Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat. 2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara Pluralisme memiliki berbagai macam suku,bahasa dan
ras yang memiliki keterkaitan peraturan yang berbeda dalam pelaksanaanya karena itu
perlunya sosiologi hukum dalam setiap pengambilan keputusan para penegak hukum
agar tercipta suatu keadilan bagi masyarakat, tidak sedikit dari masyarakat, baik
masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik bahkan masyarakat yang sehari-
harinya menggeluti dunia hukum khususnya di Indonesia, mereka yang terheran-heran
ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab,
memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit
peraturan perundangan sebagai hukum tersebut mandul tidak melahirkan apa yang
diharapkan masyarakat itu sendiri.
Dalam bidang hukum para penegak hukum mengiginkan Republik Indonesia
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dan
produk hukum lainya yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang
aman,tertib dan berkeadilan.Untuk Mewujudkan tujuan itu ternyata,negara kita
memerlukan para penegak hukum baik polisi,jaksa,hakim,pengacara yang
bebasa,mandiri dan bertanggung jawab atas terselengaranya suatu peradilan yang
jujur,adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan
hukum,kebenaran,keadilan,dan hak asasi manusia namun harus pandai.1
1
Soetomo,Hitamnya Perdilan ruwetnya mencari Keadilan Hukum Di Indonesia,(:PT.Nice World, Jakarta Timur),hlm.2
1

2. Secara jujur saja kita harus katakan bahwa sebuah hukum yang demokratis
adalah selalu membesut dari bumi. Artinya, ia merupakan perwujudan dari nilai-nilai
yang melembaga didalam masyarakat yang menjadi sasarannya, kemudian untuk
dengan arif menata dan menyinergikan persilangan kepentingan yang juga harus
dipelihara, senyatanya terjadi dalam tabel hidup dimasyarakat. Lebih dari itu, terutama
didunia modren, hukum bahkan kemudian meluaskan fungsinya untuk melakukan
social engineering, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-
cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum adalah
hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga
konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan
masyarakatnya.
Hukum harus di tempatkan pada marfah yang sesunguhnya untuk melayani
masyarakat dan menciptaan keadilan dimasyarakat untuk mencapai tujuan ini di
perlukan beberapa persayaratan di antaranya:
1) Kaidah-kaidah Hukum,serta penerapanya sebanyak mungkin mendekati citra
masyarakat.
2) Pelaksanaan penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan
hukum.
3) Masyarakat dimana hukum itu berlaku,taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi
keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan
dalam usaha memenuhi syarat-syarat tersebut demi tercapainya keserasian itu fungsi
hukumpun berkembang.hukum berfungsi sebagai sarana pendorongpembangunan dan
sebagai sarana kritis sosial.2
2
Soedjono dirdjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum,( PT RAJAGRAFINDO PERSADA ,Jakarta:,2010),hlm.18
2

3. Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak
terpisahkan adalah penegakan hukum (law enforcement), bagaimana penegakan hukum
kita, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit.
Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, kalau
dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penegakan hukum, yang paling pokok disamping yang lain adalah
bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya
masing-masing tempat, pemasyarakatan sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi
menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum (law
socialization and law education) sehingga dengan pendidikan hukum tersebut
menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik
kaitannya dengan hukum.
Oleh karenanya politik adalah juga aktivitas memilih tujuan tertentu.dalam
hukum dijumpai keadaan sama.Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara
mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum.Jelaslah bahwa politik
hukum adalah disiplin hukum yang menghususkan dirinya pada usaha memerankan
hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakanya oleh masyarakat tertentu.3
Untuk menuntut bagaimana tahapan-tahapan evolusi bangsa Indonesia dalam
berhukum terutama kaitannya dengan ketertiban sosial politik hukum sejak zaman
3
Ibid
3

