam melakukan sesuatu. Adapun
yang dimaksudkan dengan pilihan adalah keputusan yang diambil setelah melakukan pertim­bangan
antara berbuat dan tidak berbuat. Kedua aspek ini dalam ikrah tidak ada sama sekali. Dari definisi ini,
tergambar bahwa ikrah “merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang atas dasar
tekanan dari pihak lain yang disertai ancaman sehingga apabila orang yang dipaksa tidak melakukan
perbuatan tersebut, keselamatan jiwa atau anggota tubuhnya bisa terancam”.[16]
Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa, beberapa pengertian telah diberikan oleh fuqaha’ tentang paksaan.
Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh
karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu
perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu
keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang diminta­kan
daripadanya. Ketiga,
paksaan menimpakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan
sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. Keempat, paksaan ialah apa yang ditimpakan pada

6. orang lain, yaitu yang membahayakan­nya
atau menyakitinya. Kelima, batasan tentang paksaan ialah
apa­bila
sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempenga­ruhi
orang yang berakal pikiran
sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa
ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.[17]
4. Hukum Pembunuhan dengan Daya Paksa.
Ulama fiqh se­pakat
bahwa jika seseorang dipaksa untuk mem­bunuh
ia berdosa. Akan tetapi, terjadi
perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum qishash (pembunuhan) jika ikrah-nya sempurna.
Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan al-Syaibani, Daud az-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah
satu riwayatnya, dan Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dikenakan qishash.
Yang dikenakan hukuman qishash adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa
dikenakan hukuman ta’zir (hukuman yang penentuannya didelegasikan syarak kepada hakim). Alasan
mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam lbnu Majah, at-Tabrani, dan al-
Hakim. Akan tetapi Zufar bin Huzail bin Qais, ahli fiqh Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm me­nyatakan
bahwa orang yang terpaksa dikenakan hukuman qishash, karena pembunuh sebenarnya ada­lah
dia
(pelaku), sedangkan orang yang memaksa hanyalah penyebab, dan untuk penyebab tidak dikenakan
hukuman. Imam Abu Yusuf menyatakan baik orang yang terpaksa maupun yang memaksa tidak
dikenakan hukuman qishash, karena dalam kasus seperti ini terjadi keraguan,[18] sedangkan Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan:
19 ]{ت هِِّ اُ م تَه}ل شهقِّ ه لتو تل ققَققَو تلق مقء تَ : ل لفلمو : لََل لوو لنلمو علسووق وقُ ملض او علْااو علمو ]
Artinya : “Hindarkan hukuman hudud dalam kasus yang ada unsur keraguannya” (HR. al-Baihaqi).
Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, orang yang terpaksa tersebut dikenakan diyat (denda
pembunuhan), sedangkan orang yang memaksa tidak dikenakan sama sekali. Ulama Mazhab Maliki,
pendapat yang terkuat di kalangan Mazhab dan pendapat standar dalam Mazhab Hanbali menyatakan
bahwa ke­duanya
di-qishash, karena masing-masing punya andil dalam pembunuhan tersebut. Akan
tetapi, jika ikrah-­nya
bersifat al-naqis, maka yang dikenakan hu­kuman
qishash adalah orang yang
terpaksa, karena masih ada pilihan baginya.[20]
Kalau diteliti lebih mendalam tentang pendapat-pendapat pada fuqaha’ di atas, maka akan terlihat
bahwa paksaan dapat menghilangkan kerelaan hati, tetapi tidak menghilangkan pilihan. Orang yang
dipaksa tidak hi­lang
sama sekali pilihannya tetapi pilihan itu hanya menjadi tidak normal dan menjadi
sempit daerahnya, sehingga ia tidak bisa berbuat lain, kecuali harus memilih antara dua perkara yaitu
melakukan jarimah atau menerima bahaya dari pemaksa. Kalau pertanggunganjawab pidana di dasarkan
atas pilihan pem­buat
maka selama masih ada pilihan tersebut, berarti pertanggunganjawaban pidana
tersebut tetap ada, sebab bagaimanapun juga ia bisa memilih.
