SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
L/O/G/O
Akuntansi Pemerintahan
KONSEP DASAR
PERSAMAAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL
KELOMPOK 1
Sub Pembahasan
Terdapat 7 sub pembahasan yang akan dibahas yaitu
Persamaan Dasar Akuntansi1
Implementasi PUSAP (BAS Daerah)2
Konsep HOBO, Akuntansi Anggaran3
Pendapatan LRA vs Belanja4
Pendapatan LO vs Beban5
Siklus Akuntansi6
Pencatatan Transaksi7
Persamaan Dasar Akuntansi
Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi
keuangan entitas (Neraca) dimana sisi kiri
menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas,
sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau
darimana harta tersebut berasal
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS
ASET
Text in here
Text in here
Persamaan Dasar Akuntansi
1
2
3
KEWAJIBAN
EKUITAS
merupakan sumber
daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau
dimiliki oleh entitas
adalah utang yang timbul
dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran
keluar sumber daya
ekonomi pemerintah
daerah merupakan kekayaan
bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih
antara aset dan
kewajiban pemerintah
daerah
Implementasi PUSAP
PP No.71
Tahun 2010
Lampiran I
tentang SAP
Pasal 6 Selambatnya
tahun 2015
PUSAP
PUSAP merupakan
landasan bagi pemerintah
di dalam menetapkan
sistem akuntansi
pemerintahan khususnya
BAS baik di lingkungan
pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah
Konsep HOBO
HOBO
Contoh transaksi internal
antara PPKD dan SKPD
adalah pemberian Uang
Persediaan (UP)
PPKD bertindak sebagai
kantor pusat
SKPD bertindak sebagai
kantor cabang
Transaksi
Internal
PPKD SKPD
Pendapatan LRA vs Belanja
Diakui saat
uang diterima
pada rekening
kas umum
Negara/Daerah
Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi
anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja,
akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Diakui pada
saat terjadinya
pengeluaran
dari Rekening
Kas Umum
Negara/Daerah,
Pendapatan
LRA
Belanja
Pendapatan LRA vs Belanja
Diakui saat
uang diterima
pada rekening
kas umum
Negara/Daerah
Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi
anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja,
akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Diakui pada
saat terjadinya
pengeluaran
dari Rekening
Kas Umum
Negara/Daerah,
Pendapatan
LRA
Belanja
Pendapatan LRA vs Belanja
Diakui saat
uang diterima
pada rekening
kas umum
Negara/Daerah
Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi
anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja,
akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Diakui pada
saat terjadinya
pengeluaran
dari Rekening
Kas Umum
Negara/Daerah,
Pendapatan
LRA
Belanja
Pendapatan LO vs Beban
Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.
Pengguna laporan membutuhkan
Laporan Operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan
beban untuk menjalankan suatu
unit atau seluruh entitas
pemerintahan
Laporan Operasional
disusun untuk
melengkapi pelaporan
dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full
accrual accounting cycle)
Siklus Akuntansi
Siklus
Akuntansi
• Pancatatan Transaksi di Jurnal
Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi
atau aktivitas keuangan ke dalam Jurnal.
• Posting ke Buku Besar
Transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian
diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau
kode rekening
• Neraca Saldo
Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku
Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca
Saldo
• Laporan Keuangan
Neraca Saldo menjadi dasar penyusunan Laporan
Keuangan
Pencatatan Transaksi
Contoh kasus akuntansi basis akrual di pemda :
Berikut ini disajikan data yang terdapat di Pemko Batam
yaitu SKPD A yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1
Januari 2013. SKPD A dibentuk pada akhir tahun 2012 dan
menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya
telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap.
Menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah
sebesar Rp.1.000.000.000,- bangunan Rp.2.000.000.000
serta peralatan dan mesin Rp.3.000.000.000. Selanjutnya
dalam Tahun 2013 telah terjadi transaksi sebagai berikut :
• Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan (UP)
sebesar Rp.5.000.000,-
• Surat ketetapan retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar
Rp.150.000.000,-
• Setoran retribusi yang sudah di SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,-
telah disetorkan langsung ke KasDa
• SKPD A menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan surat
ketetapan retribusi sebesar Rp.80.000.000,-
• Bendehara penerimaan menyetor uang ke Kesda Rp.80.000.000,-
• Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000,- dengan LS
• SKPD A membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp.800.000,-
dan dibayar dengan UP
Pencatatan Transaksi
• SKPD A membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp.13.000.000,-
dan dibayar dengan SP2D LS
• SKPD A membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi
dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai
Rp.275.000.000,- dengan SP2D LS (abaikan pajak)
• Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS
sebesar Rp.20.000.000,- berdasarkan SP2D-LS belanja barang dan
jasa
• Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp.4.200.000,-
Pencatatan Transaksi
Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial
. Jurnal yang dibuat oleh Unit Akuntansi Finansial tampak
sebagai berikut :
Tanah kantor Rp. 1.000.000.000,-
bangunan kantor Rp. 2.000.000.000,-
peralatan dan mesin Rp. 300.000.000,-
Ekuitas dana-diinvestasikan dalam aset tetap Rp.3.300.000.000,-
Kas di bendahara pengeluaran Rp. 5.000.000,-
RK-PPKD Rp. 5.000.000,-
Piutang retribusi Rp.150.000.000,- .
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 1 Rp. 50.000.000,-
RK-PPKD Rp. 120.000.000,- .
Piutang retribusi Rp. 120.000.000,-
Kas di bendahara penerimaan Rp.80.000.000,- .
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Rp. 80.000.000,-
K-PPKD Rp.80.000.000,- .
Kas di bendahara penerimaan Rp.80.000.000,-
Beban gaji dan tunjangan Rp. 20.500.000,-
RK-PPKD Rp. 20.500.000,- .
Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial
Beban barang ATK Rp.800.000,-
Kas di bendahara pengeluaran Rp.800.000,- .
Belanja barang dan jasa obat-obatan 1 Rp.3.000.000,- .
RK-PPKD Rp.13.000.000,- .
Peralatan dan mesin Rp. 275.000.000,- .
RK-PPKD Rp. 275.000.000,- .
Beban barang ATK Rp. 20.000.000,- .
RK-PPKD Rp. 20.000.000,-
RK-PPKD Rp. 4.200.000,- .
Kas di bendahara pengeluaran Rp.4.200.000,-
Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial
L/O/G/O
Kelompok 1

