disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Disampaikan untuk Laskar Inovasi STIA-LAN Bandung
Kampus Cimandiri, 19 Januari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
inovasi.lan.go.id
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Disampaikan untuk Laskar Inovasi STIA-LAN Bandung
Kampus Cimandiri, 19 Januari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
inovasi.lan.go.id
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Trigger Presentation untuk Penguatan Pelayanan Publik di ANRI
Jakarta, 11 Desember 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr . Tri Widodo W Utomo, SH, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Disampaikan dalam Diklat Change Management and Innovation Pemprop DKI
Jakarta, Agustus-September 2022
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Trigger Presentation untuk Penguatan Pelayanan Publik di ANRI
Jakarta, 11 Desember 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
masyarakat adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan, sebagai regulator bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus melakukan upaya pemberdayaan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr . Tri Widodo W Utomo, SH, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Disampaikan dalam Diklat Change Management and Innovation Pemprop DKI
Jakarta, Agustus-September 2022
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Rapat Koordinasi dengan Tema “Penyamaan Persepsi dan Pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, 17 Mei 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III PKP2A I LAN
Bandung, 3 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Adm. Negara LAN / Peneliti Ahli Utama
http://inovasi.lan.go.id
Di era globalisasi, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi (willingness to innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Kalangan birokrasi pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.
Atas dasar itulah kami menyusun pedoman pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memudahkan para champion inovation atau fasilitator laboratorium inovasi administrasi negara dalam membantu setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) untuk berinovasi di sektor publik. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ditempuh melalui lima tahap yaitu tahap drum up, diagnose, design, deliver dan display. Setiap tahap memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan suatu inovasi di sektor publik. Penguasaan yang baik dari champion innovation terhadap keseluruhan tahap tersebut diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir pejabat pada instansi pemerintah untuk menyukai inovasi, mau berinovasi, dan mampu berinovasi.
Sebagai sebuah proses awal, pedoman ini tentu masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif lagi. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada Henti…!!
Disampaikan pada Workshop Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Barat tentang Inovasi dalam Proyek Perubahan
Bandung, 2 Februari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo.,SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Ekosistem Kearsipan Digital Arsip Nasional RI (ANRI)
Jakarta, 28 Maret 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Disampaikan dalam Webinar Administrasi Negara Univ. Tidar
"Akselerasi Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Agile Governance”
Selasa, 21 Juli 2020
Replikasi: Mendorong Inovasi Sebagai Gerakan Skala NasionalTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Forum Apresiasi dan Replikasi Inovasi
Jakarta, 30 Oktober 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
materi pelengkap modul yang sudah disiapkan oleh LAN RI sekaligus bahan pembelajaran mata diklat Pilar-Pilar kebangsaan pada Diklatpim IV Provinsi NTB Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin
pelaksanaan reformasi birokrasi
Maraknya KKN
Rendahnya
Kapasitas
dan
Akuntabilitas
Kinerja
Buruknya
Pelayanan Publik
8 Area Perubahan
Sasaran Reformasi Birokrasi
• Birokrasi yang bersih dan akuntabel
• Birokrasi yang efektif dan efisien
• Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik yang berkualitas
INOVASI sebagai percepatan
peningkatan kualitas
PELAYANAN PUBLIK
3. Muslihin
GLOBAL INNOVATION INDEX 2013—2015
2013 2014
2015
Ranking 87
dari 143
negara
Ranking 97
dari 141
negara
Ranking 85
dari 142
negara
2013
Global Innovation Index 2013-2015
2016 menempati posisi 88 dari 128 negara
31.95
31.81
29.79
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
2013 2014 2015
Global Innovation Index Indonesia (2013-2015)
2017 menempati posisi 87 dari 127 negara
4. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin
mampu menginovasi
pengelolaan program
organisasi pada unit
instansinya
HASILBELAJAR
Perkalan 19 Tahun 2015
5. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Konsep dasar & pola pikir inovasi
pengelolaan program
Strategiinovasidalamorganisasi
Inovasipengelolaanprogrampadaunitorganisasi
Konsep Dasar Inovasi, dan konsep Dasar Pola Pikir dalam
Pengelolaan program Organisasi
Merencanakan Inovasi; Melaksanakan Inovasi;
Membangun Budaya Inovasi
Praktik-praktik Inovasi di Sektor Pemerintah; Praktik-
praktik Inovasi di Sektor Swasta; Praktik Inovasi di
Masyarakat.