Seorang yang dipaksa ketika memilih melakukan jarimah maka suatu bahaya akan menimpa orang lain,
dan sebaliknya ketika ia memilih ancaman maka bahaya akan menimpa dirinya. Kedua keadaan ini
dilarang oleh syari’at Islam, karena syari’at ini melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya pada
orang lain sebagaimana ia melarangnya untuk membawakan diri­nya
dalam kehancuran. Jadi orang yang

7. dipaksa ketika mengada­kan
pilihan sebenarnya ia memilih antara dua perkara yang dila­rang
atau
antara dua bahaya. Untuk hal ini syari’at Islam telah membuat dua kaidah hukum.
Kaidah pertama berbunyi; Suatu bahaya tidak boleh dihi­langkah
dengan bahaya lain (ad-dhararu la
yuzalu bi ad-dharari). Jadi menurut kaidah hukum tersebut seseorang tidak boleh me­nyelamatkan
harta
sendiri dengan jalan menghancurkan harta orang lain, atau seseorang yang sedang sakit berat tidak
boleh mengambil (menyorot) obat orang lain yang juga mengalami sakit berat dan sama penyakitnya.
Kaidah hukum kedua berbunyi; Salah satu dari kedua perbuatan yang mengakibatkan bahaya (kerugian)
boleh dikerja­kan
untuk menjauhkan perbuatan yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar (inna
akhaffa ad-dhararaini yurtakabu littiqaai asyaddihima).
Penerapan kedua kaidah hukum tersebut menghapuskan pada orang yang dipaksa untuk memilih satu
perbuatan dari kedua perbuatan yang dihadapi. Jadi kalau ia mengerjakannya maka se­benarnya,
ia
tidak memilihnya, melainkan terpaksa untuk me­ngadakannya,
sesuai dengan adanya paksaan dan
dengan adanya hukum syari’at Islam. Jadi pilihannya menjadi hilang sama sekali dan oleh karena itu
hapuslah pertanggunganjawab pidana, karena tidak adanya pilihan dan oleh karena itu maka hapuslah
hukuman.
Akan tetapi apabila orang yang dipaksa menyalahi kedua kaidah hukum tersebut, dan ia menolak bahaya
dengan bahaya lagi atau menolak bahaya yang lebih ringan dengan (menimbulkan) bahaya yang besar,
maka artinya orang tersebut mempunyai pilihan, dan dengan adanya pilihan ini pertanggunganjawab­pidana
tidak hapus dan hukuman juga tidak hapus, meskipun daerah pilihan itu sempit.
Ketika orang yang dipaksa kemudian membunuh orang lain, di mana perbuatan ini dikerjakannya
dengan maksud untuk menghindarkan kematian atau penganiyaan berat dari dirinya sendiri, di mana ia
sebenarnya tidak boleh menolak bahaya, yaitu kematian dirinya, dengan bahaya lain yang sama atau
lebih berat, yaitu kematian orang lain. Kalau ia berbuat demikian berarti ia mempunyai pilihan,
meskipun sempit daerahnya, pilihan ini tidak bisa menghapuskan pertanggungan jawab pidana, dan oleh
karenanya ia dijatuhi hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya.
Tidak jauh berbeda dengan penjelasan di dalam hukum pidana positif, dimana di dalam pasal 48 KUHP
Indonesia berbunyi sebagai berikut; “Orang yang melakukan perbuatan karena ia terdorong oleh
sesuatu sebab paksaan tidak dapat dihukum”. Menurut bunyi pasal tersebut, daya-paksa (sebab
paksaan), berat-lawan, sebab-kadar, kuasa-tak-terlawan, sebab paksa (over­macht),
menjadi dasar
peniadaan hukuman. Akan tetapi tersebut tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang
dayapaksa itu sendiri. Datangnya dayapaksa tersebut sebagaimana yang dapat diartikan secara luas dari
kata-kata “terdorong”, adakalanya dari manusia atau dari gejala-gejala alam keadaan dan serangan
hewan. Juga bisa berupa dorongan materiil atau dorongan kejiwaan. Seseorang yang melakukan suatu
perbuatan misalnya dengan menuntut untuk membela badan atau membela kesusilaan atau harta
benda miliknya atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, yang dihadapi seketika itu atau
dikhawatirkan segera akan menimpa, hingga dengan cara membunuh, maka ia tidak dihukum. Inilah
yang disebut Dasar Penghapus Pidana dari kelompok Dasar Pembenaran, yaitu daya paksa.

