Download as PDF, PPTX
Uploaded byTri Widodo W. UTOMO
Inovasi Kepemerintahan Digital
Dokumen ini membahas inovasi dalam kepemerintahan digital di Indonesia, termasuk peran teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan transparansi. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Terdapat tantangan dalam implementasi yang mencakup infrastruktur, kompetensi SDM, dan perlunya kebijakan yang mendukung pengembangan e-government.
More Related Content
Similar to Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
- 1. INOVASI KEPEMERINTAHAN DIGITAL Dipaparkan oleh : Dr.Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018 Deputi Inovasi Administrasi Negara
- 2. Perkembangan Dunia Digital 255.5 72.7 36.432.7 259.1 88.1 61.7 24.7 262 132 91.1 37.0 265.7 132.7 95.5 34.5 0 50 100 150 200 250 300 POPULASI INTERNET USER SMARTPHONE DESKTOP/PC Landskap Digital Indonesia 2015 - 2018 2015 2016 2017 2018 Sumber : Wearesocial “Dua dekade terakhir, pemerintah kerap menghadapi masalah social-teknis akibat arus pertumbuhan teknologi informasi yang kreatif dan inovatif.” –Parlemen Eropa, 2014
- 3. Revolusi Industri 1.0 2.03.0 4.0 Penemuan mesin air dan uap membantu pekerja Tahun 1800an Listrik menjadi energy utama dalam manufaktur dan transportasi Awal abad 20 Internet of Things, Artificial Intelligence, Open Data, E-Government, Smart Government Abad 21 Pengembangan perangkat lunak dan komputer dan internet Akhir abad 20
- 4. Tipping Points by2025 10% of people wearing clothes connected to internet 91,2% The first robotic pharmacist in the US 86,5% 10% of reading glasses connected to internet 85,5% The first government to replace its census with big data 82,9% 90% of population using smart phone 80,7% 90% of population with regular access to internet 78,8% Tax collected for the first time by government via a blockchain 73,1% Driverless cars equaling 10 of all cars on US roads 78,2% 30 of corporate audits performed by AI 75,4%
- 5. Pelayanan Serba Cepat AksesibilitasPelayanan Biaya Mendapatkan Pelayanan Transparansi Informasi Publik “Fokus kesejahteraan digital adalah sektor pendidikan, kesehatan dan layanan jaminan dan perlindungan social” -OECD “Transformasi Pemerintahan Digital bertujuan untuk digital welfare atau kesejahteran digital” -OECD Tuntutan Masyarakat
- 6.
- 7. INOVASI Inovasi adalah kegiatanmengadopsi dan melakukan asimilasi dalam berbagai bidang guna menghasilkan modifikasi produk baru, pengembangan proses produksi, pembenahan system manajemen, layanan dan pasar. (Crosan dan Apaydin, 2010) Stephen Robbins mendefinisikan, inovasi sebagai gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.
