PSAK 70 memberikan panduan akuntansi bagi entitas terkait aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak serta transisi, tanggal efektif, dan ketentuan penyajian kembali laporan keuangan.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
PSAK 46 memberikan panduan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan yang timbul dari transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan. PSAK 46 juga mengatur perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak serta bagaimana dampak perbedaan tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pajak tangguhan
PSAK 70 memberikan panduan akuntansi bagi entitas terkait aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak serta transisi, tanggal efektif, dan ketentuan penyajian kembali laporan keuangan.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
PSAK 46 memberikan panduan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan yang timbul dari transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan. PSAK 46 juga mengatur perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak serta bagaimana dampak perbedaan tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pajak tangguhan
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh penilai terdaftar. Selisih antara nilai buku fiskal semula dengan nilai baru dikenakan pajak penghasilan final 10% dan dapat dibayar secara angsuran. Penilaian kembali bermanfaat untuk menyesuaikan
Yayasan pendidikan dibebaskan dari pajak penghasilan atas sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam 4 tahun untuk sarana pendidikan seperti gedung, laboratorium, asrama, dan fasilitas olahraga. Mereka juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan SPT tahunan.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan, termasuk kewajiban pembukuan, pelaporan tahunan, dan kewajiban masa seperti pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan final."
Dokumen tersebut membahas berbagai strategi perencanaan pajak internasional yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional Polycon Lens Company untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak, seperti mendirikan entitas anak dan cabang di berbagai negara, merestrukturisasi kelompok perusahaan, dan pembentukan perusahaan holding.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK 46, termasuk istilah-istilah, prinsip dasar, perbedaan temporer dan permanen, serta pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)Citasco
Dokumen tersebut membahas strategi perencanaan pajak penghasilan akhir tahun untuk menghemat pajak, mencakup menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya, serta langkah-langkah penting lainnya seperti melakukan review pembukuan dan menyiapkan dokumen pendukung.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 (2010) mengenai akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan antara akuntansi dan peraturan perpajakan. PSAK 46 merevisi PSAK sebelumnya dan diadopsi dari IAS 12. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan seperti pengakuan pajak kini, pajak tangguhan, perbedaan temporer, dan dasar pengenaan pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai jenis-jenis kredit pajak seperti PPh Pasal 22, 23, 24, dan 25 serta pajak dibayar dimuka lainnya. Termasuk pengertian, dasar hukum, tarif pajak, dan tax planning untuk memaksimalkan kredit pajaknya seperti mengikuti peraturan dan mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Ringkasan:
1. Dokumen membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.
2. Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti gaji, bonus, bunga, dividen, sewa, dan lainnya.
3. Terdapat pengecualian terhadap subjek dan objek pajak penghasilan seperti badan per
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan.
File AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46 merupakan resume PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, di bimbing oleh dosen Bp Suryanih di kampus STIAMI Tangerang
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek pajak penghasilan, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan untuk badan.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh penilai terdaftar. Selisih antara nilai buku fiskal semula dengan nilai baru dikenakan pajak penghasilan final 10% dan dapat dibayar secara angsuran. Penilaian kembali bermanfaat untuk menyesuaikan
Yayasan pendidikan dibebaskan dari pajak penghasilan atas sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam 4 tahun untuk sarana pendidikan seperti gedung, laboratorium, asrama, dan fasilitas olahraga. Mereka juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan SPT tahunan.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan, termasuk kewajiban pembukuan, pelaporan tahunan, dan kewajiban masa seperti pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan final."