4. kolonial sampai kemerdekaan telah melalui beberapa tahapan, namun kita harus
mengakui bahwa pada zaman kolonial dengan tidak mengabaikan kejahatan dari arti
penjajahan itu sendiri, sesungguhnya dalam hal penegakan hukum adalah sangat baik
karena cara berhukumnya pada saat itu mengikuti karakteristik perkembangan
masyarakatnya, yaitu bagi golongan Eropa dihormati berlakunya hukum Eropa dan bagi
bangsa Indonesia (pribumi) dihormati diberlakukannya juga hukum sebagaimana
karakteristik budaya, adat setempat, dan sangat memelihara (walau tidak sama dengan
menghargai) nilai-nilai agama sehingga kebijakan dualisme tersebut membuat tegaknya
bangunan hukum relatif mampu mengelola bukan saja berbagai kepentingan tetapi juga
berabad-abad lamanya mampu mencengkramkan jajahannya di Indonesia Raya ini.
Indonesia sebagai jajahan belanda ikut terlibat atau beradaptasi dengan hukum yang
dibawah oleh belanda dengan faham hukum Eropa continental yang berasal dari Francis
hal ini berakibat dengan tata hukum indonesia yang mempunyai banyak kesamaan
dengan hukum belanda.
Ada polemik atau ketidakwajaran yang kita rasakan, hal itu sangat berdasar dan
beralasan. Dalam bukunya (Bernad L.Tanya,Teori Hukum Srategi Tertib Manusia
Lintas Ruang dan Generasi 185) Nonet dan Selznick yang secara tegas mengatakan
bahwa:
“Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules
and policies a more flexible interpreatation that sees rules as bound to specific
problems and contexts,and undertakes to identify the values at stake in procedural
protection” “Jadi ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat
dalam peraturan dan kebijakan yang interpretasi lebih fleksibel yang melihat aturan
sebagai terikat untuk masalah tertentu dan konteks , dan bertujuan untuk
mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan prosedural”
Pemikiran Philipe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep berhukum,
membedakan tiga jenis hukum yaitu: hukum represif, hukum otonom dan hukum
4

5. responsif.4
Dari bingkai pemikiran hukum yang lebih responsive untuk keadilan sosial
yang membumi digagas oleh Nonit san Selznick tersebut diatas, kaitan dengan
penegakan pembangunan hukum di Indonesia, dengan problematika dan solusi yang
ada.
Menelisik tiga jenis hukum (Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum
responsive) sebagai optik melihat wajah penegakan hukum di Indonesia, yang dikonsep
oleh Nonet dan Selznick, maka secara umum penegakkan hukum di Indonesia setelah
penulis membuka kembali pengamatan di lapangan, sebenarnya yang paling cocok
untuk menghadapi globalisasi hukum, seharusnya kedepan posisi Indonesia tidak pada
karakteristik tunggal, yaitu ketiga jenis hukum tersebut ada pada posisi Indonesia.
Namun bagian-bagian tertentu sangat dominan ketimbang jenis hukum represiflah yang
sangat dominant kemudian terdapat juga jenis hukum otonom dan sebagian kecil jenis
hukum responsif.
Penegakan Hukum dengan produk hukum, walaupun saling keterkaitan bahkan
saling menentukan dalam cara berhukumnya, namun produk hukum dan penegakan
hukum mempunyai masalahnya masing-masing. Dalam hal penegakan hukum adalah
mencakup setidaknya ada persoalan, yaitu peraturan perundang-undangannya, aparat
penegak hukum dan budaya masyarakatnya itu sendiri.
Penegakan hukum harus kita maknai secara universal artinya mencakup
keseluruhan tanpa membedakan ras,agama dan budaya akan tetapi dalam realisme
penegakan hukum konteporer hukum di tempatkan hanya sebagai barang dagangan
yang di perjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu yang menciderai rasa keadilan
masyarakat.Marwah hukum sebagai pelayan masyarakat telah menjadi melayani pejabat
4
http://syafrihariansah.blogspot.co.id/2014/06/tipe-hukum-philippe-nonet-dan-philip.html di akses tanggal 13,pukul 10.00.WITA.
5

