SlideShare a Scribd company logo
www.companyname.com
BIROKRASI
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
www.companyname.com 02
DEFINISI BIROKRASI
a clearly defined hierarchy
where office holders have
very specific functions and
apply universalistic rules in a
spirit of formalistic
impersonality (dalam Frinces,
2008:32)
Max Weber
www.companyname.com
PEMAHAMAN BIROKRASI
Sedarmayanti (2009:67) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan
dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau
ditunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya
diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk
sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan
membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan
yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi
mandat diluar struktur organisasi itu sendiri.
.
03
www.companyname.com
1. Fungsi instrumental
2. Fungsi politik
3. Fungsi katalis public
interest
4. Fungsi Entrepreneurial
FUNGSI BIROKRASI
Tjokrowinoto (dalam Tamin, 2004:64) menyatakan ada 4 (empat) fungsi birokrasi:
Birokrasi mempunyai
fungsi dan peran
yaitu:
a. Melaksanakan
pelayanan publik.
b. Pelaksana
pembangunan
yang professional.
c. Perencana,
pelaksana, dan
pengawas
kebijakan.
d. Alat pemerintah
untuk melayani
kepentingan
masyarakat dan
bukan merupakan
bagian dari
kekuatan politik
(netral).
04
www.companyname.com
1.Sejalan dengan tujuan pemerintahan.
2.Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya
visi dan misi pemerintah dan negara.
3.Melayani masyarakat dan melaksanakan
pembangunan dengan netral dan professional.
4.Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari
perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.
TUJUAN
BIROKRASI
www.companyname.com
STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
STEP 4
STEP 3
STEP 2
STEP 1
Organisasi
Pemerintahan
yang masih
gemuk
Peraturan
Perundangan
yang
Overlapping
SDM Aparatur
kurang
kompeten
Tumpang Tindih
Kewenangan
Buruknya
Pelayanan
Publik
Pola Pikir Rule
Based
Budaya kinerja
belum
terbangun
Perlunya
Reformasi
Birokrasi
KONDISI BIROKRASI INDONESIA
Birokrasi adalah sarana pokok untuk pelaksanaan administrasi, merupakan perwujudan salah
satu unsur fungsional administrasi (Setyodarmodjo, 2005).
06
www.companyname.com
TUJUAN REFORMASI
BIROKRASI
“… untuk menciptakan birokrasi yang bersih,
kompeten dan melayani. Bersih dari KKN dan
politisasi, kompeten terhadap tugas dan
tanggung jawab yang diemban, dan melayani
masyarakat dan dunia usaha/investasi …”
Tamin (2004:74) RB adalah adanya
pembaharuan dan penyesuaian untuk
membentuk kembali pada maksud
semula diadakannya birokrasi
pemerintah. Dilaksanakannya
reformasi birokrasi agar birokrasi
pemerintah selalu berlangsung baik
dengan adanya pembaharuan dan
penyesuaian.
Yusuf (2008: 113) RB dilakukan dalam
upaya memperbaiki kinerja organisasi
sesuai dengan tantangan yang sedang
dan akan dihadapi, dan sesuai dengan
harapan strategis (strategic objective)
yang ingin dicapai.
Prasojo dan Kurniawan (2008) RB harus
meliputi perubahan dari suatu sistem
politik dan hukum secara menyeluruh,
perubahan sikap mental dan budaya
baik birokrat dan juga masyarakat, serta
perubahan mindset dan komitmen
pemerintah serta partai politik
1
2
3
www.companyname.com
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai
masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat
miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara
dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.
Modernisasi
Manajemen
Kepegawaian
01
Restrukturisasi,
downsizing dan rightsizing,
perubahan manajemen
dan organisasi
02 Area Perubahan
Rekayasa proses
administrasi
pemerintah
03 Anggaran berbasis
kinerja dan proses
perencanaan yang
partisipatif
04
Hubungan-hubungan baru antara
pemerintah dan masyarakat dalam
pembangunan dan pemerintahan.
05
Fokus Kajian Ilmu
Pemerintahan
08
www.companyname.com
PAHAMI BAHWA
Reformasi birokrasi nasional adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis
dengan correct dan perfect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran
pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat, meliputi
kelembagaan/institusi yang efisien, tata laksana yang jelas/transparan, diisi SDM
aparatur yang profesional, mempunyai akuntabilitas tinggi kepada masyarakat
serta menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Mulai
www.companyname.com
DASAR HUKUM
Reformasi Birokrasi (RB) dilaksanakan dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang
baik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional
untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2010–2014.
Peraturan Presiden No.
81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010 -
2025
Peraturan
Menteri PAN dan
RB No. 20 Tahun
2010 tentang
Road Map
Reformasi
Birokrasi Tahun
2010 - 2014
Peraturan
Menteri PAN dan
RB No. 14 Tahun
2014 tentang
Pedoman Evaluasi
RB Instansi
Pemerintah
10
www.companyname.com
11
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
www.companyname.com
VISI RB 2025
“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas
tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen
pemerintahan yang demokratis.
1 2
Dokumen Usulan
Terdiri dari Inventarisasi
Dokumen, Status Dokumen dan
Rencana Aksi
Road Map Reformasi
Birokrai
Dibuat berdasarkan dokumen
Rencana Pembangunan
11
www.companyname.com
THANKS FOR LEARNING
Dewi Kurniasih
08122390598
dekur010575@yahoo.com

More Related Content

Similar to Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx

20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
Mohammad Subhan
 
04 Teori Organisasi Adm Publik
04 Teori Organisasi   Adm Publik04 Teori Organisasi   Adm Publik
04 Teori Organisasi Adm Publik
Andi Iswoyo
 
