Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. NEGARA DAN KONSTITUSI
KELOMPOK 2 :
1. AYU NOVALINDA
2. DIANA ELLYZA EMA FITRI
3. MAYA SARI
4. NOVIALVINO DWIPUTRA
5. RIZKA SETIANI

2. NEGARA
PENGERTIAN NEGARA DAN
KONSTITUSI
Negara adalah suatu organisasi di antara
sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang secara bersama-sama
mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu
dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan
keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan
dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang
dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur
lembaga pemerintahan termasuk dasar
hubungan kerjasama antara negara dan
masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara.

3. PENTINGNYA KONSTITUSI BAGI NEGARA
• Konstitusi sebagai sumber hukum
tertinggi.
• Konstitusi sebagai identitas nasional
dan lambang persatuan .
• Konstitusi sebagai dokumen nasional
(national document).
• Konstitusi sebagai alat membatasi
kekuasaan.
• Konstitusi sebagai pelindung HAM
dan kebebasan warga Negara.

4. UUD RI 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Proses lahirnya UUD 1945 sebagai
konstitusi negara sudah dimulai sejak
sebelum proklamasi kemerdekaan R.I.
Pada 29 april 1945 di bentuk BPUPKI.
Hasil sidang pertama BPUPKI adalah Dasar
Negara
Setelah tugas-tugasnya selesai, BPUPKI kemudian
digantikan oleh panitia persiapan kemerdekaan
indonesia(PPKI) yang pada tanggal 18 agustus 1945
melaksanakan sidang pertamanya.
UUD 1945 yang disahkan pada 18 agustus
1945. Yang terdiri atas pembukaan, batang
tubuh, serta penjelasan ini berlaku sebagai
konstitusi negara RI.
Dalam perjalanan sejaranya, indonesia
sempat mengalami pergantian konstitusi
negara.
UUD 1945
PERIODE : 1945-
1949
UUD RIS
PERIODE : 1949-
1950
UUD SEMENTARA
PERIODE : 1950-
1959
UUD 1945
PERIODE : 1959-
SEKARANG
PELAKSAN
AAN UUD

5. • Sementara itu UUD 45’ telah
mengalami empat kali
amandemen. Setelah adanya
amandemen ke empat pada 10
agustus 2002, berdasarkan
pasal II aturan tambahan,
penjelasan UUD 1945
dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Pasal II aturan peralihan
tersebut berbunyi “ dengan di
tetapkanya perubahan Undang-undang
dasar ini, Undang-undang
dasar negara republik
indonesia tahun 1945 terdiri
atas pembukaan dan pasal-pasal”

6. PERILAKU KONSTITUSIONAL DALAM HIDUP
• Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen.
• Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan
bangsa dan Negara.
• Sadar akan kedudukanya sebagai warga Negara yang baik.
• Setia membela Negara sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
BERNEGARA

7. TUGAS KHUSUS
PERILAKU TIDAK KONSTITUSIONAL APARATUR
NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
KASUS SUAP Komjen Pol Susno Duadji
PERILAKU KONSTITUSIONAL APARATUR NEGARA
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
Korupsi kasus pengadaan
alat driving simulator SIM Djoko Susilo
Sidak lapas yang dilakukan oleh wakil
menteri hukum Deny Indrayana
Sidak dishub yang dilakukan oleh
gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama

8. Pertanyaan
• Bagaimana pendapat dari kelompok kalian mengenai
kasus suap yang dilakukan oleh salah satu anggota
aparatur negara di bidang hukum yang telah
mencoreng nama baik aparatur hukum sebagai
pelindung dan pertahanan negara dan juga telah
melanggar konstitusi ?
• Apa fungsi dilakukannya sidak dan mengapa pada saat
sidak dilaksanakan masih terdapat pelanggaran serta
apakah perilaku konstitusional aparatur negara dalam
hidup bernegara sudah baik dalam penerapannya?

9. Jawaban pertanyaan 1
• Menurut kelompok kami tindakan kasus suap yang dilakukan oleh
Komjen Pol Susno Djuaji merupakan hal yang tidak sepantasnya
dicontoh. Susno adalah aparatur negara di bidang hukum yang
seharusnya mempunyai tugas sebagai alat negara penegak hukum.
Kasus ini pula telah melanggar konstitusi kita UU No. 11 Tahun 1980
tentang tindak pidana suap. Hal ini, dapat berdampak kepada nama
baik POLRI dan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI yang
seharusnya menjadi acuan pelindung dan penegak hukum di negara
Indonesia. Konstitusi seharusnya bukan hanya sekedar dijadikan
sebagai hukum tertulis saja perlu ada ketegasan dalam
pelaksaannya sehingga memberikan efek jerah terhadap siapa saja
yang melanggarnya. Berkaitan dengan konstitusi, kasus ini
membuktikan bahwa ketegasan isi dari konstitusi belum cukup
karena masih bisa dilanggar bahkan oleh seorang aparat hukum
yang kita pasti percaya mereka sangat taat aturan hukum.