6. penyimpangan hukum ini sebagai akibat degradasi moral dan etika akibat cara lama
yang memandang hukum sebagai sebuah hal yang kaku dan tetap,doktrin ini mebuat
hukum di indonesia mengalami kemacetan yang parah sebagai akibat kurang
berdinamika dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.Indonesia sebagai negara
hukum hanya menjadi retorika indah yang tidak nyata,adapun menurut dicey negara
yang berdasarkan hukum ( The rule of law) harus memenuhi tiga unsur berikut:
a. Supermasi hukum (supremacy of the law).Artinya yang berdaulat atau yang
mempunyai kekuasaan
b. Kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).Artinya,setiap
orang tanpa memandang statusnya mempunyai derajat yang sama dalam menghadapi
hukum
c. Terjaminya hak asasi manusia dalam undang-undang atau UUD.5
B. Metode Pendekatan dan Fungsi Sosiologi Hukum6
a. Metode Pendekatan Dan Fungsi Sosiologi Hukum
Pengkajian hukum Positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada
fakultas hukum di indonesia saat ini. Hal itu tidak mengherankan bila dipahami bahwa
masarakat yang mendiami negara republik indonesia masih mengharapkan fakultas
dimaksud menghasilkan sarjana – sarjana yang mempunyai keterampilan untuk
mengkaji problema – problema hukum. Untuk memenuhi harapan masarakat yang
demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik
mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah
menguasai hukumnya bagi sesuatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana
5
Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi,Jakarta,2007,hal.41-42
6
Zainudin Ali,Sosiologi Hukum,Sinar Grafika,Jakarta,2012,Hal 13-19
6

7. melaksanakan atau menerapkan peraturan- peraturan hukum. Hal itu dapat disebut
pengkajian hukum melalui pendekatan yridis normatif.
Menurut pandangan saya pendekatan normatif juga dapat disebut dengan
pendekatan atau pandangan positivistik karena merupakan sebuah model pemikiran
yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Di
mana pada abad-abad ini, ilmu hukum banyak memusatkan perhatiannya pada
penelaahan mengenai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ia juga banyak
menaruh minat pada pemahaman dan pendefinisian istilah-istilah yang dipakai dalam
tatanan tersebut.
Adanya pandangan positivistik tentang hukum ini, mencari sandarannya pada
toeri pragmatik tentang kebenaran, yang menyatakan suatu teori adalah benar, jika teori
itu berfungsi secara memuaskan. Hal ini akan ditentukan berdasarkan persetujuan dari
kelompok orang-orang terhadap siapa teori itu ditujukan. Jika teori itu di kalangan
orang-orang itu memperoleh cukup persetujuan, maka teori itu akan dianggap benar.
Inti di dalam ilmu menurut pandangan ini adalah hubungan antara subyek
dengan subyek. Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan
sebagai akibatnya pengetahuan inter-subjektif. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif
internal, artinya bahwa ia mendekati gejala-gejala yang hendak dipelajarinya sebagai
soerang partisipan, yang langsung terkait pada gejala yang dipelajari, yang kedalamnya
ia sesungguhnya terlibat.
Sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya akan menempatkan
kembali konstruksi hukum kedalam struktur sosial yang ada, sehingga hukum menjadi
lembaga yang utuh dan realistis. Pendidikan hukum yang bersipat sociological model
yang terdiri atas :
7

8. (1). Social structure
(2). Behavior
(3). Variable
(4). Observer
(5). Scientific
b. Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif.
Untuk membedakan pendekatan sosiologis atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan
kenyataan hukum dalam masarakat) dengan pendekatan yuridis normatif, perlu
diuraikan lebih dahulu yang dimaksud yuridis empiris atau ilmu kanyataan hukum
dalam masarakat yang disertai dengan contoh masing – masing. Hal itu akan diuraikan
sebagai berikut.
1) . sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dengan gejala – gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai conth hdapat
disebut pasal 40 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan,’’ apabila
seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengadilan’’. Peraturan dimaksud, tidak efektif.
Sebab, ada beberapa orang laki – laki atau suami yang beristri lebih dari satu seorang
dikota palu tanpa mendapatkan izin dari pengadilan.
2). Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola – pola, sengketa dan bagaimana
penyelesaian pada masarakat sederhana pada masarakat moderm. Pada masarakat
8

9. sederhana misalnya dengan adanya putusan ketua dewan masyarakat adat. Namun pada
masyarakat modern dapat disebut dengan adanya putusan hakim melalui pengadilan.
3). Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Sebagai
contoh dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adallah di taati dan di langgarnya
hukum-hukum yang berlaku dalam masarakat.
• Model Kemasarakatan ( Sociological Model)
Model kemasarakatan adalah bentuk – bentuk interaksi sosial yang terjadi
didalam kehidupan bermasarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang
sering digunakan dalam kajian sosiologi,yaitu
(1) . interaksi sosial
(2) . sistem sosial
(3) . perubahn sosial
1. Interaksi Sosial
Bila menyimak pendapat soejono soekanto tersebut, dapat dipahami interaksi
sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubangan sepanjang ia hidup
sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian masarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu wadah yang
9

10. berpungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan
pranata keluarga maupun dalam kehidupan masarakat secara keseluruhan.
2. Sistem Sosial
Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian –
bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan dan
kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi
menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang
lainnya.
Menurut. Munandar soelaeman mengungkapkan pandangan struktur pungsional
bahwa masarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian – bagian atau elemen
yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi
dalam satu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi
bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang
lain.
6
3. Perubahan sosial
Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara – cara hidup yang diterima yang
disebabkan baik karena perubahan – perubahan kondisi geografis, kebuyaan materil,
komposisi penduduk, idiologi maupun adanya difusi ataupun penemuan – penemuan
baru dalam masarakat tertentu.
Selosoemarjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh soerjono soekanto: bahwa
perubahan – perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasarakatan
10

11. didalam suatu masarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalam nilai
– nilai, sikap – sikap, dan pola perikelakuan diantara kelompok dalam masarakat
C. Rumusan masalah
1. Bagaimana melakukan pembaharuan penegakan hukum melalui peraturan perundang-
undangan?
2. Bagaimana melakukan pembaharuan penegakan hukum melalui aparat penegak hukum?
3. Bagaimana melakukan pembaharuan penegakan hukum melalui budaya hukum
masyarakat?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :
11

12. 1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pembaharuan penegakan hukum melalui peraturan
perundang-undangan;
2. Untuk mengtahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum
3. Untuk mengetahui hubungan sosiologi hukum dan penegakan hukum di indonesia
E. Manfaat Penelitian
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun
praktis yaitu:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan reformasi bagi dunia akademis dibidang Hukum Tata Negara,
khususnya dalam hal pembaharuan penegakan hukum;
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini, yaitu penegakan hukum ketika
merealisasikan hukum.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembaharuan Penegakan Hukum Melalui Peraturan Perundang-Undangan
Sebagaimana dijelaskan diatas, pada dasarnya materi peraturan
perundang-undangan yang kita gunakan selama ini, terutama yang banyak difungsikan
untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak seperti BW, WVS dan lain
sebagainya, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nir-
sosiologis) tidak memerhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat,
12

13. walaupun materinya relative terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara
rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu
sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu memengaruhi atas kepentingannya dengan
berbagai macam kompensasi).
Dalam upaya penataan sistem hukum,hendaknya hukum dapat dipahami
dan di kembangkan sebagai satu kesatuan sistem.Dalam Hukum sebagai satu kesatuan
sistem,terdapat 3 unsur sistem hukum yaitu unsur kelembagaan,unsur aturan dan nunsur
perilaku subjek hukum.Ketiga unsur tersebut mencakup kegiataan pembuatan hukum
(law Making);pelaksanaan dan penerapan hukum (Law administarting);peradilan atas
pelanggar hukum yang biasa disebut penegakan hukum dalam arti sempit (Law
enforcement);pemasyarakaan dan pendidikan hukum (Law socialization and
education);dan pengelolaan informasi hukum (Law information management).7
Tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah untuk ketertiban dan
legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui
disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu),
tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.
Dalam pembuatan peraturan perundangan hendaknya harus melahirkan
alternatif-alternatif yang mampu bertahan secara memadai, seperti dicontohkan Nonet
dan Selznick (dari Gemeinschaft ke Geselschaft). Untuk di Indonesia, sebagai contoh
kecil tentang pasal-pasal pencurian dalam WVS masih sangat kental sanksi-sanksi yang
seharusnya tidak lagi memberikan sanksi bagi pencuri-pencuri kelas kecil, namun harus
diberikan pembinaan sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana konsepsi yang
diabstraksikan dengan baik oleh Nonet dan Selznick yaitu dari kekerasan ke keadilan.
7
Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi,Ibid,Hlm.45
13

