Dokumen tersebut membahas tentang implikasi dan insentif perpajakan bagi organisasi nirlaba. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum perpajakan terkait subjek pajak badan dan organisasi nirlaba, penghasilan yang menjadi objek pajak, biaya sumbangan yang dapat dikurangkan, serta pengecualian sisa lebih bagi organisasi pendidikan dan penelitian.

1. IMPLIKASI DAN INSENTIF PERPAJAKAN
ATAS ORGANISASI NIRLABA

2. POKOK BAHASAN
 Dasar Hukum Perpajakan
 Subjek Pajak
 Kewajiban Perpajakan Subjek Pajak Badan
 Penghasilan
 Biaya sumbangan & Sisa Lebih

3. DASAR HUKUM
• Undang-Undang Pajak Penghasilan (Terakhir UU No.36 Tahun 2008)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 Tentang Badan-Badan Dan Pengusaha Kecil Yang
Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh
Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan
Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 44/PJ./2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih
Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan
Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

4. DASAR HUKUM – Lanjt.
• Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,
Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan
Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan
Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan
Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang
Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

5. SUBJEK PAJAK
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
(Pasal 2, UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)

6. KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUBJEK PAJAK BADAN
• Memiliki NPWP;
• Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan;
• Membayar pajak apabila terdapat utang pajak;
• Melakukan pemotongan dan pembayaran pajak atas transaksi-transaksi tertentu (contoh
pembayaran gaji, jasa, dsb);
• Wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan barang/jasa
kena pajak (BKP/JKP) dengan jumlah lebih dari Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

7. PENGHASILAN
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
(Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)

8. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
• bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang
berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
• harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan.
(Pasal 4 ayat (3), UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)

9. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK – Lanjt.
• sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
(Pasal 4 ayat (3), UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)

10. BIAYA SUMBANGAN
Sumbangan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto:
• Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
• Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang disampaikan melalui lembaga
penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
• Sumbangan fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
• Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang disampaikan melalui lembaga pembinaan
olahraga; dan
• Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.
(PP 93 Tahun 2010 dan PMK 76/PMK.03/2011)

11. BIAYA SUMBANGAN – Lanjt.
Syarat sumbangan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto:
• Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Pajak Penghasilan tahun
sebelumnya;
• Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan
diberikan;
• Didukung oleh bukti yang sah;
• Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan
sebagai subjek pajak;
• Besarnya nilai sumbangan/biaya maksimal dalam 1 tahun sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal
tahun sebelumnya;
• Sumbangan/biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila sumbangan/biaya diberikan
kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
(PP 93 Tahun 2010 dan PMK 76/PMK.03/2011)

12. BIAYA SUMBANGAN – Lanjt.
Sumbangan harus dalam bentuk :
• Barang dan uang
• Sarana dan/atau prasarana
Badan/Lembaga Penyelenggara/Penerima yang menerima sumbangan wajib :
• Menyampaikan Laporan triwulan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Dirjen Pajak;
• Menyampaikan Laporan penerimaan dan/atau biaya sumbangan paling lambat akhir tahun pajak diterimanya
sumbangan dan/atau biaya;
• Laporan penerimaan dan/atau biaya sumbangan wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memiliki NPWP
bersamaan dengan Laporan Keuangan dalam pelaporan SPT PPh Badan Tahun diterimanya sumbangan.

13. SISA LEBIH YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
• Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain
penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk
biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.
• Bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan:
 Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengembangan termasuk pembeilan tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan
prasarana tersebut;
 Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan; atau
 Pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan,
dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada dilingkungan atau lokasi lembaga
pendidikan formal.
• Harus ditanamkan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
• Wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada instansi yang membidanginya.
(PMK 80/PMK.03/2009 dan PER-44/PJ./2009)

14. THANK YOU