RMK julfana jainal.docx
RMK  julfana jainal.docxRMK  julfana jainal.docx
RMK julfana jainal.docx
Julfanajainal
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
Grahat Nagara
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
LauraGreen887065
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
HidayatulJumaah
 
Kelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptxKelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptx
natta sanjaya
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Rahayu Yuri
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Mirna Rahmadina
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
Rozi Gunawansyah
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
Lutfianah Lail
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
Operator Warnet Vast Raha
 
monalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaamonalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaa
MONALISAYAMIN
 
Birokrasi sebagai organisasi
Birokrasi sebagai organisasi Birokrasi sebagai organisasi
Birokrasi sebagai organisasi
Frans Dione
 
Hrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsHrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contexts
Dr. Zar Rdj
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Alang's Sekkut
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasi
Ely Goro Leba
 

Similar to Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx (20)

20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 
04 Teori Organisasi Adm Publik
04 Teori Organisasi   Adm Publik04 Teori Organisasi   Adm Publik
04 Teori Organisasi Adm Publik
 
RMK julfana jainal.docx
RMK  julfana jainal.docxRMK  julfana jainal.docx
RMK julfana jainal.docx
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
92 297-1-pb
92 297-1-pb92 297-1-pb
92 297-1-pb
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
 
Kelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptxKelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptx
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
monalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaamonalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaa
 
Birokrasi sebagai organisasi
Birokrasi sebagai organisasi Birokrasi sebagai organisasi
Birokrasi sebagai organisasi
 
Hrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsHrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contexts
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasi
 

More from pikipardede1

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
pikipardede1
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
pikipardede1
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
pikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
pikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
pikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
pikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
pikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
pikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
pikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
pikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
pikipardede1
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
pikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
pikipardede1
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
pikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
pikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
pikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
pikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
pikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
pikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
pikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 

Recently uploaded

Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
nahjargenki
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
Yuzarsif2
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
tataruangpuprkrw
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
DennyAlFarabi
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
FitrohSuharyono
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
Rohmad MT
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
FadhilReaganHarahap
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Yuzarsif2
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Irwan Dharmawan
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 

Recently uploaded (17)

Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 

Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx

  • 2. www.companyname.com 02 DEFINISI BIROKRASI a clearly defined hierarchy where office holders have very specific functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic impersonality (dalam Frinces, 2008:32) Max Weber
  • 3. www.companyname.com PEMAHAMAN BIROKRASI Sedarmayanti (2009:67) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat diluar struktur organisasi itu sendiri. . 03
  • 4. www.companyname.com 1. Fungsi instrumental 2. Fungsi politik 3. Fungsi katalis public interest 4. Fungsi Entrepreneurial FUNGSI BIROKRASI Tjokrowinoto (dalam Tamin, 2004:64) menyatakan ada 4 (empat) fungsi birokrasi: Birokrasi mempunyai fungsi dan peran yaitu: a. Melaksanakan pelayanan publik. b. Pelaksana pembangunan yang professional. c. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. d. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral). 04
  • 5. www.companyname.com 1.Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2.Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3.Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional. 4.Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll. TUJUAN BIROKRASI
  • 6. www.companyname.com STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 4 STEP 3 STEP 2 STEP 1 Organisasi Pemerintahan yang masih gemuk Peraturan Perundangan yang Overlapping SDM Aparatur kurang kompeten Tumpang Tindih Kewenangan Buruknya Pelayanan Publik Pola Pikir Rule Based Budaya kinerja belum terbangun Perlunya Reformasi Birokrasi KONDISI BIROKRASI INDONESIA Birokrasi adalah sarana pokok untuk pelaksanaan administrasi, merupakan perwujudan salah satu unsur fungsional administrasi (Setyodarmodjo, 2005). 06
  • 7. www.companyname.com TUJUAN REFORMASI BIROKRASI “… untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi …” Tamin (2004:74) RB adalah adanya pembaharuan dan penyesuaian untuk membentuk kembali pada maksud semula diadakannya birokrasi pemerintah. Dilaksanakannya reformasi birokrasi agar birokrasi pemerintah selalu berlangsung baik dengan adanya pembaharuan dan penyesuaian. Yusuf (2008: 113) RB dilakukan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi sesuai dengan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, dan sesuai dengan harapan strategis (strategic objective) yang ingin dicapai. Prasojo dan Kurniawan (2008) RB harus meliputi perubahan dari suatu sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya baik birokrat dan juga masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik 1 2 3
  • 8. www.companyname.com AGENDA REFORMASI BIROKRASI Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Modernisasi Manajemen Kepegawaian 01 Restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi 02 Area Perubahan Rekayasa proses administrasi pemerintah 03 Anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif 04 Hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. 05 Fokus Kajian Ilmu Pemerintahan 08
  • 9. www.companyname.com PAHAMI BAHWA Reformasi birokrasi nasional adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan correct dan perfect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat, meliputi kelembagaan/institusi yang efisien, tata laksana yang jelas/transparan, diisi SDM aparatur yang profesional, mempunyai akuntabilitas tinggi kepada masyarakat serta menghasilkan pelayanan publik yang prima. Mulai
  • 10. www.companyname.com DASAR HUKUM Reformasi Birokrasi (RB) dilaksanakan dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2010–2014. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah 10
  • 12. www.companyname.com VISI RB 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. 1 2 Dokumen Usulan Terdiri dari Inventarisasi Dokumen, Status Dokumen dan Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrai Dibuat berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan 11
  • 13. www.companyname.com THANKS FOR LEARNING Dewi Kurniasih 08122390598 dekur010575@yahoo.com