1. MANAJEMEN INVESTASI
PEMERINTAH
Oleh:
Alan Nurcahyo
Deady Rizky Yunanto
Irfan Fajrur Rohman
Pendik Saputro
Suchitra Hidayati

2. Overview dan
Perencanaan Investasi

3. Dasar Hukum

4. Definisi Investasi

5. Definisi Investasi

6. Definisi Investasi

7. Asas Investasi Pemerintah

8. • Direktorat Sistem
Manajemen InvestasiRegulasi
• Komite Investasi
Pemerintah Pusat
(KIPP)
Supervisi
• Pusat Investasi
Pemerintah (PIP)Operasional
Kewenangan Investasi Pemerintah

9. Bentuk Investasi Pemerintah

10. Investasi pada Surat Berharga
Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam
bentuk surat berharga dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi, yaitu
memperoleh keuntungan berupa dividen,
bunga, capital gain, dan pertumbuhan
nilai perusahaan dalam jumlah tertentu
dan jangka waktu tertentu.

11. Investasi Langsung

12. Investasi Langsung

13. Proses Investasi Pemerintah

14. Manajemen Risiko

15. Perencanaan Investasi Pemerintah

16. Perencanaan Investasi oleh PIP

17. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN

18. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN

19. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN

20. Perencanaan Kebutuhan Investasi dari
APBN

21. Pelaksanaan Investasi
Pemerintah

22. Tujuan Pelaksanaan

23. Sekilas Pandang Pusat Investasi
Pemerintah (PIP)
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU), berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi Pemerintah
yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan
Visi “Menjadi lembaga Investasi Pemerintah kelas dunia yang
mengedepankan kepentingan nasional.”
Misi “Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui
investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil
optimal dengan risiko yang terukur.”

24. Tugas dan Fungsi

25. Lingkup Investasi

26. Bidang PIP

27. Mitra Kerja PIP

28. Sumber Dana PIP
• Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
• Keuntungan investasi
terdahulu
• Amanah pihak lain
• Sumber lainnya yang sah.
Untuk
melaksanakan
kegiatan
investasi
Pemerintah, PIP
memperoleh
dana yang
bersumber dari:

29. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Ditjen Perbendaharaan
Tugas:
• Menyiapkan
perumusan
kebijakan,
mengembangkan
sistem investasi, dan
mengelola investasi
dan kredit program
berdasarkan
kebijakan teknis yang
ditetapkan Direktur
Jenderal.

30. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Ditjen Perbendaharaan

31. Alur Pelaksanaan Investasi Pemerintah

32. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
INVESTASI PEMERINTAH

33. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Investasi

34. STANDAR PENYUSUNAN LPKI

35. Laporan Posisi Portofolio Investasi
Portofolio Investasi Badan Investasi Pemerintah adalah seluruh investasi yang dilakukan oleh Badan Investasi
Pemerintah dalam rangka investasi jangka panjang dalam bentuk investasi pembelian Surat Berharga dan Investasi
Langsung. Penilaian investasi dilakukan dengan nilai wajar sebagai berikut:
1) Investasi Surat Berharga
•Saham dinilai berdasarkan:
•Nilai perolehan (termasuk upah broker, pajak, dan biaya yang dikeluarkan dalam perolehan saham);
•Nilai pasar untuk saham yang tercatat di bursa efek.
•Surat Utang dinilai berdasarkan:
•Nilai perolehan (termasuk upah broker, pajak, dan biaya yang dikeluarkan dalam perolehan surat utang) setelah amortisasi premi atau diskonto untuk
surat utang yang dimiliki hingga jatuh tempo;
•Nilai wajar untuk surat utang yang tersedia untuk dijual;
•Nilai tunai untuk surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.
2) Investasi Langsung
•Penyertaaan Modal dinilai berdasarkan nilai penyertaan modal pada Badan Usaha.
•Pemberian Pinjaman dinilai berdasarkan nilai pinjaman yang diberikan kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum (BLUD), dan/ atau badan hukum asing.

36. Penyertaan Modal Negara

37. Penyertaan Modal Negara
•Kemampuan mempengaruhi
dewan komisaris
•Kemampuan menunjuk atau
menggantikan direksi
•Kemampuan untuk
menetapkan atau mengganti
dewan direksi perusahaan
Di samping itu
dalam menentukan
metode penilaian
investasi, ada faktor
tingkat pengaruh
atau pengendalian
terhadap
perusahaan
investasi,
pengendalian ini
dapat berbentuk :