1
2
3
POKOK
MATERI
Pertemuan sebelumnyaPerkalan 19 Tahun 2015
8. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
NOMOR: 135 /K.1/PDP.09.2
dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) serta
keberlanjutan implementasi hasil dikiat pada lingkungan kerja
instansi masing-masing peserta lulusan Diklatpim, maka
dipandang perlu untuk mengkaitkan antara proyek
perubahan sebagai produk pembelajaran dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari peserta
Diklatpim
Edaran Kepala LAN RI
Tanggal 12 November 2015
proyek perubahan
9. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Innovation is about people creating
value for stakeholders by
implementing new ideas
Value
• Cost
• Advantage
• Safety
• Ease
• Time
• Satisfaction
People
• Suppliers
• Employees
• Customers
• End users
• Consultants
• Partners
Stakeholders
• Suppliers
• Employees
• Customers
• Users
• Consultants
•
Shareholders
• Community
• Partners
• Industry
• Investors
• Government
Ideas
• Efficiency
• Complimentary
• Evolutionary
• Revolutionary
The evolution of innovation:
| 9
• Technology push (‘50s – late ‘60s)
• Market pull (Late ‘60s – mid ‘70s)
• Coupling/interactive (Mid ‘70s – end ‘80s)
• Integrated/process (End ‘80s – early
‘90s)
• Networking (Early ‘90s – ’00s)
• Open innovation (‘00s – ’10s)
• Open innovator (‘10s onwards)- Kotsemir & Meissner: ‘2013
inovasi
10. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
INNOVATION
• Innovation is applied creativity
• Innovation is about improving existing
activities with new ideas:
• New products
• New processes
• New market positions
• New models
• Improving how?
• More effective, Faster, Cheaper, Less Wasteful,
Prettier...
• Innovations are:
• Evolutionary – incremental developments
• Or Revolutionary – really alternative
developments
anonim
11. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Kebaruan (novelty) dalam
sebuah perubahan
Dampak positif atau
kemanfaatan dari suatu
inisiatif perubahan
Inisiasi perubahan memberi
solusi terhadap masalah yg ada
Berkesinambungan (tidak tergantung pada
inisiator / konseptornya) dan dapat
direplikasikan;
Memiliki kompatibilitas dengan sistem diluar
dirinya, tidak membentur / melanggar sistem yg
telah ada.