8. Daya paksa merupakan alasan pembenar, sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih
tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum menghendaki supaya orang mempunyai
keberanian yang luar biasa (heldenmoed) seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin
sama sekali (dwaasheid). Karenanya, dalam dayapaksa di situ tatahukum me­nerima
saja apa yang
terjadi (berust in het gebeurde). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya-paksa
di­terima
sebagai sebuah pembenar.
Segala perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh dayapaksa, di mana fungsi batinnya tak dapat
bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan
kesalahan­nya.
Hal ini tidak mungkin ditentukan secara umum, tapi harus dilihat bertalian dengan
keadaan-keadaan yang khusus ada dalam masing-masing perkara. Dan apabila dalam suatu perkara
hakim menentukan bahwa besarnya kekuatan yang mendorong ke arah dilakukannya suatu perbuatan
pidana, adalah kurang cukup untuk dikualifisir sebagai dayapaksa dalam arti pasal 48, maka hemat
penulis hal bahwa itu hanya dapat dinyatakan dalam pengurangan pidana yang akan dijatuhkan.
C. Kesimpulan.
Pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang akibat hukum orang yang membunuh
karena adanya daya paksa (overmacht) tidaklah berbeda. Dalam hukum Islam ditetapakan, bahwa
seseorang yang dipaksa untuk membunuh tetap berdosa. Akan tetapi, yang dikenakan hukuman qishash
adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dikenakan hukuman ta’zir (hukuman yang
penentuannya didelegasikan syara’ kepada hakim). Sedangkan dalam hukum pidana positif dimana di
dalam pasal 48 KUHP Indonesia berbunyi sebagai berikut; “Orang yang melakukan perbuatan karena ia
terdorong oleh sesuatu sebab paksaan tidak dapat dihukum”. Segala perbuatan yang dilakukan orang
karena pengaruh dayapaksa, di mana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya
tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahan­nya.
[1] Moel Jatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Citra, 1993), h. 13
[2] M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ; Pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an Volume 7, (Jakarta:
Lentera Hati, 2007), h. 458
[3] Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia; Peluang Prospek dan Tantangan, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2001), h. 94-96
[4] Ibid., h. 90
[5] As-Syekh As-Said Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, (Mesir: Daar Al-Fikr, 1983), h. 355
[6] Adnan Ghazawi, Pelajar Hukum Pidana ; Penafsiran Hukum Pidana Dasar Hukum Penundaan
Pemberatan dan Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 15
[7] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 363

9. [8] Muhammad bin Ibrahim ibn Jubair, Criminal Law in Islam and the Muslim World: A Comparative
Perspective, (Delhi: Institut of Objektive Studies, 1996), h. 54-55
[9] Moeljanto, op.cit., h. 71
[10] Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Sohih Al-Bukhari Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga,
t.th.), h. 6
[11] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Padang Panjang: Sa’diyah Putra, t.th.), h. 22
[12] Ahmad Warson Munawwir, al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-
Munawwir, 1984), h. 1294
[13] As-Syekh As-Said Sabiq, op.cit., h. 355
[14] Ibid.
[15] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., op.cit., h. 682
[16] Ibid.
[17] Ahmad Hanafi, op.cit., h. 354
[18] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., op.cit., h. 684
[19] Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), Jilid 4, h. 15
[20] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Loc.Cit.