Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan.Etika pemerintahan lahir dari cabang sosial dimana didalamna terdapat etika pers, etika politik, etika pemerintahan, dst.
Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan.Etika pemerintahan lahir dari cabang sosial dimana didalamna terdapat etika pers, etika politik, etika pemerintahan, dst.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan
Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Pertemuan ke 5
Dra Sri Susilih, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Indonesia
2. Pengertian Birokrasi
Birokrasi (bureaucracy) berasal dari kata bureau (meja, biro, kantor)
dan cracy atau kratos (pemerintahan). Berdasarkan istilah kata,
birokrasi berarti pemerintahan melalui meja, biro atau kantor.
Dengan birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang
ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan.
Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi, secara teratur, suatu
pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.
Beberapa pengertian Birokrasi (Mufiz):
• Fritz Morstein Marx– birokrasi sebagai tipe organisasi yang
dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-
tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem
administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
3. lanjutan
• Peter A. Blau dan Charles H. Page – birokrasi sebagai
sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administrasi yang besar, dengan
cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari
banyak orang.
Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam
organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar,
seperti organisasi militer dan organisasi niaga. Dengan demikian birokrasi
akan ditemui pada setiap bentuk organisasi (yang modern) yang dihasilkan
oleh proses rasionalisasi.
4. Karakteristik Birokrasi
Menurut Denis H. Wrong (dalam Mufiz), setiap organisasi
birokratik mempunyai ciri struktural utama sbb:
1. pembagian tugas
2. hirarkhi otorita
3. peraturan dan ketentuan yang terperinci
4. hubungan impersonal di antara pekerja.
5. Karakteristik Birokrasi Weber
Karakteristik birokrasi Weber (dalam Mufiz):
1. terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang
resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau
peraturan-peraturan administrasi;
2. terdapat prinsip hirarkhi dan tingkat otorita yang mengatur
sistem;
3. manajemen didasarkan atas dokumne-dokumen yang
dipelihara dalam bentuk aslinya;
4. terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui
latihan keahlian
5. aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh;
6. berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.
6. Birokrasi sebagai bagian dari Sistem Administrasi Negara
Sistem Administrasi Negara merupakan proses input - output
dalam penyelenggaraan administrasi negara.
Administrasi Negara:
• Pola pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga
eksekutif.
• Pola kedua, memandang administrasi negara lebih luas dari se-
kedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga
eksekutif saja, tetapi administrasi negara meliputi seluruh
aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
7. lanjutan
Sistem Administrasi Negara Indonesia
adalah proses input-output dalam penyelenggaraan administrasi
negara di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara (MPR, DPR,
DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yang berhak mengeluarkan
output tertentu.
Birokrasi merujuk pada organisasi pemerintahan
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan
tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah
departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat
maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi,kabupaten, kecamatan,
maupun desa atau kelurahan. (Pasolong, 2008).
8. Pengertian Kebijakan Publik
1. Thomas R. Dye
“public policy is whatever government choose to do
or not to do”. (kebijakan publik adalah apapun yang
dipilih pemerintah untuk bertindak/melakukan atau
tidak bertindak/melakukan).
2. David Easton
“public policy is the authoritative allocation of
values for the whole society”. (kebijakan publik
adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah)
kepada seluruh anggota masyarakat).
9. lanjutan
3. Harold D. Laswell & Abraham Kaplan
“ a projected program of goals, values, and practices”.
(suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan
praktika –praktika yang terarah).
4. M. Irfan Islamy
“kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai
tujuan atau ber-orientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh
masyarakat”.
10. lanjutan
Implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah sbb:
1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdana (awal)
nya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyata-
kan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. bahwa kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu itumempunyai dan dilandasi
dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
11. Siklus Kebijakan Publik
Secara garis besar siklus Kebijakan Publik terdiri dari:
1. Formulasi (Perumusan) Kebijakan
adalah suatu kegiatan yg bertujuan merumuskan dan
menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
2. Implementasi (Pelaksanaan) Kebijakan
adalah suatu kegiatanatau proses pelaksanaan atau penerapan
kebijakan publik yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi (Penilaian)Kebijakan
adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian
nilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalamkurun
waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja
formulasi, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau
manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan
faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.
12. Peran dan Modalitas Birokrasi dalam KP
Terdapat tiga alasan untuk menilai mengapa birokrasi sangat
kuat secara politik:
1. Kepemilikan aset sumber kekuasaan (ada 7 aset ):
a. Legitimasi sebagai personifikasi negara (bertindak atas
nama negara)
b. Penguasan informasi
c. Keahlian teknis
d. Status sosial yang tinggi (profesi yang “terhormat”)
e. Kontinuitas lembaga
f. Peran dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
g. Kepermanenan institusi
13. lanjutan
2. Peran dan Fungsi Spesifik Birokrasi
a. Berperan dalam proses input
b. Berperan dalam proses legislatif
c. Berperan sebagai interpreter (penerjemah) produk
legislatif
d. Birokrasi juga bertindak sebagai eksekutor
(pelaksana) keputusan politik
14. lanjutan
3. Posisi Birokrasi yang Strategis dalam Hubungan
Penguasa (the ruling party) dan Rakyat
Dari sudut pandang penguasa birokrasi sangat
dibutuhkan karena birokrasi adalah merupakan
sarana penguasa untuk mengimplementasikan
interest penguasa dalam kehidupan rakyat.
Melalui birokrasi, penguasa (dari partai manapun
yang berkuasa) memerintah rakyat secara efektif
serta melakukan day to day pelaksanaan kekuasaan
pengauasa.
15. lanjutan
Beberapa peran birokrasi (Rewansyah)
1. Merumuskan kebijakan publik, agar terwujud keamanan,
ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam
masyarakat (peran/fungsi regulasi);
2. Menyediakan dan menyalurkan barang dan jasa publik
yang terjangkau terutama bagi warga masyarakat yang
paling membutuhkan (peran/fungsi pelayanan);
3. Memberdayakan kapasitas masyarakat, terutama yang
kurang mampu secara ekonomi melalui pemerataan
pembangunan di berbagai bidang/sektor (peran/fungsi
pemberdayaan);
16. lanjutan
4.Memberikan pengayoman dan perlindungan bagi
masyarakat dari berbagai gangguan (peran/fungsi
pengayoman);
5. Mengelola asset/kekayaan Negara secara efektif
sehingga mampu dimanfaatkan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
(peran/fungsi pengelola kekayaan Negara dan
redistributif.
17. Hubungan Birokrasi dengan Sistem ASN
Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi
sebagai:
a. Pelaksana kebijakan publik
b. Pelayan publik, dan
c. Perekat dan pemersatu bangsa
18. lanjutan
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
19. lanjutan
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN
berdasarkan pada asas:
a. kepastian hukum; b. profesionalitas;
c. proporsionalitas; d.keterpaduan; e. delegasi;
f. netralitas;g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien;
i. keterbukaan; j. nondiskriminatif;
k. persatuan dan kesatuan;
l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.