Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk menghindari penghianatan terhadap filosofi bernegara. Inovasi didefinisikan sebagai proses memperbarui hal yang sudah ada dengan cara memperkenalkan metode baru. Namun, seringkali terdapat kendala dalam berinovasi seperti kebiasaan rutinitas, budaya top-down, dan regulasi yang kaku. Oleh karena itu diperlukan ekosistem yang mendukung inov
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Putri Yulia
Pada dasarnya, menurut bahasa Reinventing artinya ialah menemukan atau menciptakan kembali. Namun menurut istilah, reinventing dapat diartikan sebagai enterpreneur atau wirausaha.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk menghindari penghianatan terhadap filosofi bernegara. Inovasi didefinisikan sebagai proses memperbarui hal yang sudah ada dengan cara memperkenalkan metode baru. Namun, seringkali terdapat kendala dalam berinovasi seperti kebiasaan rutinitas, budaya top-down, dan regulasi yang kaku. Oleh karena itu diperlukan ekosistem yang mendukung inov
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Putri Yulia
Pada dasarnya, menurut bahasa Reinventing artinya ialah menemukan atau menciptakan kembali. Namun menurut istilah, reinventing dapat diartikan sebagai enterpreneur atau wirausaha.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Inovasi merupakan keniscayaan baru dalam administrasi negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menjawab tantangan masa kini. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mendorong inovasi sebagai paradigma baru dalam ilmu dan praktik administrasi negara untuk mencegah kegagalan negara. Metode 5D digunakan untuk mempercepat proses inovasi di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil positif.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Studi ini menganalisis pengaruh inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara. Penelitian sebelumnya meneliti tiga dimensi inovasi yaitu administrasi, teknologi, dan strategi. Penelitian ini menguji pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan data dari 41 pegawai."
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Inovasi merupakan keniscayaan baru dalam administrasi negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menjawab tantangan masa kini. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mendorong inovasi sebagai paradigma baru dalam ilmu dan praktik administrasi negara untuk mencegah kegagalan negara. Metode 5D digunakan untuk mempercepat proses inovasi di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil positif.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Studi ini menganalisis pengaruh inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara. Penelitian sebelumnya meneliti tiga dimensi inovasi yaitu administrasi, teknologi, dan strategi. Penelitian ini menguji pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan data dari 41 pegawai."
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan perbedaan manajemen inovasi. Secara singkat, inovasi adalah ide atau produk baru yang diterapkan untuk memperbaiki produk atau proses, sedangkan manajemen inovasi bertujuan mengelola inovasi di perusahaan agar memberikan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dokumen tersebut juga membedakan jenis inovasi seperti inovasi produk, proses, pasar, serta organisasi.
Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III PKP2A I LAN
Bandung, 3 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Adm. Negara LAN / Peneliti Ahli Utama
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Workshop Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Barat tentang Inovasi dalam Proyek Perubahan
Bandung, 2 Februari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo.,SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas mengenai peran perguruan tinggi dalam memperkuat sistem inovasi di Indonesia. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk SDM berpengetahuan dan berketerampilan, menghasilkan karya yang menjadi aset intelektual, serta mengembangkan fungsi penelitian dan pengembangan. Agenda prioritas ke depan adalah memperkuat kerangka umum, kelembagaan, kolaborasi, budaya inovasi,
Inovasi Administrasi Negara: Sebuah Perjalanan Konseptual Inno-LabTri Widodo W. UTOMO
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang inovasi administrasi negara di Indonesia, termasuk definisi, ruang lingkup, siklus, jenis, dan program kerja untuk inovasi administrasi negara;
(2) Dibahas pula model-model dan tahapan untuk laboratorium inovasi serta kerja sama antara lembaga pemerintah dalam mendukung inovasi;
(3) Disarankan beberapa pendekatan untuk mend
Buku ini mendokumentasikan perjalanan Laboratorium Inovasi di Kota Jayapura yang telah menghasilkan 104 inovasi. Dokumentasi ini penting untuk membangun pengetahuan tentang proses inovasi di Kota Jayapura serta menginspirasi daerah lain."
