Pengantar konsep kewirausahaan dan kewirausahaan dalam Islam, sebagai bahan studi bagi pelajar/mahasiswa serta pengembangan ilmiah studi ekonomi syariah.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Assalammualaikum wr.wb
Selamat datang,,
Ini sebanarnya adalah tugas kuliah saya dengan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, hehe
Saya ingin berbagi kepada kalian semua,
Semoga bermanfaat ya..
Wassalammualaikum wr.wb
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Pengantar konsep kewirausahaan dan kewirausahaan dalam Islam, sebagai bahan studi bagi pelajar/mahasiswa serta pengembangan ilmiah studi ekonomi syariah.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Assalammualaikum wr.wb
Selamat datang,,
Ini sebanarnya adalah tugas kuliah saya dengan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, hehe
Saya ingin berbagi kepada kalian semua,
Semoga bermanfaat ya..
Wassalammualaikum wr.wb
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya
perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang
mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau
setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu
(Kast dan Rosenzweig, 1970: 296). Motivasi dapat didefinisikan
sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk
memuaskan kebutuhan dasarnya (Yorks, 1976)
Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah suatu
tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya
dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status
atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga
dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan
yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang
diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif
administrasi negara.
Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang
yang dengan sengaja secara melawan untuk melakukan perbuatan
dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian
Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak
resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang
secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya
di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri
atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga
hak-hak dari pihak lain.
Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok
dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara
(perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan
pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap,tindakan, dan
pengetahuannya
Tahukah Anda bahwa korupsi yang terjadi hingga saat ini, ternyata
jejaknya dapat ditemukan jauh sebelum
Indonesia merdeka? Nah saat ini kita akan
belajar mengenai sejarah perkembangan
dan pemberantasan korupsi pada jaman pra
kemerdekaan yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan
nusantara dan pada jaman penjajahan.
Korupsi pada zaman kerajaan kerajaan nusantara sudah mulai sejak
awal berdiri kerajaan. Pada saat itu terbentuklah hubungan penguasa
dengan pamong atau abdi dalem. Pola hubungan ini menempatkan
para pamong dan abdi dalem untuk selalu bersikap manis demi menarik
simpati raja atau sultan dan memanfaatkan kedekatan tersebut
untuk menindas dan mengeruk kekayaan dari rakyat kecil. Para pejabat
mememanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan ini menjadi
embrio lahirnya kalangan opurtunis, yang berpotensi mempunyaijiwa korup yang besar dikemudian hari. Pejabat harus menyetor upeti
kepada raja. Jual beli jabatan dan kedudukan kepada siapa saja yang
mampu membayar (venalty of power) menjadi suatu hal yang legal.
Pada zaman kerajaan nusantara seperti Kerajaan Singosari mengalami
perebutan kekuasaan sampai tujuh turunan (Anusopati, Tohjoyi, Ranggawuni,
Mahesa Wongateleng dan seterusnya). Kerajaan Majapahit
mengalami banyak pemberontakan seperti Kuti, Narnbi, Suro dan lainlain.
Kerajaan Demak terjadi perlawanan antara Joko Tingkir dengan
Haryo Penangsang. Kerajaan Banten, Sultan Haji merebut tahta dari
ayahnya Sultan Ageng Tirtoyoso. Motif korupsi pada zaman kerajaan
adalah kekuasaan, kekayaan dan wanita.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
Presentasi oleh:
Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Penasihat KPK 2018-2021
di Bung Hatta Anti Corruption Award – Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Rabu 5 Sept 2018
Tugas PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Kelompok 8 (Kelas J)
Dosen Pengampu: Normalia Sirande, S.S.,M.Pd
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2023
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. “The price of
corruption is
poverty”.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
2
KERANGKA
PEMAPARAN
1. Latar belakang
2. Peran mahasiswa
3. Pentingnya
Pendidikan Anti-
Korupsi
4. Program Pendidikan
Anti-Korupsi
3. 1. LATAR BELAKANG
Upaya DIKTI Dalam Pembentukan
Karakter Bangsa
• Deklarasi Mengawal Perwujudan
Empat Pilar Kebangsaan
• Deklarasi Anti Menyontek dan Anti
Plagiat
• Pendidikan Karakter Bangsa
• Pendidikan Anti-korupsi
3
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
5. Korupsi di Indonesia
• Korupsi adalah kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime) dengan
dampak buruk yang luar biasa pula.
