Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pengertian E-Government
Fungsi E-Government
Tujuan E-Government
Manfaat E-Government
Jenis-Jenis E-Government
Penerapan E-Government di Indonesia
Langkah-Langkah pengembangan E-Government
E-Government Adalah – Pengertian, Makalah, Manfaat Dan Contohnya – Untuk kesempatan kali kami akan mengulas mengenai e-government, yang dalam hal ini seperti pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan jenis. Untuk lebih jelasnya simak saja uraian berikut ini.
E-Government-Adalah
Pengertian E-Government
E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
3. KONSEP DAN FUNGSI E-GOVERMENT
Konsep e-government merupakan sebuah tantangan transformasi
Fungsi e-government selain sebagai penunjang manajemen pemerintahan
yang ada, juga merupakan driver of change atau sebagai hal yang
menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern
5. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Presence
Sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah
dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan
dengan menggunakan teknologi internet semacam
website
Masyarakat mendapatkan informasi mengenai
pemerintahan secara sendiri melalui teknologi browsing
internet
6. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Interaction
Interaction
• Mulai terjadi komunikasi dua arah
antara pemerintah dengan
mereka yang berkepentingan
dengan menggunakan teknologi
internet dan fasilitas multimedia
• Setiap individu dapat
berhubungan dengan siapa saja
wakil di pemerintahan secara one
to one, namun tetap efektif dan
efisien
7. TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI E-GOVERNMENT
Transaction
Sebuah transaksi yang
merupakan proses pertukaran
barang atau jasa melalui dunia
maya, yang melibatkan sumber
daya finansial, manusia,
informasi, dll
Integration
Pemerintah sebagai sebuah
entity telah menyediakan
dirinya untuk dihubungkan atau
diintegrasikan dengan entity-
entity lain semacam
perusahaan (bisnis), perguruan
tinggi, lembaga-lembaga non
pemerintah, organisasi politik,
pemerintah negara lain, institusi
internasional, dll
9. Awal evolusi e-government, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk
memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Akhir transformasi diharapkan masyarakat dapat melayani diri sendiri melalui
system e-government
Fungsi pemerintah berubah dari pengatur menjadi fasilitator
Adanya beberapa aplikasi yang dapat menggantikan fungsi manusia atau hal-hal yang
memerlukan sumber daya fisik menjadi fungsi digital
From “Service to Citizens” To “Service by
Citizens”
10. From “Citizens to Line” To “Citizens on Line”
Masyarakat antri untuk
mendapatkan
pelayanan
DAHULU
Masyarakat tidak
mengantri dan
membayar mahat
untuk
mendapatkan
pelayanan (online)
SEKARANG
11. Fenomena kesenjangan digital
Berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan TI untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas
kehidupan masyarakat, serta terhambat dan
tertinggalnya negara yang bersangkutan dari kemajuan
negara-negara lain yang tidak memiliki kesenjangan
digital
Adanya lingkungan “dari, oleh, dan untuk” masyarakat
yang berinteraksi secara digital
From “Digital Divide” To “Digital Democracy”
12. From “Paper Based” To “Government Online”
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintaha
Meningkatkan kualitas kehidupan bernegara
Pemerintah secara tidak langsung membuka diri sebagai mitra
kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan
masyarakat tanpa terkecuali
13. Physical Knowledge adalah karena
proses penciptaan dan
penyebaran pengetahuan secara
digital jauh lebih mudah dan
murah dibandingkan dengan
proses penyebaran pengetahuan
secara konvensional yang
membutuhkan banyak sekali
fasilitas dan asset fisik
Digital Knowledge adalah bagaimana hasil
pengolahan data dan informasi yang
mengalir di dalam infrastruktur e-
government dapat dimanfaatkan dan
dijadikan sumber pengetahuan berharga
bagi siapa saja yang membutuhkan
From “Digital Knowledge” To “Physical Knowledge”
14. Implementasi konsep e-government merupakan
sebuah tantangan transformasi.
Fungsi TI tidak sekedar sebagai penunjang
manajemen pemerintah yang ada, tetapi merupakan
driver of change yang menawarkan terjadinya
perubahan-perubahan mendasar sehubungan
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era
modern
CONCLUSION
