Downloaded 42 times
Uploaded byDiana Ellyza
NEGARA DAN KONSTITUSI
Dokumen ini membahas pengertian negara dan konstitusi, serta pentingnya konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dan identitas nasional. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen, mencerminkan dinamika sejarah hukum di Indonesia. Selain itu, dokumen ini mengkritik perilaku tidak konstitusional aparat negara terkait kasus korupsi yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi.
More Related Content
Similar to NEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSI
- 1. NEGARA DAN KONSTITUSI KELOMPOK 2 : 1. AYU NOVALINDA 2. DIANA ELLYZA EMA FITRI 3. MAYA SARI 4. NOVIALVINO DWIPUTRA 5. RIZKA SETIANI
- 2. NEGARA PENGERTIAN NEGARADAN KONSTITUSI Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3. PENTINGNYA KONSTITUSI BAGINEGARA • Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. • Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan . • Konstitusi sebagai dokumen nasional (national document). • Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. • Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara.
- 4. UUD RI 1945SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan R.I. Pada 29 april 1945 di bentuk BPUPKI. Hasil sidang pertama BPUPKI adalah Dasar Negara Setelah tugas-tugasnya selesai, BPUPKI kemudian digantikan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia(PPKI) yang pada tanggal 18 agustus 1945 melaksanakan sidang pertamanya. UUD 1945 yang disahkan pada 18 agustus 1945. Yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan ini berlaku sebagai konstitusi negara RI. Dalam perjalanan sejaranya, indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi negara. UUD 1945 PERIODE : 1945- 1949 UUD RIS PERIODE : 1949- 1950 UUD SEMENTARA PERIODE : 1950- 1959 UUD 1945 PERIODE : 1959- SEKARANG PELAKSAN AAN UUD
- 5. • Sementara ituUUD 45’ telah mengalami empat kali amandemen. Setelah adanya amandemen ke empat pada 10 agustus 2002, berdasarkan pasal II aturan tambahan, penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. • Pasal II aturan peralihan tersebut berbunyi “ dengan di tetapkanya perubahan Undang-undang dasar ini, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”
- 6. PERILAKU KONSTITUSIONAL DALAMHIDUP • Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. • Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara. • Sadar akan kedudukanya sebagai warga Negara yang baik. • Setia membela Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BERNEGARA
- 7. TUGAS KHUSUS PERILAKUTIDAK KONSTITUSIONAL APARATUR NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA KASUS SUAP Komjen Pol Susno Duadji PERILAKU KONSTITUSIONAL APARATUR NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA Korupsi kasus pengadaan alat driving simulator SIM Djoko Susilo Sidak lapas yang dilakukan oleh wakil menteri hukum Deny Indrayana Sidak dishub yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
- 8. Pertanyaan • Bagaimanapendapat dari kelompok kalian mengenai kasus suap yang dilakukan oleh salah satu anggota aparatur negara di bidang hukum yang telah mencoreng nama baik aparatur hukum sebagai pelindung dan pertahanan negara dan juga telah melanggar konstitusi ? • Apa fungsi dilakukannya sidak dan mengapa pada saat sidak dilaksanakan masih terdapat pelanggaran serta apakah perilaku konstitusional aparatur negara dalam hidup bernegara sudah baik dalam penerapannya?
- 9. Jawaban pertanyaan 1 • Menurut kelompok kami tindakan kasus suap yang dilakukan oleh Komjen Pol Susno Djuaji merupakan hal yang tidak sepantasnya dicontoh. Susno adalah aparatur negara di bidang hukum yang seharusnya mempunyai tugas sebagai alat negara penegak hukum. Kasus ini pula telah melanggar konstitusi kita UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Hal ini, dapat berdampak kepada nama baik POLRI dan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI yang seharusnya menjadi acuan pelindung dan penegak hukum di negara Indonesia. Konstitusi seharusnya bukan hanya sekedar dijadikan sebagai hukum tertulis saja perlu ada ketegasan dalam pelaksaannya sehingga memberikan efek jerah terhadap siapa saja yang melanggarnya. Berkaitan dengan konstitusi, kasus ini membuktikan bahwa ketegasan isi dari konstitusi belum cukup karena masih bisa dilanggar bahkan oleh seorang aparat hukum yang kita pasti percaya mereka sangat taat aturan hukum.
Editor's Notes
- #10 Ketegasan konstitusi artinya dalam konstitusi tidak hanya berupa aturan, sanksi dan denda bagi pelanggar. Tetapi, dalam pelaksanaanya ada ketegasan.