38. Laporan Hasil Investasi
Laporan hasil investasi sekurang-
kurangnya harus memuat :
Nilai hasil investasi
dan tingkat hasil
investasi (Return on
Investment atau
ROI) untuk periode
laporan harus
disajikan per jenis
investasi dan per
total investasi;
Tingkat hasil
investasi terhadap
aktiva bersih
(Return on Assets
atau ROA) untuk
periode laporan
harus disajikan per
total investasi;
Nilai hasil investasi
harus
memperhitungkan
pendapatan
investasi yang
sudah terealisasi
(secara basis
akrual) dan yang
belum terealisasi;
Nilai hasil investasi
harus dihitung
setelah dikurangi
beban/biaya
investasi;
Beban/biaya
investasi yang tidak
melekat pada jenis
investasi tertentu
dialokasikan secara
proporsional ke
dalam setiap jenis
investasi yang
berkaitan dengan
beban/biaya
dimaksud;
Tingkat hasil
investasi (ROI) baik
untuk per jenis
investasi maupun
untuk total investasi
harus diukur
berdasarkan nilai
rata-rata investasi.

39. Laporan Hasil Investasi
Laporan hasil investasi sekurang-
kurangnya harus memuat :
Untuk menghitung
tingkat hasil investasi
(ROI), nilai rata-rata
investasi untuk periode
laporan harus dihitung
berdasarkan nilai rata-
rata awal dan nilai akhir
investasi periode
pelaporan.
Tingkat hasil investasi
terhadap aktiva bersih
(ROA) harus diukur
berdasarkan nilai rata-
rata aktiva bersih.
Untuk menghitung
tingkat hasil investasi
terhadap aktiva bersih
(ROA), nilai rata-rata
aktiva bersih adalah
rata-rata nilai awal dan
nilai akhir aktiva bersih
periode pelaporan.
Periode Laporan Hasil
Investasi dimulai dari
tanggal Laporan Hasil
Investasi sebelumnya
sampai dengan tanggal
Laporan Hasil Investasi
periode berjalan dan
dilengkapi dengan
lampiran sesuai Form 2.

40. Penyampaian Laporan Keuangan dan
Laporan Pelaksanaan Investasi

41. Pengawasan Investasi
Pemerintah

42. Struktur Organisasi Pusat Investasi
Pemerintah

43. Komite Investasi Pemerintah Pusat

44. Dewan Pengawas

45. Penugasan khusus kepada Badan
Investasi Pemerintah

46. Divestasi Pemerintah

47. Pengertian
Definisi
•Menurut PMK Nomor 83/PMK.05/2008
•Divestasi adalah penjualan surat
berharga dan/atau kepemilikan
pemerintah baik sebagian atau
keseluruhan kepada pihak lain
•Menurut Department of Divestment,
Ministry of Finance India
•Divestasi adalah penjualan oleh
pemerintah sebagian atau seluruhnya
atas enterprise yang dimiliki pemerintah

48. Ruang Lingkup

49. Persyaratan Divestasi

50. Pelaksanaan divestasi

51. Investasi Pemerintah dalam APBN 2013

52. Rencana Penyaluran PIP
Rencana penyaluran PIP antara lain:
•Dukungan pada proyek-proyek dalam public
private partnership book
•Pinjaman kepada BUMN, swasta dan dalam
rangka investasi sektor ramah lingkungan
•Pemberian modal kerja/investasi pada sektor
infrastruktur prioritas pemerintah
•Pinjaman kepada pemerintah daerah

53. Penyertaan Modal Negara (PMN)
PMN Rp6,4 T
PMN
Lainnya
Rp1,4 T
Organisasi/
LKI
Rp507 M
Kepada
BUMN
Rp4,5 T

54. PMN kepada BUMN

55. PMN kepada Lembaga Keuangan
Internasional

56. PMN Lainnya

57. Dana Bergulir

58.  Reni
Apakah besaran RKI sudah dialokasikan sebelumnya?
Apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN termasuk dalam investasi
Pemerintah?
Pernah gak sich investasi Pemerintah mengalami kerugian? Jika pernah,
bagaimana perlakuannya?

59.  Rino (22)
 Apa pendapat teman” mengenai laporan ROA tadi?
 Posisi BKPM?

60.  Adin (11)
 PMN pada IBRD bertujuan supaya kita dapat pinjaman. Kasi contoh
dan berapa sih besarnya pinjaman dari IBRD. Mengapa tidak kita
gunakan langsung untuk pembiayaan?

61.  Dini (20)
 Menurut PP1 2008, penting untuk membedakan investasi
menurut jenisnya. Permanen (tidak untuk diperjualbelikan
contohnya PMN) dan nonpermanent (akan dilakukan jual beli).
Dalam struktur APBN, ada investasi Dana Bergulir, PIP dan PMN.
Apakah sudah cukup komprehensif menggambarkan investasi
Pemerintah secara keseluruhan jika hanya menjelaskan investasi
pada PIP saja?

62.  Taufan (18)
 Investasi yang tidak perlu pengawasan seperti investasi dalam
keadaan darurat. Apakah bailout masuk dalam investasi tersebut?
Adakah dasar hukumnya?