Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang

1. 12/2/2013
1
TEMA: KONDISI DAN TANTANGAN DI BIDANG SOSIAL POLITIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN / ORGANISASI
PEMERINTAHAN KE DEPAN
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
YANG IDEAL DAN EFEKTIF
Oleh
Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si
PENDAHULUAN
• Kehadiran partai politik dalam pemerintahan memang
tidak bisa lagi dihindari, akan tetapi kebutuhan
menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang
netral, profesional, dan mantap juga tidak bisa juga
dihindari.
• Keduanya merupakan kebutuhan yang esensial yang
mestinya disadari. Kelembagaan birokrasi pemerintah
mestinya memperoleh perhatian yang pertama
sebelum semuanya diperbaiki.
• faktor lain yang perlu diperhatikan adalah masih
rendahnya akuntabilitas publik yang dilakukan oleh
kelembagan birokrasi pemerintah.

2. 12/2/2013
2
• Keadaan seperti ini, bisa dipergunakan sebagai salah
satu strategi perubahan dalam hal reformasi birokrasi
pemerintah. Mengigat lembaga birokrasi merupakan
suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur
dan kultur.
• Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan,
dan kultur mengandung nilai (values), sistem, dan
kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang
mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya.
• Dengan demikian maka reformasi kelembagaan
birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan
birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata
sistem, dan tata perilaku dari sumber daya
manusianya.
Permasalahan
Strategi apakah yang hendaknya
dilakukan dalam menghadapi
tantangan di bidang sosial, politik
yang implikasinya berdampak
efektif terhadap kelembagaan /
organisasi pemerintah.

3. 12/2/2013
3
Rekomendasi Strategis dalam Menghadapi Tantangan
di Bidang Sosial, Politik dan Implikasinya terhadap
Kelembagaan / Organisasi Pemerintah
• Memahami konsep pemikiran seperti diuraikan di atas, maka upaya
untuk merestrukturisasi birokrasi pemerintah dapat dikemukakan
sebagai berikut:
1. Setiap lembaga departemen pemerintah baik dipusat dan di
daerah yang dipimpin oleh pejabat politik harus dibedakan antara
pejabat politik dan pejabat karier birokrasi. Lembaga pemerintah
bisa dibedakan antara lembaga Departemen yang dipimpin
Menteri sebagai pejabat politik, dan lembaga Non Departemen
yang dipimpin oleh bukan Menteri dan bukan pejabat politik.
Seharusnya pejabat yang memimpin Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) adalah pejabat profesional dari birokrasi
karier, bukan dijabat oleh pejabat politik dan dirangkap oleh
Menteri. (berlanjut ... )
(... lanjutan) Pejabat politik adalah pejabat
yang dipilih oleh rakyat langsung maupun
tidak (oleh Presiden). Dengan demikian
posisinya adalah sebagai wakil rakyat dalam
menganbil kebijakan publik dan mengontrol
birokrasi pemerintah. Sedangkan Pejabat
birokrasi adalah pejabat yang diangkat untuk
melaksanakan kebijakan publik tersebut. Jika
mekanisme kontrol dan pelaksanaan kebijakan
publik bisa berjalan antara kedua jabatan itu
maka pertangung jawaban publik tidak
mungkin tidak mesti bisa dilaksanakan.

4. 12/2/2013
4
2. Desentralisasi kewenangan baik
desentralisasi politik maupun administrasi
perlu dilakukan di dalam kelembagaan
pemerintah ini. Dengan desentralisasi
diharapkan akuntabilitas publik bisa
dilakukan, yang pada gilirannya diharapkan
pula kontrol rakyat semakin efektif dan
korupsi, kolusi dan nepotisme bisa
dihilangkan dalam birokrasi pemerintahan
ini.
3. Perampingan susunan kelembagaan birokrasi
pemerintah perlu segera ditindaklanjuti.
Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa
lembaga birokrasi perlu segera di analisis dan
dihilangkan kekembaran itu. Lembaga
kementerian (departemen) dan lembaga non
kementerian (departemen) yang menunjukkan
kekembaran tugas dan fungsi perlu segera
dianalisis dan dan dipecahkan dengan prinsip
efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi baik
dalam masa krisis seperti sekarang ini maupun
di masa-masa non krisis. Jumlah eselonisasi di
pemda juga dipikirkan lebih ramping lagi

5. 12/2/2013
5
Kesimpulan
1. Reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah bisa dijalankan
dengan memperhatikan tiga faktor pengungkit yang telah saya
sebutkan di atas. Jabatan dan akses politik perlu disediakan dalam
kelembagaan birokrasi pemerintah agar jelas hubungan antara
jabatan politik dan birokrasi karier. Pertanggung jaawaban publik
bisa dijalankan dalam pemerintahan ini jika kekuasaan itu tidak
memusat di salah satu pusat kekuasaan.
2. Desentralisasi kekuasaan merupakan salah satu cara untuk
mengurangi pemusatan kekuasaan itu. Desentralisasi kekuasaan
sekaligus merupakan upaya untuk secara konsisten melakukan
demokrasi yang benar dalam pemerintahan. Pada tatanan
kepemerintahan yang demokratis ini, peranan rakyat menjadi
penting dalam melangsungkan pemerintahan dan dalam
melaksanakan kontrol sehingga bisa menjamin lurusnya
kepemerintahan.
• Kekuasan yang memusat mengakibatkan tidak adanya transparansi
sehingga menyulitkan lahirnya pertanggung jawabab publik. Tidak
adanya keterbukaan dikalangan instansi dan pejabat pemerintah,
mengakibatkan akses melakukan kontrol rakyat menjadi buntu dan
mampet.
• Reposisi dan restrukturisasi kelembagaan pemerintah perlu segera
ditata ulang, yang memungkinkan adanya kejelasan antara posisi
jabatan politik dan birokrasi karier. Dengan demikian pertanggung
jabaran publik bisa didorong dengan melakukan desentralisasi
kekuasaan, transparansi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan
pemerintah.
• Struktur kelembagaan pemerintah perlu diperbaiki dan disempur-
nakan sesuai dengan perubahan strategis nasional kita di era
reformasi ini, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,
penghematan, kordinasi, integrasi dan rasionalitas maka
perampingan susunan kelembagana birokrasi pemerintah perlu
kembali dipikirkan.
• Efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi dalam susunan
kelembagaan pemerintahan ini perlu dilakukan karena harapannya
adalah tidak ada lagi kekembaran lembaga yang tugas dan fungsinya
sama.

6. 12/2/2013
6
Sekian dan terima kasih.