14. Hal ini sangat penting, karena dinegara-negara maju seperti Jepang tidak mengangap
pencuri kelas-kelas kecil itu sebagai penjahat, tetapi dibina sebagaimana penulis
paparkan di muka.
B. Pembaharuan Penegakan Hukum Melalui Aparat Penegak Hukum.
Mendung pekat masih menggelayuti atmosfer penegakan hukum
kita.keberdayaan unsur pranata dan kualitas penegak hukum dalam jihad melawan
kejahatan terjungkal oleh serangan dan syahwat gemerlap rupiah.Pada saat bersamaan
hukum tampil garang pada rakyat kecil.pencuri sandal jepit,pisang dan kakao diadili
secara serius layaknya perkara besar.sedangkan perkara besar yang melibatkan
14

15. pemegang tampuk kekuasaan diadili dalam panggung kepura-puraan inilah potret
buram supermasi hukum.
Berbicara aparat penegak hukum di Indonesia sangat memprihatikan
sebagaimana disebutkan di muka, betapa tidak, kita sudah mafhum kalau mafia
peradilan kita sudah sebegitu buruknya dan para aparat penegak hukum itulah yang
berperan utama atas kerusakan hukum di Indonesia. Sebagus apapun materi peraturan
perundang-undangan, kalau aparatnya rusak, maka hukum pun juga bagaikan
menegakkan benang basah, dengan tidak mengabaikan ada juga beberapa
keberhasilannya, tetapi hanya mampu memproses penjahat kelas-kelas kecil, seperti;
orang-orang miskin dan bodoh yang tak punya akses pembelaan di pengadilan dan
mereka ini (ribuan orang) yang memenuhi rumah tahanan dan lembaga
permasyarakatan diseluruh penjuru tanah air.Sedangkan para kasus korupsi yang
digolongkan oleh kaum elit menjadi mandul di depan hukum dalam hal ini budayawan
radhar panca dahana (Achmad Fauzi,Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum,26)
mengatakan;
“Proses dekedensi moral kaum elite terjadi akibat infiltrasi budaya luar yang masuk
secara cepat dan menghancurkan local genius yang ada.Orang bukan hanya tampil
transparan secara fisik,mode dan pemikiran,tapi juga telanjang dalam perilaku sebagai
karakter populer.akibatnya meski ada indikasi kuat melakukan kejahatan korupsi,kaum
elite tetap merasa suci,pura-pura tidak tahu,dan berusaha membela diri dihadapan media
sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. “
Penyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-
tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia
umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat
dengan lingkungan adalah, penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata
tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin
berdamai di tempat atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang
15

16. menegakkan hukum tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia,
namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak
terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya.
Hal ini berakibat rapuhnya penegakan hukum di indonesia sebagai akibat kaum
elite yang di istimewakan dalam penegakan hukum,masih segar diingatan bagaimana
seorang nenek mengambil kakao 3 buah dan anak kecil di makassar yang mengambil
sandal jepit di ancam di hukum.8
hal ini berbanding terlurus dengan para terpidana
koruptor sebut saja mantan wakil mentri ESDM yang akhirnya bebas lewat Praperadilan
dengan dalil penanganan kasus tidak sesuai prosedur undang-undang dengan
mengatakan kejaksanaan tidak dilibatkan dalam proses penyidikan dan penyelidikan
menjadi sebuah ironi sebenarya mengapa hal ini bisa terjadi dengan doktrin kita adalah
negara hukum hanya sebagai pengantar tidur buain belaka dalam hal ini ada berbagai
macam sebab di antaranya;
1. Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa dengan, misalnya, memaksakan
tanggung jawab, namun mengabaikan kalim-klaim dari, para pegawai, orang miskin,
gelandangan,buruh bangunan dan pembantu rumah tangga. Penghilangan hak-hak
istimewa tidak harus bergantung pada dihilangkannya hak suara dari kelas bawah.
2. Hukum melembagakan ketergantungan. Kaum miskin dipandang sebagai
“tanggungan negara”, bergantung kepada lembaga-lembaga khusus (Pembuataan rusun
atau Mahyani), kehilangan harga diri karena pengawasan oleh birokrasi, dan terstigma
oleh klarifikasi resmi (misalnya kriteria yang memisahkan kelompok “kaya” dari
kelompok miskin). Dengan demikian, maksud baik untuk menolong, apabila didukung
8
http://www.kompasiana.com/suryono.briando/kasus-sandal-jepit-dan-buah-kakao-ketidakadilan-bagi-masyarakat-
kecil_552acd47f17e61bf41d623d7 di akses tanggal13,pukul 10.20.WITA.
16