- 8. DIGITAL GOVERNMENT Konsep smart citydan konsep serupa lainnya seperti intelligent citi es, virtual vities, knowledge-based cities, digital cities merupakan hasil karya dari pengaruh pesatnya dunia digital di pemerintahan. (Aurigi, 2005) Digitalisasi dalam administrasi publik mendorong pemerintah b erinovasi dalam penyediaan layanan khususnya smart city yan g praktis, mudah diakses serta bersifat online sehingga pemeri ntah dapat berinteraksi dengan masyarakat. (Odendaal, 2003)
- 9. Jansson, 2006 Irreducible Services Manusia membuat danmelakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama Hybrid Services Inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Automated Services Inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasi, digitalisasi Name Here Programmer You can simply impress your audience and add a unique zing. Spektrum Layanan Pemerintah melalui Inovasi E-Government Open Government Smart Government
- 10. Konsep Kepemerintahan Digital “PenyederhanaanPraktek Pemerintahan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi” Pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, baik masyarakat maupun pelaku bisnis Online Service Kegiatan yg dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yg dilakukan oleh pegawai pemerintah dan hal-hal lain yg dapat disederhanakan dengan penggunaan internet Government Operations
- 11. Bentuk Inovasi KepemerintahanDigital Boyd Cohen
- 12. Kolaborasi Efisiensi Efektivitas Transparansi PUBLIC TRUST Komunikasi Smart Government “Merupakanbidang khusus dalam administrasi publik yang menangani pelayanan publik dalam 6 dimensi konsep Smart City dengan berpijak ada E-Government ” –APIC, 2017 Prinsip dasar : Easy Of Doing Bussines Daya Saing Ekonomi Digital
- 13. OECD mendefinisikan OpenGovernment sebagai “transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan.” Open Government Tugas dan Fungsi PPID (UU No 14/2008 tentang KIP), Inovasi E- Budgeting, Website Pemerintah Penyediaan Informasi Layanan Konsultasi Mal Pelayanan Publik, Inovasi Quick Response Konsultasi Pelaksanaan Musrenbang, Inovasi aplikasi LAPOR! Keterlibatan Aktif Keterlibatan warga Negara dalam penyedia layanan : RuangGuru, kitabisa.com, Gerakan 1000 Start Up Digital, PPBT Business Camp Co-Production Pendekatan Open Government (OECD, 2016)
- 14. Sekretariat Nasional dibentuktahun 2015 : mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah, Sekretariat Nasional terdiri dari • Kantor Staf Presiden, • Kementrian PPN/Bappenas, dan • Kementrian Luar Negeri Open Government Indonesia (OGI) berhasil mendorong inovasi keterbukaan pemerintah berbasis E-Gov, yaitu :
- 15. Open Parliament Indonesia InisiatifDPR-RI : mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi. Inisiatif Open Parliament tak lepas dari peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) Aplikasi “DPR Now” merupakan bentuk dari keterbukaan lembaga legislative dalam mengakselerasi Open Government
- 16. E – Government “E-Governmentrefers to th e use by government agen cies of information technolo gies that have the ability to transform relations with citi zens, businesses, and othe r arms of government” -World Bank, 2004 e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk m emberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan me nggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internaldan eksternal dalam rangka m engurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pen dapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaran pemerintahan. “e-Government is the use of informat ion technology, in particular the inter net, to deliver public services in a mu ch more convenient, customer-orient ed, cost-efective, and altogether diffr ent and better way. It affects an agen cy’s dealing with citizens, businesse s, and other public agencies as well as its internal business processes an d employees” -Holmes, 2002 “a way for governments to use t he new technologies to provide people with more convenient ac cess to government information and services, to improve the qua lity of the services and to provid e greater opportunities to partici pate in our democratic institution s and processes” -Bovaird,
- 17. Tahapan E-Government (Simangunsong,2010) Web Presence Interaksi Transaksi Transformasi User Interface, bersifat statis Unduh data, E-mail Pelayanan Pajak, Kartu Identitas, Paspor dll Mall Pelayanan Publik, PTSP
- 18. 4 Aspek RelasiE-Government Government to Citizen Government to Bussiness Government to Government Government to Employee
