Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga independen di Indonesia seperti KPU, KOMNAS HAM, TNI, Kepolisian, dan Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun sama-sama independen sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

2. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN
DIIDEALKAN BERSIFAT
INDEPENDEN
BERBAGAI
FUNGSI
SEMI
LEGISLATIF
REGULATIF
SEMI
ADMINISTRATIF
SEMI JUDIKATIF

3. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN
BANK
INDONESIA
KPU
TNI
KEPOLISIAN
KOMNAS - HAM
NEGARA

4. PASAL 1 UU
NO 12 / 2003
K
KPU ADALAH LEMBAGA YG BERSIFAT
NASIONAL , TETAP DAN MANDIRI UNTUK
MENYELENGGARAKAN PEMILU.
P BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU
LAPORAN TAHAP-TAHAP PEMILU DISAMPAIKAN KE PRESIDEN DAN DPR.
U

5. TUGAS &
WEWENANG
1. MERENCANAKAN PEMILU
K
2. MENETAPKAN ORGANISASI&TATA CARA PEMILU
3. MENGOORDINASIKAN, MENYELENGGARAKAN &
MENGENDALIKAN PEMILU
4. MENETAPKAN PESERTA PEMILU
P 5.
6.
MENETEPAKAN DAERAH PEMILIHAN&JUMLAH
KURSI
MENETAPKAN WAKTU, TANGGAL TATA CARA
U
PELAKSANAAN KAMPANYE&PEMUNGUTAN
SUARA
7. MENETAPKAN HASIL&MENGUMUMKAN CALON
TERPILIH
8. MELAKUKAN EVALUASI&PELAPORAN
9. MELAKSANAKAN TUGAS&KEWENANGAN DIATUR
UU

6. TAP MPR NO XVII/MPR1998
MENGATUR TENTANG HAM
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATUR
K PEMERINTAH HARUS MENGHORMATI, MENEGAKKAN, DAN
O MENYEBARLUASKAN PEMAHAMAN HAM KEPADA SELURUH
M MASYARAKAT, SERTA NEGARA MERATIFIKASI BERBAGAI INSTRUMEN
PBB TENTANG HAM SEPANJANG TDK BERTENTANGAN DGN PANCASILA
N DAN UUD 1945
A
S
UU 39/1999
H MEMBUKA AKSES KPD MASYARAKAT YG MEMILIKI
A ALASAN KUAT BAHWA HAK ASASINYA TELAH DILANGGAR
UTK MENGAJUKAN LAPORAN DAN PENGADUAN
M LISAN/TERTULIS KEPADA KOMNAS HAM.

7. PASAL 1 KEPPRES NO 50/1993 “DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA, DIBENTUK SUATU KOMISI YG
K BERSIFAT NASIONAL DAN DIBERI NAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA, YG SELANJUTNYA DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN INI
O DISEBUT KOMISI NASIONAL”
M
N
A
S PASAL 97 UU NO 39/1999
H KOMNAH HAM WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN
A PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS & WEWENANGA SERTA KONDISI
HAM, PERKARA-PERKARA YG DITANGANI KPD DPR-RI & PRESIDEN
M DGN TEMBUSAN KPD MA

8. T
N
I UUD 1945 DALAM PASAL 30 AYAT 3 DAN 4
&
TNI KEPOLISIAN NEGARA
K ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT & ALAT NEGARA YG MENJAGA
ANGKATAN UDARA KEAMANAN & KETERTIBAN
E ALAT NEGARA YG MASYARAKAT BERTUGAS
P MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, MELINDUNGI, MENGAYOMI,
O MEMELIHARA KEUTUHAN DAN MELAYANI MASYARAKAT SERTA
KEDAULATAN NEGARA MENEGAKKAN HUKUM.
L
I
S BIDANG PERTAHANAN
BIDANG KEAMANAN DAN
I KETERTIBAN MASYARAKAT
A
N

9. PASAL 23D UUD 1945 MENGENAI
BANK SENTRAL
“NEGARA MEMILIKI SUATU BANK SENTRAL YG SUSUNAN, KEDUDUKAN,
KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DAN INDEPEDENSINYA DIATUR UU”
B
UU NO 3/2004 TENTANG BANK
INDONESIA
I 1.
2.
BANK INDONESIA ADALAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
WEWENANG, BEBAS CAMPUR TANGAN PEMERINTAH/PIHAK LAIN
KECUALI UNTUK HAL2 DALAM UU
3. BI ADALAH BADAN HUKUM BERDASARKAN UU

10. UU NO 3/2004
PASAL 47
LARANGAN ANGGOTA / DEWAN
GUBERNUR :
1. MEMPUNYAI KEPENTINGAN KEPADA PERUSAHAAN
MANAPUN.
B
2. MERANGKAP JABATAN PADA LEMBAGA LAIN, KECUALI
KARENA KUDUDKANNYA WAJIB MEMANGKU JABATAN TSB.
I APABILA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR MELAKUKAN SALAH SATU /
LEBIH LARANGAN TERSEBUT MAKA WAJIB MENGUNDURKAN DIRI