More Related Content

What's hot

Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor CabangHubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabangphatar_augrah
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanPert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanRhezayustian13
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaansony4de
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Jiantari Marthen
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Annisa Galih Sarasati
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 

What's hot (20)

Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor CabangHubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanPert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Quiz 4 the building blocks of auditing
Quiz 4   the building blocks of auditingQuiz 4   the building blocks of auditing
Quiz 4 the building blocks of auditing
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
Hubungan antara kantor pusat, kantor agen,
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 

Similar to Akuntansi Pemerintahan Dasar

Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxWahyuWulansari9
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxTeknikJaringanKomput
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnisMilka Agusta
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxDianIndahLestari4
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxWillyMatra
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1kpptbaritoutara
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanWawan Kurniadi
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfYakupmuhammad1
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptxrasarahman
 

Similar to Akuntansi Pemerintahan Dasar (20)

Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
 
PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
 

More from Risda Hamsuri

Prinsip prinsip profesi
Prinsip prinsip profesiPrinsip prinsip profesi
Prinsip prinsip profesiRisda Hamsuri
 
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerjaKlasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerjaRisda Hamsuri
 
Konsep dasar dan standar audit
Konsep dasar dan standar auditKonsep dasar dan standar audit
Konsep dasar dan standar auditRisda Hamsuri
 
Aset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanAset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanRisda Hamsuri
 
Akuntansi tempat ibadah ppt
Akuntansi tempat ibadah pptAkuntansi tempat ibadah ppt
Akuntansi tempat ibadah pptRisda Hamsuri
 
Gangguan pada sistem pencernaan
Gangguan pada sistem pencernaanGangguan pada sistem pencernaan
Gangguan pada sistem pencernaanRisda Hamsuri
 

More from Risda Hamsuri (10)

Prinsip prinsip profesi
Prinsip prinsip profesiPrinsip prinsip profesi
Prinsip prinsip profesi
 
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerjaKlasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja
Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja
 
Konsep dasar dan standar audit
Konsep dasar dan standar auditKonsep dasar dan standar audit
Konsep dasar dan standar audit
 
Aset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahanAset tetap dalam pemerintahan
Aset tetap dalam pemerintahan
 
Akuntansi tempat ibadah ppt
Akuntansi tempat ibadah pptAkuntansi tempat ibadah ppt
Akuntansi tempat ibadah ppt
 
Satelit buatan
Satelit buatanSatelit buatan
Satelit buatan
 
Gangguan pada sistem pencernaan
Gangguan pada sistem pencernaanGangguan pada sistem pencernaan
Gangguan pada sistem pencernaan
 
Kingdom plantae
Kingdom plantaeKingdom plantae
Kingdom plantae
 
Hidrokarbon
HidrokarbonHidrokarbon
Hidrokarbon
 
sel
selsel
sel
 

Recently uploaded

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Recently uploaded (17)

