SlideShare a Scribd company logo
Peran dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah
Dalam Penyelenggaraan SPBE
Tekanan Terhadap Pemerintah
Globalization
Government
Pressures
Fiscal
demands
Evolving
societies
Citizen
expectations
Pemerintah
diharapkan responsif
terhadap perubahan
sosial, pemenuhan
harapan publik,
pengelolaan
anggaran secara
efesien, dan
peningkatan daya
saing bangsa
ditengah arus
globalisasi.
Reformasi Birokrasi
3
2014
2019
2025
DYNAMIC GOVERNANCE
• efektif, efisien dan ekonomis
• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes
• menerapkan manajemen kinerja yang
didukung dengan penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi
yang jelas terhadap kinerja organisasi
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE
BASED BUREAUCRACY
Area Perubahan
4
1 MENTAL APARATUR DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
2 PENGAWASAN
3 AKUNTABILITAS
4 KELEMBAGAAN
5TATALAKSANA
6SDM ASN
7
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
8PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Reformasi Birokrasi
5
Birokrasi yang bersih dan
akuntabel
Birokrasi yang efektif
dan efisien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PELAYANAN
PUBLIK
KELEMBAGAAN
SDMAPARATUR
TATALAKSANA
REFORMASI BIROKRASI
PENGAWASAN-AKUNTABILITAS
DUKUNGAN MANAJEMEN IT STRATEGY
ITStrategy…
Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi
Informasi Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi
Penyelenggaraan Pemerintahan
7
Tata Kelola Infrastruktur
Pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan
untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan.
E-Government is ……
E-Government = Change Management and Transformation
9
E-Government Ranking
Tantangan Utama e-Government
11
Sharing Culture Integrated Regulation
There are no….
Interaction…
12
Government
Government
CitizenBusiness
Government to Government
Adanya interaksi dan kolaborasi antar Badan Pemerintahan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
13
Central Government Local Government
Central Government
Local Government
Why Collaboration?
14Interdependence Integration
Result
Why Collaboration?
15
Adanya kemauan untuk
berbagi data, informasi,
dan sumber daya
(infrastruktur dan
suprastruktur)
Adanya keterpaduan
visi dan misi dalam
penyelenggaraan e-
Government
Adanya kesamaan
pemahaman dalam
penyelenggaraan e-
Government
Kualitas
kebijakan
yang dibuat
meningkat
Terjadi
penghematan
anggaran
16
17
SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
INTEGRASI DATA ELEKTRONIK TERPADU
PORTAL NASIONAL
APLIKASI NASIONAL
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
Badan
Pemerintahan
KEAMANAN
INFORMASI
PEMERINTAH
JARINGAN INTRA
PEMERINTAH
COLLABORATION
Collaboration Within Government
18
Program
Utama
Rencana
Induk
Nasional
Government
Institutions
Peta
Jalan
Nasional
19
E-Government
20
GOVERNMENT
Process
Technology
Information
Roles and
Responsibility
ELECTRONIC
GOVERNMENT
EFFECTIVE
EFFICIENT
INTEGRATED
THANK YOU
21

More Related Content

What's hot

Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
Alma'Arif Pangulu
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
Zakiah dr
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Zakiyul Mu'min
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Ubaidillah Armok
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Teknis Penyusunan RPJMD
Teknis Penyusunan RPJMD Teknis Penyusunan RPJMD
Teknis Penyusunan RPJMD
Dadang Solihin
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
temanna #LABEDDU
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan
Didi Suryadi
 

What's hot (20)

Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Teknis Penyusunan RPJMD
Teknis Penyusunan RPJMD Teknis Penyusunan RPJMD
Teknis Penyusunan RPJMD
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan
 

Viewers also liked

Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
Rizki Malinda
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisRizki Malinda
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
 
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang PemprovsuMateri Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Dony Riyanto
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
Kebijakan kehumasan
Kebijakan kehumasanKebijakan kehumasan
Kebijakan kehumasan
Rizki Malinda
 
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikRizki Malinda
 
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKSalinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKRizki Malinda
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDEPemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
oldradix
 

Viewers also liked (10)

Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisis
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
 
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang PemprovsuMateri Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
Materi Paparan TNDE Balitbang Pemprovsu
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
Kebijakan kehumasan
Kebijakan kehumasanKebijakan kehumasan
Kebijakan kehumasan
 
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
 
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKSalinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDEPemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
 

Similar to E-Government Collaboration

Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
andikhaidir6
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptxMasukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
socialmedif
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Aditya Prabowo
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
National Research and Innovation Agency
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
Massaputro Delly TP
 
menpan.pdf
menpan.pdfmenpan.pdf
menpan.pdf
EvaRahayu22
 
Birokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemdaBirokrasi lincah pemda
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Hendro Cahyono
 
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptxEvaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
RIZKIA17
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptx
margono13
 
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-MasyarakatPenguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Tri Widodo W. UTOMO
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
temanna #LABEDDU
 

Similar to E-Government Collaboration (20)

Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptxMasukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
Masukan Asdep Musjak_Rencana Yanlik.pptx
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
menpan.pdf
menpan.pdfmenpan.pdf
menpan.pdf
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Birokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemdaBirokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemda
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptxEvaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptx
 
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-MasyarakatPenguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 

More from Rizki Malinda

Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii
Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iiiKemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii
Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iiiRizki Malinda
 
Makalah Etika Bisnis
Makalah Etika BisnisMakalah Etika Bisnis
Makalah Etika BisnisRizki Malinda
 
Makalah Pasar dan Lembaga Keuangan
Makalah Pasar dan Lembaga KeuanganMakalah Pasar dan Lembaga Keuangan
Makalah Pasar dan Lembaga KeuanganRizki Malinda
 
Makalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset BisnisMakalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset BisnisRizki Malinda
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011Rizki Malinda
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Rizki Malinda
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
Rizki Malinda
 

More from Rizki Malinda (13)

Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii
Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iiiKemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii
Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii
 
Makalah Etika Bisnis
Makalah Etika BisnisMakalah Etika Bisnis
Makalah Etika Bisnis
 
Makalah Pasar dan Lembaga Keuangan
Makalah Pasar dan Lembaga KeuanganMakalah Pasar dan Lembaga Keuangan
Makalah Pasar dan Lembaga Keuangan
 
Makalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset BisnisMakalah Metode Riset Bisnis
Makalah Metode Riset Bisnis
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
 
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
 
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011
 
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011
Salinan pedoman umum hubungan media 55-2011
 
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011
Salinan pedoman umum tata kelola kehumasan 30-2011
 
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011
Salinan pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan 54-2011
 
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011
Salinan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat 31-2011
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
 

Recently uploaded

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 

Recently uploaded (17)

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 

E-Government Collaboration

Editor's Notes

  1. Leadership Commitment Business Process Transformation Infrastructure Optimization Collaboration Within Government