INOVASI
• Ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan
pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga memiliki nilai tambah dalam satu
atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. “
• Proses memikirkan, merancang dan mengimplementasikan
gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan
1 2 3
4 5
(DIAN LAN RI: 2016)
13. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
One Agency, One Innovation
(satu instansi, satu inovasi)
“Setiap Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah (Provinsi,
Kabupaten, Kota) wajib
menciptakan minimal 1 (satu)
buah inovasi setiap tahun”
Dasar Hukum Inovasi Pelayanan Publik
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Perpres No. 81 / 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi
UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan
Daerah “Inovasi Daerah: jo Pasal 386, 387,
388”
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
“kewenangan melakukan diskresi”
PerMenPANRB No. 30 / 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
PerMenPANRB No. 19 / 2016 tentang Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan
BUMD Tahun 2017
14. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
N
O
KOMPONEN INDIKATOR BOBOT
1 Perencanaan
Inovasi
Jenis Perubahan 10%
(40%) Cakupan Manfaat Perubahan 10%
Kejelasan Tahap Perubahan 10%
Peta Stakeholders 10%
2 Manajeman
Perubahan
Jumlah kegiatan memobilisasi
dukungan
15%
(60%) Pernyataan dukungan 15%
Capaian Tahap Perubahan 30%
Total 100%
4
3
1
jenis perubahan
(inovasi)
Perkalan 19 Tahun 2015Gagasan orisinil (baru
sama sekali)
Sebagian gagasannya
baru
Replikasi tanpa modifikasi
level
Penilaian PESERTA
kualitas
15. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Kualitas manfaat perubahan
4
3
Bermanfaat bagi stakeholder /
pengguna
Organisasi secara keseluruhan
2
1
Sebagian unit di organisasi
Terbatas pada unit yang
bersangkutan
Perkalan 19 Tahun 2015
Seminar rancangan proyek perubahan ditujukan untuk
menguji kelayakan rancangan proyek perubahan,
Peserta yang rancangannya dinyatakan tidak layak (tidak
sesuai kriteria) maka yang bersangkutan tidak
diperkenankan melanjutkan ke tahap Lahoratorium
Kepemimpinan sebelum memperbaiki rancangannya, sampai
dinyatakan layak;
Edaran LAN RI NONOR: 13/K.i/IIKM.02.3 Tgl. 20
19. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Dilakukan secara
terbuka
Memenuhi nilai-nilai
kepatutan
Dapat
dipertanggungjawabkan
hasilnya tidak utk kepentingan
diri sendiri
Berorientasi
kepentingan umum
Perbaikan Efektivitas
Perbaikan Kualitas
Pelayanan
Tidak Ada Konflik
Kepentingan
Peningkatan Efisiensi
PRINSIP INOVASI Sektor Publik
(UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 388)
22. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Merancang bola lampu baru
Dimensi Variasi
Bentuk lampu tabung, bulat seperti bola, elips, segi tiga, segi empat, poligon,
berbentuk donut, dlsb
Warna permukaan bening, putih susu, kuning, hijau, merah, …
Warna cahaya putih, kuning, merah, biru, …
Bahan permukaam kaca, plastik, …
fungsi penerang ruangan, hiasan, mainan, untuk dikoleksi, lampu sirene,
lampu darurat, untuk sekali pakai, untuk mengusir nyamuk, …
Cara pemasangan diputar, ditekan, langsung dicolok, tidak usah dicolok (memakai
sistem wireless), dengan sistem refill (bola lampu tidak usah
diganti, yang diganti hanya isi di dalamnya)…
Sumber energi pakai switch on/off, dengan remote control, dengan mendeteksi
suara, dengan mendeteksi bayangan, dengan SMS, …
Cara menyalakan, dll PLN, baterai, komputer (lewat USB), …
(Daftarkan atribut, fitur, fungsi,
dan bentuk)
TEKNIKKREATIF INOVASI
23. A Amati
T Tiru
M Modifikasi
S Substitute
C Combine
A Adapt, Adopt
M Modify, Maximize,
Minimize
P Put to other uses
E Eliminate
R Reverse. Re-arrange
Trik INOVASI
24. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
pola yang bisa digunakan untuk menciptakan inovasi di bidang-bidang yang berbeda
Template Inovasi
Menambahkan kata tertentu
Reponsif : responsive gender, responsive difable, dll.
Ramah : ramah anak, ramah lingkungan, dll.
Berbasis : berbasis IT, berbasis kearifan lokal, dll.
Anti/Tidak : anti lelet, tidak banjir, dll.
Green : green office, green market, dll.
Kata lainnya dengan nilai tambah tertentu
Tentukan obyek yang akan ingin diinovasi.
Identifikasikan masalah2 yg dihadapi.
Pilih Template tertentu. Jika tidak cocok, abaikan dan pilih Template lain.
Pikirkan, apakah masalah sudah bisa diatasi/ dikurangi dengan inisiatif baru ?
25. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin Widyaiswara BPSDMD NTBMuslihin
Kemiskinan
perkotaan.
Kesenjangan
pendapatan.
Kontradiksi pasar
tradisional vs pasar
modern/mall.
Citra pasar
tradisional yang
semakin buruk.
Kampanye “Belanja ke
Pasar” (murah, aman,
nyaman, ramah &
bersahabat).
“ Local Wisdom”
(pohon Waru: bungkus
daun waru).
“Green Market”
(penghijauan, bebas
limbah kantong plastik).
“Market Tourism”.
(Sumber: Tri Widodo Utomo)
Masalah + Template
26. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTBstrategi Inovasi
Inversion /
Pembalikan
Masyarakat mendatangi instansi pemerintah
untuk mendapat layanan
Aparat yg mendatangi masyarakat
Integrasi
Pelayanan dilakukan di tempat berbeda &
prosedur berbeda.
Layanan terpadu (tempat, jenis,
prosedur, dll)
Ekstensi Layanan hanya diberikan pada jam kerja.
Tersedia pilihan layanan diluar jam
kerja.
Diferensiasi /
Pembedaan
Perlakuan yg sama untuk jenis layanan yg
berbeda, pelanggan yg berbeda dll.
Pelayanan segmented.
Addition /
Penambahan
Instansi memberi layanan perizinan.
Perizinan + garansi + ganti rugi +
reward bagi warga yg patuh.
Substraksi /
Pengurangan
Layanan tertentu tidak menghasilkan manfaat. Hapuskan.
Translasi /
Asosiasi
Bandara dan RS memberi pelayanan yg
berbeda. Naker di Kelurahan beda.
Layanan RS di bandara. Layanan Naker
di Kelurahan, dll.
Exaggeration /
Penekanan
Sekolah hanya terjadi di tempat dan waktu yg
ditentukan.
Menciptakan proses belajar spt sekolah
dimana & kapan saja.
model Kondisi normatif Kondisi adaptif
Idea Generation (fast idea)
27. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
strategi Improve inovasi
decide where to
inovate
Set incremental
objective
Define how will
innovate
Involve everyone
Monitor, adapt,
improve
Servi
ce
Organ
iz-
atio
nal
Strate
gy
Technolo
gy
Proce
ss
Marketi
ng
Custo
mer
NOT
INNOVA
TING
VERY
MUCH
THINKIN
G
ABOUT
INNOVA
TION
BEWILDE
RED
ACCIDE
NTAL
INNOVA
TORS
FIT
FOR
PURP
OSE
POTEN
TIAL
STA
RS
UNICO
RNS
STA
RS (AT
RISK)
WORLD
CLASS
INNOVA
TORS
INNOVATION
COMMITMENT
INNOVATIONCOMPETENCE
| 56
28. Dr. Muslihin
Ada tiga elemen kunci dalam merencanakan inocasi
Diagnosis organisasi,
membuat profil
perencanaan inovasi, dan
membuat rancangan
inovasi
Analisa
strategis
Pertimbangan dan
tujuan strategis,
punya visi, dan
dipahami orang
Keputusan
Strategis
Terlaksana,
didukung, dan
dievaluasi
Tindakan
strategis
Perencanaan inovasi
(Jhon Bessant : 2009:22)
30. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
tolok ukur waktu yang berupa aktivitas kerja dan bisa disertai
durasi waktu (proyeksi waktu pengerjaan)
milestone
a milestone is considered a tactical step, then a roadmap is the overall strategy; in short, it’s the high
altitude view of all milestones and how they integrate with the project as a whole.
