RMK JULFANA

1. RMK : STRATEGI REFORMASI KEPEMIMPINAN AMAN,UPAYA MEWUJUDKAN BIROKRASI BERDAYA SAING DAN
INOFATIF
NAMA: JULFANA JAINAL
1. Pengertian Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum
pemerintahan, pembangunan nasional, dan menyelaraskan birokrasi pemerintahan
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi agar sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat.
, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good
GovernanceSaat ini pemerintah tengah fokus melakukan reformasi yang bertujuan
untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai buruk oleh masyarakat. Reformasi
sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan yang terdahulu. Seperti halnya
Sedarmayanti (2009:67), yang mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya
sistematis, terpadu, konferensif).
Pendapat mengenai reformasi juga disampaikan Widjaja (2011:75),
mengatakan bahwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik
politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakattidak
sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat
diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras (sosio-
reformasi). Kemudian pendapat Prasojo (2009:xv), mengatakan bahwa reformasi
merujuk pada upaya yang dikehendaki (intended change), dalam suatu kerangka kerja
yang jelas dan terarah, oleh karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah
eksistensi peta jalan (road map), menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang
ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan
perubahan yang didalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi
lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri
adalah birokrasi, karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara.
Sehingga untuk mewujudkan Good Governance berarti harus dilakukannya reformasi
pada badan birokrasi. Penjelasan mengenai reformasi birokrasi yang di paparkan diatas

2. menunjukan bahwa focus dari reformasi yang dilakukan pemerintah adalah untuk
memperbaiki birokrasi, terdapat banyak definisi mengenai konsep dan pengertian
birokrasi.
Menurut Hegel dalam Sulistio & Budi (2009: 07), mengungkapkan bahwa
birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam struktur
sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan
kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam
masyarakat. tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari
proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti
akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat
dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi
pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Analisis Lingkungan Strategis).
Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil
menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi
dan keterlibatan banyak pihak. Pengikut sertaan ini dilakukan secara vertikal, yaitu
melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai
paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak
kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat,
dunia usaha, akademisi, danpolitisi.

3. DAFTAR PUSTAKA
Modul Manajemen Reformasi Birokrasi Kemenkumham, 2019:11 Pasolong, Harbani. 2008.
Kepemimpinan Birokrasi, Alfabeta, Bandung.
Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.
Sulistio, Budi dan Budi, Waspa Kusuma. Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik), Bandar
Lampung, CV. Badranaya. 2009.
Santosa ,Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance.
Bandung:PT. Reflika Aditama
Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju
Widjaja. HAW. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada