Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.
Sederhananya, Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.
WAJIB pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoniRiki Ardoni
pemerintah sepakat untuk hanya menurunkan tarif pajak sampai 0.5 persen. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 23/2018. Penurunan tariff hanya diberikan sampai 0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa negara dapat kehilangan penerimaan 1-1.5 triliun di tahun 2018 karena penyesuaian tarif baruPP 23/2013.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Wajib Pajak Badan adalah
perusahaan di Indonesia
seperti:
• Perusahaan Terbatas
(PT),
• Perusahaan Firma (Fa),
• Perusahaan Perseroan
Komanditer (CV)
• Dan lain-lain, termasuk
Koperasi dan Yayasan.
Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi:
• pembayar pajak,
• pemotong pajak,
• dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan.
Definisi Wajib Pajak
4. WAJIB PKP TIDAK WAJIB PKP
Koperasi yang melakukan
penyerahan barang/jasa
kena pajak lebih dari 4,8
Miliar dalam satu tahun
wajib dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
(PKP)
Koperasi yang melakukan
penyerahan barang/jasa
kena pajak sampai dengan
4,8 Miliar dalam satu tahun
tidak wajib dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP)
Pengusaha Kena Pajak
7. PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang
pribadi Subjek Pajak dalam negeri
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : Per - 16/Pj/2016
8. PEGAWAI
PENERIMA UANG
PESANGON, PENSIUN ATAU
UANG MANFAAT PENSIUN,
THT, JHT, TERMASUK AHLI
WARISNYA
BUKAN
PEGAWAI
ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS/
PENGAWAS YANG
TIDAK MERANGKAP
SEBAGAI PEGAWAI
MANTAN
PEGAWAI
PESERTA
KEGIATAN
Objek PPh Pasal 21
13. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak
yang dipotong atas penghasilan yang berasal
dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21.
14. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
15%
Dividen
Hadiah dan
Penghargaan
2%
Sewa atas penggunaan
harta
Jasa teknik, manajemen,
konstruksi dan konsultan
Jasa lainnya
17. Bunga Simpanan Koperasi
bagi Orang Pribadi
Hadiah Undian
Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu
Dividen yang diterima WP OP
/pembagian SHU Koperasi
Penghasilan Pengalihan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan
Penghasilan Persewaan
Tanah dan Bangunan
Penghasilan Usaha Jasa
Konstruksi
PPh Pasal 4(2)
RENT
FOR
18. Bunga Simpanan Anggota Koperasi
Rp 0 s.d. Rp 240.000
per bulan
Di atas Rp 240.000
per bulan
0% 10%
x Bunga Perbulan
x Bunga Perbulan
*bukti potong dibuat baik untuk penerima
bunga 0-240.000 maupun diatas 240.000
perbulan
(Orang pribadi)
22. Pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai PKP
WAJIB memungut, menyetor
dan melaporkan PPN dan
atau PPnBM yang terutang
atas penyerahan BKP dan
atau JKP yang dilakukannya
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
24. BAYAR
Akhir
Tanggal Jatuh Tempo
Bulan Berikutnya*
LAPOR
Tanggal Jatuh Tempo
Bulan Berikutnya
Tanggal Pembayaran dan Pelaporan
Akhir
*Sebelum SPT Dilaporkan
26. Omzet sampai
dengan 4,8 M
Omzet diatas 4,8 M
Koperasi dengan Omzet
tahun sebelumnya hingga
4,8 Miliar dikenakan tarif
0,5% dari omzet (PP 23
Tahun 2018)
Untuk koperasi dengan
omzet tahun sebelumnya
diatas 4,8 Miliar,
menggunakan angsuran
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 / PP 23 Tahun 2018
29. Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran Pajak, objek
pajak dan atau bukan objek pajak
dan atau harta dan kewajiban
dalam 1 (satu) tahun pajak.
SPT Tahunan Badan
SPT
30. Tarif PPh Badan
25%
x Penghasilan Kena Pajak
WP Badan dalam negeri dengan
omzet ≤ Rp50 Miliar mendapat
fasilitas pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif normal,
yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp4,8 Miliar.
Khusus untuk Perseroan
Terbuka (minimal 40% saham
dimiliki publik) mendapatkan
pengurangan tarif 5%.
Fasilitas Pengurangan Tarif
31. BAYAR
30
Jatuh Tempo Tanggal
Tahun Berikutnya*
LAPOR
Jatuh Tempo Tanggal
Tahun Berikutnya
Tanggal Pembayaran dan Pelaporan
APRIL
30
APRIL
*Sebelum SPT Dilaporkan
33. TELLER / CUSTOMER
SERVICE BANK
SMS ID BILLING
*141*500#
INTERNET BILLING
DJP
INTERNET
BANKING
KRING PAJAK
1500200
LAYANAN
BILLING
PENYEDIA JASA
(ASP)
Membuat e-billing
34. TELLER BANK / KANTOR POS
MOBILE BANKING
Dapat diakses oleh nasabah BPD Bali
ATM / MINI ATM
INTERNET BANKING
AGEN BRANCH BANKING
Dapat dilayani oleh BRIlink
Cara Melakukan Pembayaran
35. Sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang belaku, wajib
pajak wajib melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa
dan Tahunan sesuai dengan
kriteria perpajakan* melalui
beberapa sarana.
*Jenis Surat Pemberitahuan dan Batas Waktu
Pelaporan Menyesuaikan Dengan Kegiatan Usaha
Wajib Pajak
Cara Melaporkan SPT
eSPT
efiling
Pos
KPP /
KP2KP
Slide Materi Penyuluhan terkait:
PJ.091/PPh/S/002/2015-00 (Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (Bendahara Pemerintah))
Peraturan Terkait:
Pasal 21 Undang-undang PPh;
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
PP NO 15 Tahun 2009
PMK 112/PMK.03/2010
PP Nomor 19 Tahun 2009
PMK 111/PMK.03/2010
Dijelaskan mengenai sistim pembayaran melalui ebilling dengan KAP dan KJS masing2
PP46
KAP 411128
KJS 420
PPh Ps.25
KAP 411125
KJS 100
PPh Tahunan
KAP 411125
KJS 200
Dan saluran ebilling sesuai keterangan gambar di slide
Dijelaskan sedikit dan ditekankan pembayaran/penyetoran bukan ke Kantor Pajak apalagi Petugas Pajak
