Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI.pptx
Similar to AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI.pptx
- 1. Modul ke: AKUNTANSI PERPAJAKAN AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email : suhirmanmadjid@ymail.com Fakultas EKONOMI Program Studi MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
- 2. Sewa Guna Usaha ( PSAK 30 ) Apa itu Sewa Guna Usaha / Leasing? • Sewa Guna Usaha / Leasing adalah : Kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak Opsi ( Finance Lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak Opsi ( Operating Lease ) untuk digunakan oleh pihak Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara • S b ewkalaG.unaUsaha / Leasing adalah perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode yang telah disepakati, dengan imbalan lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor
- 3. Jenis Jenis Sewa Guna Usaha / Leasing Sewa Pembiayaan ( Finance Lease ) : Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan Sewa Operasi ( Operating Lease ) : Sewa yang tidak mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset
- 4. Perlakuan Akuntansi (PSAK 30) PSAK 30 tentang sewa mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Jika tidak mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset makan diklasifikasikan sebagai sewa operasi
- 5. PSAK 30 – Aset dalam Leasing, dimiliki untuk dijual Disajikan sebagai asset tersedia untuk dijual, jika jumlah dapat dipulihka n tercatatny a melalui terutam a transak si penjualan dar i D l a i nujkuu tr sebesa r pada penggunaan lebih nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan asset tersebut Diungkapkan dalam lap. Keuangan
- 6. PSAK 30 –Perlakuan Akuntansi Operating Lease : Jika transaksi terjadi pada nilai wajar, maka laba/rugi harus diakui tetapi jika terjadi dibawah nilai wajar maka rugi tersebut harus diakui segera kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional pembayaran sewa selama denga n period e penggunaan asset. Jika harga jual diatas Finnainlaciial w L e a a j a s r e , : sSeelliissihih lelebbihihhatseilrsebut pendjiutaanlagngudhakrainniladi aynang dteiarmcaotrattisasikan tidas e kl a dm apa ap te dr i io ad ke uip se en gg eg u ran a sa en baa s gs a e it . pendapatan oleh penjual lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa Disesuaik an dengan jenis sewanya ;
- 7. Contoh Soal : Pertanyaan : Tgl 1 April 2010, Andi melakukan transaksi Financial Lease sebuah truk senilai Rp 90.000.000,-. Nilai Residu Aset diperkirakan Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu sewa 6 tahun dengan tingkat bunga 12% / thn. Umur ekonomis aktiva 8 thn, metode penyusutan garis lurus. Jawab : Nilai Aktiva / Bulan Bunga Penyusutan : 90.000.000 / 72 bulan = 1.250.00 : 90.000.000 * 12% / 12 = 900.00 0 : (90.000.000 – 20.000.0000)/72 =
- 8. Jurnal Akuntansi di Lessee Pembayaran Sewa 1 Db Cr Hutang Lease 1.250.000 Hutang Bunga 900.000 Kas / Bank 2.150.000 Penyusutan Asset Db Cr Depresiasi 973.000 Acc. Depresiasi 973.000 1 April 2010, pada awal perjanjian Journal Description Db Cr Asset Lease 90.000.000 Hutang Lease 90.000.000
- 9. Jurnal Akuntansi di Lessor 1 April 2010, Awal Masa Sewa Description Db Cr Piutang Sewa Pembiayaan 90.000.000 Aset Sewa Pembiayaan 90.000.000 1 April 2010, saat pembayaran sewa pertama Kas / Bank 2.150.000 Piutang Sewa Pembiayaan 1.250.000 Pendapata n Bunga Sewa 900.000
- 10. Perlakukan Perpajakan • Diatur dalam KMK no 1169/KMK.01/1991 dan • Surat Edaran Dirjen Pajak no SE- 10/PJ.42/1994 • Hanya mengatur mengenai tatacara pencatatan transaksi leasing secara sale dan lease back dengan hak opsi, sehingga untuk jenis leasing lainnya misalnya Pembiayaan Konsumen harus mengacu pada PSAK no 30
- 11. Kriteria Leasing menurut KMK Jumlah penbayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang kurangnya 2 thn untuk barang modal golongan 1, 3 thn untuk barang modal gol 2 & 3, dan 7 thn untuk gol bangunan ( Pasal 3 huruf b, KMK no 1169/KMK.01/1991) Perjanjia n sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee
- 12. Perbedaan dengan Akuntansi Akuntansi • Pencatatan secara Capital Lease • Aktiva Leasing langsung dibukukan sebagai aktiva tetap leasing • Disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya • Membebankan biaya penyusutan aktiva leasing • Membebankan beban bunga leasing Perpajakan • Pencatatan secara Operating Lease • Aktiva Tetap Leasing baru diakui setelah lessee melaksanakan hak opsinya • Biaya Perolehan sebagai dasar penyusutan sebesar nilai opsi tersebut • Lessee membebankan angsuran pokok dan bunga sebagai biaya leasing
- 13. Aturan - Aturan • Pasal 14 huruf c, apabila masa SGU dengan hak Opsi lebih pendek dari masa SGU menurut pasal 3, keputusan Menteri Keuangan dimaksud, maka DirJen melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor • Pasal 16 huruf d, apabila dinyatakan masa SGU dengan hak Opsi lebih pendek dari masa SGU menurut pasal 3 keputusan Menteri Keuangan dimaksud, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU yang diakui oleh pihak lessee • Butir 8, SE Dirjen Pajak no SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Des 1992, bahwa dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksanaannya berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu minimum yang disyaratkan, perlakukan perpajakannya disamakan dengan operating lease
