Communication in Critical Time

1. PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS
PADA INSTANSI PEMERINTAH
1
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2013
Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc., PhD
Deputi Bidang Tata Laksana

2. 3. Infrastruktur
1. Birokrasi
2. Korupsi
 belum memadai ;
 anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil.
 masih ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara
di berbagai K/L/Pemda.
 dianggap masih gemuk, lamban dan belum profesional;
 belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan
investasi.
Tiga masalah besar dalam pembangunan:
Kondisi IndonesiaKondisi Indonesia
2

3. Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan
yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau
perbaikan Birokrasi ke arah yang lebih baik

4. TATALAKSANATATALAKSANA
AREA
PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
ORGANISASIORGANISASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SDM APARATURSDM APARATUR
PENGAWASANPENGAWASAN
AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK
MIND SET DAN
CULTURE SET
MIND SET DAN
CULTURE SET
ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH
DAN KONDUSIF
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH
DAN KONDUSIF
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL,
KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI
DAN SEJAHTERAH
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL,
KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI
DAN SEJAHTERAH
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGIBIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS,
EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS,
EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-
PRINSIP GOOD GOVERNANCE

5. Program Percepatan Reformasi Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN MELAYANI:
bersih dari KKN dan politisasi;
kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang
diemban;
melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.
Program
Percepatan
Reformasi
Birokrasi
5

6. Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan tegas
menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik.
6

7. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2011
tentang
Pedoman Umum Pengelolaan
Komunikasi Krisis
di Lingkungan Instansi Pemerintah

8. Maksud dan Tujuan
Maksud
Sebagai acuan pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan
instansi pemerintah
Tujuan
Menciptakan pengelolaan komunikasi krisis yang efektif
8

9. 9
PARADIGMA LAMAPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA BARU
ParadigmaParadigma KehumasanKehumasan
REACTIVE
RESPONSIBLE
PROACTIVE

10. Tugas Humas Pemerintah
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi
pemerintah dan publik yang terencana untuk
menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan,
demi memperoleh manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan
aksesibilitas publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan
informasi tentang kebijakan pemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.
10

11. Keadaan Krisis

12. Dampak Krisis

13. Langkah-langkah Penanganan Krisis

14. KRISIS YANG TIDAK DAPAT
DIANTISIPASI
KRISIS YANG DAPAT DIANTISIPASI
Konflik elit politik Demonstrasi/protes
Penyelewengan seksual Boikot kerja
Terorisme Tuntutan hukum dari masyarakat/publik
Ledakan bom Class Action
Pembunuhan Perubahan kebijakan pemerintah
Penculikan Praktik suap dan penyelewengan
Kebakaran Merger dan akuisisi tempat kerja
Banjir Pembubaran institusi
Badai Kecelakaan kerja
Longsor
Gempa bumi
Tsunami
Letusan gunung berapi
Inventarisasi Potensi Krisis

15. Dampak Krisis

16. Komunikasi Krisis

17. Mengoptimalkan Komunikasi Krisis

18. Faktor Kunci Keberhasilan

19. Terima Kasih
19