• Korupsi di Indonesia sudah sangat
mengkhawatirkan dan berdampak
buruk pada hampir seluruh sendi
kehidupan.
5
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
7. NO HUMAN DEVELOPMENT
INDEX - UN 2009
SCORE
1 NORWAY 0.971
66 MALAYSIA 0.829
92 CHINA 0.772
109 TURKMENISTAN 0.739
110 PALESTINIAN AUTORITY 0.737
111
INDONESIA 0.734
112 HONDURAS 0.732
182 NIGER 0.340
NO CORRUPTION PERSEPTION
INDEX – TI 2009
SCORE
1 NEW ZEALAND 9.6
2 DENMARK 9.3
3 SINGAPORE 9.2
56 MALAYSIA 4.5
79 CHINA 3.6
111
INDONESIA 2.8
111 DJIBOUTI 2.8
180 SOMALIA 1.1
IPM 2009 IPK 2009
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
7
8. Pemberantasan Korupsi
• Pemberantasan korupsi terdiri dari
Penindakan dan Pencegahan.
• Upaya Pemberantasan Korupsi
belum menunjukkan hasil yang
optimal dan oleh karena itu perlu
ditingkatkan.
8
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
9. Strategi Pemberantasan Korupsi
9
PP 71 TH 2000
Pemberantasan korupsi
adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah
dan memberantas TPK
melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor,
penyelidikan –
penyidikan – penuntutan
dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
10. Kita semua harus menjadi
Subjek Pemberantasan Korupsi
10
Aparat
Pemerintah
Sektor
Swasta
Masyarakat
Mahasiswa
Good Corporate Governance
Anti bribe
Peran Serta
Tidak Permisif
Clean
Government &
Good
Governance
PP 71 Th. 2000:
Peran serta
masyarakat adalah
peran aktif
perorangan,
Ormas, atau LSM
dalam pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana
korupsi.
Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
11. 1. PERAN MAHASISWA
• Pemberantasan korupsi (terutama
Pencegahan) perlu melibatkan peran
serta masyarakat , termasuk
mahasiswa.
• Mahasiswa mempunyai potensi besar
untuk menjadi agen perubahan dan
motor penggerak gerakan anti korupsi.
11
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
12. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
12
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa
bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.
2. Membangun dan memelihara gerakan anti
korupsi.
13. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
13
•Pendidikan Anti Korupsi
•Pendidikan Karakter
•Kampanye Ujian Bersih
Pencegahan
•Gagasan - Ide
•Metode Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
•Mengangkat Isu Korupsi
Lokal-Nasional ke Media
Opini •Pressure Group
•Kampanye Anti-Korupsi
Gerakan Moral
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
14. PENCEGAHAN
14
Pendidikan Anti Korupsi
• Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa
untuk Mengikuti Pendidikan Anti
Korupsi
• Mendorong adanya Pendidikan
Anti Korupsi di Kampus
• Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
• Adanya Materi Pendidikan Anti-
Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa
Kampanye Ujian Bersih
• Pembuatan Media Prograganda
(Baliho, Spanduk, dan Poster)
• Pembuatan Media On-line untuk
mengkampanyekan Ujian Bersih
• Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian
Bersih di Kaderisasi Mahasiswa
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
15. Contoh
Pencegahan
Deklarasi Anti
Nyontek Mahasiswa
Baru ITB Tahun 2009
Dideklarasikan oleh 3.300
mahasiswa baru di hadapan
Rektor dan Ketua KPK pada
tanggal 13 Agustus 2009
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15
17. OPINI
17
Gagasan / Ide
• Memperbanyak opini mengenai kasus
korupsi ke media
• Membuat Bunga Rampai (buku)
mengenai Anti-Korupsi
• Membuat audiovisual interaktif terkait
anti-korupsi
Metode Pencegahan Korupsi
• Gagasan untuk pencegahan korupsi
sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
• Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat
Universitas
• Adanya Tata Etika dan Norma diantara
Mahasiswa
Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional
• Mahasiswa diharapkan dapat lebih
peka dan siaga menanggapi isu
Korupsi lokal yang terjadi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
18. OPINI
• Advokasi dan Pengawalan
Penyusunan Anggaran serta
pelaksanaan pembangunan di
daerah / nasional
• Gerakan moral untuk
mendorong pemerintah
menindaklanjuti kasus korupsi
yang terjadi
• Sebagai kelompok
penyeimbang bagi gerakan
yang mendukung koruptor
• Mendorong Penguatan institusi
KPK sebagai lembaga
pemberantasan korupsi yang
kredibel, kokoh, dan transparan
18
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
19. Pentingnya Pendidikan Anti-
korupsi
Peran serta mahasiswa dalam upaya
pemberantasan korupsi akan maksimal
jika mahasiswa:
• memahami pengetahuan tentang
korupsi dan upaya pemberantasannya
• menerapkan nilai-nilai anti korupsi
dalam dirinya.
