Philantropic Learning Forum 2: Ratu Plaza Office Tower, 15 Desember 2015

1. INSENTIF PERPAJAKAN UNTUK
FILANTROPI INDONESIA :
KESEIMBANGAN EFEKTIVITAS PULL
FACTOR DAN PERAN NEGARA
Philanthropy Learning Forum 2
Oleh:
Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia
Ketua Kluster Riset UI
“Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional”
Ratu Plaza Office Tower,
15 Desember 2015

2. A. Conceptual/Theoritical Background
1. Fungsi Pajak :
a. Pajak sebagai satu satunya sumber penerimaan
negara yang paling aman, murah, ajeg dan
berkesinambungan;
b. Pajak sebagai economic, politic, and social
engineering
2. Fungsi Negara / Pemerintah
a. Bentuk-bentuk peran/intervensi negara
b. Peran Negara dalam sistem perekonomian

3. PERAN NEGARA
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Redistribusi
Penghasilan
3. Fungsi Stabilisasi
4. Fungsi Regulasi :
a. Menciptakan iklim
makroekonomi yang
kondusif
b. Mendorong ketahanan
nasional di segala
sektor (pangan, energi,
dll)
c. Mengatasi
eksternalitas negatif
BENTUK INTERVENSI
1. Informasi dan/atau
Persuasi
2. Regulasi (termasuk
menetapkan Standar)
3. Mandat
4. Penyediaan Barang &
Jasa
5. Pembiayaan
6. Pajak
7. Subsidi

4. C. MENGAPA INSENTIF PAJAK ?
TAX INCENTIVES
• Market pull
• Industry decides
where to invest
• Avoid picking winners
• Market friendly
• Predictable for companies
• Relatively cheap to
administer
• Transparent and
accessible to business
GRANTS
• Can be targeted to
strategic areas of
innovation
• Better budget control
for government
Tax incentives versus grants (Source: van Pottelsberghe de la Potterie et al., 2003; SwedenBIO analysis) sebagaimana dikutip
dalam Promoting Innovation By Tax Incentives : A Review Of Strategies And Their Importance To Biotech Growth

5. B. Empirical Background
1. Kearifan lokal bangsa Indonesia
2. Kendala birokrasi pemerintah
C. Evaluasi Implementasi
1. Pemetaan Masalah
2. Kendala-kendala
3. Analisis dampak

6. EVALUASI
KEBIJAKAN
S U D A H K A N I N S E N T I F PA J A K U N T U K K E G I ATA N
F I L A N T R O P I M E N C A PA I T U J U A N D A N S A S A R A N
S E R TA M E M B E R I K A N D A M PA K S E P E R T I YA N G
D I H A R A P K A N ?

7. ENVIRONMENTENVIRONMENT
The Systems Framework
INPUTS
OUTPUTS
A
POLITICAL
SYSTEM
SUPPORT
DEMANDS
DECISIONS
OR POLICIES
FEEDBACK
Source: David Easton. 1979. A Framework for Political Analysis . Chicago: The University of Chicago Press. p. 112
PROSES ANALISIS DAN EVALUASI
KEBIJAKAN

8. STAGE I :
AGENDA SETTING
STAGE II :
POLICY
FORMULATION
STAGE III :
POLICY IMPLEMENTATION
STAGE VI :
POLICY TERMINATION
STAGE V :
POLICY SETTING
STAGE IV :
POLICY EVALUATION
A PROBLEM FOR GOVERNMENT
Source : Stewart, Joseph and James P. Lester. Public Policy: an Evolutionary Approach 1996. United
States of America: West Publishing Company. P. 6

9. Skeletal Flow Diagram of The Variables involved
in The Implementation Process
STAGES (DEPENDENT VARIABLES) IN THE IMPLEMENTATION PROCESS
Source: Daniel H. Mazmanian and Paul A Sabatiar. Implementation and Public Policy. 1983. New York: HarperCollins College
Publisher. p.22
ABILITY OF STATUTE TO STRUCTURE
IMPLEMENTATION
1. Clear and consistent objectives
2. Incorporation of adequate casual theory
3. Financial Resources
4. Hierarical integration with the among
implementing institutions
5. Decision rules of implementing agencies
6. Recruitment of Implementing agencies
7. Formal Access by outsiders
NONSTATUTORY VARIABLES AFFECTING
IMPLEMENTATION
1. Socioeconomic condition and technology
2. Media attention to the problem
3. Public support
4. Attitudes and resources of constituency
groups
5. Support from sovereign
6. Commitment and leadership skill of
implementing officials
TRACTABILITY OF THE PROBLEM
1. Availability of valid technical theory and
technology
2. Diversity of Target-Group behavior
3. Extent of behavioral change required
Actual impact
policy outputs
Policy outpuuts
of implementing
agencies
Compliance with
policy outputs by
target outputs
Perceived
impacts of policy
outputs
Major revision in
statute

11. TUJUAN INSENTIF PPh UNTUK
KEGIATAN FILANTROPI
1. Dalam rangka membantu program pemerintah serta
2. memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk
turut berperan serta dalam
a) penanggulangan bencana nasional,
b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Indonesia, pengembangan pendidikan di
Indonesia,
c) pembinaan olahraga Indonesia dan
d) turut serta membantu pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di
Indonesia
PP 93 Tahun 2010

12. Das Sollen…

13. KESIAPAN REGULASI PELAKSANAAN
INSENTIF PPh UNTUK KEGIATAN FILANTROPI
1. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang
NOMOR 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008
 berlaku pada tanggal 1 Januari 2009
2. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan
Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan
Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan
Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto,
 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2010,
 Berlaku sejak Tahun Pajak 2010.
3. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.3/2011 tentang Tata Cara
Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana
Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan
Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya
Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto tanggal
 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2011
 Berlaku sejak Tahun Pajak 2010.
Das Sein…

14. KETENTUAN PELAKSANA
a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan
neto fiskal berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
b. pemberian sumbangan dan/atau
biaya tidak menyebabkan rugi pada
Tahun Pajak sumbangan diberikan;
c. didukung oleh bukti yang sah; dan
d. lembaga yang menerima sumbangan
dan/atau biaya memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, kecuali badan
yang dikecualikan sebagai subjek
pajak PPh
e. Besarnya nilai sumbangan dan/atau
biaya pembangunan infrastruktur
sosial yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun
dibatasi tidak melebihi 5% (lima
persen) dari penghasilan neto fiskal
Tahun Pajak sebelumnya.
 Bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya
wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi
sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan
menggunakan formulir penerimaan sumbangan
sesuai contoh format Lampiran II PMK 76/2011
 Badan penanggulangan bencana dan/atau
lembaga atau pihak yang menerima sumbangan
harus menyampaikan laporan penerimaan dan
penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal
Pajak setiap triwulan.
 Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya
wajib menyampaikan laporan penerimaan
sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak
paling lambat pada akhir Tahun Pajak
diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
 Laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan
menggunakan formulir laporan penerimaan
sumbangan sesuai contoh format Lampiran III PMK
76/2011
KETENTUAN MATERIAL KETENTUAN FORMAL

15. POLICY
OPTION
1
POLICY
OPTION
2
POLICY
OPTION
3
POLICY
OPTION
4
TINGGI
TINGGIRENDAH
RENDAH

16. SEKIAN
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT
Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si