PLANIO TRICKS dalam http://plan.io/blog/post/39019478000/using-milestones-roadmaps
milestone has been created and associated with an issue, you can use the roadmap tools to visualize your milestones
31. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Kejelasan Tahap PERUBAHAN
NO LEVEL KUALITAS KEJELASAN TAHAP PERUBAHAN
1 4 Keterkaitan antara perubahan (inovasi)
dengan hasil yang diharapkan dan tahap
perubahan tergambar secara jelas
2 3 Keterkaitan antara perubahan dengan hasil
yang diharapkan tergambar secara jelas tetapi
tahap perubahan tidak tergambar dengan
jelas
3 2 Keterkaitan antara perubahan tergambar
secara jelas tetapi tahap perubahan tidak
dirumuskan dengan jelas
4 1 Keterkaitan antara perubahan dengan hasil
tidak tergambar secara jelas
32. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
milestone Proper
SPJ Tepat Waktu dan Pelaksanaan
layanan keuangan cepat saji
Implementasi SOP
Uji coba, evaluasi pelaksanaan,
penyempurnaan SOP, penetapan, fakta
integritas
Uji Coba dan evaluasi SOP
koordinasi dengan stakeholder internal,
eksternal, diskusi
Koordinasi stakeholder
Sosialisasi, pembentukan tim,
pembagian kerja
Pembentukan Tim Efektif
Layanan Cepat Saji Keuangan
administrasi FGD, penentuan focus, diskusi
draft dan poin SOP, komitmen,
FGD Penyusunan SOP
CEPAT LAPORAN
SPJ DAN SAJIAN
KEUANGAN
33. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
milestone/roadmap
NAMA PROYEK PERUBAHAN
NO TAHAPAN / MILESTONE
BUKTI FISIK /
OUT PUT
WAKTU
I TAHAP PERSIAPAN
1 Review dokumen rancangan gagasan perubahan Gagasan Perubahan Minggu I September 2017
2 Konfirmasi/persetujuan mentor Form Persetujuan Minggu II September 2017
3 Sosialisasi dan membangun komitmen perubahan Komitmen Minggu II September 2017
II TAHAP UTAMA
1 Persiapan
a. penyusunan rancangan proper Rancangan Proper Minggu III September 2017
b. pertemuan dengan mentor melaporakn rencana kegiatan Persetujuan Mentor Minggu III September 2017
c. seminar rancangan proper Pengesahan Rancangan Proper Minggu IV September 2017
d. Revisi dan pengesahan rancangan proper Rancangan Proper Minggu IV September 2017
2 Implementasi Perubahan
a. Pembentukan tim efektif
1) rapat pembentukan tim dan pembagian tugas Timwork Dan Pembagian Tugas Minggu I Oktober 2017
2) pengesahan SK Panitia Sk Minggu I Oktober 2017
b. koordinasi dengan stakeholder eksternal
1) ……….dst
Project Leader :.........................................................................
Mentor : ........................................................................
Coach : .........................................................................
34. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Strategic Operational
3
konsep
metode
teknologi
proses
SDM
hubungan
struktur
organisasi
produk
kualitas proses kerja agar lebih
sederhana dan lebih efisien. SOP, tata
laksana, sistem, dan prosedur.
perubahan kebijakan
terkait kualitas tata
nilai dan kapasitas
SDM mind set, etika,
profesionalisme)
perubahan cara
pandang atas masalah
(ide, gagasan,
pemikiran, terobosan).
penciptaan/modifikasi
barang/jasa,
meningkatkan citra,
kualitas, dan fungsi.