19
Dapat dicapai melalui pendidikan
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
20. Peran Warga Masyarakat
Membangun Komunitas Anti-
korupsi
20
Warga Masyarakat
harus memahami ttg apa
yang dimaksud dengan
KORUPSI
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat
MENGENALI DAN MEMAHAMI
KORUPSI
MENCEGAH DIRI SENDIRI
MENCEGAH ORANG LAIN
Pendidikan Anti-korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
21. Program pendidikan Anti-
korupsi
• Materi anti-korupsi telah diajarkan di beberapa
PT (contoh : MK Sosiologi Korupsi)
• MoU KPK dengan beberapa PT sejak tahun
2006 (UNIKA Soegijapranata, UNNES, dll)
• Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Untuk
Mahasiswa PPKn UNNES
• Universitas Paramadina, matakuliah wajib sejak
2008.
• ITB, matakuliah pilihan, sejak 2009.
• Beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam
matakuliah tertentu.
• Beberapa PT telah melakukan PAK dalam
bentuk sosialisasi / kampanye / seminar.
21
PAK di Beberapa Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
23. Suasana Kuliah di Universitas
Paramadina
23
Well-known
figure is
important, not
only because
of the
knowledge
they could
share, but they
also attract
media to come
and cover the
program
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
24. Program pendidikan Anti-
korupsi
Menawarkan Pendidikan Anti
Korupsi untuk seluruh Perguruan
Tinggi
• Membentuk Tim
• Membuat Buku Ajar dan Materi
Pengajaran
• Pelatihan Calon Dosen Pengampu
24
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
25. Program pendidikan Anti-
korupsi
25
VISI
MISI
Terwujudnya Sarjana Indonesia Berkarakter
Bersih Korupsi
• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
terhadap bahaya korupsi
• Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya
korupsi
• Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
• Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
26. Tujuan Mata Kuliah Pendidikan
Anti-korupsi
• Membangun budaya anti korupsi di
kalangan mahasiswa dengan:
• Memberikan pengetahuan tentang korupsi
dan pemberantasannya
• Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
• Menyiapkan mahasiswa sebagai agent of
change bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang bersih dan bebas dari
korupsi.
26
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
27. Standar Kompetensi
1. Mahasiswa mampu mengenali dan
memahami korupsi (individual
competence).
2. Mahasiswa mampu mencegah diri
sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mencegah orang
lain untuk tidak melakukan korupsi.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 27
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
28. Bentuk Perkuliahan Pendidikan
Anti-korupsi
• Penyampaian materi oleh dosen
• Kuliah umum dari para tokoh
pemberantasan korupsi
• Pemutaran film dan diskusi
• Tugas (disesuaikan dengan kekhasan
Perguruan Tinggi)
• Observasi / Karya tulis / Karya teknologi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 28
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
30. Contoh Tugas di UNNES
30
“Come on......show us your best
report!!”
We distribute this poster in our
the campus; encouraging
students to write their best
report.
“....The best report will be
published, in collaboration with
Benny and Mice (a famous
Indonesia’s cartoonists)....”
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
31. Materi Dasar Pendidikan Anti-
korupsi
1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dampak Masif Korupsi
4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
5. Upaya Pemberantasan Korupsi
6. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen
Internasional Pencegahan Korupsi
7. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia
8. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi
31
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
32. Materi Dasar Pendidikan Anti-
korupsi
• Bentuk Pendidikan Anti Korupsi dapat
berupa :
• Perkuliahan S1
• Matakuliah wajib (2 sks)
• Matakuliah pilihan (2 sks)
• Disisipkan pada matakuliah tertentu
• Sosialisasi / kampanye / seminar
32
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