- 19. Keberlanjutan dan Pengembangan PeranPemerintah G2G Antar Instansi Pemerintah G2C Pemerintah ke Warga G2B Pemerintah ke Dunia Usaha Perdagangan Sistem pengadaan barang terpusat Layanan keluhan bagi masyarakat secara online Sistem pembayaran secara terpusat Pendidikan Sistem pelatihan berbasis komputer E-learning bagi sekolah- sekolah Pelatihan online utk pengembangan UKM Keuangan Basis data keuangan terpusat Pembayaran pajak secara online E-Procurement Ketenagakerjaan Basis data PNS online Sistem informasi lowongan pekerjaan Sistem pembaruan visa online Transportasi Basis data angkutan umum massal Sistem informasi kondisi lalu lintas Basis data tarif transportasi online Kesehatan & Pelayanan Sosial Sistem asuransi kesehatan online bagi PNS Sistem jaminan kesehatan dan sosial Basis data demografi online
- 20. 01 Untuk membuka potensiperubahan yang lebih transformatif dari penggunaan teknologi dalam pemerintahan, serta untuk mengoptimalkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya substantif di dalam memperbesar skala cakupan penggunaan dari inisiatif-insiatif kuncinya (i.e LAPOR!, e-Musrenbang, Portal Data APBN, dll) KEBUTUHAN DIGITAL GOVERNMENT KE DEPANNYA 02 03 04 Penggunaan teknologi digital harus dibingkai dengan kebijakan yang menyeluruh untuk membantu memastikan koherensi strategis di seluruh sektor pemerintah Merancang kerangka kelembagaan yang efektif dengan tingkat akuntabilitas, kontrol dan transparansi yang tinggi sebagai pelaksana implementasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Indonesia harus menyelaraskan insentif untuk kementerian/lembaga dan pegawai negeri sipil sehingga dapat secara efektif ikut mendorong dan memfasilitasi pergeseran budaya yang mendasar di seluruh pemerintah ke arah yang lebih terbuka, inklusif dan proses yang berorientasi kepada warga serta menuju pengembangan keterampilan tekonologi informasi dan data
- 21. 05 Pengembangan Rencana IndukNasional E-Government harus dilengkapi dengan metodologi bisnis dan model manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu perencanaan lembaga publik yang lebih baik KEBUTUHAN DIGITAL GOVERNMENT KE DEPANNYA 06 07 08 Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pendekatan strategis untuk Penggunaan saluran alternatif untuk keterlibatan publik dan pelayanan publik, seperti platform media sosial dan perangkat ponsel Pemerintah Indonesia harus memperlakukan data sebagai aset strategis dan menjadi kunci utama dalam mengembangkan kerangka kerja, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis pemerintah dalampengambilan keputusan Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk mengembangkan ekosistem data
- 22. REKOMENDASI UNTUK PENGEMBANGANINISIATIF PEMERINTAHAN DIGITAL DI INDONESIA Sumber : OECD Recommendation on Digital Government Strategies
- 23. Strategi Pemerintah dalam Menerapkane-Government Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistic dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Menata Sistem dan Proses Kerja Pemerintah dan Pemerintah Otonom Secara Holistik dengan Cara Menyiapkan SDM yang Terbiasa dengan Teknologi Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Baik ada Pemerintah Maupun Pemerintah Daerah Otonom Disertai dengan Peningkatan e-Literacy Masyarakat Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Optimal dengan Cara Memberikan Informasi Secara Lengkap Mengembangkan Sistem Pelayanan yang Andal, Terpercaya, serta Terjangkau Masyarakat Luas dengan Cara Pemerataan Jaringan Komunikasi yang Merata di Seluruh Wilayah Indonesia
- 24. Aspek-aspek Implementasi e-Gov Insertthe title of your subtitle Here - Penyediaan perangkat keras - Pemasangan jaringan (LAN maupun internet) - Pengembangan aplikasi (software) sistem-sistem informasi Teknis dan Infrastruktur - Perubahan tatalaksana diperlukan untuk memaksimalkan dukungan TIK - Diwujudkan dalam bentu standard operating procedures (SOP) atau termuat dalam tupoksi SKPD Perubahan Prosedur- prosedur Birokrasi Operator : pemahaman cara mengoperasikan aplikasi dan menjalankan prosedur terkait Pejabat terkait : pemahaman sistem baru dalam perspektif pelayanan publik / koordinasi antar instansi SDM Teknis : melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin Pemberdayaan SDM - Penjaminan tingkat pelayanan (quality of service) - Pengamanan sistem komputer Operasional dan Pemeliharaan Sistem
- 25. STUDI KASUS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT •Pemerintah Kota Surabaya telah merintis penerapan e-Government sejak tahun 2002 • Penerapan sistem pemerintahan elektronik merupakan 80% faktor perubahan dalam pelaksanaan reforma si birokrasi • Pemerintah Kota Surabaya kini juga memiliki layanan terpadu bernama “Surabaya Single Window” (SSW) • SSW adalah salah satu layanan pengurusan perizinan Pemerintah Kota Surabaya yang terintegrasi secara online • Layanan ini akan memudahkan warga kota maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya
- 26. STUDI KASUS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT Sumber: OECD Recommendation on Digital Government Strategies
- 27. Kondisi Saat ini: Kondisi yang diinginkan : • Belum adanya Tata Kelola SPBE terpadu • Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal (55% K/L/D memiliki nilai LAKIP di bawah B atau <60) • Infrastruktur E-Gov belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (13% Pemda) tengah dan timur belum terhubung ke pusat • 57 kabupaten/kota (11%) yang belum 4G • Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK • Tingkat maturity SPBE masih beragam antar pemerintah pusat dan daerah *BAB I Lampiran Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE • Birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. • Membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat • Integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. • ASN dan masyarakat memegang peranan penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan • Evaluasi SPBE
- 28. Menjamin kualitas pelaksanaanevaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; *Permenpan RB No 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE
- 29. Maturity Level E-Government *PermenpanRB No 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE Rintisan Terkelola Terstandarisasi Terintegrasi dan Terukur Optimum Tata Kelola SPBE
- 30. Maturity Level E-Government *PermenpanRB No 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE Informasi Interaksi Transaksi Kolaborasi Optimalisasi Kapabalitas fungsi SPBE
- 31. EKONOMI DIGITAL “Kekuatan ekonomibudaya daerah yang diko mbinasikan dengan ranah digital akan menjadi potensi besar yang dapat mem ajukan Indonesia” -Triawan Munaf 2020 DEFINISI :
- 32. PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMIDIGITAL DI INDONESIA ( Bersasarkan Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social) • Perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital dan menunjukkan tren yang meningkat, faktanya infrastruktur teleko munikasi di Indonesia belum terbangun secara merata • 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, S umatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta • Pengguna internet Indonesia 52%, sebagian besar mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari • 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia > populasi Indonesia 270 juta penduduk • Dua perspektif pendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia: industri dan konten • Dari sisi industri : operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G 3G, hingga 4G; persaingan antar operator yg cenderung tidak sehat dan perang tarif; menjamurnya smartphone murah • Dari sisi konten : menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter serta munculnya aplikasi chat seperti WhatsApp, LINE, WeChat menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia “Menurut Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index, posisi Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan negara – negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand”
- 33. Pelaku Industri Pemerinah :BEKRAF, Kemkominfo Masyarakat BEKRAF mendorong pertumbuhan 16 sub sektor, 3 diantaranya bertumbuh pesat : e-Commerce On Demand Service Financial Technology TREN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA
- 34. E-Commerce atau disebutjuga perdagangan elektronik merupaka n aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasar an barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistim elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistim pengolahan data inventori yang dilakukan dengan sistim komputer ataupun jaringan komputer dan lain sebagainya. e-Commerce DEFINISI :
- 35.
- 36. Secara sederhana, ondemand service adalah sistem pelayanan yang didasarkan dari pemintaan konsumen. Ketika ada konsumen yang memerlukan atau memesan, maka penyedia layanan akan langsung merespon. Konsep seperti ini juga sama seperti ketika kita pesan makanan cepat saji melalui delivery order. On Demand Service DEFINISI :
- 37. Contoh-contoh On DemandService
- 38. Financial technology/FinTech merupakansebuah inovasi d alam bidang jasa keuangan yang menggabungan antara j asa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan mem bawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Financial Technology DEFINISI :
- 39.
- 40.