Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Transformasi kehumasan adalah perubahan kehumasan dari peran, tugas, dan fungsi lama sebagai pelaksana dan juru bicara menjadi jembatan antara kepentingan instansi pemerintah dan publiknya, serta menjadi penasehat dan interpreter bagi pimpinan instansi pemerintah.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-MasyarakatTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar dan Talkshow
Issu Aktual Inovasi Sektor Publik
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN /
http://inovasi.lan.go.id
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Rizki Malinda
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
3. Reformasi Birokrasi
3
2014
2019
2025
DYNAMIC GOVERNANCE
• efektif, efisien dan ekonomis
• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes
• menerapkan manajemen kinerja yang
didukung dengan penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi
yang jelas terhadap kinerja organisasi
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE
BASED BUREAUCRACY
4. Area Perubahan
4
1 MENTAL APARATUR DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
2 PENGAWASAN
3 AKUNTABILITAS
4 KELEMBAGAAN
5TATALAKSANA
6SDM ASN
7
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
8PELAYANAN PUBLIK
7. ITStrategy…
Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi
Informasi Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi
Penyelenggaraan Pemerintahan
7
Tata Kelola Infrastruktur
8. Pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan
untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan.
E-Government is ……
E-Government = Change Management and Transformation
13. Government to Government
Adanya interaksi dan kolaborasi antar Badan Pemerintahan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
13
Central Government Local Government
Central Government
Local Government
15. Why Collaboration?
15
Adanya kemauan untuk
berbagi data, informasi,
dan sumber daya
(infrastruktur dan
suprastruktur)
Adanya keterpaduan
visi dan misi dalam
penyelenggaraan e-
Government
Adanya kesamaan
pemahaman dalam
penyelenggaraan e-
Government
Kualitas
kebijakan
yang dibuat
meningkat
Terjadi
penghematan
anggaran
17. 17
SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
INTEGRASI DATA ELEKTRONIK TERPADU
PORTAL NASIONAL
APLIKASI NASIONAL
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
KEAMANAN
INFORMASI
PEMERINTAH
JARINGAN INTRA
PEMERINTAH
COLLABORATION