Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
etika dalam administrasi publik maka hal tersebut dapat di-telusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), menegas-kan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
etika dalam administrasi publik maka hal tersebut dapat di-telusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), menegas-kan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan IndonesiaWildanAhmil1
Presentasi tentang Hubungan birokrasi dalam pemerintahan indonesia. menjelaskan bagaimana keadaan birokrasi eksisting serta menganalisa hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan birokrasi
Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan.Etika pemerintahan lahir dari cabang sosial dimana didalamna terdapat etika pers, etika politik, etika pemerintahan, dst.
Komunikasi politik dlm konteks sosialisasi politik
Kelompok 1
1. KELOMPOK 1
• AFDHOL ARIFIN
• MILADA ROMADHONI AHMAD
• MOHAMMAD NUR AIDZIN WALFAIZIN
2. BIROKRASI DAN
POLITIK BIROKRASI
Dalam kamus besar bahasa
indonesia karya Budiono MA,
birokrasi didefinisikan sebagai
pemerintah yang dijalankan oleh
rakyat, cara pemerintah yang sngat
dikuasai oleh kaum pegawai negeri
cara kerja atau aturan kerja yang
terpantau lambatserba menurut
aturan yang berliku-liku.
Dalam kamus politik birokrasi
didefinisikan sebagai.
1. Pemerintah yang dijalankan oleh
pegawai pemerintah karena telah
berpegang pada hierarki dan jenjang
jabatan.
2. Cara bekerja atau susunan
pekerjaan yang serba lamban serta
menurut tata aturan (adat dan
sebagainya) yang banyak liku-likunya.
3. Birokrasi sering melupakan tujuan
pemerintah yang sejati karena selalu
mementingkan cara dan bentuk.
3. ASET SUMBER KEKUASAAN
BIROKRASI
Menurut Guy Peters (1978),
setidaknya birokrasi memiliki
empet sumber kekuasaan
penting, yakni: penguasan
informasi dan keahlian,
kewenangan yang terkait
dengan pengambilan
kebijakan, adanya dukungan
politik (legitimasi), dan sifatnya
yang permanen dan stabil
Menurut Mochtar Mas’oed
(1987), birokrasi juga memiliki
empat sumber kekuasaan,
yakni: peranannya sebagai
personifikasi negara,
penguasaan informasi,
kepemilikan keahlian teknis,
dan status sosial yang tinggi.
4. POSISI DAN PERAN BIROKRASI DALAM SISTEM POLITIK
LEGISLAT
F
BIROKRASI
INTERPRETE
R
EKSEKUTOR/
RAKYAT PELAKSANA
PARPOL
ORMAS/
ORGANISASI
PROFESI
OUTPUT
INPUT
1
3
2
4
6. MEMBANGUN KOMITMEN POLITIK BIROKRASI
Dalam membangun komitmen birokrasi perlu kita
ketahui masalah yang sering terjadi dalam
birokrasi yaitu meliputi :
adanya intervensi
partai politik dalam
proses rekrutmen
jabatan-jabatan
birokrasi.
penggunaan aset-aset
dan insfrastruktur
birokrasi untuk
kepentingan politik
dan personil eksternal
lain.
7. MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
BIROKRASI
Netralisasi birokrasi
Pengaturan dan pembatasan sumber
kekuasaan
Memperkuat partisipasi publik
Menjadikan birokrasi sebagai institusi
terbuka
Membangun responsibilitas birokrasi
