Downloaded 71 times
Uploaded byDzikri Fauzi
Pkn broh
Dokumen ini membahas tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, termasuk struktur ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Setelah amandemen, kekuasaan tertinggi beralih ke rakyat dan presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR, sehingga menekankan pentingnya pengawasan oleh rakyat dan lembaga perwakilan. Kemudian, dokumen ini juga merangkum biografi presiden-presiden Indonesia beserta masa jabatan mereka.
More Related Content
Pkn broh
- 1. Ketua : ~Hesti Prawati Anggota : ~ Afifah Nur Fadiyah ~ Destry Mardiana ~ Dzikri Nashrul Fauzi ~ Eva Chaerunnisa ~ Tassya Belinda Putri ~ Yusuf Pahrizal ~ Zhelvy Zulpikar Penyusun Kelompok 4
- 2. Pemerintahan Negara RImenurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Indonesia sebagai Negara Demokrasi Lembaga lembaga Negara Menurut UUD 1945 Amandemen Sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah amandemen Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. PETA KONSEP
- 3. Falsafah Hidup Bangasa: Pancasiladan UUD 1945 Bentuk kedaulatan diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1, berbunyi : Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik Pasal 1 ayat 2, berbunyi : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum
- 4. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD1945 dibagi menjadi 7 azas : 1. Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3) Tiga Prinsip dasar negara hukum Due process of law Supremaci of law Equality before the law
- 5. 2.Sistem Konstitusional Pemerintahan berdasarkanatas hukum dasar, bahwa cara pengendalian pemerintahan di batasi oleh ketentuan hukum produk konstitusi 3. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR Produk Konstitusi Undang - UndangTap MPR Peraturan Pemerintah
- 6. 5. Kekuasaan Tertinggidi Tangan Rakyat Sebelum Amandemen UUD 1945 kekuasaan tertinggi di tangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara Setelah di amandemen kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ( pasal 1 ayat 2 ), dan MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Presiden dan DPR 6. Mentri negara ialah pembantu Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
- 7. Demokrasi Pancasila adalahDemokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan,kerakyatan,musyawarah,kebijaksana an,dan berkeadilan sosial.
- 8. Pengertian Demokrasi : Sebuahsistem pemerintahan di mana kedaulatan ada ditangan rakyat(dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat) Trias Politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang,yaitu : 1. Legislatif (membuat Undang-Undang Yang dimaksud Legislatif adalah : Lembaga MPR Lembaga DPR Lembaga DPD Indonesia sebagai Negara Demokrasi
- 9. 2.Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang) Yangdimaksud eksekutif adalah : Presiden & wakil presiden 3. Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang) Yang di maksud yudikatif adalah : Mahkamah agung (MA ) Mahkamah Konstitusi ( MK ) Komisi Yudisial (KY )
- 10. Lembaga lembaga NegaraMenurut UUD 1945 hasil Amandemen 1. Majelis Permusawaratan rakyat ( MPR ) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) 3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 4. Presiden 5. Badan pemeriksa keuangan ( BPK ) 6. Lembaga Kehakiman 7. Mahkamah agung ( MA ) 8. Mahkamah konstitusi ( MK ) 9. Komisi Yudisial ( KY )
- 11. Tugas-tugas Lembaga NegaraBerdasarkan UUD 1945 (Amandemen ) Anggota MPR terdiri dari : - Anggota DPR - Anggota DPD 1. Tugas MPR ( Pasal 3 UUD 1945 ) 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden 3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara ( pasal 2 ayat 2) SIDANG MPR
- 12. Membentuk undang- undang (pasal 20 ayat 1) Membahas rancangan UU (RUU ) bersama presiden ( pasal 20 ayat 2) Membahas RAPBN bersama Presiden ( pasal 23 ayat 2) Tugas DPR RI Pasal 20 ayat 1 Legislasi Pengawasan Anggaran Fungsi DPR RI
- 13. Hak DPR RI 1.HakIntepelasi Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden 2. Hak angket Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaanpresiden/pemerintah 3. Hak menyampaikan pendapat
- 14. Tugas DPD (pasal22D UUD 1945) ) pasal 22C ayat 1 DPD dipilih dari stiap provinsi melalui pemilu. 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan danpemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal22D ayat 1 ) 2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D ayat 2 ) 3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancanganundang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- 15. 4. Dapat melakukanpengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undangotonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, danagama.(pasal 22D ayat 3) GEDUNG MPR/DPR/DPD REPUPLIK INDONESIA GEDUNG MPR/DPR/DPD Republik Indonesia