- 14. Pajak Penghasilan (PPH) Pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya bagi lessor dan lessee diatur sbb • Pihak Lessor & Lease harus membetulkan SPT tahunan akibat perubahan perlakuan dari SGU Finance Lease menjadi SGU Operating Lease • Lessor melakukan penyusutan harta yang dileasingkan, Lesse tidak boleh melakukan penyusutan • Atas masa SGU yang telah lewat, lesse harus memotong PPh 23 sebesar pembayaran bruto berupa sewa ( lease payment ) Finance Lease dengan masa yang lebih singkat krn default • Atas masa SGU yang telah lewat, lessee memotong PPh 23 sebesar pembayaran bruto berupa sewa (lease payment) • Pihak lessor maupun pihak lessee melakukan pembetulan SPT tahunan sampai dengan saat opsi dilakukan. Perlakuan PPh atas pelaksanaan opsi adalah sama dengan perlakuan atas jual beli aktiva biasa • Pihal Lessor melakukan penyusutan harta yang dileasingkan sampai dengan opsi dilakukan oleh lessee. Pihak lessee melakukan penyusutan atas harta tersebut sejak opsi dilakukan dan dasar penyusutan adalah nilai perolehan yang terdiri dari akumulasi sisa angsuran, penalty dan harga residu yang harus dibayar Finance Lease dengan masa manfaat lebih singkat karena sebab ekonomis
- 15. PPN P k Pasal 1 angka 2, huruf d, peraturan pemerintah no 28 thn 1988 jo. Pasal 15 KMK no 1169/KMK.01/1991 atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi dari lessor ke lessee merupakan transaksi jasa financial leasing yang dikecualikan dari PPN. Perlakuan PPN terhadap SGU tanpa Hak Opsi ( Operating Lease ) PP no 28 thn 1988, huruf d dan pengumuman Dirjen Pajak no PENG- 139/PJ.63/1989 dan pasal 1 angka 4 dan 5 keputusan dirjen pajak no KEP- 05/PJ/1994, penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor ke lessee adalah penyerahan jasa yang terhutang PPN, karena lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang, dengan demikian merupakan pengusaha kena pajak engalihan barang dalam transaksi SGU tanpa hak opsi bukan merupakan penyerahan barang ena pajak, karena pengalihan barang tersebut adalah dalam rangka persewaan biasa PPN tersebut merupakan PPN Keluaran bagi Lessor dan PPN Masukan bagi Lesse.
- 16. AkuntasiPajak atas Jasa Konstruksi Pengertian : • Jasa Konstruksi konsultasi, perencanaan, pengawasan • Pekerjaan Konstruksi keseluruhan ataupun sebagian baik itu konsultasi, perencanaan ataupun pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, teknikal, mekanikal, electrical, dll • Perencanaan Konstruksi Orang Pribadi / Badan yang dinyatakan a h l idalam merencanakan • Pelaksana Konstruksi Orang Pribadi / Badan yang dinyatakan a h l idalam mewujudkan rancangan menjadi bentuk bangunan • Pengawasan Konstruksi O r a n g Pribadi / Badan yang dinyatakan a h l idalam pengawasan jasa konstruksi • Pengguna Jasa Orang Pribadi / Badan yang memerlukan j a s akonstruksi • Penyedia Jasa Orang Pribadi / Badan yang melakukan kegiatan u s a h a menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana, pembangun ataupun pengawas beserta sub sub nya • Nilai Kontrak Jasa Konstruksi Nilai yang tercantum dalam kontrak j a s akonstruksi secara keseluruhan
- 17. Tarif • Dikenakan PPh Final sebesar (*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN • Berlaku 1 Agustus 2008, jika kontrak ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak / bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Des 2008, tunduk pada ketentuan lama • Kontrak ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dan pembayaran dari kontrak / bagian dari kontrak tersebut setelah 31 Des 2008, maka a. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Des 2008, maka tunduk pada peraturan lama b. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Des 2008, maka tunduk pada peraturan baru PP no 51 Jasa Perencana an Jasa Pelaksana Jasa Pengawas an FINAL Kecil, Menengah & Besar Kecil Menengah Besar Kecil, Menengah & Besar Kualifikasi 4 %* 2 %* 3 %* 3 %* 4 %* Non Kualifika si 6 %* 4 %* 6 %*
- 18. Tata Cara Pemotongan, Pembayaran & Pelaporan Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayar a n uang muka dan termin Disetor sendiri oleh penerima penghasil a n pada saat pembayar a n uang muka dan termin Pembayara n dan penyetoran pajak disetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dalam hal disetor sendiri maka wajib menyetor ke bank persepsi / kantor pos paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Wajib Pajak wajib menyampa i kan laporan pemotonga n dan / atau penyetoran pajaknya melalui SPM ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP paling lama 20 hari sejak masa pajak berakhir.
- 19. The E nd DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.