17. dengan penuh keengganan dan ditujukan kepada penerima yang tidak berdaya, akan
menciptakan pola baru subordinasi.
3. Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya”,
misalnya dengan menganggap kondisi kemiskinan sebagai kejahatan di dalam hukum
pergelandangan.
Hukum responsif,Oleh nonet dan selznick di kontraskan dengan dua model yang
lain,yaitu hukum refresif dan hukum otonom,hukum represif lebih kepada pelayanan
kekuasaan dan menafikan aspirasi publik.ini terlihat dalam ciri utamanya:
i. Kekuasaan politik mengatasi intuisi hukum sehingga kekuasaan negara menjadi
dasar legitimasi hukum . Penyelengaraan hukum dijalankan menurut perspektif
penguasa dan pejabat (Menempatkan ketertiban menjadi tujuan utama hukum
serta mementingkan kemudahan administrasi
ii. Peraturan-peraturan yang diskriminatif (bersifat keras/represif mengikat rakyat,tapi
lunak terhadap penguasa).
iii. Alasan pembuatanya bersifat ad-hoc sesuai keinginan arbiter penguasa
iv. Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan.
v. Pemekasaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas
vi. Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri’kepatuhan
masyarakat harus tanpa syarat,dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan
vii. Partisipasi masyarakat diiijinkan lewat penundukan diri,sedangkan kritik dipahami
sebagai pembangkangan.
Dari konstelasi diatas hubungan antarvariabel itu,jelaslah bahwa hukum represif
merupakan sistem hukum kekuasaan represif yang bertujuan mempertahankan
17

18. kepentingan penguasa yang kerapkali diterapkan dengan dalil kekuasaan.9
Ditegaskan
Nonet dan Selzenick bahwa seorang penguasa (otoritas penegak hukum) yang dapat
mengeluarkan atau membuat aturan-aturan sebagai sarana kekuasaannya, tetapi perlu
diingat bahwa kenyataan empirik tidak bisa dipaksa untuk sesuai dengan si pembuat
hukumnya. Dia akan menambah kredibilitas dan aturan-aturan tersebut mendapat
legitimasi serta menarik kemauan secara sukarela, apabila senyatanya aturan tersebut
adil, merasa terikat oleh aturan tersebut, dan yang sangat penting penyelenggaraan
peradilan tidak berpihak termasuk kepada aparat penegak hukum dengan berbagai
kepentingannya, kecuali menerapkan aturan dan berpihak kepada keadilan sosial.
Pada umumnya, seharusnya penegakan hukum di Indonesia, menurut abstraksi
teori-teori Nonet dan Selzenick ini sebagaimana disampaikan dimuka sangat tidak tepat
berkarakter tunggal, tetapi campuran, yaitu mencakup ketiga model hukum tersebut,
hanya saja model hukum represif lebih dominan dari model otonom dan terlebih model
responsive sebagian kecil dan sejalan evolusinya juga mengarah kepada hukum
responsive.
Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia
hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas
kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat
penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan
negara Indonesia.
Persenyawaan ini semakin menggelindan, ketika negara sangat tergantung
kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang
diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah, maka kontrol masyarakat tidak berdaya.
9
Bernard L.Yahya,Op.Cit,Hal.186-187
18