- 16. Tugas dan wewenangMahkamah Agung dalam UUD 1945 Amandemen 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemegang kekuasaan kehakimanbersama-sama dengan Mahkamah konstitusi
- 17. • Mahkamah Agungdipimpin oleh seorang ketua. • Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Calon hakim agung diusulkan oleh ? Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
- 18. Mahkamah Konstitusi adalah lembagatinggi negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama- sama dengan Mahkamah agung Menurut Undang-Undang Dasar1945,pasal 24 C ayat 1, kewajiban dan wewenang MK adalah 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar , 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi
- 19. Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal24 C ayat 2, kewajiban MK adalah: Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan perwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atauwakil Presiden menurut UUD 1945.
- 20. Komisi Yudisial 1.Mengusulkan pengangkatan Hakimagung 2.Menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta prilaku hakim Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3 ).
- 21. BPK bertugas untukmemeriksa pengelolaan keuangan negara .Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi Badan Pemeriksa Keuangan
- 22. Tugas-tugas Presiden danWakil Presiden berdasarkan UUD 1945 1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. 2. Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU . 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara . 5. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 23. 7. Presiden memberikangrasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan Amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR . 8. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU. 9. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden . 10. Presiden juga berhak mengangkat menteri- menteri sebagai pembantu Presiden. Presiden RI 2009-2014
- 24. No Nama Presiden Indonesia BiografiSingkat Masa Jabatan 1. Presiden Ir. Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926 di THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). 1945-1966 2. Presiden Soeharto Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. 1966-1998
- 25. No Nama Presiden Indonesia BiografiSingkat Masa Jabatan 3. Presiden B.J. Habibie Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare- Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Ia manusia cerdas yang sempat menghadirkan selaksa harapan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri ini. 1998-1999 4. Presiden Abdurrahman Wahid Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau "Sang Penakluk", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. 1999-2001
- 26. No Nama Presiden Indonesia BiografiSingkat Masa Jabatan 5. Presiden Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. 2001-2004 6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6 dan ke 7. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo. 2004-2014
- 27.
- 28. STRUKTUR KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR BPK DPRMA PRESIDEN DPA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DPD DPR MPR KEHAKIMANPRESIDEN WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif BP K Setelah Amandemen UUD 1945
- 29. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARAR.I. SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum Amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Indonesia adalah negara Hukum . Sistem Konstitusional. Sistem Konstitusional Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat menurut UUD. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD. Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR. Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
- 30. No Kelebihan Kekurangan 1.Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Masih adanya oknum atau aparat penegak hukum yang tidak profesional 2. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga terjaga mekanisme checks and balances. Masih adanya anggota lembaga perwakilan rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat dan adanya politik uang dalam pemerintahan
- 31. 3. Jabatan presiden(eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, meskipun ada lembaga perwakilan rakyat tetapi komunikasi antar rakyat dan lembaga perwakilan rakyat masih kurang. Bahkan sebagian besar rakyat tidak mengenal perwakilannya di lembaga perwakilan rakyat. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif
- 33. Pertanyaan 1. Mengapa amandemenUUD 1945 dilakukan dalam 4 kali perubahan? Dan apa yang membedakan antara pasal-pasal yang dilakukan perubahan pertama,kedua,ketiga, dan keempat?