materi PKN kelas XII

1. Pemerintah Daerah
dan
Pemerintah Pusat
Kelompok 6 :
- Dhea Safitri
- M.Ilham Try Satria
- M. Rizky Wahyudi
START

2. Susunan Materi :
Peran Pemerintah Daerah Menurut UU tentang Pemda.
Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-lembaga Kekuasaan Negara menurut UU dan
Fungsinya
END

3. LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
HASIL AMANDEMEN
KY MA MK
PRESIDEN/
WAKIL
PRESIDEN
MENTERI-
MENTERI
NEGARA
BPK
LEMBAGA
YUDIKATIF
LEMBAGA
EKSEKUTIF
LEMBAGA
LEGISLATIF
LEMBAGA
EKSAMINATIF
MPR DPDDPR
Home

4. KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang
mempunyai wewenang berikut ini:
• mengusulkan pengangkatan hakim agung;
• menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil
ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa
jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

5. BACK

6. Mahkama Agung
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang
kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di
negara kita.
Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai
berikut:
 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang;
 mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
 memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.
BACK

7. MK
Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga baru di wilayah
kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilah
orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden.
Kewenangan MK adalah sebagai berikut :
1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
2) Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
3) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
4) Memutuskan pembubaran partai politik
5) Memutuskan perselisihan hasil pemilu.

8. BACK

9. PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
• Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan
sekaligus sebagai kepala negara.
• Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan.
• Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya
bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR
dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden
menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah
ditetapkan sendiri.
• Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

10. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai
wewenang sebagai berikut:
 membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
 mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara
Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang
ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah
lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah
kedutaan besar kita.
 menerima duta dari negara lain
 memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada
warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa
mengharumkan nama baik Indonesia.

11. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala
pemerintahan, diantaranya:
 Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
 Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada
DPR
 Menetapkan peraturan pemerintah
 Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa
 Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR.

12. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,
seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan
perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai
wewenang sebagai berikut:
 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR
 membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
 menyatakan keadaan bahaya

13. Tugas Wakil Presiden
1. Mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-
tugas kenegaraan di negara lain .
2. Membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang
kenegaraan dan pemerintahan.
Wewenang Wakil Presiden :
1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau
prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya
dipertanggung jawabkan kepada presiden.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

15. Kalo sekarang (2014-2019),
BACK

16. MENTERI-MENTERI NEGARA
• Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden (Bab V
pasal 17 UUD 1945).
• Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden.
Dalam kerjanya ia dibantu oleh para menteri-menteri negara.
• Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama,
Menteri Kesehatan, misalnya, adalah contoh-contoh dari menteri-
menteri yang memimpin sebuah departemen.
• Sementara menteri-menteri seperti kepariwisataan, lingkungan
hidup, kesekretariatan negara/kabinet, misalnya merupakan contoh
dari
menteri-menteri yang tidak memimpin departemen.

17. BACK

18. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
• MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari
seluruh rakyat Indonesia. Karena merupakan sebuah majelis, maka
kekuasaan MPR, kewenangankewenangan MPR baru muncul ketika
semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam
majelis). Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.
• Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh
anggota DPR dan DPD yang dipilih rakyat melalui Pemilu.
• Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang
anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2
anggota DPR.
• Ketentuan tentang keanggotaan MPR ini diatur dalam UU No. 23
Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

19. BACK

20. DPR
• Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII
pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti
sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih
• melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
Selain DPR, ada pula DPRD. Perbedaan antara DPR dan DPRD
yaitu, DPR berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR secara otomatis
juga menjadi anggota MPR.
• Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
• Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan
legislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan membentuk
undang-undang (pasal 20 A UUD 1945).

21. Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi
penting sebagai berikut :
1. Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang
bersama presiden.
2. Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan
menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
yang diajukan Presiden.
3. Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya
pemerintahannya.Selain tugas/kewenangan tadi, anggota-
anggota DPR juga memiliki hak-hak penting (Pasal 20A UUD
1945).

22. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR yaitu :
1. Hak Interpelasi
2. Hak Angket
3. Hak Inisiatif
4. Hak Amandemen
5. Hak Budget
6. Hak Petisi

23. • Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR
paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun.
• Jika ada hal-hal yang memaksa, misalnya presiden melanggar
undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat
mengadakan sidang sewaktu-waktu.
Ini anggota
DPR?
Terlalu..
BACK

24. DPD
• DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam
sistem ketatanegaraan RI.
• Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami
amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22 C dan
pasal 22 D.
• Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan
berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi
kemasyarakatan.

25. Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut.
1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat daerah.
2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di
atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR
untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun.
BACK

26. BPK
• BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri.
Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh
pemerintah.
• Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung
jawab tentang keuangan negara.
• Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-
pertimbangan dari DPD. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada
DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.
• Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi.
BACK

27. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH
Home
Hubungan Bersifat Struktural
Hubungan Bersifat Fungsional
Undang-Undang yang Mengatur

28. Berikut adalah hubungan strukturalnya :
PEMERINTAH
PUSAT
PRESIDEN
PEMERINTAH
DAERAH
KEPALA
DAERAH
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT DAERAH

29. Hubungan Bersifat Struktural
• Secara struktural , pemerintah pusat merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan di tingkat nasional.
• pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di
daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI.
• Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional.
• Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di
daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas
luasnya secara struktural kepala daerah kabupaten/ kota tidak
memiliki garis struktural dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat karena memiliki otonomi seluas luasnya
• struktur pemerintahan berdasarkan uu no 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah
Back

30. Hubungan Bersifat Fungsional
Hubungan fungsional adalah adanya hubungan
atau bagian dari komunikasi karena faktor
proses , sebab akibat atau karena
kepentingan yang sama,Hubungan fungsional
menyangkut atas pembagian tugas dan
wewenang yang harus di jalankan oleh
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
menjalankan pemerintahan yang baik .Dalam
komunikasi penyelenggaraan pemerintahan
antara organisasi Pusat baik kementerian
atau lembaga non kementerian atau lembaga
lainnya pada umumnya menempatkan
hubungan fungsional melekat pada tentang
struktur dan fungsi organisasi.
Back

31. Undang Undang yang Mengatur
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi
dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang.** )
Back

32. PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)
Pengertian Pemda
Pasal yang Mengatur tentang Pemda
Peran Pemda menurut UUD
Home

33. Pengertian PEMDA
Pemerintahan daerah sesuai UU no. 22 tahun 1999
pasal 1 huruf d adalah penyelenggara pemerintahan
daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga
DPRD menurut asas desentralisasi.
BACK

34. Peranan Pemerintah Daerah Berdasarkan
UUD
Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1 :
• ayat 2 : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. • ayat 3 : Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
• ayat 4 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah
BACK

36. Undang-Undang yang Mengatur
Berikut Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam
BAB VI PEMERINTAH DAERAH Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945
Pasal 18A
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.**)
•

37. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintahan Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.** )
(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.** )

38. Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang.**)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**
)
BACK

39. TERIMA KASIH
(Bagi yang menyimak)
ADA PERTANYAAN? MUNGKIN, PENDAPAT?

40. Kolom Pertanyaan :
1. Nama :
• Pertanyaan :
• Jawab :
2. Nama :
• Pertanyaan :
• Jawab :
3. Nama :
• Pertanyaan :
• Jawab :

41. Pendapat Kalian :