19. Secara sederhana bisa kita polakan ke dalam tiga bagian yang mewarnai sistem
kekerasan yang terjadi atas nama penegakan hukum, yaitu; pertama, kekerasan yang
dilakukan aparat semurninya untuk menjaga keteraturan atau ketertiban dan
menegakkan kedaulatan negara, kedua, kekerasan yang dilakukan aparat atas
kepentingan aparat pemaksa yang sesungguhnya adalah individu-individu yang sarat
kepentingan pribadi tetapi mengatasnamakan kepentingan negara. Hal itu dilakukannya
karena kepentingan-kepentingan mereka atau organisasi-organisasi mereka sangat
dominan ketimbang mereka sebagai abdi negara atau abdi masyarakat, ketiga, adalah
masyarakat yang sering dikatakan aparat penegak hukum sebagai object problem
terutama bagi masyarakat kelas bawah yang miskin dan bodoh (sudah menjadi
pemandangan diseluruh penjuru negeri ini, para aparat menggusur orang-orang miskin
dan gepeng, namun tak mau berpikir mencari maknanya untuk menggusur kemiskinan,
apalgi melakukannya).
Sehingga dengan demikian konsepsi atau model hukum yang
diabtraksikannya menjadi sebuah teori hukum responsive oleh Nonet dan Selzenick
tersebut patut disonsong dengan upaya pembenahan aparatur penegak hukum di
Indonesia yang lebih konprehensif berlandaskan komitmen dan moralitas yang tinggi.
Hal itu dilakukan juga untuk keseimbangan antara prodik hukum dan pelaksanaan
hukum dengan menghargai budaya hukum sesuai cita diri bangsa Indonesia.
C. Pembaharuan Penegakan Hukum Melalui Budaya Masyarakat.
Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam diatas putih saja
sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan
19

20. tetapi hendaknya hukum dilihatdilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam
kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum
sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan
masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya
hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum diantara masyarakat
yang satu dan masyarkat yang lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Raharjo mengatakan pemikiran
hukum perlu kembali pada filososfi dasarnya yaitu hukum untuk
manusia.10
Sebagaimana beberapa pokok pikiran Nonet dan selzenick antara lain
disebutkan bahwa sumber hukum represif yang abadi adalah tuntutan konformitas
budaya. Dalam hal mana masyarakat modren, seperti juga halnya pada masyarakat kuno
yang mana kebersamaan atas aturan moral sangat mendukung kebersamaan sosial dan
merupakan sumber dan kekuatan dalam memelihara ketertiban. Oleh karena itu, akibat-
akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya,
yaitu:
1. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum
Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih
lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena
mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan
hukuman mereka, fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang
siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia
tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di
10
Bernard L.Yahya Loc.cit,Hal.190
20

21. dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini
tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar.
2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri
ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik
yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang
diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran
antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang
tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan
peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis,
mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang tidak tertib hukum,
seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh
pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan dapat
menghilangkan nyawa seseorang.
3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia
yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan
pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim
untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya
bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus
hukum bisa jadi lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh
salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
21

22. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia,
mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan
kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau
dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
Hal ini berakibat pembahuruan penegakan hukum lewat supermasi hukum dan
budaya masyarakat menjadi terhambat akibat tindakan represif penguasa dengan dalil
ketertiban umum,terjadi disafeksi yang cukup besar antara hukum yang bersifat formal
dan juga budaya masyarakat.
Penegakan hukum yang efektif sangat bergantung kepada penegak hukum
seperti hakim,hakim dalam membuat keputusan harus senantiasa jujur dan berhati
nurani mulia tidak terpaku kepada peraturan yang kaku dan formal,hakim harus dapat
memberikan suatu keputusan berdasarkan hati nurani.
Dalam menjatuhkan putusan (Vonis)pun hakim yang visioner dan progresif itu
senantiasamemiliki sikap”berani”,jujur,tanpa membedakan orang yang diadili itu orang
miskin,kaya,atau pejabat sekalipun dia hatus beda pendapat (dissenting opinion)dengan
majelis lain,tentu dengan berbagai alasan pertimbangan hukum yang jelas.Dia selalu
dinamis dan proaktif di dalam menerobos dan memperjuangkan kebuntuan nilai-nilai
keadilan dalam masyarakat demi keadilan,sekalipun harus bertentangan dengan undang-
undang.
11
Jika terobosan ini harus di pakai,berati sistem Civil Law tidak bisa lagi di
pertahankan semata,tetapi harus “mengandeng”sistem Common Law seperti dianut di
amerika serikat.menurut sistem common law,sekalipun hakim terikat dengan putusan-
11
Binsar.M.Gultom,Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,PT Gramedia,Jakarta,2012,hal.53
22

