Dokumen tersebut membahas implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik dan hukum. Pada bidang politik, wawasan nusantara diimplementasikan dengan melaksanakan undang-undang sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Sedangkan pada bidang hukum, wawasan nusantara diimplementasikan dengan mengembangkan budaya hukum, menata sistem hukum nasional yang terpadu, serta menegakan hukum secara konsisten.

1. Implementasi wawasan nusantara pada politik
dan hukum
Faila Sufa 1201413013
Prio Tri Isyanto 3312413032
Muhammad Faiz Luthfi 3312413063
Dimas Pandhu Narasandi 5101413030
Mahsus Afandi 6101413031
Penyusun :
Pendidikan kwarganegaraan

2. Implementasi wawasan nusantara pada politik
Pendidikan kwarganegaraan
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BIDANG POLITIK
Dalam mengimplementasikan wawasan nusantara dalam bidang politik dalam
mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang, seperti UU Partai
Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.Pelaksanaan undang-undang
tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum
yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap
warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat
diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3. Implementasi wawasan nusantara pada hukum
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BIDANG DI BIDANGIMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BIDANG DI BIDANG
HUKUMHUKUM:
1.Mengembangkan budaya hukum di semuwa lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran
dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hokum.
2.Menata sitem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan
colonial dan hukum nasional yang deskriminatif.
3.Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hokum,keadilan, dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
Pendidikan kwarganegaraan

4. beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-
undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya
seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan
prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar
hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat
banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk
peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara
nasional.
Pendidikan kwarganegaraan

5. TERIMA KASIH

6. TERIMA KASIH