Dokumen tersebut membahas berbagai strategi perencanaan pajak internasional yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional Polycon Lens Company untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak, seperti mendirikan entitas anak dan cabang di berbagai negara, merestrukturisasi kelompok perusahaan, dan pembentukan perusahaan holding.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK 46, termasuk istilah-istilah, prinsip dasar, perbedaan temporer dan permanen, serta pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)Citasco
Dokumen tersebut membahas strategi perencanaan pajak penghasilan akhir tahun untuk menghemat pajak, mencakup menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya, serta langkah-langkah penting lainnya seperti melakukan review pembukuan dan menyiapkan dokumen pendukung.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 (2010) mengenai akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan antara akuntansi dan peraturan perpajakan. PSAK 46 merevisi PSAK sebelumnya dan diadopsi dari IAS 12. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan seperti pengakuan pajak kini, pajak tangguhan, perbedaan temporer, dan dasar pengenaan pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai jenis-jenis kredit pajak seperti PPh Pasal 22, 23, 24, dan 25 serta pajak dibayar dimuka lainnya. Termasuk pengertian, dasar hukum, tarif pajak, dan tax planning untuk memaksimalkan kredit pajaknya seperti mengikuti peraturan dan mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Ringkasan:
1. Dokumen membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.
2. Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti gaji, bonus, bunga, dividen, sewa, dan lainnya.
3. Terdapat pengecualian terhadap subjek dan objek pajak penghasilan seperti badan per
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan.
File AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46 merupakan resume PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, di bimbing oleh dosen Bp Suryanih di kampus STIAMI Tangerang
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek pajak penghasilan, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan untuk badan.
PSAK 46 membahas akuntansi pajak penghasilan. PSAK ini menjelaskan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal waktu pengakuan pendapatan dan beban, serta menyajikan pengaruh beda waktu tersebut dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi."
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Dibahas pula jenis-jenis subjek pajak penghasilan, pengertian penghasilan kena pajak, dan pengurang penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan.
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangEva Hadi Yanii
Teks tersebut membahas tentang PSAK 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. PSAK 46 mewajibkan pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian pajak kini dan tangguhan dalam laporan keuangan. PSAK 46 berlaku untuk perusahaan publik maupun non publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penghasilan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia dan bentuk-bentuk penghasilan yang dikenakan pajak;
2. Termasuk juga jenis-jenis formulir pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dan aturan-aturan pengisian serta pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan koperasi yang meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan, melakukan pemotongan Pajak Penghasilan, serta melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Secara rinci dijelaskan tentang penghitungan Penghasilan Kena Pajak setiap tahun beserta koreksinya, tar
Dokumen tersebut membahas tentang bab pajak penghasilan yang mencakup subjek dan objek pajak, pengertian pajak subjektif dan objek pajak, penghitungan penghasilan neto, pengurangan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan, kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, depresiasi dan amortisasi, kredit pajak, serta pajak penghasilan pasal 21/26 beserta objeknya.
Similar to Rek onsiliasi lk_komersial_ke_lk_fiskal (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. Penghitungan PPh diakhir tahun
bagi WP Badan didasarkan atas LK
Fiskal (Laba Rugi Fiskal)
Laba rugi fiskal disusun berdasarkan
Laba Rugi Komersial yang telah
disesuaikan dengan peraturan
perpajakan (melalui rekonsiliasi).
Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut
akan berakibat adanya koreksi fiskal
3. Koreksi Fiskal
Hal-hal yang menyebabkan adanya Koreksi
Fiskal :
I. Adanya perbedaan antara SAK dengan Peraturan
Perpajakan (beda Konsep, Beda Pengukuran dan
Beda Metode Pengalokasian/Saat Pengakuan
Biaya)
II. Adanya Penghasilan tertentu yang bukan
merupakan objek pajak; atau telah dikenakan PPh
bersifat final (Official Assessment System)
III. Adanya Kompensasi Kerugian Fiskal
IV. Adanya harga yg tidak wajar karena hubungan
istimewa
4. I. Perbedaan antara SAK dengan
Peraturan Perpajakan
Perbedaan tersebut ada yang bersifat
permanent (tetap) dan perbedaan yang
disebabkan oleh faktor waktu (Temporarry
Difference)
Perbedaan tersebut bisa berakibat
bertambahnya laba fiskal dari laba komersial
(Koreksi fiskal positif) dan bisa sebaliknya
yaitu turunnya laba fiskal dari laba Komersial
(Koreksi Fiskal Negatif)
5. 1. Perbedaan mengenai konsep
Penghasilan/Pendapatan
Konsep penghasilan dari sisi akuntansi (SAK), adalah:
Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama
suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanam modal.