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 

Akuntansi Pemerintahan Dasar

  • 1. L/O/G/O Akuntansi Pemerintahan KONSEP DASAR PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL KELOMPOK 1
  • 2. Sub Pembahasan Terdapat 7 sub pembahasan yang akan dibahas yaitu Persamaan Dasar Akuntansi1 Implementasi PUSAP (BAS Daerah)2 Konsep HOBO, Akuntansi Anggaran3 Pendapatan LRA vs Belanja4 Pendapatan LO vs Beban5 Siklus Akuntansi6 Pencatatan Transaksi7
  • 3. Persamaan Dasar Akuntansi Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas (Neraca) dimana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau darimana harta tersebut berasal ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS
  • 4. ASET Text in here Text in here Persamaan Dasar Akuntansi 1 2 3 KEWAJIBAN EKUITAS merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
  • 5. Implementasi PUSAP PP No.71 Tahun 2010 Lampiran I tentang SAP Pasal 6 Selambatnya tahun 2015 PUSAP PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
  • 6. Konsep HOBO HOBO Contoh transaksi internal antara PPKD dan SKPD adalah pemberian Uang Persediaan (UP) PPKD bertindak sebagai kantor pusat SKPD bertindak sebagai kantor cabang Transaksi Internal PPKD SKPD
  • 7. Pendapatan LRA vs Belanja Diakui saat uang diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Pendapatan LRA Belanja
  • 8. Pendapatan LRA vs Belanja Diakui saat uang diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Pendapatan LRA Belanja
  • 9. Pendapatan LRA vs Belanja Diakui saat uang diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Pendapatan LRA Belanja
  • 10. Pendapatan LO vs Beban Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle)
  • 11. Siklus Akuntansi Siklus Akuntansi • Pancatatan Transaksi di Jurnal Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam Jurnal. • Posting ke Buku Besar Transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening • Neraca Saldo Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo • Laporan Keuangan Neraca Saldo menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan
  • 12. Pencatatan Transaksi Contoh kasus akuntansi basis akrual di pemda : Berikut ini disajikan data yang terdapat di Pemko Batam yaitu SKPD A yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2013. SKPD A dibentuk pada akhir tahun 2012 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- bangunan Rp.2.000.000.000 serta peralatan dan mesin Rp.3.000.000.000. Selanjutnya dalam Tahun 2013 telah terjadi transaksi sebagai berikut :
  • 13. • Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.5.000.000,- • Surat ketetapan retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.150.000.000,- • Setoran retribusi yang sudah di SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,- telah disetorkan langsung ke KasDa • SKPD A menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan surat ketetapan retribusi sebesar Rp.80.000.000,- • Bendehara penerimaan menyetor uang ke Kesda Rp.80.000.000,- • Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000,- dengan LS • SKPD A membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp.800.000,- dan dibayar dengan UP Pencatatan Transaksi
  • 14. • SKPD A membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp.13.000.000,- dan dibayar dengan SP2D LS • SKPD A membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp.275.000.000,- dengan SP2D LS (abaikan pajak) • Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp.20.000.000,- berdasarkan SP2D-LS belanja barang dan jasa • Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp.4.200.000,- Pencatatan Transaksi
  • 15. Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial . Jurnal yang dibuat oleh Unit Akuntansi Finansial tampak sebagai berikut : Tanah kantor Rp. 1.000.000.000,- bangunan kantor Rp. 2.000.000.000,- peralatan dan mesin Rp. 300.000.000,- Ekuitas dana-diinvestasikan dalam aset tetap Rp.3.300.000.000,- Kas di bendahara pengeluaran Rp. 5.000.000,- RK-PPKD Rp. 5.000.000,-
  • 16. Piutang retribusi Rp.150.000.000,- . Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 1 Rp. 50.000.000,- RK-PPKD Rp. 120.000.000,- . Piutang retribusi Rp. 120.000.000,- Kas di bendahara penerimaan Rp.80.000.000,- . Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Rp. 80.000.000,- K-PPKD Rp.80.000.000,- . Kas di bendahara penerimaan Rp.80.000.000,- Beban gaji dan tunjangan Rp. 20.500.000,- RK-PPKD Rp. 20.500.000,- . Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial
  • 17. Beban barang ATK Rp.800.000,- Kas di bendahara pengeluaran Rp.800.000,- . Belanja barang dan jasa obat-obatan 1 Rp.3.000.000,- . RK-PPKD Rp.13.000.000,- . Peralatan dan mesin Rp. 275.000.000,- . RK-PPKD Rp. 275.000.000,- . Beban barang ATK Rp. 20.000.000,- . RK-PPKD Rp. 20.000.000,- RK-PPKD Rp. 4.200.000,- . Kas di bendahara pengeluaran Rp.4.200.000,- Pencatatan pada Unit Akuntansi Finansial