bentuk dan mekanisme
baru berhubungan
dengan pihak lain
(partnership, relationship,
networking)
penerapan strategi,
cara, dan teknik baru
untuk mencapai hasil
yang lebih
pengadopsian
model organisai
baru (struktur
baru,
penggabungan,
penghapusan,
pengembangan)
penciptaan atau penggunaan
teknologi baru untuk
memecahkan masalah (e-
gov., tools pembaruan
peralatan / perangkat kerja)
jenis INOVASI PUBLIK
(Lembaga Administasi Negara)
35. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
1
a. Dilangsungkan pada
level tata laksana rutin
b. Disebut sukses bila
proses kerja lebih
cepat, mudah, dan
efektif
c. Pihak yang berwenang
semakin sedikit dan
tumpah tindih tahapan
hilang
PPIP LAN, 2014
1. Sistem pelayanan penerbitan
paspor terpadu (SPPT) Sistem
One Stop Services (OSS)
2. Rawat inap tanpa kelas bagi
pasien GAKIN (keluarga miskin)
Kabupaten Kulonprogo
3. Pelayanan KTP 1 jam Kota
Surabaya
4. One Stop Services
penanggulangan kemiskinan
kabupaten Sragen
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi PROSES
36. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
2
a. Kebijakan penerapan
cara baru dalam proses
kerja organisasi
b. Dilakukan ketika
cara/metode lama
tidak lg efektif dan
menguntungkan
c. Bersifat makro
sehingga perlu inov asi
holistik dan
paradigmatis
PPIP LAN, 2014
1. Layanan jemput bola
“LARASITA” Badan Pertanahan
Nasional RI
2. Pelayanan sertifikat tanah di
desa-desa dengan cara jemput
bola Kabupaten Karanganyar
3. Kampung KB Kota banjar
4. Industri kreatif Kota Cimahi
5. Penanganan pengemis dan
pengamen dengan pendekatan
kemanusiaan Kota Surakarta
6. Shifting angkot Kota Sukabumi
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi METODE
37. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
3
a. Dipakai atau dinikmati
langsung PELANGGAN
b. Org. Terlibat langsung,
aktif, dan penuh
menghasilkan produk
c. Disebut sukses bila produk
semakin bermutu dan
menambah kepuasan
pemakai dan berupa
produk baru yg memenuhi
harapan pelanggan
PPIP LAN, 2014
1. Palembang kota clean, green,
dan blue
2. Kartu insentif anak Kota
Surabaya
3. Revitalisasi kawasan kota lama
Kota Sawahlunto
4. Gerakan berkelanjutan anti
sampah plastik (Gelatik)
Kabupaten Badung
5. Dari ampas tahu terbitlah energi
baru Kota Pekalongan
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi PRODUK
38. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
4
a. Perubahan cara
pandang yg
diwujudkan dalam
KEBIJAKAN
b. Sukses tidaknya dilihat
dari Perbandingan dg
sebelumnya
c. Dilakukan melalui
melihat isu dl
perspektif positif atau
pembaruan paradigma
PPIP LAN, 2014
1. Klinik asuransi premi sampah
2. Community development solusi
kemiskinan Kabupaten Bnatul
3. Kota layak anak Kota Denpasar
4. Pengelolaan sampah melalui
bank sampah kota Malang
5. Taman pintar Yogyakarta
alternatif layanan publik
pendidikan
6. Kota layak anak kota Surakarta
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi KONSEP
ditujukan untuk
perubahan cara
pandang atas masalah
yang ada sehingga
memunculkan solusi
atas masalah:
kemunculan
paradigma, gagasan,
ide, dan terobosan
baru.
39. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
5
a. Diawali kesadaran
perkembangan zaman
b. Kehadiran dan rutinitas
penggunaan teknologi
baru dl operasi kerja
organisasi
c. Melibatkan teknologi
informasi dan
komunikasi baru
PPIP LAN, 2014
1. SISPEDAP sistem pengelolaan
data pegawai berbasis web
BPKP RI
2. Portal rumah belajar
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI
3. Surabaya single windows
(SSW)
4. Tata persuratan digital (E-surat)
Kota Surabaya
5. Raport online (raport berbasis
elektronik) Kota Surabaya
6. Digital arsip kependudukan Kota
Surakarta
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi TEKNOLO
GI
Ditujukan untuk
penciptaan atau
penggunaan teknologi
baru yg lebih efektif
dan solutif: E-
Government dan
Pembaruan perangkat
menunjang pekerjaan.
40. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
6
a. Kesadaran struktur
lama kurang mampu
menunjang kinerja
organisasi
b. Inovasi terlihat dari
struktur organisasi
c. Dilakukan oleh
pimpinan tertinggi
organisai
PPIP LAN, 2014
1. Pembentukan badan layanan
umum daerah kredit mikro Kota
Kendari
2. Sistem pengelolaan pengaduan
layanan publik Kota Semarang
3. Pembentukan unit layanan
pengadaan Kota Surabaya
4. Pelayanan perizinan terpadu
Provinsi Jawa Timur
5. Pembentukan unit layanan
paspor untuk mempercepat
prosedur pelayanan
Kementerian Hukum dan HAM
RI
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi ORGANISA
SI
Ditujukan untuk
pengadopsian model
organisasi baru mengganti
model lama yg tdk sesuai
perkembangan organisasi:
penggabungan,
penghapusan,
pengembangan, dan
modifikasi struktur
41. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
7
a. Dilakukan ketika cara
dan mekanisme lama
kurang efektif
b. Keberhasilan terlihat
jika stakeholders lebih
mudah, nyaman, dan
cepat berhubungan dg
organisasi
c. Sumberdaya internal
digantikan kekuatan
stakeholders kolektif
PPIP LAN, 2014
1. Kemitraan Bidan dan Dukun
Kabupaten Takalar
2. Sekretariat bersama
KARTAMANTUL (Yogyakarta,
Sleman, dan Bantul)
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi PROSES
Ditujukan untuk bentuk
dan mekanisme baru
berhubungan dg pihak
lain demi tercapainya
tujuan bersama:
partnership, partisipasi
masyarakat, relationship,
networking.
42. Dr. MuslihinWidyaiswara BPSDMD
8
a. Diwujudkan melalui
kebijakan yg menyasar
SDM organsasi
b. Bersifat SUBSTANTIF
(disiplin) bukan
ADMINISTRATIF
(mutasi)
c. Berhasil jika
berdampak pada
Perilaku SDM lebih
baik dan Kapasitas
meningkat PPIP LAN, 2014
1. Desa Mandara Mandidohe
(desa siaga aktif) Konawe
Selatan
2. Program perempuan pahlawan
ekonomi kota surabaya
KRITERIA PENENTUAN CONTOH
inovasi SDM
Ditujukan untuk
perubahan kebijakan
meningkatkan kualitas
tata nilai dan
kapasitas SDM: Nilai
(budaya, mindset,
etika), kepemimpinan,
kompetensi,
profesionalisme, dan
pemberdayaan.
44. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTBstrategi Improve inovasi
decide where to
inovate
Set incremental
objective
Define how will
innovate
Involve everyone Monitor, adapt,
improve
Servi
ce
Organ
iz-
atio
nal
Strate
gy
Technolo
gy
Proce
ss
Marketi
ng
Custo
mer
NOT
INNOVA
TING
VERY
MUCH
THINKI
NG
ABOUT
INNOVA
TION
BEWILD
ERED
ACCIDE
NTAL
INNOVA
TORS
FIT
FOR
PURP
OSE
POTEN
TIAL
STA
RS
UNICO
RNS
STA
RS
(AT
RISK)
WORLD
CLASS
INNOVA
TORS
INNOVATION
COMMITMENT
INNOVATIONCOMPETENCE
| 56
45. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD
NTB
Level PETA STAKEHOLDERS
NO LEVEL KUALITAS PETA STAKEHOLDERS PERUBAHAN
1 4 Semua stakeholders berikut potensi resistensi
(kontra) dan dukungan (pro) tergambar
dengan jelas
2 3 Peta stakeholders tidak mencakup semua
stakeholders, potensi resistensi dan dukungan
tergambar dengan jelas
3 2 Peta stakeholders mencakup semua
stakeholders, potensi resistensi dan dukungan
tidak tergambar dengan jelas
4 1 Peta stakeholders tidak mencakup semua
stakeholders, potensi resistensi dan dukungan
belum tergambar dengan jelas