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan
konsep akuntansi yaitu:
Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh
Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar
Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib
Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga
kelompok (Pasal 4), yaitu:
– Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
– Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan
– Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
6. Dengan adanya pengelompokan
penghasilan tersebut, maka akan berakibat
adanya perbedaan mengenai konsep
penghasilan antara SAK dan Fiskal
Penghasilan yang bukan objek pajak berarti
atas penghasilan tersebut tidak dikenakan
pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih
jelasnya tentang pengelompokkan
penghasilan tersebut diuraikan dalam pasal
4 (1,2 & 3)
7. Penghasilan yang merupakan Objek PPh (Pasal 4
Undang-Undang Nomor
17 TAHUN 2000)
Yang Merupakan Obyek Pajak Penghasilan (Pasal 4
Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2000)
• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang PPh
• Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan
• Laba usaha
• Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital
gain):
8. • Penerimaan kembali pajak yang semula telah
dibebankan sebagai biaya
• Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan
karena pengembalian utang
• Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
• Royalti
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta
• Penerimaan atau perolehan pembayaran secara
berkala
• Keuntungan karena pembebasan utang
9. • Keuntungan karena selisih kurs mata uang
asing
• Premi asuransi yang diterima atau diperoleh
perusahaan asuransi dari para peserta
asuransi (pemegang polis)
• Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
• Iuran yang diterima atau diperoleh
perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.
• Tambahan kekayaan netto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak
10. Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak
Penghasilan ( Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang
Nomor 17 TAHUN 2000 )
• Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh Badan Amil
• Warisan
• Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal.
• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
• Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna,
dan asuransi bea siswa.
11. • Dividen atau bagian laba yang diterima atau
diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,
atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang
merupakan wajib pajak dalam negeri dari
penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan berkedudukan di Indonesia
• Iuran yang diterima atau diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai
• Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal
yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu
12. • Bagian laba yang diterima atau diperoleh
anggota dari perseroan komanditer, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya
tidak terbagi atas saham-saham
• Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh
perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama
sejak pendirian perusahaan atau sejak
pemberian ijin usaha.
• Penghasilan yang diterima atau diperoleh
perusahaan modal ventura, berupa bagian laba
dari pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha di Indonesia
13. 2. Perbedaan Pengakuan
Penghasilan
Secara umum SAK mengakui penghasilan dengan
menggunakan dasar waktu (Accrual Basis).
Ketentuan fiskal tidak berbeda dengan akuntansi,
namun dalam kasus-kasus khusus ketentuan fiskal
mengharuskan kita menggunakan dasar tunai
(Cash Basis)
Contoh :
Pengakuan penghasilan bunga atas kredit “non
performing” bagi perbankan
Dari sisi SAK : Accrual Basis
Dari sisi Fiskal: Cash Basis
14. 3. Perbedaan Pengukuran
Penghasilan
• Secara umum keduanya mengatur sama tentang
pengukuran penghasilan, yaitu: sebesar jumlah
yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah
klaim kepada konsumen. Namun dalam koreksi
Fiskal itu bisa berbeda apabila dari sisi
Akuntansi penghasilan diukur terlalu rendah
(tidak wajar) karena adanya “hubungan
istimewa”.
15. 4. Perbedaan Konsep Biaya (Beban)
• Dari sisi akuntansi Beban (Expenses) diartikan
sebagai penurunan manfaat ekonomi selama
suatu periode akuntansi dalam bentuk arus
keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan penurunan
ekuitas yang tidak menyangkut pembagian
kepada penanam modal.
• Dari sisi Fiskal Biaya diartikan sebagai biaya
untuk menagih, memperoleh dan memelihara
penghasilan atau biaya yang berhubungan
langsung dengan perolehan penghasilan
16. PENGURANG
PENGHASILAN BRUTO
Pasal 6 UU nomor 17 Tahun 2000
Terdiri dari :
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya
yang berhubungan langsung dengan kegiatan
usaha yang penghasilannya merupakan objek
pajak.
17. • Penyusutan atas pengeluaran untuk
memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
atas biaya lain yang memiliki masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang
disusutkan atau diamortisasi tersebut
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan (objek pajak).
• Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
• Kerugian karena penjualan atau pengalihan
harta yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan.
18. • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
• Biaya penelitian dan pengembangan
perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
• Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
dengan memperhatikan kewajaran dan
kepentingan perusahaan.
• Piutang yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih
• Kompensasi kerugian tahun-tahun yang
lalu (maksimum 5 tahun).
19. Tidak Dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto (Pasal
9 UU nomor 17 tahun 2000
• Pembagian laba dengan nama dan dalam
bentuk apapun
• Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan
untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota.
• Pembentukan atau pemupukan dana
cadangan
20. • Premi asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh
wajib pajak orang pribadi,
• Penggantian atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk
natura dan kenikmatan
• Jumlah yang melebihi kewajaran yang
dibayarkan kepada pemegang saham atau
pihak yang memiliki hubungan istimewa
sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan.
21. • Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan,
dan warisan, kecuali zakat
• Pajak Penghasilan
• Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan
untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya.
• Gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham.
• Sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
22. • Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP
yang tidak dapat dikreditkan
• Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang bukan
merupakan obyek pajak, yang pengenaan
pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya
berdasarkan Norma Penghitungan
Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan
Khusus.
• PPh yang ditanggung pemberi penghasilan,
kecuali PPh Pasal 26
• Kerugian dari harta atau utang yang tidak
dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang
merupakan Obyek Pajak.
23. 5. Cara Mengakui Biaya
• Pada Prinsipnya sama antara akuntansi dengan
fiskal.
• Dalam kasus khusus, seperti bunga atas kredit non
performing, pihak debitur bisa mengakui Biaya
bunga pada saat bunga tersebut dibayarkan (Cash
Basic).
6. Cara Mengukur Biaya
• Pada prinsipnya keduanya mengatur sama.
Namun Fiskus tidak mau mengakuui biaya
yang cenderung besar (tidak wajar) karena
adanya pengaruh hubungan istimewa.
24. 7. Perbedaan Cara Alokasi Biaya
• Biaya penyusutan, mungkin bisa beda
apabila akuntansi menggunakan metode
yang tidak sama dengan ketentuan fiskal
• Penilaian persediaan, fiskus hanya
memeperbolehkan wajib pajak
menggunakan FIFO atau Rata-Rata
• Pengakuan kerugian piutang, fiskus hanya
boleh menggunakan metode langsung
(kecuali jenis usaha tetentu)
25. II. Adanya Penghasilan Tertentu yang Telah
Dikenakan PPh Final (PPh Pasal 4 (2))
• PPh Final Harus dikoreksi
Contoh PPh Final :
• atas bunga deposito/tabungan (PP No.131
Tahun 2000)
• atas Transaksi Saham di Bursa Efek
• atas penghasilan dari Hadiah atas Undian
• atas penghasilan dari pengalihan hak atas
Tanah dan / atau bangunan
26. • Atas penghasilan dari persewaan Tanah dan /atau
Bangunan
• Atas Bunga atau Diskonto Obligasi yang
Diperdagangkan di Bursa Efek.
• Atas Jasa Kontruksi oleh Kontraktor Pengusaha
kecil (PP no 140 tahun 2002)
• Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
• Penghasilan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan
Luar Negeri
• atas BUT Perwakilan Dagang Asing Di Indonesia
(634/KMK.04/1994)
• Atas selisih Lebih Revaluasi Aktiva tetap
27. • Atas Distributor Produk Pertamina dan
Premix
• Atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam
Negeri
• Atas Penghasilan Sebagai Distributor Kertas
(KEP-69/PJ./1995)
• Atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
• atas Bangun Guna Serah / Build Operate and
Transfer (BOT)
• atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura
dari transaksi Penjualan Saham atau
Pengalihan Penyertaan Modal pada
Perusahaan pasangan usaha
28. III. Adanya Kerugian Fiskal
• Perlakuan kerugian dari sisi akuntansi
akan mengurangi Laba Ditahan atau
modal di tahun terjadinya kerugian.
• Dari sisi Fiskal, kerugian bisa
dikompensasikan ke lima tahun
kedepan setelah tahun terjadinya
kerugian.