23. putusan hakim terdahulu sebagai sumber hukum sesuai prinsip stare decisis (doktrin
preseden) namun hakim itu memiliki wewenang untuk membuat hukum (rechts vinding)
dan menciptakan hukum (rechts schepping).12
Berangkat dari pemikiran diatas bahwa penegakan hukun di indonesia harus
sesuai dengan kultrul atau budaya masayarakat dan lebih mengedepankan keadilan serta
kepekaan hati nurani, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada
bahasan pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia
sebagaimana disebutkan dimuka, sangat lah majemuk (plural society) paling tidak, ada
19 persekutuan atau keluarga hukum yang berkelindan pada masing-asing territorial
adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam termasuk perbedaan antara kota
dan desa (ada masyarakat organic dan ada masyarakat mekanik), maka tesis Nonet dan
Selznick tersebut secara relatif sangat berjalan dengan fakta empirik budaya hukum
bangsa Indonesia, namun untuk secara totalitas mengondisikan kepada model
penegakan hukum yang otonom kemudian kepada responsive tampaknya perlu proses
yang lebih baik lagi. Hal ini sangat beralasan, karena disinyalir dalam tesisnya Nonet
dan Selzenick bahwa “tak ada rezim (rezim dengan model hukum) yang dapat bertahan
tanpa landasan berupa persetujuan dari warga negara yang diberikan secara sukarela”.
12
Ibid
23

24. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Teori-teori hukum aliran positivisme adalah paradigma saintifik yang merambah
pada tataran pemikiran ketertiban masyarakat bersejalan dengan tertib hukum sejak
abad 19. kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, paradigma tunggal legal
positivism bukanlah berarti tidak baik, namun secara fungsionalnya dalam memahami,
manganalis dan lebih dalam untuk mengontrol karakteristik kehidupan yang pluralistik
berformat regional, nasional maupun global adalah sudah tidak memadai dan perlunya
pemikiran alernatif. Banyak aliran hukum yang digagas para ahli, misalnya meramu;
aliran legal positivism, aliran Freie Rechtsbewegung, aliran Rechtsvinding, atau aliran-
aliran dalam format lain yang sejatinya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia
seutuhnya.
Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai
keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. Dalam hal mana penegakan tersebut,
yang pokok adalah menyinergikan ketiga pilarnya; peraturan-perundangan, aparat
penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya.
Optik Nonet dan Selzenick terhadap penegakan hukum di Indonesia yang
legisme (legal positivism), mereka menggagas modelisasi hukum kedalam teori
besarnya “hukum responsif”. Model yang ditawarkan tersebut sangat cocok dengan
pluralisme dan realisme bangsa Indonesia berhukum dan potensi untuk penegakan
hukum sesuai modelisasi serta tahapnya kepada hukum responsif secara totalitas sangat
24

25. memungkinkan sepanjang aparat pembuat dan penegak hukum mempunyai komitmen
dan moralitas yang tinggi.
Dalam kekerasan aparat penegak hukum di Indonesia, tesis Nonet dan Selznick
dapat distrukturkan menjadi tiga: pertama, kekerasan murni atas kepentingan negara,
Kedua, kekerasan sebenarnya untuk kepentingan individu, organisasi atau golongan,
tetapi mengatasnamakan rakyat atau negara, ketiga, kekerasan sebagai cara-cara lain
tidak ada yang bisa dilakukan (biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang
tidak ada akses untuk mengadvokasikan hak-haknya sebagai warga negara).
Penegakan hukum dengan pendekatan progresif sangat sesuai dengan budaya
serta rasa keadilan masyrakat hukum progresif bukan saja membawa marwah penegak
hukum kembali keasalnya sebagai pelayan masyarakat tetapi lebih jauh lagi sebagai
koreksi fundamental tata hukum di indonesia
25

26. DAFTAR PUSKATA
Soedjono dirdjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum,PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jakarta,2010
Soetomo,Hitamnya Perdilan ruwetnya mencari Keadilan Hukum Di Indonesia,PT.Nice
World, Jakarta Timur.
Bernad L.Tanya,Teori Hukum Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi,Genta
Publishing,Yogyakarta,2013
Sekretariat Jendral dan dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi Republik
Indonesia,Jakarta,2007
soerjono soekanto,sosiologi suatu pengantar,Raja Grafindo persada, jakarta 1987
Achmad Fauzi,Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum, UII Pres, Yogyakarta ,2015
Binsar.M.Gultom,Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di
Indonesia,PT Gramedia,Jakarta,2012
26