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Disampaikan pada Orientasi Mahasiswa Baru
Program Magister Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
BANDUNG, 24 JANUARI 2014
2. Apa Itu INOVASI?
• Invention is the first innovation within some class of objects. A new member
of an already existing category of objects is an innovation, but the first of the
objects within that category is an invention (Arthur B. Markman and Kristin Wood,
2009, Tools for Innovation: The science behind the practical methods that drive new ideas, Oxford
University Press)
• Inventing is the creation of new knowledge or new ideas; Innovation is the
integration of existing technology and inventions to create a new or improved
product, process, or system (Ravi K. Jain, Harry C. Triandis, and Cynthia W. Weick, 2010,
Managing Research, Development, and Innovation: Managing the Unmanagable, John Wiley & Sons
Inc.)
• Inovasi berasal dari bahasa Latin innovātus, yang berarti memperbarui (to
renew). Jadi, inovasi adalah proses pembaruan sesuatu yang sudah ada,
bukan memperkenalkan sesuatu yang baru.
13. Inovasi Tata Pemerintahan
Manajem
en Kebijakan
Reformasi
Birokrasi
Pemb.
Ekonomi
Kemitraan
Strategis
Inovasi
TAPEM
Aplikasi
ICT
Policy Management/
Regulatory reform
Strategic Partnership
ICT Application
Economic Development
Bureaucratic Reform
14. Pengemba
ngan Org.
Manajemen
Kinerja
Inovasi Kelembagaan & SDA
Manajemen ASN
Inovasi
KSDA
Kepemimpinan
Pendidikan
& Latihan
Organizational Change &
Development
ASN (Human Resource)
Management
Training & Education
Leadership
Performance Management
15. Transp.
Akunt.
Respons
Inovasi Pelayanan Publik
Proses
Yanlik /
Delivery
Integritas
Pelayanan
Inovasi
YANLIK
Kualitas
Hasil/
Produk
Orientasi
Pelanggan
Gender &
Vulnerable group
Sensitive
Transparency, Accountability &
Responsiveness
Process Improvement / Service
Delivery
Result Enhancement / Quality
Assurance
Gender / Vulnerable Group
Sensitive.
Costumer Focused.
Integrity System in Public Service.
16. Kompetisi Inovasi
OGI
Open Government
Indonesia
OGI berdiri 20-9-2011.
Gerakan untuk membangun
pemerintahan yg lebih terbuka,
lebih partisipatif & lebih inovatif.
Bagian dari Open Government
Partnership (OGP) yg memiliki 60
negara anggota.
One Agency One
Innovation
Kompetisi
Inovasi
3 Katagori sesuai Sasaran RB:
• Pencegahan korupsi
• Peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas aparatur
• Peningkatan kualitas
pelayanan publik
17. Kompetisi Inovasi
1. Kriteria Umum
• Manfaat
• Pendekatan RB
• Pendekatan Baru
• Berkelanjutan
• Dapat Ditransfer
2. Kriteria Bidang
PENCEGAHAN KORUPSI
• Integritas
• Transparansi dalam
pengelolaan
keuangan publik
AKUNTABILITAS
•
• Kapasitas Aparatur •
•
• Kinerja Aparatur
•
• Akuntabilitas
•
•
PELAYANAN PUBLIK
Standar pelayanan.
Efisiensi.
Responsivitas.
Partisipasi.
Partnership.
Aksesibilitas.
19. BEST PRACTICES
DOMESTIC
Kota Yogyakarta: Menjaring keluhan
dan mempercepat kinerja melalui
Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
(UPIK);
Kota Surabaya: Sapa warga kota
melalui media center yg “responsif,
integrative, informative” (RI-I);
Kota Surakarta: Pemenuhan layanan
ruang terbuka dan peningkatan PAD
melalui program penataan &
pengelolaan PKL;
Kota Denpasar: Pemberdayaan
pengrajin tenun tradisional untuk
menopang ekonomi lokal;
Kab. Sragen: Unit Pelayanan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan;
Kab. Karanganyar: Larasita,
mendekatkan pelayanan kpd
masyarakat.
Kab. Kudus: Pelayanan KTP di
desa/kelurahan;
Kota Surakarta: Modernisasi
pelayanan administrasi
kependudukan;
Provinsi Jawa Timur: Unit Pelaksana
Teknis – Pelayanan Perizinan
Terpadu;
Kab. Jombang: Tindak lanjut thd
pengaduan masyarakat sbg
katalisator peningkatan kualitas
pelayanan Puskesmas Ploso;
Kab. Jombang: Sanitasi total
berbasis masyarakat (STBM)
Puskesmas Sumobito melalui Arisan
Berencana;
Kota Surakarta: Layanan kesehatan
melalui program pemeliharaan
kesehatan masyarakat.
Sumber: Kmenterian PAN & RB, 2013, Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah