Media Indonesia 10 Maret 2014

Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

SENIN, 10 MARET 2014 / NO. 12012 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN

Pemilih Hantu di Batam
Media Indonesia bersama Metro TV menelusuri
penggelembungan DPT di Batam. Saksikan juga
tayangannya dalam program Realitas di Metro TV.
Investigasi, Hlm 8-9

Mengungkap
Peran Sri Mulyani

AP/LAI SENG SIN

DOA UNTUK PENUMPANG MALAYSIA AIRLINES: Sejumlah biksu memanjatkan doa untuk para penumpang pesawat Boeing 777-200ER bernomor MH 370 milik Malaysia Airlines
yang hilang sejak Sabtu (8/3) dini hari, di Kuala Lumpur International Airport, Malaysia, kemarin.

Badan Penyelidik
Federal (FBI) AS
menginvestigasi
hilangnya pesawat
MAS nomor
penerbangan
MH 370.
DIKA DANIA KARDI

K

EHADIRAN empat
penumpang dengan
paspor tanpa identitas yang benar dalam manifes pesawat Malaysia
Airlines (MAS) MH 370, yang
hilang pada Sabtu (8/3) dini
hari lalu, menjadi misteri yang
diselidiki. Dua dari empat
paspor tersebut diketahui hasil curian.
“Empat nama itu ada pada
saya. Saya telah meminta
intelijen kami dan juga
agensi internasional untuk membantu,” ujar
Menteri Perhubungan
Malaysia Hishamuddin Hussein di Kuala
Lumpur, kemarin.
“Kami melihat segala
kemungkinan.... Sekarang fokus kami mencari
pesawat.”
Seorang petugas Malaysia
mengungkapkan pengguna
dua paspor curian milik warga
negara Austria dan Italia itu
diduga berasal dari Ukraina.
“Indikasi awal ada kesalahan
keamanan,” ungkapnya.
Agensi internasional yang diminta otoritas Malaysia untuk
menyelidiki hilangnya pesawat
tersebut ialah Federal Bureau
of Investigation (FBI) dari AS.
Badan itu pun telah mengirim
tim untuk menyidik kemung-

Dua Penumpang
Berpaspor Curian
kinan adanya aksi terorisme.
Selain FBI, AS juga menerjunkan tim lain yang terdiri
dari unsur Dewan Keselamatan
Transportasi Nasional, Administrasi Penerbangan Federal, dan
juga dari perusahaan Boeing.
Peng amat teroris me dari
Universitas Monash, Australia, Greg Barton,
mengatakan kemungkinan
aksi teror
tidak

boleh dikesampingkan. “Asumsi itu mungkin tidak benar,
tetapi memungkinkan.”
Ketua Asosiasi Pilot Indonesia, Hasfrinsyah, mengaku
sulit mengungkap hilangnya
pesawat canggih dengan pilot
sangat berpengalaman. “Pesawat sudah terbang selama
2 jam, ini berarti pesawat
normal, tidak ada emergency.
Cuaca juga bagus.”
Menurutnya, kasus
MAS MH 370 berbeda
d e n g a n h i l a n g ny a
Adam Air pa-

da 2007. “Kalau Adam Air, saat
itu cuaca buruk dan juga ada
sinyal darurat. Namun, MAS
MH 370 ini semua kondisinya
mendukung, cuaca bagus, tidak ada sinyal emergency,”
tuturnya.

Puing foto amatir
Hingga berita ini diturunkan
pukul 22.30 WIB, atau lebih
dari 40 jam sejak pesawat dinyatakan hilang, MH 370 yang
mengangkut 227 penumpang
(tujuh di antaranya WNI) dan
12 kru belum ditemukan.
Setidaknya tujuh negara

terlibat dalam pencarian pesawat jenis Boeing 777-200ER tersebut, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, China, Filipina,
Australia, dan Indonesia.
Kemarin, armada Malaysia
me nemukan tumpahan minyak sekitar 100 mil laut dari
Tok Bali, Kelantan. Sampel minyak itu sudah diambil untuk
diteliti apakah dari MH 370.
Sebelumnya, armada Vietnam
juga menemukan tumpahan
minyak sejauh 153 mil laut
di selatan Pulau Tho Chu,
Vietnam.
Sementara itu, kapal tim
pen cari dari Singapura melaporkan menemukan puingpuing yang diduga rerun tuhan pesawat
se kitar 100 km di
ba rat daya Pulau
Tho Chu. Namun, belum ada konfirmasi.
Di sisi lain, South China
Morning Post memublikasikan
foto amatir dari penumpang
pesawat MAS penerbangan
Beijing-Kuala Lumpur. Dalam
foto itu tampak puing-puing
mengapung di permukaan laut
sekitar 90 menit penerbangan
ke Kuala Lumpur. Namun, itu
juga belum bisa dipastikan
puing MH 370. (Reuters/AP/
Bernama/Xinhua/SHM/*/X-4)

KESALAHAN terbesar dalam kehidupan bernegara terjadi
bila kebijakan penting diambil bukan berdasarkan peraturan, melainkan berpijak pada insting.
Namun, itulah yang terjadi pada pengambilan keputusan
pengucuran dana talangan alias bailout sebesar Rp6,7
triliun buat Bank Century. Berdasarkan dokumen yang
didapat Media Indonesia, Sri Mulyani yang ketika itu menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK
mengakui dirinya mengandalkan insting untuk menyetujui
bailout Bank Century.
“Karena fokusnya ialah sistem perbankan kita dalam posisi rapuh, tidak ada penjaminan. Kita tidak berani gambling
untuk mengambil keputusan lainnya, kecuali yang dianggap
yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui
jalur apa pun. Dalam suasana yang seperti itu, insting saya
hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” kata
Sri Mulyani dalam dokumen tersebut.
Sri Mulyani yang kala itu juga menjabat menteri keuangan, menurut dokumen tersebut, sesungguhnya tidak
yakin dengan penjelasan
bahwa persoalan Bank Century berdampak sistemis.
Pengungkapan peran
“Atas penjelasan dari BI,
saya selaku (Ketua) KSSK
Sri Mulyani juga akan
tidak yakin atas apa yang
menjawab pertanyaan
dijelaskan BI bahwa perada atau tiadanya
masalahan Bank Century
pemeran utama dalam
berdampak sistemis,” kata
Sri Mulyani.
perkara bailout Bank
Sri Mulyani akhirnya meCentury.
nyetujui bailout. Namun,
muncul persoalan ketidakSilakan tanggapi
lengkapan dokumen untuk
Editorial ini melalui
mengucurkan fasilitas pinwww.metrotvnews.com
jaman jangka pendek kepada Bank Century. Karena
bailout telah disetujui, BI
mencari jalan untuk mengakalinya kendati itu melanggar
aturan. Itu semua terungkap dalam sidang perdana kasus
Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi
Mulya, pekan lalu.
Itu membuktikan keputusan yang diambil bukan berdasarkan aturan akan menimbulkan persoalan di belakang
hari. Sri Mulyani semestinya paham akan hal itu.
Oleh karena itu, kita bertanya apakah Sri Mulyani ketika
itu mengalami tekanan psikologis hebat? Kita pun bertanya
apakah ada tekanan dari atas yang membuat ia menyetujui
bailout meski tidak yakin persoalan Bank Century berdampak sistemis?
Pertanyaan itu relevan diajukan karena dalam surat
dakwaan Budi Mulya, peran Sri Mulyani sebagai Ketua
KSSK tidak disebutkan, sementara peran atau keterlibatan
Raden Pardede sebagai Sekretaris KSSK disebutkan secara
gamblang.
Dari situ muncul pula pertanyaan, apakah tidak disebutkannya peran Sri Mulyani dalam surat dakwaan Budi
Mulya merupakan upaya memutus mata rantai ke pejabat
lebih tinggi yang meminta atau menekan Sri Mulyani untuk
menyetujui bailout?
Kita mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran Sri Mulyani sehingga semua pertanyaan
itu terjawab. Pengungkapan peran Sri Mulyani juga akan
menjawab pertanyaan ada atau tiadanya pemeran utama
dalam perkara bailout Bank Century.
Untuk mengungkap peran Sri Mulyani, KPK tidak perlu
menunggu persidangan Budi Mulya rampung. KPK bisa
melakukannya secara paralel.
Bila tidak, KPK hanya akan membeli waktu dan itu bisa
digunakan mereka yang berkepentingan untuk menggeser
bailout Century dari ranah hukum ke ranah politik.

dika@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 2 dan 20

Vitamin D dan Kanker

Caleg Petahana Dinilai tidak Layak Dipilih Kembali
LEBIH dari 90% anggota DPR
RI periode 2009-2014 yang saat
ini duduk di kursi parlemen
maju lagi di Pileg 2014. Peneliti senior Forum Masyarakat
Pe duli Parlemen Indonesia
(Formappi) Lucius Karus menegaskan, jika dilihat dari kinerja, 90% dari mereka yang
mencalonkan kembali itu tidak
layak dipilih rakyat. Lucius
menggambarkan rekam jejak
mereka sebagai para pelaku
perbuatan tercela seperti korupsi, menonton video porno,
kerap membolos, dan tidak
produktif.
Jika dilihat dari fungsi pokok
DPR RI pun, yakni legislasi,
anggaran, dan pengawasan,
menurut Lucius, target mereka
meleset jauh (lihat grafis). “Ka-

laupun mau mencalonkan lagi,
semua motivasinya hanya mencari kerja, kekuasaan, dan keuntungan. Mereka tidak peduli
rekam jejak kegagalan mereka
sepanjang periode jabatan. Ini
bukan cuma karena faktor kepentingan, melainkan memang
karena mereka tidak punya
kapasitas,” Lucius, kemarin.
Menurut dia, masyarakat harus disadarkan akan rendahnya kompetensi yang dimiliki
anggota DPR saat ini. Ia berharap, masyarakat tidak lagi
terpancing oleh rayuan politik
uang di Pemilu 2014.
Peneliti Indonesia Budget
Center (IBC) Roy Salam mengatakan alokasi anggaran selama
lima tahun masa jabatan DPR
menimbulkan harapan mereka

lasi yang dibahas dan disepakati di DPR kerap bermasalah
sehingga banyak UU yang diuji
materi dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Ketua Badan Kehormatan
DPR Trimedya Panjaitan mengakui seperti itulah kualitas DPR
hasil Pemilu 2009.
Ketua Badan Legislasi DPR
Ignatius Mulyono juga mengakui target legislasi DPR tidak
bisa dicapai. (Nov/Mad/*/X-6)

mampu menjalankan fungsi
pengawasan, penganggaran,
dan legislasi dengan baik.
”Namun, nyatanya, DPR tidak
berprestasi. Fungsi penga-

wasan, penganggaran, apalagi
legislasi gagal dijalankan.”
Direktur Advokasi Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Ronald
Rofiandri menambahkan legis-

Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com

STUDI sebelumnya mengungkapkan vitamin D dapat
mengurangi risiko penyakit jantung, patah tulang, dan bahkan
depresi, sedangkan penelitian
terbaru mengungkapkan pasien
kanker payudara dengan tingkat vitamin D yang tinggi dalam
darah menjadikan sel kanker mereka dua kali lebih mungkin untuk
bertahan hidup.
Penelitian yang dipimpin Prof
Cedric Garland F dari University of
California, AS, menganalisis statisSENO
tik dari lima studi yang mencari
keterkaitan antara 25-hydroxyvitamin D dan kanker payudara. Sekitar 4.443 penderita kanker payudara dilibatkan
dalam penelitian antara 1966 dan 2010. Semua pasien
diikuti selama rata-rata sembilan tahun.
Tim menemukan perempuan yang memiliki tingkat 25hydroxyvitamin D yang tinggi dalam darah mereka memiliki risiko tingkat kematian sekitar 50% jika dibandingkan
dengan pasien dengan level vitamin D yang rendah. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Anticancer
Research. (Medical News Today/Hym/X-4)

SELEKTA

2

Ahsan/Hendra Akhiri Puasa 11 Tahun
GANDA putra Mohammad
Ahsan/Hendra Setiawan berhasil menyumbangkan gelar
bagi Indonesia di turnamen
bergengsi All England Super
Series Premier 2014.
Pada pertandingan yang berlangsung di National Indoor
Arena, Birmingham, Inggris,
itu, ganda peringkat satu dunia
ini mengalahkan ganda Jepang
yang merupakan unggulan
kedua, Hiroyuki Endo/Kenichi
Hayakawa 21-19, 21-19 selama
45 menit.
Gelar tersebut mengisi 11 tahun kekosongan gelar di sektor
ganda putra pada turnamen
bulu tangkis tertua di dunia
itu. Terakhir, ganda putra Sigit
Budiarto/Candra Wijaya yang
meraih gelar ini pada 2003.
‘’Kemenangan ini sangat is-

timewa buat kami,’’ kata Ahsan
saat ditanya seberapa spesial
gelar juara ini bagi mereka.
‘’Terima kasih untuk suporter
Indonesia dan dukungan keluarga di rumah serta rekanrekan di Tanah Air yang selalu
mendukung kami.’’
Hendra menambahkan bermain di Inggris tidak ada bedanya dengan di Tanah Air. ‘’Serasa bermain di rumah sendiri
meski bermain di Inggris.’’
Meski bisa menang dalam
dua set langsung, laga tersebut
cukup me ne gangkan. ‘’Ahsan terlihat agak canggung di
awal pertandingan,’’ ujar Sigit
mengomentari pertandingan.
‘’Ahsan baru terlihat agak nyaman saat memimpin di poin 16
di set kedua.’’
Bagi dua pasangan, perte-

“Terima kasih untuk
suporter Indonesia dan
dukungan keluarga
di rumah serta rekanrekan yang selalu
mendukung kami.’’
Hendra Setiawan
Pebulu tangkis nasional
muan di final All England 2014
ini ialah yang keenam. Sebelumnya mereka sudah lima
kali bertemu. Lima pertemuan
mereka selalu dimenangi Ahsan/Hendra.
Terakhir kali mereka bertemu di Denmark Open Super
Series 2013. Saat Ahsan/Hen-

dra menang 27-25,23-21.
Gelar All England ini membuat Ahsan/Hendra melengkapi sederet gelar juara yang
sudah menempatkan mereka
di peringkat teratas dunia.
Me reka gagal membawa
pulang ge lar itu tahun lalu.
Ahsan/Hendra tahun lalu gagal
ke final setelah disingkarkan
pasangan China Liu Xiaoling/
Qiu Zihan.
Sementara itu, Ricky Soebagdja/Rexy Mainaky menjadi
ganda Indonesia terakhir yang
tampil di tiga final secara
be r untun, yaitu pada 19941996. Setelah menjadi runnerup pada 1994 kepada ganda
Indonesia Rudy Gunawan/
Bambang Suprianto, Ricky/
Rexy juara pada 1995 dan 1996.
(MN/R-3)

AP/RUI VIEIRA

JUARA ALL ENGLAND: Pasangan ganda Indonesia M Ahsan (kiri)/Hendra Setiawan mengekspresikan kegembiraan seusai mengalahkan
lawan mereka dari Jepang Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa pada final All England Super Series Premier 2014 di Birmingham, kemarin.

Marzuki Alie Imbau
Masyarakat tidak Antipolitik

K

ETUA DPR RI
Marzuki Alie
mengimbau
agar masyarakat
tidak bersikap antipolitik.
Masyarakat harus proaktif
mencari tahu hak dan kewajiban konstitusional mereka
sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab.
“Banyak sekali contoh
kasusnya di mana ketidakpahaman masyarakat terkait
aturan perundangan disalahgunakan oleh orang-orang
yang tidak bertanggung
jawab,” ujar Marzuki saat
ditemui di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Yang dimaksud antipolitik, menurut Marzuki, ialah
sikap apatis atau tidak
mau tahu dan tidak peduli
dengan proses politik,
kebijakan politik, dan
produk politik yang dihasilkan DPR. Sikap itu, ia nilai,
justru bakal merugikan
masyarakat sendiri.
Lebih jauh, Marzuki meminta agar masyarakat
bijak dalam menyikapi
pemberitaan yang
muncul mengenai DPR.
Selama ini, pemberitaan terhadap kinerja
dan perilaku anggota
DPR kerap tidak berimbang. Akibatnya,
masyarakat cenderung menganggap
kinerja semua
anggota DPR buruk. Padahal, tidak
semua anggota DPR
berperilaku negatif.
“Ini (pemberitaan yang
tidak berimbang) juga yang
mengakibatkan sebagian
besar masyarakat kita

Marzuki Alie

antipolitik dan tidak peduli
terhadap kinerja politik di
DPR. Hal ini amat disayangkan,” cetusnya.
Marzuki menjelaskan
aturan perundangan dibuat
dengan tujuan untuk
melayani, melindungi, dan
menjamin tercapainya
distribusi sumber daya yang
adil bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan
cita-cita masyarakat yang
sejahtera, adil, dan makmur
dapat tercapai.
“Dengan mamahami
undang-undang, kita dapat
memaksa pemerintah
untuk melaksanakan kewajibannya
dalam mencapai tujuan
bernegara
dan mengawasi pelaksanaan undangundang itu
sendiri. Ma-

kanya masyarakat jangan
antipolitik. Bagaimanapun
semua keputusan DPR itu
ialah keputusan politik,”
tegasnya.
Marzuki lalu mencontohkan sejumlah produk
undang-undang yang
besar manfaatnya bagi
masyarakat, semisal UU Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BJPS), UU Desa, UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU
Pendidikan. Meski demikian,
masyarakat termasuk di
antaranya kaum akademisi
dan wartawan justru
tidak paham mengenai substansi
produk-produk
perundangan
tersebut.
“Padahal DPR
sudah berusaha sekuat
tenaga untuk
menyosialisasikan produk UU

tersebut. Masyarakat bahkan dapat mengikuti langsung di DPR selama proses
pembuatan UU,” ujar dia.
UU BPJS, misalnya. Sesuai
UU ini, masyarakat yang
berprofesi sebagai PNS, anggota TNI dan Polri berhak
mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, peserta
Jamsostek dan Askes pun
otomatis berhak mendapatkan layanan dari BPJS.
“Pengalaman saya, ada
anggota masyarakat yang
berprofesi sebagai guru
dan staf yayasan pendidikan mau mendaftar BPJS,
tetapi ditolak oleh BPJS
daerah dengan alasan BPJS
itu hanya untuk PNS dan
anggota TNI-Polri. Ternyata
petugasnya juga banyak
yang tidak paham,” ungkap
Marzuki.
Hal senada juga dilontarkan oleh Wakil Ketua
DPR RI Priyo Budi Santoso.
Menurutnya, sikap
antipolitik
tersebut bisa
jadi merupakan
salah satu ekses
dari hiruk-pikuk
politik yang membuat masyarakat
lelah akan politik.
“Kita sudah lakukan publikasi besarbesaran, tapi belum
berdampak signifikan
pada informasi yang
diterima masyarakat.
Bisa saja ini karena gejala kelelahan masyarakat
terhadap politik karena
proses demokrasi yang berlebihan. Ini menyebabkan
masyarakat kurang bergairah dalam melihat praktik politik dan demokrasi,”
tandasnya. (*/Deo/S-25)

Ketua DPR
MI/MOHAMAD IRFAN

SENIN, 10 MARET 2014

10 Parpol Melaju
ke Senayan
Penaikan ambang
batas menjadi 3,5%
untuk mengurangi
jumlah kursi di
Senayan belum
berhasil.
AKHMAD MUSTAIN

S

EMBILAN partai politik yang bertengger
di Senayan akan tetap
mendapatkan kursi
dari hasil Pemilu 2014. Selain
parpol tersebut, Partai NasDem, yang baru ikut pemilu
tahun ini juga diprediksi akan
lolos parliamentary threshold
(ambang batas parlemen).
Temuan tersebut didapatkan dari hasil survei yang
dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei yang dilakukan dari 10
hingga 20 Februari 2014 itu,
ter hadap keterpilihan parpol menggunakan tiga jenis,
yakni pertanyaan terbuka,
memberikan daftar 12 parpol,
serta simulasi surat suara.
“Sepuluh partai sangat
mungkin punya wakil di DPR.
Bahkan PBB masih bisa punya
peluang ke Senayan. Yang harus berjuang keras memang
PKPI,” ungkap Direktur Riset
Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC), Djayadi
Hanan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, hal yang perlu
diingat oleh partai-partai atas,
terutama PDIP dan Golkar,
masih ada 17% yang belum
memilih. Bisa saja, kata Djayadi, distribusi suaranya lebih
berat ke partai lapisan tengah
dan bawah.
“Kekuatan partai masih
ketat dan terfragmentasi. Ini
berarti menaikkan parliamentary threshold menjadi
3,5% untuk mengurangi jumlah kursi di Senayan belum
berhasil. Intinya semua ditentukan bagaiman sosialisasi partai-partai nanti,” ujar
Djayadi.
Berdasarkan hasil survei,
jika dilakukan pertanyan
spontan (top of mind) bila pemilu dilakukan saat ini, publik

memilih PDIP dengan perolehan 11,4% (lihat grafis). “Sementara yang tidak memilih
sebanyak 47,7%,” tuturnya.

Kerja politik
Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella yang turut hadir dalam pemaparan survei
tersebut menyatakan bahwa
NasDem akan melakukan
kerja politik untuk terus mendongkrak suara.
Ia mengatakan, Partai NasDem akan memanfaatkan
masa kampanye terbuka dengan optimal. “Pemilih Indonesia masih dinamis, swing
voters masih besar. Kerja
politik NasDem yang baru dua
tahun akan terus konsisten.
Untuk di bawah, cuma satu
sen jatanya, yakni atribut,”
tuturnya.
Patrice mengatakan bahwa
perilaku pemilih berubah.
Dalam Pemilu 2004 dan 2009,
siapa yang belanja iklannya
banyak, dia yang menang. Tapi sekarang, belanja iklan itu
tak lagi menjadi satu-satunya
faktor penentu. “Hari ini, tak
ada partai yang dominan.
Masyarakat mudah berubah
pilihan ketika mereka kece-

wa. Perilaku pemilih sangat
dinamis. ”
Pada bagian lain, Djayadi mengatakan, masih sulit
memperkirakan urutan partai pemenang Pemilu 2014
nanti. Pasalnya, jelang sebulan sebelum pemilihan legislatif 9 April, persaingan partai
makin seru. “Juga belum ada
partai yang mendapat 25%
suara pemilih sebagai syarat
untuk mencalonkan presiden
sendirian,” tuturnya.
Djayadi menegaskan, tren
dari survei tersebut, sebenarnya juga dipengaruhi oleh
konteks makro ekonomi-politik. Ia menjelaskan, kondisi
umum, terutama kondisi ekonomi, politik dan hukum secara teoretis dipercaya membentuk perilaku masyarakat
terhadap parpol.
Bila kondisi umum dinilai
positif, itu akan memperkuat
parpol yang memerintah,
uta manya Demokrat. “Sebaliknya, bila dinilai buruk,
pemilih akan memilih parpol oposisi, terutama PDIP,”
ujarnya. (X-5)

mustain
@mediaindonesia.com

BERDUKA: Kerabat
menghibur
Chrisman Siregar
(kiri), dan istrinya,
Herlina Panjaitan,
di Medan,
Sumut, kemarin.
Anak mereka,
Firman Siregar,
termasuk WNI
yang terdaftar
di manifes
penumpang
pesawat Malaysia
Airlines MH 370
yang hilang sejak
Sabtu (8/3) dini
hari.
AP/BINSAR BAKKARA

Berharap Antemortem tidak Digunakan

T

ERDENGAR jeritan histeris dari dalam
rumah di Jalan Bunga Kenanga, Medan
Selayang, Sumatra Utara, kemarin,
menyusul kehadiran Tim Disaster Victim
Identification (DVI) Polda Sumatra Utara ke
rumah berwarna peach itu.
Herlina br Panjaitan tak kuasa menahan
tangis lantaran hingga kini belum mendapat
kabar nasib Firman Chandra Siregar, 25,
anak bungsunya yang menjadi penumpang
pesawat Malaysia Airlines bernomor MH
370 yang hilang kontak saat terbang menuju
Beijing, China, Sabtu (8/3) dini hari.
Duka mendalam pun juga terlihat di
rumah Indra Suria Tanurisam, 57, di Jalan
Berdikari RT 02/09, Cipinang Cempedak,
Jatinegara, Jakarta Timur. Istri Indra
bahkan berkali-kali pingsan menunggu
kejelasan nasib suaminya yang juga menjadi
penumpang pesawat nahas itu.
“Kami sekeluarga masih shocked. Istri
Indra sangat terpukul karena pukul satu
malam ia masih sempat BBM-an dengan
Indra,” kenang Iman, adik kandung Indra.
Siang itu tiga anggota Tim DVI Mabes
Polri dengan membawa peralatan medis
laboratorium memasuki rumah Indra.
Seperti halnya di rumah orangtua Firman di
Medan, tim DVI mengambil data antemortem
(data primer) berupa sampel DNA, data gigi,

sidik jari, properti, dan tanda fisik keluarga.
Direktur Eksekutif DVI Polri Kombes
Anton Castilani menyebut timnya bergerak
ke dua kota tempat kediaman keluarga
ketujuh penumpang itu. Empat lokasi di
Jakarta dan tiga di Medan, Sumatra Utara.
“Tim DVI proaktif untuk mengumpulkan
data atau informasi antemortem, dengan
maksud agar mempermudah identifikasi
korban jika kelak para korban di temukan
dalam keadaan meninggal,” kata Kepala Biro
Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy
Rafli Amar, kemarin.
Pihak Malaysia Airlines sendiri
mengungkapkan ketujuh nama WNI
tersebut ialah Ferry Indra Suadaya, Herry
Indra Suadaya, Lo Sugianto, Firman Chandra
Siregar, Indra Suria Tanurisam, Chynthyatio
Vinny, dan Willysurijanto Wang.
Saat ini keluarga korban berharap
pesawat segera ditemukan dan keluarga
masih terus mengikuti perkembangan
pencarian pesawat. Namun, mereka
berharap para penumpang bisa selamat
sehingga data antemortem tidak jadi
digunakan. “Kita belum tahu rencana
selanjutnya. Kita hanya terus ikuti info dari
media. Harapan keluarga kabar yang terbaik
harus ketemu dan selamat,” kata Iman. (YN/
Kim/Mad/*/X-9)


SKANDAL CENTURY

3

Bawahan Diminta Out of the Box (1)
Pengantar: Setelah penantian panjang, kasus fasilitas pendanaan
jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank
gagal dan berdampak sistemis akhirnya bergulir di persidangan. Mantan
Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya duduk di kursi pesakitan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/3). Bagaimana
lika-liku proses keluarnya bailout (dana talangan) untuk Bank Century
Rp6,7 triliun, berikut kupasannya secara berseri mulai edisi hari ini.

S

MI/USMAN ISKANDAR

DIPERIKSA KPK: Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Sekjen Kemenkeu Mulyana Nasution memberikan keterangan seusai
diperiksa KPK di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, 4 Mei 2010. Sri Mulyani diperiksa KPK terkait dengan pengucuran dana
talangan Bank Century.

Sri dan
Boediono
Beda Info
ke KPK

IANG itu, 30 Oktober
2008, hari tampak
cerah. Sinar mentari
menyapa Ibu Kota dengan
hangat. Namun bagi Zainal
Abidin, Direktur Direktorat
Pengawasan Bank I (DPB1),
dan rekannya masih satu
direktorat, Heru Kristiyana,
hari itu terasa mendung,
bahkan getir.
Dua pejabat di Satuan Kerja
(Satker) BI yang bertugas
memelototi kinerja perbankan
ini dipanggil oleh Deputi
Senior BI Miranda Swaray
Goeltom ke ruangannya. “Ada
apa dengan Bank Century?”
tanya Miranda dengan tegas.
Tak ingin membuang

kesempatan, Heru Kristiyana
menyatakan bahwa Bank
Century tidak memenuhi
syarat untuk mendapatkan
FPJP. Segudang alasan
diberikan. Singkatnya,
pihaknya ingin menjaga
prinsip kehati-hatian
(prudential) agar BI tidak
kecolongan. “Kami sarankan
Robert Tantular (pemilik Bank
Century) mengatasi likuiditas
banknya sendiri,” ujarnya,
sebagaimana dikutip dalam
dakwaan Budi Mulya.
Gayung tak bersambut.
Miranda yang juga dikenal
sebagai ekonom dari UI itu
tak puas dengan paparan
bawahannya itu. “Mengapa

Bank Century tidak diberikan
FPJP. Anda itu tidak bisa
menilai situasi sekarang yang
lagi krisis di mana bank-bank
mengalami kesulitan likuiditas
karena krisis global. Anda
sebagai pengawas harus bisa
berpikir out of the box,” cetus
Miranda.
Tak mau kalah, Heru menimpali lagi. Pengawas bank,
katanya, hanya melihat dari
sisi aturannya dan kondisi
mikro dari PT Bank Century,
Tbk, karena capital adequacy
ratio (CAR) alias rasio kecukupan modal berada di bawah 8%.
“Pengawas tidak menilai dari
sisi industri perbankan,” ujar
Heru, mantap! (Ade Alawi/P-3)

www.bankmandiri.co.id

KPK menemukan dua versi hasil
telekonferensi antara mantan Menteri
Keuangan/Ketua KSSK dan Gubernur BI.
RAJA EBEN LUBIS

K

OMISI Pemberantasan Korupsi harus bekerja keras
membuktikan dugaan keterlibatan mantan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur
Bank Indonesia Boediono
dalam pemberian fasilitas
pendanaan jangka pendek
(FPJP) dan penetapan Bank
Century sebagai bank gagal
yang berdampak sistemis.
Pasalnya, Sri Mulyani selaku mantan Ketua Komite
Stabilitas Sektor Keuangan
(KSSK) dan Boediono yang
kini menjabat Wakil Presiden RI memberikan informasi yang berbeda kepada
KPK.
Hal itu diketahui setelah
KPK mengeledah Gedung BI
beberapa waktu lalu. Lembaga antirasywah itu menemukan dua versi kesimpulan
hasil telekonferensi antara
Boediono dan Sri Mulyani
yang saat itu tengah berada
di luar negeri.
Versi pertama, BI akan
memberikan FPJP untuk
mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah
sehingga setiap transaksi
harus dapat dilakukan, dan
versi kedua adalah BI akan
melakukan langkah-langkah
yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi
kesulitan likuiditas Bank
Century akibat penarikan
dana oleh nasabah.
Berdasarkan dokumen
yang diperoleh Media Indonesia, kemarin, saat diperiksa oleh KPK di Kantor
Wakil Presiden, Jakarta, 23
November 2013, Boediono
mengatakan bahwa hasil
telekonferensi menguatkan
BI untuk memutuskan memberikan FPJP kepada Bank
Century. Sementara itu, Sri
Mulyani mengatakan bahwa
dalam telekonferensi tersebut tidak ada pembahasan
mengenai mekanisme FPJP.
Boediono menjelaskan
bahwa pada 13 Novem-

ber malam, BI melakukan
telekonferensi dengan Sri
Mulyani untuk melaporkan
situasi sudah gawat, yaitu
efek domino jika Bank Century jatuh. Pada telekonferensi
itu dibahas juga instrumen
apa yang bisa digunakan.
Dua opsi
Menurut Boediono, instrumen pertama yang dibahas
ialah Fasilitas Pembiayaan
Darurat (FPD), yaitu fasilitas
berjangka agak panjang (180
hari) yang melibatkan dana
APBN (Menkeu) dan tidak
perlu meminta persetujuan
DPR.
Namun, mekanisme FPD
belum siap sehingga ditolak. Opsi terakhir yang
dibicarakan ialah FPJP, yaitu tidak harus melibatkan
anggaran negara, dan tidak
harus meminta persetujuan
DPR. “FPJP lebih cepat untuk dilaksanakan, ini yang
menurut saya yang memperkuat argumen BI untuk
mengubah PBI (Peraturan
Bank Indonesia) mengenai FPJP. Karena FPJP ini
yang lebih efektif untuk
menangkal efek domino,”
kata Boediono dalam dokumen itu.
Akan tetapi, informasi
berbeda disampaikan Sri
Mulyani. Saat diperiksa tiga
penyidik KPK di Kedutaan
Besar Republik Indonesia
(KBRI) untuk Amerika Serikat di Washington, pada
30 April dan 1 Mei 2013, Sri
Mulyani mengatakan bahwa
untuk pertama kalinya mendengar kasus Century saat
rapat konsultasi (telekonferensi) dengan BI.
BI melaporkan mengenai
kronologi permasalahan,
langkah-langkah yang sudah
dilakukan, laporan tentang
prudential ratio, analisis
dampak sistemis dan kesimpulan. “Saat itu sama sekali
tidak disinggung masalah
FPJP karena FPJP itu domainnya BI,” katanya seperti
tertuang dalam dokumen
itu. (X-5)

raja_eben
@mediaindonesia.com

apapun hunian Anda, mandiri saja
Saatnya mewujudkan apapun jenis hunian idaman Anda. mandiri kpr memberi
solusi kemudahan hunian idaman Anda, baik rumah baru maupun rumah second *.
* Syarat & ketentuan berlaku
Bekerjasama dengan:

INDONESIA MEMILIH

4


Teror Politik
Momok Pemilu
Kesuksesan Pemilu 2014 juga akan diukur
dari psike masyarakat yang terbebas dari
unsur intimidasi dan teror politik.
HILLARIUS U GANI

K

OORDINASI antarintelijen saat ini sangat dibutuhkan untuk memerangi teror
politik menjelang Pemilu Legislatif 2014 yang akan dilangsungkan pada 9 April mendatang. Pemilu yang demokratis
harus terbebas dari teror politik dan masyarakat terjamin
dalam menggunakan hak-hak
politiknya dengan aman, jurdil, dan tidak ada sedikit pun
indikasi kecurangan.
Anggota Komisi I (bidang
pertahanan dan intelijen)
DPR RI dari Fraksi PDIP Tjahjo
Kumolo mengatakan koordinasi yang optimal akan menghasilkan deteksi dini intelijen
untuk menangkal setiap gangguan ancaman, khususnya
menjelang pileg dan pilpres
ke depan yang tahap-tahapnya
makin matang, tetapi masih
ada persiapan yang belum
optimal. Sejumlah persiapan
pemilu yang belum optimal
antara lain daftar pemilih tetap (DPT), kotak suara kardus,
serta distribusi kertas surat
suara yang belum merata dan
masih ada yang cacat atau
rusak.
Hal-hal seperti itu, imbuh
Tjahjo di Semarang, kemarin,

memerlukan perhatian semua
pihak terutama penyelenggara
pemilu, pemerintah, aparat,
dan parpol serta dukungan
masyarakat. Begitu pula Satuan Tugas (Satgas) Intelijen Terpadu Pengaman Pemilu 2014
mekanisme koordinasinya
harus terpola dan terpadu di
lapangan, khususnya tata kelola dari penyelenggara intelijen
yang dikoordinasikan Badan
Intelijen Negara (BIN).
“Koordinasi intelijen arahnya untuk bersinergi dalam
menentukan kebijakan negara
dan menghindari tumpangtindih penugasan dan kewenangan,” kata Sekjen DPP
PDIP itu, yang masih yakin
terhadap komitmen TNI, Polri,
dan BIN tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2014 ini.

Prihatin
Secara terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras)
menyampaikan keprihatinan
terhadap kondisi Aceh menjelang penyelenggaraan Pemilu
2014.
“Presiden dan jajaran pemerintah pusat bersama dengan
pemerintah daerah serta lembaga pelaksana pemilu harus
bertanggung jawab dalam
menciptakan kondisi yang

aman di Aceh,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar
dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Haris, situasi di Aceh
menjelang Pemilu 2014 menunjukkan angka kekerasan
cenderung meningkat.
Suasana itu, imbuhnya,
akan memunculkan kembali trauma bagi masyarakat,
terutama korban pelanggaran
HAM masa lalu. Dalam pantauan Kontras, dalam dua bulan terakhir tercatat ada dua
orang tewas, enam terluka
akibat penganiayaan, dan puluhan harta benda, termasuk
di antaranya atribut partai,
rusak dan dibakar. Sejumlah
tindakan kekerasan, seperti
penembakan, penganiayaan,
p e r u s a k a n , p e m b a k a ra n ,
pelemparan bom molotov,
intimidasi, dan teror, ditengarai bernuansa persaingan
politik.
Haris mengingatkan sepanjang 2013 tercatat 17 tindak
kekerasan politik yang juga
mengakibatkan 2 orang tewas
dan 7 terluka. “Apa yang terjadi di Aceh ialah catatan serius
terkait dengan kesuksesan Pemilu 2014.” Haris menjelaskan
esensi pemilu ialah semua orang harus bebas dan bertanggung jawab dalam memilih
sehingga kekerasan dan teror
merupakan tindakan yang
kontraproduktif.(Ant/*/P-2)

KAMPANYE PEMILU DAMAI: Ribuan peserta mengikuti jalan santai ketika kampanye Pemilu Damai di Lhokseumawe, Aceh, kemarin.

hillarius
@mediaindonesia.com

Jalan santai yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) serentak di 23 kabupaten/kota di Aceh itu dalam rangka
menyosialisasikan pemilu damai, menghentikan pertikaian antarpartai politik, serta mengajak masyarakat memberikan hak suara pada
pemilu 9 April mendatang.

ANTARA/RAHMAD

Hak Politik Seluruh Difabel Jadi Taruhan Negara Demokrasi

M

EMPERJUANGKAN
hak demokrasi
bagi kaum difabel
tidaklah mudah dan pasti
menemui jalan panjang
dan terjal. Setelah 10 tahun
ikut berjuang aktif dan
sukses menyuarakan hak
politik bagi tunanetra agar
bisa mencoblos di TPUTPU di Yogjakarta ternyata
hal itu belum sepenuhnya
sempurna. Pemilu inklusif
yang menjamin seluruh

hak politik warga negara
tanpa terkecuali dalam
menentukan pilihannya
harus diikuti difabel lainnya.
Komisioner KPU
Yogyakarta Farid Bambang
Siswanto mengatakan
pihaknya sudah mendata
jumlah pemilih difabel
tunanetra untuk
membuatkan template atau
alat bantu mencobolos.
“Namun, template hanya
untuk caleg DPD RI dan DPR

RI,” kata Farid.
Langkah KPU DIY
tersebut, menurut Nuning
Suryatiningsih, Direktur
Center for Improving
Qualiﬁed Activity in Live
of People with Disabilities
(CIQAL), merupakan langkah
maju dan harus diapresiasi.
Namun, masih kurang
lengkap kalau akses yang
diberikan hanya untuk
difabel tunanetra. KPU DIY
yang dijadikan pilot project

bagi penyelenggaraan pemilu
yang aksesibel bagi semua
warga Indonesia seharusnya
juga memberikan akses
kepada difabel lainnya,
seperti tunarungu,
tunadaksa. “Karena mereka
juga memiliki hak politik,”
ujar Nuning. Difabel memang
sudah saatnya dilibatkan
secara aktif dalam pemilu,
seperti melakukan sosialisasi
langsung kepada pemilih.
Dalam bayangan aktivis

difabel, Yogyakarta sebagai
daerah yang menjunjung
tinggi demokrasi, harus
menjadi contoh bagi
daerah lainnya dalam
menyelenggarakan pemilu
yang inklusif. Menurut Farid,
ada 7 petugas di TPS yang
telah disiapkan. Mereka ialah
petugas pendaftaran, pelipat,
ketua, penjaga ketertiban,
penjaga di bilik suara,
penjaga di kotak suara, dan
petugas penjaga tinta. “Nah,

petugas nomor 5 (menjaga di
bilik suara), telah kami tugasi
untuk membantu pemilih
khususnya pemilih difabel,”
terang Farid.
Langkah KPU DIY itu
dirasakan positif, terlebih
KPU DIY ialah satu-satunya
yang telah menerapkan
pemilu inklusif dari seluruh
KPU yang ada di Indonesia.
Jika upaya tersebut
dilakukan dan diperluas
cakupannya, menurut Rofah,

Direktur Pusat Studi dan
Layanan Difabel Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, bisa mengurangi
angka golput.
Miko, salah satu relawan
dan aktivis difabel di
Yogyakarta menambahkan,
keberadaan alat bantu
dengan aksesbilitas akan
mendorong difabel antusias
mengikuti dan menggunakan
hak politiknya. (Furqon Ulya
Himawan/P-2)

Pileg Tentukan
Bursa Capres
BURSA pencalonan presiden
masih didominasi oleh namanama yang saat ini beredar
dan menjadi unggulan dalam
setiap hasil survei. Karena
itu, dalam pencarian calon
presiden belum ada tokoh
atau nama baru yang bisa
menjadi kuda hitam.
Dalam sebuah diskusi bertajuk Siapa Kuda Hitam 2014?
di Jakarta, kemarin, Sekjen
Partai NasDem Patrice Rio
Capella mengatakan Pemilu
2014 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diikuti
dengan perpindahan rezim
yang berkuasa. “Fenomena
2014 ini berbeda, rezim pasti
berganti. Semua partai berpeluang sama, (Pemilu) 2014
tidak ada partai besar atau
kecil,” katanya. NasDem sebagai partai baru, sambung Rio,
terus berusaha membangun
branding agar bisa sejajar
dengan partai lain yang sudah lebih lama berdiri untuk lolos dari ambang batas
parlemen.
Pada Pemilu 2014 ini hampir semua capres bermunculan dan diusung oleh setiap
partai dan gabungan partai.
Tidak ada kuda hitam di luar
nama-nama itu dan tidak
mungkin juga muncul namanama capres di luar partai
pengusung,” ujarnya.

Dia pun menilai sosok
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) bukan sebagai kuda hitam, tetapi salah
satu calon yang kuat karena
selalu unggul di setiap survei.
Namun, menurutnya, untuk kandidat wakil presiden
masih bisa bermunculan
wajah-wajah baru yang tidak
diperhitungkan hari ini.
Senada dengan Rio, aktivis
pemilu dari Lingkar Madani
untuk Indonesia (LIMA) Ray
Rangkuti mengatakan, untuk
memunculkan capres selain yang sering dipublis harus ada perubahan suasana,
yakni tidak hanya dilihat dari
sisi populer ataupun elektabilitas, tetapi bisa dilihat
dari program-program yang
ditawarkan mereka. “Kalau
bicara soal elektabilitas, yang
muncul itu-itu saja,” kata Ray.
Ditambahkan, partai-partai
yang elektabilitasnya di bawah 7% juga bisa berkoalisi
semacam Poros Tengah baru.
Mereka tidak perlu ikut partai yang populer. “Dari sini
kemungkinan terjadi kuda
hitam,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo
yang hadir juga dalam diskusi
tersebut mengatakan pemilih
selalu menyepelekan penye-

MI/ROMMY PUJIANTO

KUDA HITAM: (Dari kiri) Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon,
Ketua Bidang Hukum dan HAM PDI Perjuangan Firman Jaya
Daeli, dan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella saat diskusi
Siapa Kuda Hitam 2014?, di Jakarta, kemarin.
lenggaraan pemilu legislatif
dan selalu berantusias pada
pemilu presiden. “Maysarakat banyak mengabaikan pileg. Padahal, pileg jalan untuk
menentukan calon presiden
di pilpres. Masyarakat belum sampai pada demokrasi
substansial karena masih me-

lihat citra, ﬁgur dan kapital,”
kata Drajad.
Dia meminta parpol ikut
memberi pendidikan politik
dengan tidak mengedepankan pencitraan. “Didik rakyat
dengan politk yang menyentuh pada isi atau gagasan,”
pungkasnya. (AI/P-2)

INDONESIA MEMILIH


Pemula Pilih Capres Muda

Kemampuan teritorial, politik, dan politik
luar negeri atau diplomasi Jokowi belum
terlihat. Pendampingnya harus memiliki
kemampuan itu.
HILARIUS U GANI

P

EMILIH muda menjadi penentu kemenangan pasangan
capres-cawapres dalam Pilpres 2014.
Direktur Political Communication (Polcomm) Institute
Heri Budianto menyebutkan
ada sekitar 53 juta pemilih
muda yang terdaftar dalam pemilu mendatang. Dia mengutip
data dari Center for Election
and Political Party Universitas
Indonesia.
Heri mengungkapkan 53 juta
pemilih muda adalah dua kali
lipat dari angka kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

“Mereka inilah pemilihpemilih potensial yang akan
menentukan arah bangsa ke
depannya,” ungkap Heri saat
ditemui dalam acara diskusi
bertajuk Capres Muda dan
Pemimpin Daerah: Pilihan
Anak Muda (Pemilih Muda) di
Jakarta, kemarin.
Berdasarkan survei Polcomm, mayoritas pemilih
muda yang menjadi responden menyatakan tokoh muda
yang paling layak maju dalam
Pilpres 2014, di antaranya
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo dengan tingkat pilihan
22,9%, disusul Wakil Ketua
DPR RI Priyo Budi Santoso
16,3% (lihat grafik).

Heri menjelaskan hasil survei tersebut memperlihatkan
pemilih muda mempunyai
pandangan sendiri terhadap
calon presiden dan wakil presiden. “Saat mereka memotret
sosok capres muda, alasannya
mereka lebih cerdas. Lebih
mengarah kepada hal-hal yang
cepat mengalami perubahan,”
papar Heri.
Maka dari itu, tambahnya,
para capres dituntut untuk
bisa lebih mendekati anak
muda. Salah satunya dengan
masuk ke komunitas-komunitas anak muda. Tidak cukup
hanya dengan mengandalkan
iklan saja.
“Pemilih muda tidak bisa
dipaksa. Ada cara-cara komunikasi politik yang harus
dibangun karena relasi pemilih muda dengan media sosial
dan media massa begitu kental,” ungkap Heri.
Pemilih pemula, ungkapnya,

mengenal tokoh-tokoh politik
melalui media televisi dan media sosial.“Pertarungan pilpres
tahun ini sangat menarik jika
melihat bagaimana mereka
(capres) menguasai media sosial sebagai alat kampanye,”
papar Heri.

Pasangan
Dalam menangapi hasil survei itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan
Emrus Sihombing menyatakan
Pilpres 2014 merupakan momentum terbaik bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi.
Namun, tambahnya, terlepas
dari tingginya elektabilitas
Jokowi, ada hal lain yang belum dimiliki dalam diri mantan Wali Kota Surakarta itu,
walau dia dikenal publik sebagai seorang yang mampu
melayani masyarakat.
“Kemampuan teritorial, kemampuan politik, dan ke-

PAN Yakin Didukung
Warga Muhammadiyah

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

MELANGGAR ATURAN KPU: Alat peraga kampanye caleg terpasang
di pohon Jalan Randusanga, Brebes, Jateng, kemarin. Hingga
saat ini masih banyak alat peraga caleg melanggar peraturan KPU
yang belum dibersihkan.

Hanya 7% Caleg
Prolingkungan
WAHANA Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) menelusuri profil sekitar 6.000 calon
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat RI peserta Pemilu
2014.
Hasilnya, hanya 7% atau
sekitar 420 orang yang pro
terhadap lingkungan hidup.
Caleg prolingkungan tersebut tersebar di seluruh partai
peserta pemilu.
“Dari 6.607 orang caleg,
hanya 6.561 orang yang bisa
kita trace. Hasilnya hanya
7% yang prolingkungan dan
itu tersebar di semua partai,”
Kepala Departemen Jaringan
dan Pengembangan Sumber
Daya Walhi Khalisa Khalid di
Jakarta, kemarin.
Walhi mengukur caleg prolingkungan dari empat indikator, yaitu kapasitas atau
kompetensi, kepemimpinan,
integritas, serta komitmen
penyelamatan lingkungan,
hukum, dan hak asas manusia.
Menurut Khalisa, penting
untuk melihat seorang caleg
dari sisi lingkungan karena
Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Ketika caleg
memiliki tanggung jawab
dan cinta lingkungan, eks-

ploitasi besar-besaran sumber daya alam yang merusak
lingkungan bisa dikurangi.
Sumber daya alam, tambahnya, merupakan sumber
pendapatan Indonesia yang
sangat penting. Karenanya,
wakil rakyat yang memiliki
kompetensi, kepemimpinan,
integritas, dan komitmen dalam lingkungan akan membawa perubahan penting
untuk Indonesia.
Para caleg yang tidak prolingkungan sebagian besar
pernah terlibat dalam pidana sumber daya alam yang
merusak lingkungan.
“Juga anggota Komisi VII
DPR yang menerima THR
SKK Migas itu. Mereka tidak termasuk dalam 7%
caleg prolingkungan,” cetus
Khalisa.
Selain itu, caleg tidak prolingkungan dapat dilihat saat
berkampanye. Salah satu
yang marak terjadi ialah
ketika para caleg menempatkan alat peraga kampanye di pohon. “Banyak caleg
yang berkampanye melalui
spanduk atau menempel
poster di pohon. Itu tidak
pro lingkungan,” tandasnya.
(EB/P-4)

SALAH satu organisasi Islam terbesar di Indonesia,
Muhammadiyah, diyakini
masih memiliki ikatan kultural yang kuat dengan Partai Amanat Nasional. Hal
itu ditegaskan Ketua Umum
PAN Hatta Rajasa dalam
kete rangannya di Jakarta,
akhir pakan lalu.
Ia meyakini partainya
masih banyak dipilih warga
Muhammadiyah karena
dua alasan, yakni faktor
kesejarahan dan hasil survei
tentang pilihan partai politik
yang diminati anggota ormas tersebut.
“PAN ialah partai yang
lahir dari dua pilar utama,
yakni Muhammadiyah dan
Majelis Amanat Rakyat
(Mara). Oleh karena itu,
kami merasa sangat dekat.”
Mara ialah organisasi massa yang didirikan beberapa
tokoh, antara lain Amien
Rais. Organisasi itu didirikan pada saat bergulirnya
reformasi politik yang sebelumnya dikendalikan rezim
Orde Baru.
“Kalau dilihat dari survei,
warga Muhammadiyah paling tinggi menjatuhkan

pilihan pada Partai Amanat
Nasional,” ujar Hatta.
Walau demikian, Hatta
menyatakan pihaknya bisa
menghargai sikap resmi
organisasi Muhammadiyah
yang menyatakan ada jarak
dengan semua partai politik,
termasuk dengan PAN. Hanya, ia menyatakan faktor
kesejarahan dan hubungan
psikologis dengan Muhammadiyah sebaiknya juga
diterima semua pihak.
Saat dihubungi terpisah,
Wasekjen PAN Teguh Juwarno menyatakan pihaknya
selalu menjalin hubungan
baik dengan Muhammadiyah. Banyak hal yang sudah
dilakukan agar PAN menjadi
pilihan utama warga Muhammadiyah.
“Tentu saja kita harus
membangun komunikasi
dan silaturahim yang lebih
intim. Cita-cita PAN menjadi
miniatur Indonesia, dengan
segala keragamannya,” kata
dia.
Sejarah NKRI juga mencatat, kata Teguh, Muhammadiyah selalu hadir dalam perjalanan bangsa ini.
(*/P-3)

mampuan politik luar negeri
atau diplomasi belum terlihat
dari Jokowi sampai saat ini,”
ungkap Emrus.
Karena itu, sambungnya,
jika Jokowi dicalonkan sebagai
capres, dia harus didampingi
seseorang yang mampu dalam bidang-bidang tersebut.
Tokoh muda, lanjutnya, ialah
pasangan yang sesuai disandingkan dengan Jokowi.
Menurut Emrus, Priyo Budi
Santoso yang dalam hasil survei berada di urutan kedua layak menjadi pasangan Jokowi.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI
yang membidangi keamanan,
militer, komunikasi, pemerintahan dalam negeri, dan hukum, Priyo dianggap sebagai
pilihan yang tepat. “Saya pikir
pasangan tersebut sangat sempurna,” ungkapnya. (*/P-4)

hilarius
@mediaindonesia.com

5
Jangan hanya
Popularitas,
Lihat juga Prestasi
FIGUR seseorang sering dipopulerkan media massa.
Namun, biasanya tidak secara utuh figur disuguhkan
ke masyarakat.
Media, misalnya, memopulerkan Jokowi dengan hanya melihat sisi humanisme
dan blusukan, tapi melupakan kendala dan kekurangan, yaitu belum menyelesaikan masalah banjir dan
kemacetan di Jakarta.
“Media jangan terlalu
berat pada seorang tokoh
dan harus berperan dalam
mencerdaskan masyarakat.
Seperti seharusnya, Jokowi
jujur, tidak membuat dinasti
politik, tetapi belum bisa menyelesaikan semua masalah.
Begitu sebaiknya supaya tidak dielu-elukan berlebihan
oleh masyarakat,” papar
peneliti LIPI Siti Zuhro di Jakarta, kemarin.
Ia berbicara dalam diskusi
bertema Menakar modal sosial dan politik capres dan
cawapres 2014, yang diselenggarakan Freedom Founding.
Hadir juga peneliti LP3ES
Kurniawan, Direktur Penelitian Freedom Foundation
Mohamad Nabil, dan dosen
ilmu politik Univeristas Paramadina Herdi Sahrasad.
Menurut Siti, popularitas
Jokowi jangan sampai seperti
Susilo Bambang Yudhoyono.
Terus dipuji, tetapi setelah
satu atau dua tahun kemudian dihina dan rakyat minta
presiden diturunkan.
Saat itu, ungkap Siti, figur
SBY seperti dikagumi perempuan karena karismanya.
Namun, beberapa saat setelah menjadi presiden, ia
dihina dengan dibawakan
kerbau ke depan Istana.
“Setelah beberapa bulan
terpilih, saat hari buruh, pendemo bawa kerbau. Itu apa

maksudnya?” cetus Siti.
Di sisi lain, tambahnya,
politik figur atau popularitas
tidak baik jika terus dilakukan karena merusak mekanisme partai. Mekanisme

Jokowi hanya dilihat
dari sisi humanisme dan
blusukan, tetapi kendala
dan kekurangannya
dilupakan, yaitu belum
menyelesaikan banjir dan
kemacetan di Jakarta.
partai memunculkan tokoh
dengan proses regenerasi
dan lebih kepada proses
pengaderan.
Herdi Sahrasad mengatakan fenomena terhadap
Jokowi jangan sampai menjadi buble politik.
Artinya, lanjut Herdi, jangan sampai menyudutkan
dan berakhir dengan penilaian terbalik dari masyarakat.
Hal itu terjadi jika Jokowi
tidak sesuai harapan masyarakat nantinya dan tidak
dicalonkan pada Pemilu 2014
sebagai presiden.
“Jokowi dinilai tidak lepas
dari kebutuhan media dan
rakyat. Masyarakat melihat
Jokowi sebagai antitesis dari
SBY. Namun, akademisi melihat itu buble politik.”
Kurniawan menyebutkan Jokowi saat ini baru
saja diberi amanah sebagai
Gubernur DKI. Jika maju
menjadi capres, meskipun
regulasi tidak melarang, hal
itu akan merusak tatanan
demokrasi karena demokrasi
mengedepankan bukti dan
prestasi, tidak hanya popularitas. (*/P-4)

Kemudahan Berbisnis dengan Virtual Office

B

AGI Anda yang memulai usaha atau
bisnis, keberadaan
alamat kantor menjadi kredibilitas untuk bisnis
yang sedang Anda jalankan.
Sebagian besar orang akan
melihat bisnis yang Anda
jalankan melalui alamat dan
nomor telepon Anda.
Sedangkan di sisi lain, bisnis yang sedang dijalankan
tersebut memungkinkan Anda
untuk tidak berada di kantor
berlama-lama karena jadwal yang padat atau ada pertemuan dengan klien di luar
kantor.
Bila Anda ingin memulai
sebuah bisnis baru tanpa Anda
harus berada di sebuah kantor dan dapat dilakukan di
mana saja tetapi mempunyai
sebuah alamat yang tepat,
Regus memberikan solusi
dengan menawarkan Regus
Virtual O ce.

Regus memberikan pilihan
melalui dua paket, yaitu paket
Regus Virtual O ce dan Regus
Virtual O ce Plus tanpa biaya
yang mahal. Tentunya setiap
paket berbeda fasilitasnya.
Bila memilih Virtual O ce,
Anda akan memiliki sebuah
alamat bergengsi di salah satu
lokasi Regus yang berada di
distrik bisnis atau lokasi nyaman yang terdekat dengan
tempat tinggal Anda. Selain
itu, resepsionis profesional
akan membantu Anda dalam
menjawab panggilan telepon

Dengan adanya kemudahan
yang eksibel tersebut, Anda
dapat berbagi alamat dengan
perusahaan-perusaahan multinasional besar yang menjadi
klien Regus dan akan menumbuhkan citra yang baik untuk
bisnis Anda.
Regus Virtual O ce sangat
cocok untuk Anda yang memulai usaha dengan keseharian
yang sibuk dengan klien dan
tidak harus melakukan pekerjaan di kantor. Bahkan, dengan kehadiran kantor virtual
itu, Anda dapat melakukan
pekerjaan di mana saja seperti
di rumah, dalam perjalanan,
ataupun di pusat bisnis dengan mudah.

yang masuk dengan nama
perusahaan sehingga Anda
tidak akan melewatkan panggilan penting.
Anda pun tidak perlu khawatir dengan surat-surat yang
masuk ke alamat perusahaan
Anda karena sudah ada petugas yang menangani suratsurat tersebut. Dengan begitu, Anda dapat menjalankan
pekerjaan dengan mudah.
Adapun Regus Virtual Ofce Plus memiliki keunggulan
yang spesial dan menarik
ketimbang Regus Virtual O ce
biasa. Pasalnya, Anda akan
mendapatkan pemakaian kantor privat selama lima hari setiap bulan sesuai pilihan Anda.

Selain itu, Anda mendapatkan
program gold membership di
Regus Bussinesworld yang
memberikan Anda akses ke
1.800 lokasi business lounge
Regus di seluruh dunia.
Bila Anda sedang berada di
rumah ataupun di luar negeri,
Anda dapat mengakses ke
mana saja pekerjaan Anda
dengan menggunakan wifi
secara gratis. Regus pun tidak
hanya menyediakan fasilitas
standar untuk virtual o ce,
tetapi juga fasilitas lain seperti
video conference, ruang rapat
profesional, business center,
dan business lounge.
Bila tertarik, Anda bisa
memilih lokasi kantor yang
akan disewa di beberapa lokasi strategis dan berada di pusat
bisnis Jakarta seperti Menara
BCA Grand Indonesia Lantai
50 Jalan MH Thamrin, Wisma
Megapolitan I Lantai 3A Jalan
Sudirman, Menara Standard
Chartered Lantai 30 dan DBS
Bank Tower Lantai 30 Jalan
HR Rasuna Said, Prudential
Centre Lantai 22 Mal Kota Kasablanka, dan Beltway O ce
Park Tower B Lantai 5 Jalan
TB Simatupang.
Untuk yang berada di luar
Jakarta, Anda dapat menemukan lokasi terbaru Regus di
Wisma BII Lantai 12A Jalan Pemuda, Surabaya, Jawa Timur
dan Panin Tower Lt 8, Grand
Sudirman Complex, Balikpapan. (*/S-25)

(021) 2555 5700 | www.regus.co.id

KOLOM PAKAR

6


SENO

PK Berkali-kali, Langkah
Menguntungkan atau Merugikan
Andi Hamzah
Dosen Hukum Acara Pidana 1971 sampai kini

P

ENINJAUAN kembali (PK) tercantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas
ide Prof Oemar Seno Adji, yang dipicu atas peristiwa Sengkong-Karta, yang
dipidana. Ketika itu pada 1974, Sengkon
dan Karta, yang merupakan petani asal
Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat, dijatuhi hukuman 7 dan 12 tahun penjara atas tuduhan
merampok dan membunuh pasangan
suami istri Sulaiman-Siti Haya. Padahal ada
petunjuk bukan mereka yang melakukan
pembunuhan.
Prof Oemar Seno Adji merupakan sarjana
hukum (meester in de rechten) didikan
Belanda. Jelas, ketentuan dalam KUHAP
mengenai peninjauan kembali merupakan tiruan dari Strafvordering (KUHAP)
Belanda. Sebanyak 95% ketentuan tentang peninjauan kembali yang tercantum
dalam KUHAP sama dengan ketentuan
Strafvordering Belanda.
Peninjuan kembali diatur juga dalam beberapa KUHAP di dunia, antara lain KUHAP
Prancis (Pasal 623 CCP) dan Belgia, yang
mirip dengan ketentuan Strafvordering
Belanda. Ada negara yang tidak mengatur
peninjauan kembali dalam KUHAP mereka,
seperti Thailand. Jika ada orang dipidana
ternyata kemudian orang itu tidak bersalah, akan dimintakan grasi kepada raja.
Perbedaan antara ketentuan peninjauan
kembali di dalam KUHAP Indonesia dan
Strafvordering Belanda (juga Prancis dan
Belgia) yaitu yang memutus peninjauan
kembali di Indonesia ialah Mahkamah
Agung, sedangkan di negara-negara tersebut, Mahkamah Agung (Belanda: Hoge
Raad) hanya menentukan PK diterima
karena ada novum atau putusan saling bertentangan. Apa pun bentuk putusannya dikembalikan ke pengadilan di bawah untuk
retrial (sidang kembali). Jadi, saksi-saksi

dan terpidana (terdakwa) diperiksa lagi.

Setiap hari PK
Dengan demikian, diperiksa lagi judex
facti. Di Prancis dan Belanda, rata-rata
10 tahun baru ada PK karena bagaimana
mungkin sembilan hakim (3 pengadilan
negeri, 3 pengadilan tinggi, dan 3 Hakim
Agung) keliru semua.
Di Indonesia, cenderung setiap hari setiap putusan kasasi baik perdata maupun
pidana dimintakan peninjauan kembali,
kadang-kadang malah sehari setelah menerima putusan kasasi (yang tidak mungkin
ada novum). Anehnya, Mahkamah Agung
mau menerima dan memeriksa.
Putusan peninjauan kembali limitatif
alternatif hanya empat, baik di Belanda
maupun Indonesia (Pasal 266 KUHAP),
yaitu bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan jaksa tidak dapat diterima,
dan dipidana lebih ringan dari semula.
Jadi, tidak mungkin orang yang diputus
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, lalu melalui peninjauan kembali, dia
dipidana.
Putusan bebas yaitu jika ada novum dia
tidak terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan dulu. Prancis memberi
contoh ekstrem. Dulu dia dipidana membunuh, kemudian ternyata orang ‘yang
dibunuh’ masih hidup.
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika dulu dia dipidana, padahal ada
novum dasar pembenar (tidak melawan
hukum) atau ada alasan pemaaf (tidak ada
kesalahan).
Putusan tuntutan jaksa tidak dapat diterima terjadi jika ada novum, dulu dia
dipidana padahal perkara sudah verjaard
waktu itu, perkara itu ne bis in idem, delik
aduan tidak ada pengaduan, anak di bawah umur, atau hukum pidana Indonesia
tidak berlaku.
Adapun dipidana lebih ringan dari
semula jika ada novum, putusan salah

kualiﬁkasi. Dipidana pembunuhan yang
dipikirkan lebih dulu 18 tahun penjara,
ada novum pembunuhan spontan yang
maksimumnya 15 tahun (Pasal 338 KUHP),
jadi harus dikembalikan ke 15 tahun ke
bawah.
Yang berhak meminta peninjauan kembali di Indonesia ialah terpidana atau ahli
warisnya (maksudnya, jika terpidana telah
meninggal dunia). Di Belanda sama, terpidana atau ahli warisnya, tetapi ditambah
lagi Procureur Generaal (Jaksa Agung) jika
terpidana telah meninggal dunia dan tidak
ada ahli waris.
Hal itu diatur dalam RUU KUHAP juga.
Jadi, di Belanda, Jaksa Agung tidak hanya berfungsi untuk menghukum orang,
tetapi juga membebaskan orang yang tidak
bersalah.

Di Indonesia, cenderung setiap hari,
setiap putusan kasasi baik perdata
maupun pidana dimintakan
peninjauan kembali, kadang-kadang
malah sehari setelah menerima putusan
kasasi (yang tidak mungkin ada
novum). Anehnya, Mahkamah Agung
mau menerima dan memeriksa.
Dalam keadaan yang sama, di Prancis
dan Belgia yang meminta peninjauan kembali ialah menteri kehakiman.
Dalam sidang peninjauan kembali di
Prancis, majelis terdiri dari lima orang
yang dipilih seluruh hakim agung, dan
yang menjadi ketua harus hakim dari kamar pidana. Sidang peninjauan kembali di
Prancis dihadiri Jaksa Agung.
Agar peninjauan kembali di Indonesia
tidak dimainkan seperti sekarang, diterima
ada novum atau putusan saling bertentangan, dalam RUU KUHAP sudah diatur
harus dihadiri oleh seluruh hakim agung

dan dipimpin oleh ketua MA. Putusan akhir
berupa retrial di pengadilan di bawah.

Beri kesempatan
Andai kata RUU KUHAP ini sudah berlaku
(yang sayangnya ada yang salah paham
dikira melemahkan KPK), kasus Antasari
sedianya tidak terjadi karena putusan
akhir PK harus berupa retrial (diperiksa
ulang saksi-saksi dan Antasari).
Jadi, diperiksa ulang judex facti. Berbeda
dengan putusan peninjauan kembali terhadap Antasari yang diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan berkas semata,
yang berkas putusan pengadilan negeri
itu berdasarkan BAP, yang saksi utama,
yaitu si eksekutor justru tidak dihadirkan
di sidang.
Dengan sendirinya majelis PK Antasari
menolak karena terbukti dia menyuruh
membunuh berdasarkan berkas perkara.
Jadi, andai kata Mahkamah Konstitusi
membaca RUU KUHAP yang menentukan,
bahwa putusan akhir peninjauan kembali
berdasarkan retrial, mungkin tidak memutus seperti sekarang peninjauan kembali
boleh dilakukan berkali-kali, yang merusak
seluruh proses acara pidana.
Jika putusan peninjauan kembali diambil
berdasarkan retrial (sidang ulang), tentu
tidak ada alasan untuk minta peninjauan
kembali lagi karena dia (Antasari) diperiksa lagi dan diberi kesempatan membela
diri dengan segala amunisi yang dia miliki,
bahwa dia tidak bersalah.
Jadi, jika dia tidak sanggup membuktikan
bahwa dia tidak bersalah, dan permohonannya ditolak, tidak ada alasan dia
minta peninjauan kembali lagi. KUHAP
Jepang (Pasal 435 sampai Pasal 453) mengatur secara rinci retrial (sidang ulang) ini
yang putusannya diumumkan dalam lembaran negara dan surat kabar.
Demikian pula KUHAP RRC (Pasal 204
sampai 207). Semuanya berarti memeriksa
judex facti lagi, bukan hanya judex juris.

BEDAH EDITORIAL


7

EDITORIAL

Editorial @

8 Maret 2014

Bola PK
di Tangan MA
K

EADILAN ialah hak setiap
warga negara yang tidak bisa
dibatasi oleh ruang dan waktu.
Hak itu melekat dan dijamin oleh
konstitusi. Karena itu, pengadilan
tidak boleh membatasi upaya para
pencari keadilan dengan membatasi
pengajuan peninjauan kembali (PK)
hanya satu kali.
Premis tersebut menjadi dasar bagi
Mahkamah Konstitusi saat mengabulkan permohonan uji materi Pasal
268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang dimohonkan mantan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Antasari Azhar.
Antasari mengajukan permohonan
uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No
8/1981 setelah PK yang ia ajukan dengan menyertakan tiga bukti baru
dan 48 kekhilafan hakim ditolak MA
pada 2012. Di PN Jakarta Selatan, Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun
penjara dalam kasus pembunuhan
Direktur PT Rajawali Putra Banjaran,
Nasrudin Zulkarnaen. Hukuman itu

diperkuat pengadilan tinggi dan di
tingkat kasasi.
Dalam putusan yang sudah ditetapkan pada 22 Juli 2013, tetapi baru dibacakan Kamis (7/3), ketua majelis hakim
yang juga Ketua MK Hamdan Zoelva
menyatakan pasal yang mengatur
permohonan PK atas suatu putusan
hanya dapat dilakukan satu kali itu
bertentangan dengan UUD 1945. Pasal
itu juga dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum. Karena itu, MK
membatalkan pasal tersebut. Dengan
terobosan hukum yang diputuskan MK
itu, kini siapa pun yang beperkara bisa
mengajukan PK berkali-kali ke MA,
sejauh hal itu didukung dengan novum
atau bukti baru yang menguatkan posisi hukum yang bersangkutan.
Keputusan MK itu disambut pro
dan kontra berbagai kalangan. Yang
sependapat melihat bahwa MK telah
memberikan angin segar bagi para
pencari keadilan. Kini, tidak ada lagi
batas ruang dan waktu dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan
karena batas pengajuan PK di MA yang

Semoga Adil
KALAU memang merasa tidak bersalah, silakan hadapi
hukum, dong. Mungkin Anda
saat ini bisa bebas, tapi ingat
ada hukum Tuhan yang lebih adil. Keputusan MK soal
peninjauan kembali yang
bisa berkali-kali ini semoga
memberi keadilan kepada
semua pihak yang merasa
terzalimi oleh kekuasaan dan
hukum.
Soelistino

Kirimkan tanggapan
dan komentar Anda
melalui:
SMS INTERAKTIF
0811140772
Senin-Sabtu, 07.05 WIB
di Metro TV
ONLINE
metrotvnews.com
FACEBOOK
Harian Umum
Media Indonesia

Jelas Memilih
HUKUM sangat perlu ditegakkan bagi siapa saja. Kalau
begini, caranya hukum jelas memilih. Namun, saya
meragukan lembaga hukum
bisa bersikap adil seperti
yang diharapkan kendati bisa
dilakukan PK berkali-kali.
Kita lihat saja kasus Antasari
Azhar apakah dengan kemenangan dia di MK itu, mantan
Ketua KPK bisa juga menjadi

OPINI PUBLIK

Kita ini Bisa Apa?

pemenang di majelis PK. Saya
pribadi tidak terlalu yakin dengan harapan Antasari.
Hila Utami

Bagaimana Rakyat?
KALAU rakyat kecil apakah
punya kesempatan untuk
mengajukan PK berkali-kali?
Rasanya cuma mimpi saja
hal itu bisa dilakukan. Bu-

hanya berlaku satu
kali telah dicabut.
Namun, ada yang
melihat putusan
MK itu telah
membuat

kepastian hukum menjadi
kabur. Dengan alasan
belum adanya
putusan yang
b e r ke k u a t a n
hukum tetap
atau in kracht, terpidana suatu perkara
bisa mengulur-ngulur waktu bagi
eksekusi sebuah perkara yang telah
ditetapkan melalui kasasi di MA.
Di sisi lain, seperti dikhawatirkan
para pengamat dan praktisi hukum,
keputusan MK itu menciptakan kapitalisasi dan liberalisasi dalam mem-

kan cerita baru lagi kalau
hukum itu terlalu tajam ke
bawah, tetapi tumpul ke atas.
Rakyat kecil jelas tidak punya
kekuatan apa-apa dan hanya
pasrah menerima nasib serta
kematian.
Hamid Abdullah

Apa tidak Bosan?
MEMANGNYA nanti majelis
PK tidak bosan menghadapi
sidang yang kasusnya ituitu saja? Sebaiknya, kasus
Antasari ini memang menjadi pilot project setelah dia
menang di MK.
Dewi Ria

Tambah Primitif
NEGERI ini kok tambah primitif ya, dan hukum rimba
sudah berlaku. Kebenaran
milik siapa yang kuat, kaya,
licik, curang, dan tidak tahu
malu. Mudah-mudahan hal
ini tidak semakin berlanjut.
Budi Utomo

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang
pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

bangun kebenaran dan keadilan.
Kata mereka, bukankah itu hanya
persoalan novum, dan novum baru
bisa dikreasi atau dicari-cari? Kita dapat memahami dan menerima seluruh
pandangan yang berkembang terkait
dengan putusan MK itu. Namun,
MK sudah menetapkan putusan.
Oleh karena itu, putusan tersebut
harus dihormati. Setiap keputusan memang tidak mungkin
memuaskan semua pihak.
Bola keadilan itu kini berada
di tangan MA.

D

OMAIN penyadapan dalam suatu penyidikan
kasus dugaan korupsi
ialah pembeda antara KPK dan
lembaga penegak hukum lain.
Sebagai lembaga penegak hukum yang berlabel luar biasa
dan tidak bisa diintervensi,
penting bagi KPK memiliki kelengkapan penyidikan seperti
penyadapan di tengah makin
canggih dan rumitnya modusmodus kejahatan korupsi yang
tidak lagi berkategori biasa.
Dalam menjalankannya pun,
KPK sudah punya payung hukum dan SOP serta tidak perlu
meminta izin dalam penyidikan sebuah kasus korupsi.
Akhir-akhir ini menyeruak
opini tentang pengebirian
kekuatan KPK termasuk di dalamnya domain penyadapan.

Para koruptor makin gerah
dengan penyadapan.
Hemat saya, domain penyadapan mesti tetap dipertahankan sebagai domain
penyidikan milik KPK. Banyak
koruptor yang pada akhirnya
terbukti di pengadilan dan
tidak bisa mengelak tuduhan
korupsi berkat penyadapan.
Rakyat pun percaya bahwa
KPK juga tidak sembarangan
menyadap dan tetap menjaga
privasi seseorang seandainya,
saat hukum berjalan, si koruptor benar-benar jujur dalam
kesaksiannya.Prinsipnya, kalau tidak melakukan kejahatan korupsi, mengapa harus
takut disadap.

SENO

MK juga Harus Bisa
Menerobos Diri Sendiri

Andang SM
Bandung

Tegakkan Keadilan yang Nyata

HUKUM dapat ditelikung aparat bukan merupakan episode baru di negeri demokrasi ini.
Orang bebas mencari pembenaran apa pun
terhadap perbuatannya. Hak Antasari untuk
mencari keadilan bagi dirinya karena merasa
diperlakukan tidak adil. Tapi hak pengadilan
juga untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan
bukti dan fakta di pengadilan. Tinggal sekarang adu kuat dan adu bukti. Siapa menang?
Supriadi

Salut dengan Antasari
KALAU MK yang jadi benteng
terakhir hukum bisa membuat terobosan hukum begini,
seharusnya mereka bersikap
serupa terhadap pengawasan
diri mereka sendiri. MK bukan lembaga malaikat yang
bisa bersih 100%.
089622526xxx
MASYARAKAT Indonesia
tidak kaget kalau melihat
Antasari bersikap seperti itu.
Apalagi, dia merasa menjadi
korban peradilan.
085781225xxx
SEMOGA saja putusan MK
yang melempengkan jalan
bisa melakukan peninjauan
kembali memberi kemaslahatan umat.
082112344xxx

KPK, Maju Terus
Pantang Mundur

M

WALAUPUN putusan PK itu menjadi kemenangan Antasari, kita juga bisa menduga kok
siapa yang salah dan kenapa Antasari diperlakukan seperti itu. Maju terus Pak, lawan
ketidakadilan.
Elsa Dwi

Bebas Cari Pembenaran

LAGI-LAGI lembaga ini membuat gebrakan yang membuat jagat hukum Indonesia
gonjang-ganjing.
082180454xxx
SEBENARNYA runtuhnya
wibawa hukum RI akibat
ulah para penegak hukum
yang menjual hukum atau
menjual keadilan. Terpidana yang berkantong tebal
menjadi pihak yang paling
diuntungkan.
085792865xxx
PUTUSAN bisa mengajukan
PK berkali-kali sepertinya
membuat kekacauan saja. Sebab majelis hakim nanti bisa
saja memeriksa satu perkara
ribuan kali.
085722156xxx

Kirimkan komentar Anda atas tema: Babak Baru Kasus Century,
Kemajuan atau Cari Kambing Hitam? (Periode 10 -15 Maret
2014) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

ELIHAT makin banyaknya pelaku korupsi yang merajalela di Indonesia, kekuasaan
KPK untuk memberantasnya harus dibesarkan, bukan
malah dikecilkan. Apalagi, dalam hal penyadapan terhadap
orang-orang yang diduga KPK
telah menyelewengkan uang
negara. KPK harus tetap memiliki kekuasaan untuk melakukan penyadapan tersebut.
Sebagai warga yang melihat
hancurnya negara ini oleh
koruptor, saya sangat mendukung bila kekuasaan KPK
untuk terus memberantas
para pelaku korupsi dibesarkan. Bahkan, kalau perlu, KPK
bisa melakukan segala upaya
untuk mengejar para pelaku
korupsi tersebut, tanpa perlu

Maju Terus Pak Antasari

KALANGAN elite memang rata-rata kebal hukum dan kebal malu. Semoga saja keadilan
bisa ditegakkan di negeri ini. Kalau hukum
bisa dipermainkan sesuka hati, bersiap-siaplah
menanti azab Allah yang amat pedih.
Desi Amelia

Penyadapan merupakan domain KPK untuk mengungkap tindak kejahatan korupsi. Apa jadinya kalau KPK tanpa kewenangan itu? Sepertinya ada
pihak yang gerah dengan langkah maju KPK. Berikut komentar pembaca.

Pertahankan Domain
Penyadapan untuk KPK

SIAPA pun yang mencari keadilan harus
didukung kalau memang dia menjadi korban
hukum yang tidak adil. Bisa dibayangkan,
Antasari yang punya kekuasaan besar saja bisa
dipecundangi seperti itu. Bagaimana dengan
kita yang cuma punya ‘napas Senin-Kamis’
seperti ini?
Ade Roy

izin dari mana pun.
KPK juga harus didukung
oleh peralatan yang canggih.
Saya kira, orang-orang KPK
sa ngat mengerti tugas dan
tanggung jawab mereka. Masyarakat tinggal memberikan
dukungan dan apresiasi terhadap semua keberhasilan KPK.
Masyarakat Indonesia
masih menunggu kasus-kasus
lain dapat dibongkar oleh
KPK. Masih banyak sekali
kasus korupsi besar yang
belum terungkap. Negara ini
makin hancur oleh koruptor.
Uang negara yang seharusnya untuk menyejahterakan
rakyat, justru dimakan oleh
koruptor-koruptor tersebut.

Rafsa
Jakarta

RUPANYA episode mantan Ketua KPK masih belum berakhir juga. Salut dengan Pak Antasari
yang terus berjuang membersihkan dirinya
dari tuduhan yang dianggap sesat. Silakan
cari bukti pendukungnya, Pak. Kalau memang
Allah berkehendak Bapak menang, itu adalah jalan terbaik. Begitu juga kalau terjadi
sebaliknya, Bapak harus menerima kenyataan
pahit menjadi terpidana kasus pembunuhan.
Mahyuzal

Terobosan Luar Biasa
PERSOALAN yang membelit penegakan hukum
di negeri ini karena aparat sudah menjadi
pagar makan tanaman. Tapi MK harus diakui
membuat terobosan yang luar biasa. Sekarang,
MK juga harus bisa mengubah dirinya juga
dong untuk mau diawasi lembaga lain dalam
berkiprah. Kalau untuk orang lain bisa buat
terobosan, masak untuk dirinya sendiri malah
ogah. Hakim konstitusi kan bukan malaikat
yang tidak pernah salah.
Anastasia Putri

Berlatar Belakang Politik?
KALAU hukum masih lemah, jangan berharap
ada keadilan yang membuat rakyat bisa tidur
nyenyak. Apalagi kalau hakim konstitusi berlatar belakang parpol, sangat mungkin bisa
bermasalah dengan perkara yang dihadapinya
terkait politik. Apakah kasus Antasari ini berlatar belakang politik? Hanya Tuhan kelak yang
bisa membuka secara adil.
Ayu Widya

INVEST

8

Pemilih Ha
di Batam
MUHAMAD FAUZI

K

ANTARA

OMISI Pemilihan Umum sudah menetapkan
angka daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 186
juta atau 10 juta lebih besar daripada data
Badan Pusat Statistik dan Kemendagri.
KPU berupaya memperbaiki, tapi dalam perjalanannya banyak persoalan membelit. Sebaliknya, berbagai
pihak merespons perbedaan angka DPT demi keuntungan
politik. Celah yang tersedia membuka pintu bagi ‘para
siluman’ menjadi pemilih hantu.
Kota Batam, Kepulauan Riau, salah satunya. Banyak laporan DPT fiktif masuk ke Panwaslu. Muncul kecurigaan
upaya itu untuk mengegolkan caleg yang kebetulan
berwenang menentukan jumlah pemilih. DPT yang digelembungkan bahkan mencapai ribuan di satu kompleks
perumahan. Yang menarik, di satu alamat rumah saja
terdapat ratusan pemilih hantu alias tidak ada wujud
manusianya.
Kasus terbongkar berkat keberanian Johan Nasution.
Awalnya ia hanya ingin mengetahui apakah keluarganya
sudah terdaftar sebagai pemilih. Ketua RT 03 RW 09,
Perumahan Bida Asri, itu pun memelototi DPT di Kantor
Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota.
Dia senang karena nama dia beserta keluarga tercantum sebagai pemilih pada 9 April mendatang. Namun,
dia penasaran. Dua nama yang dikenalnya juga masuk
daftar pemilih di Perumahan Bida Asri.
“Saat saya mendapatkan DPT, langsung saya teliti namanama dan alamatnya. Ternyata cukup banyak yang aneh.
Ada 70 lebih nama fiktif di RT saya dan saya laporkan ke
Panwaslu Kota Batam,” ungkap Johan yang biasa disapa
Ucok kepada Media Indonesia dan Metro TV, di kediamannya, akhir pekan lalu.
Makin saksama memeriksa DPT di tingkat RW, Johan
semakin terkejut karena jumlah pemilih tak berwujud
mencapai 1.106 nama. Ia menduga ada yang memanipulasi data pemilih untuk menguntungkan seseorang.
Pada 9 Desember 2013, Ucok melapor lagi ke Panwaslu
Batam. Dalam laporannya ia menyebutkan sebanyak
1.106 nama yang tercantum dalam empat TPS mencurigakan. Lokasi dimaksud ialah TPS 43 yang mencapai 382
pemilih, TPS 44 sejumlah 294 pemilih, TPS 45 tercatat 309
pemilih, serta TPS 46 sebanyak 121 pemilih.
“Saya anggap dimanipulasi karena Perumahan Bida
Asri jelas alamatnya, jelas nomor dan bloknya. Masak
iya di dalam DPT tidak ada alamat? Ada apa ini? Kecuali
Bida Asri bukan perumahan yang jelas.”
Media Indonesia bersama Metro TV lantas mendatangi
salah satu rumah di Blok C2 Nomor 32 yang dalam DPT
mencantumkan 26 nama pemilih. Ternyata rumah tersebut hanya dihuni satu orang atas nama Muhammad
Afis.
Kecurigaan warga Perumahan Bida Asri atas munculnya DPT hantu akhirnya menyerempet ketua RW mereka,
Samsul Hidayat. Kecurigaan mengarah kepada Samsul

DPT Bertambah,
Nomor Rumah
Ditambah

Pengantar:
PANWASLU Kecamatan Kota Batam menemukan ribuan nama ganda dalam DPT warga Perumahan Vila Pesona Asri. Jumlah pemilih yang
memiliki alamat tinggal ganda mencapai sekitar
1.900 nama dan sebanyak 1.200 berdomisili
pada tempat yang sama. Kebetulan Ketua RW 10
Perumahan Vila Pesona Asri Verry Rahmadsyah
merupakan caleg DPRD Kota Batam lewat Partai
amanat Nasional. Berikut petikan wawancara
dengan Verry Rahmadsyah.
Sebagai Ketua RW, ada tudingan Anda
mengetahui adanya peningkatan jumlah DPT
di Blok A 10/19. Bagaimana hal sebenarnya?
WARGA kami berjumlah kurang lebih 600
KK. Saya mendapat data dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang menyebutkan
di sini ada penggelembungan suara. PPK
mengatakan di satu rumah ada 1.090 nama
pemilih. Satu lagi ada rumah yang katanya di
Blok A10/19. Setahu saya yang sudah tinggal
di sini selama 15 tahun, alamat rumah di Blok
A10/19 memang tidak ada. Kalau kesalahan
input data dalam pembuatan KTP, saya juga
tidak ngerti. Yang jelas rumah Blok A10/19
tidak ada.
Lalu bagaimana alamat itu muncul?
Saya sendiri juga bingung. Entah itu daftar pemilih atau KK. Jangankan kalian yang
dari luar, saya yang ketua RW saja terkejut.
Kami terzalimi di media massa. Kami dituduh
menggelembungkan suara. Padahal kami
sendiri bingung. Malah di koran disebutkan
tersangkanya seorang caleg. Cuma kami tidak
berpikiran negatif sebab tidak ada nama disebutkan. Cuma yang membuat tanda tanya, saya
kan caleg di sini.

MI/M FAUZI

Verry Rahmadsyah
Ketua RW 10 Perumahan Vila Pesona Asri

Sebagai caleg kan Anda diuntungkan?
Isunya memang begitu. Mereka yang suka
dengan saya juga bertanya, kok bisa begini.
Saya jawab saya tidak mengerti. Seharusnya
pemberitaan di koran berimbang, paling tidak
kami didatangi. Sampai saat ini hanya Media
Indonesia dan Metro TV yang datang untuk
konfirmasi.

Pesta demokrasi sudah
akan berlaga. Trik-trik d
bersama Metro TV men
tayangannya dalam pro

karena dia maju sebagai caleg Partai Golkar.
Entah kebetulan atau tidak, Perumahan Bida Asri termasuk daerah pemilihan sang ketua RW. Samsul Hidayat
masuk dapil II, meliputi Kecamatan Lubuk Baja dan
Batam Kota, termasuk Perumahan Bida Asri.
Ucok mencurigai penggelembungan DPT di perumahannya tak lepas dari kelihaian Syarifudin Hasibuan,
humas RW 09 yang ditugasi Ketua RW menjadi panitia
pendaftaran pemilih (pantarlih). “Saya sudah laporkan
ke Panwaslu, tapi tidak diproses,” sesal Ucok.
Syarifudin Hasibuan yang disebut-sebut sebagai salah
satu tim sukses Ketua RW menolak tuduhan menggelembungkan suara untuk memenangkan Samsul Hidayat.
Dua nama yang dituding Ucok bukan warga Perumahan
Bida Asri, menurut Syarifudin, merupakan adik kandungnya. “Mereka lagi pulang kampung, nanti juga balik ke
sini. Nama mereka tidak dicoret KPU,” tepisnya.
Syarifudin menuturkan Perumahan Bida Asri terletak
di dekat kawasan industri sehingga banyak rumah menjadi tempat kos. Mobilitas warga sangat tinggi. Pendataan
oleh pantarlih dimulai Agustus 2013, saat PT SCI dengan
jumlah karyawan ribuan masih beroperasi.
Ketika PT SCI pindah, karyawannya yang kos juga ikut
pindah. “Jadi saat dicek silang di lapangan, orangnya su-

Syarifudin Hasibuan

MI/M FAUZI

Pantarlih RW 09 Perumahan Bida Asri

Bagaimana dengan tuduhan pantarlih
menggelembungkan suara?
RW menentukan siapa pantarlih karena dia
yang mengetahui wilayah. Itu bukan di sini
saja, melainkan di seluruh Indonesia. KPU,
PPK, dan PPS meminta dua pantarlih. Kami
kasih nama, mereka diberi bimbingan teknis,
dikasih cara bagaimana meng-input data. Nah
itu teknis pantarlih, PPS, dan PPK. Saya tidak
ada urusan. Menyentuh kertas daftar pemilih
sementara saja saya tidak pernah, kecuali setelah selesai karena PPK minta tanda tangan
dan stempel RW. Hanya sebatas itu. Saya tidak
mengecek lagi.
Apa yang Anda ketahui tentang pertambahan jumlah pemilih ?
Intinya, tidak ada data yang ditambah. Kalaupun ada yang ditambah, tidak ada yang di
dalam sini (DPT). Yang ada di sini memang data
yang dikasih PPK, bukan ditambah-tambah oleh
kami. Hanya, di blok C memang banyak rumah
menjadi kos-kosan.
Pelaku penggelembungan DPT telah terungkap dan sejumlah petugas PPS dipecat.
Tanggapan Anda?
Saya balik bertanya, kira-kira bagaimana itu?
Siapa kira-kira yang salah? Kalau memang saya
bermain, paling tidak polisi mendatangi saya.
Apakah kasus tersebut mengganggu pencalonan Anda?
Ya, jelas. Kasus ini membuat citra saya jadi rusak. Orang pikir, ‘Wah... ini orang mau bermain
curang’. Bayangkan saja, satu rumah ada seribu
pemilih, lumayan suara itu, hehehe.
Apa upaya membersihkan citra Anda?
Saya hanya bilang ke masyarakat, ‘Kita
lihat saja waktu berjalan. Yang penting,
kalian ikuti terus. Kalian harus ikuti (kasus)
sampai akhir perjalanan ceritanya, jangan
hanya tahu cerita di depan’. Nah, ternyata
terbukti ditulis di koran, ‘Ketua PPK Mengundurkan Diri’. Imbas kasus itu, tiga orang
PPK dibuang, PPS tinggal ketuanya. Ada
yang mengundurkan diri dan dinonaktif-

kan. Saya tidak mau memburuk-burukkan
instansi lain. Artinya kalau memang kita
ingin pemilu berjalan aman serta damai,
h a r u s b e ke r j a s a m a d a n j a n g a n s a l i n g
memojokkan.
Berapa banyak warga perumahan Anda?
Perumahan Pesona Boulevard bergabung ke
Pesona Asri. Di RW 10 ada 1.040 warga, yang
lapor sebanyak 600-an KK. Kalau dikalikan dua,
berarti ada 1.200 orang. Di RT 03 ada tambahan
nama yang belum terdata sekitar 50-an. Apa itu
namanya? Apakah disengaja oleh KPU? Saya
tidak mau menuduh.
Di data DPT, istri saya sendiri tidak masuk.
Hebat kan? Hanya saya sendiri, padahal di KK
ada saya, istri, anak, dan abang saya.
Seperti saya bilang dari awal, saya ini insinyur lo. Tapi di DPT, gelar tidak ada, hanya
nama Verry Rahmadsyah.
Apa alasan KPU tidak memuat gelar
Anda?
Saya tidak mengerti, apa saya yang lupa
mengisinya, tapi saya sudah melampirkan
ijazah. Jadi, warga bisa berprasangka Pak RW
bohong karena dari dulu pakai gelar sarjana.
Ternyata waktu menjawab dan terbukti kami
tidak merekayasa data.
Bisa saja pantarlih mendapat titipan dari
seseorang....
Tidak ada. Saya tahu persis pantarlih. Sudah
saya tegaskan dari awal jangan ada masalah ke
depan. Kepada pantarlih saya pesankan supaya
benar-benar mengecek. Pantarlih kami itu dulu
juga ikut panitia pemilu. Titipan dari luar atau
siapa pun, saya pikir tidak ada.
Sejauh mana pemutakhiran data DPT di
wilayah Anda?
Data-data baru dikasih Minggu lalu. KPU
bilang akan mendata ulang, silakan. Namun
sampai hari ini saat mendata, orang KPU tidak
ada. Yang ada itu PPK, PPS, dan staf KPU. Anggota KPU tidak pernah tampak. Data penduduk
yang ada di kami jumlahnya 1.040 warga. Kalau
dihitung KK, sekitar 500 KK. (Faw/HK/T-1)

TIGASI


9

antu

h di depan mata. Satu bulan lagi calon-calon anggota legislatif
dan akal bulus bertebaran di berbagai wilayah. Media Indonesia
nelusuri penggelembungan DPT di Batam. Saksikan juga
ogram Realitas di Metro TV malam ini pukul 23.05 WIB.

dah tidak ada,” kilahnya.
Celakanya, Syarifudin ditunjuk menjadi pantarlih
tanpa SK sehingga menguatkan kecurigaan pihak lain.
Dia juga tidak mendapat bimbingan teknis (bimtek) secara khusus dari kelurahan.
“Saya belajar sambil jalan. Yang sudah selesai saya isi,
saya kasih ke pantarlih kelurahan, biar diperiksa pantarlih yang sudah mengikuti bimtek,” tegasnya.

Jenis kelamin berbeda
Kasus serupa ditemukan di Perumahan Vila Pesona
Asri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Ketua
Panwaslu Kecamatan Kota Batam, Puryadi, menemukan
ribuan nama ganda dalam DPT.
Tidak main-main, jumlah pemilih yang memiliki alamat
tinggal ganda mencapai sekitar 1.900 nama serta sebanyak 1.200 berdomisili pada tempat yang sama.
Lebih lucu lagi, dua pemilih beralamat sama di Vila
Pesona Asri Blok A-14 No 9 RW 10 dengan nama Abdullah.
Bedanya, Abdullah yang pertama lahir di Lawang pada
14 April 1977 dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan nama Abdullah kedua lahir di Penarah, 5 Agustus
1983, dengan jenis kelamin laki-laki. Ketika Media Indonesia dan Metro TV mendatangi alamat yang dimaksud,

MI/M FAUZI

Johan Nasution
Ketua RT 03 RW 09 Perumahan Bida Asri

ternyata rumah kosong.
Selain di Vila Pesona Asri Blok A-14 No 9, modus serupa
ditemukan di Perumahan Vila Pesona Asri Blok A-10 No
19 dengan 188 pemilih. Berdasarkan penelusuran Media
Indonesia, alamat di Vila Pesona Asri Blok A-10 hanya
sampai nomor 18, tidak ada nomor 19.
Begitu juga di Perumahan Vila Pesona Asri Blok B No 3,
terdapat 226 pemilih, padahal di tempat tersebut hanya
dihuni tiga keluarga. Saat dicek silang kepada ketua RT,
di kompleks itu hanya terdapat sekitar 110 rumah dan
baru tiga yang dihuni.
Kisruh soal DPT, khususnya di Perumahan Vila Pesona
Asri, menurut Ketua Panwaslu Kota Batam Suryadi
Prabu, telah ditelusuri bersama dengan KPU. Hasilnya,
ditemukan pelanggaran administrasi. Semua pihak yang
terkait sudah dipanggil dan diproses. “Sekarang data
pemilih sudah diperbaiki. Ada sekitar 300 data invalid
yang dicoret,” jelasnya.
Suryadi Prabu menyatakan di berbagai tempat lain
di Kota Batam juga terjadi penggelembungan DPT, tapi
jumlahnya tidak signiﬁkan. Karena itu, pihaknya telah
mendesak KPU Kota Batam untuk memperbaiki. Sampai
saat ini, KPU sudah menegur sejumlah pihak yang terlibat
serta memberhentikan beberapa panitia pemungutan
suara dan panitia pemilih kecamatan.
Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota
Batam Ahmad Yani Lamintang juga mengatakan pihaknya
telah membentuk tim pencari fakta untuk kasus di Vila
Pesona Asri. KPU melihat ada unsur kesengajaan dan
kesalahan serta kelalaian meng-input data.
“Dua orang PPS di sana telah dinonaktifkan. Ini murni
kelalaian dan kesengajaan karena data-data yang mereka
input sama dengan database yang dikirimkan. Kalau mereka bermain, tentunya data yang mereka input dengan
data yang dikirimkan berbeda,” ujarnya.
KPU Kota Batam secara akumulatif telah menonaktifkan 12 orang dari seluruh PPS yang berjumlah 192
orang.
Terkait dengan kasus di Perumahan Bida Asri, Ahmad
Yani menjelaskan pelapor menggunakan data yang belum
diperbaiki. Jadi, hal itu hanya miskomunikasi.
Ucok sebagai pelapor meradang saat disebut kasusnya
hanya kesalahan komunikasi. Guna menguji kebenaran,
ia mengajukan permohonan rapat dengar pendapat/RDP
mengenai kinerja penyelenggara pemilu ke DPRD Kota
Batam.
Surat permohonan diajukan kepada pimpinan Komisi I
DPRD Kota Batam pada 23 Februari 2014. “Kalau mark-up
data hanya 30 atau 50 pemilih, bisalah dibilang kesilapan,
tapi ini jumlahnya ribuan. Saya berharap DPRD Kota
Batam mengabulkan permohonan RDP agar pemilu berjalan adil, damai, dan membawa kebaikan buat bangsa,”
tegas Ucok yang masih menunggu jawaban DPRD Kota
Batam. (HK/T-1)

fauzi@mediaindonesia.com

MI/M FAUZI

KANTOR KPU: Di sinilah komisioner KPU Kota Batam berkantor. Masyarakat meragukan kinerja mereka karena
tidak satu pun yang berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebagai PPS maupun PPK. Mereka
menggantikan komisioner yang lama di tengah jadwal pemilu yang tengah berjalan.

Jejak Kecurangan
Terulang
REKAM jejak daftar pemilih tetap
(DPT) di Kota Batam, Kepulauan
Riau, menorehkan tinta merah.
Namun, kasus penggelembungan DPT bukan sesuatu yang luar
biasa.
Menurut pengamat politik
Razaki Persada, hampir setiap
menjelang pemilu kasus serupa
menjadi isu hangat dan Kota
Batam selalu menjadi sorotan
nasional.
Razaki yang juga Ketua Bawaslu Kepri memberi contoh permasalahan
dugaan penggelembungan suara di Perumahan
Vila Pesona Asri. Untungnya, instansi terkait cepat
mengambil tindakan.
Bawaslu Provinsi Kepri sudah meminta Panwaslu Kota Batam meminta klariﬁkasi kepada petugas
PPS, pantarlih, dan KPU Kota Batam terkait dengan
kasus di Perumahan Vila Pesona Asri. Salah satu
hasilnya yakni mengganti anggota pantarlih.
Saat menjadi anggota KPU Kota Batam periode
2003-2004, Razaki mengaku situasi bahkan lebih
ruwet. Saat itu terungkap adanya DPT bodong, TPS
bodong, dan KPPS bodong. “KPU Kota Batam sampai menyatakan tidak sanggup menghitung suara
dan menyerahkan ke KPU provinsi,” jelasnya.
Dosen Manajemen Pemerintahan dan Politik
Universitas Putra Bangsa, Batam, itu menyebutkan Pemilu 2004 merupakan puncak kecurangan
pemilu di Batam. Pada Pemilu 2009, kasusnya
relatif kecil.
Mengingat sejarah tersebut, Razaki yang berge-

lar doktor melihat kecurangan
bisa terulang pada 2014, khususnya menyangkut teknis DPT.
Jadi pelanggaran tetap terbuka, apalagi sebelumnya terjadi
kegaduhan dalam seleksi tim
KPU Kota dan Kabupaten Batam.
Kegaduhan yang terekam oleh
media massa harus diwaspadai
sebagai potensi pelanggaran Pemilu 2014. Apalagi di Kota Batam
tidak ada anggota KPU yang
berpengalaman dan berlatar
belakang penyelenggara pemilu.
Razaki berharap komisioner yang terpilih bisa
cepat belajar dari senior-seniornya. Siapa pun dalam demokrasi tidak ingin pemilu menghasilkan
orang-orang yang menghalalkan segala cara, atau
yang terpilih dengan mengandalkan materi.
Sekarang banyak masyarakat yang kontra dengan pengawas pemilu karena serbatidak boleh,
serbadilarang. Menurut Razaki, pengawas pemilu
bukan melarang, melainkan mengatur bagaimana
aturan itu ditegakkan.
Tujuan aturan ialah salah satu asas pemilu dan
keadilan. Misalnya, soal alat peraga kampanye,
kalau dibiarkan lepas, tentu yang memiliki materi/
modal bisa beriklan sangat banyak.
Di penghujung wawancara, Razaki mempersilakan masyarakat melaporkan kecurangan pemilu.
Hanya, laporan masyarakat hendaknya disertai
bukti dan saksi. “Bukan laporan sampah. Kalau
laporan sampah, itu sudah banyak,” candanya.
(Faw/HK/T-1)

Jadi pelanggaran
tetap terbuka, apalagi
sebelumnya terjadi
kegaduhan dalam
seleksi tim KPU Kota
dan Kabupaten Batam.

Pertentangan Ketua RT dengan Ketua RW
ENTAH kebetulan atau disengaja,
kisruh penggelembungan DPT terjadi di Perumahan Vila Pesona Asri
dan Bida Asri Kota Batam. Kedua
ketua RW di perumahan tersebut kebetulan maju bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Batam.
Ketua RW 10 Perumahan Vila
Pesona Asri Verry Rahmadsyah
menjadi caleg dari Partai Amanat
Nasional, sedangkan Ketua RW
09 Perumahan Bida Asri Samsul
Hidayat melalui bendera Partai Golkar. Keduanya bertarung di dapil II

yang mencakup Kecamatan Batam
Kota dan Kecamatan Lubuk Baja.
Samsul Hidayat, yang didatangi di
kantornya, menolak tudingan yang
menyebutkan pihaknya memanipulasi data pemilih. Ia bahkan balik
menyerang dengan mengatakan
info penggelembungan data pemilih dilontarkan orang yang tidak
mengerti hidup bermasyarakat. Bisa
karena emosi atau iri sehingga membuat berita yang kurang pas.
Samsul mengajak mengamati
lingkungan Perumahan Bida Asri.

MI/M FAUZI

Samsul Hidayat
Ketua RW 09 Perumahan Bida Asri

Di depan perumahan terdapat kawasan industri Tunas Estate. Di
dalam kawasan industri terdapat
ratusan perusahaan dengan ribuan
karyawan.
“Artinya, lingkungan Bida Asri
banyak dihuni anak kos yang merupakan karyawan industri. Keluar
masuknya karyawan yang tinggal di
Bida Asri itulah yang menimbulkan
rumor pendataan pemilih digelembungkan. Padahal secara aturan,
pendataan sudah dipantau melalui
pantarlih. Mereka telah melakukan
pendataan warga dengan benar untuk DPT Pemilu April mendatang,”
jelasnya.
Tudingan bahwa ia selaku ketua
RW memilih petugas pantarlih yang
mendukung dirinya, Samsul menyebutnya sebagai mimpi di siang
bolong. Pasalnya, pantarlih merupakan perpanjangan tangan PPS
(panitia pemungutan suara). Ketua
RW diminta bantuan untuk mencarikan pekerja sosial dan menunjuk
orang yang dianggap pas.
“Jadi, bukan ketua RW menunjuk
seseorang itu menjadi pantarlih. Kita
kerja di masyarakat bersifat sosial,
kelihatannya mudah. Namun ketika
dilaksanakan, belum tentu ada yang
mau membantu,” tegasnya.
Menurut pengalaman Samsul,
masyarakat sangat sulit bergerak
dalam kegiatan yang bersifat sosial.
Namun jika melihat kegiatan itu
membawa keuntungan, kemudian
muncul rumor yang membuat petugas bersangkutan menjadi buruk.
Sebagai ketua RW dan caleg, Samsul mengakui dirinya menghadapi
dua kepentingan berbeda. Namun

soal pendataan pemilih, ia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan PPS, PPK, dan
KPU. “RW itu jabatan sosial dan saya
tetap bekerja netral meski menjadi
caleg,” imbuh pria yang memiliki
moto ‘Aja kelalen’ itu.
Jabatan ketua RW diyakini Samsul tidak menghalanginya untuk
menjadi caleg. Tidak ada peraturan
yang mengikat seorang ketua RW
sehingga dilarang mencalonkan diri
menjadi anggota legislatif karena
ketua RW bukan pejabat pemerintah
atau pejabat negara.
Ketua KPU Kota Batam Muhammad Syahdan menilai laporan
penggelembungan data DPT di
Perumahan Bida Asri disebabkan
permasalahan individu. Pelapor
merupakan Ketua RT 03 RW 09. “Ada
kepentingan pribadi antara ketua RT
dan ketua RW,” cetusnya.
Syahdan menyebutkan data yang
disampaikan Johan Nasution selaku
Ketua RT 03 RW 09 masih bersifat
DPSHP (daftar pemilih sementara
hasil perbaikan). Sebelum menjadi
DPT, data melalui proses DPS (daftar
pemilih sementara). Lalu pantarlih
memutakhirkan data DPS dan menyerahkan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Perbaikan DPSHP dilakukan dalam rentang waktu dua minggu.
Seminggu atau dua minggu setelah
itu, dilakukan penetapan DPT. “Yang
diungkapkan ketua RT di Perumahan Bida Asri itu ialah DPSHP,”
terangnya.
DPS dan DPSHP memang ditempel
di kantor kelurahan. Itulah yang
dilihat Johan Nasution. Adapun

DPSHP, DPT perbaikan, DPT penyempurnaan, dan DPT perubahan,
kata Syahdan, sudah diserahkan ke
seluruh partai politik dalam bentuk
softcopy. (Faw/HK/T-1)

Muhammad Syahdan
Ketua KPU Kota Batam

MI/M FAUZI

MEGAPOLITAN

10


KABUPATEN BEKASI

Sopir Penerobos
Pintu KA Diburu
K

ANTARA/ANDI

TERTABRAK KERETA: Petugas memasang garis polisi di sekitar bus yang hancur setelah ditabrak kereta api Menoreh perlintasan kereta
api Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3). Dalam peristiwa tersebut 41 orang luka-luka.

JAKARTA SELATAN

Perampas Sepeda Motor Tembak Korban
DUA perampas sepeda motor dengan modus merebut
kunci kontak saat kendaraan
melaju menembak korban
karena korban menghindar.
Korban yang merupakan
karyawan pasar swalayan
Carrefour tersungkur bersimbah darah.
Peristiwa terjadi pada
Sabtu (8/3) menjelang tengah malam. Saat itu korban
bernama Edwin Saleh me-

luncur di Jalan MT Haryono,
Pancoran, Jakarta Selatan,
dengan menggunakan sepeda
motor Yamaha Vixion bernomor polisi B 6518 WIR. Di
belakangnya, satu sepeda
motor yang ditumpangi dua
orang membuntuti.
Menurut keterangan saksi
di lokasi kejadian, Abdul Azis
dan Andi, pelaku mulanya
mendekati korban yang tengah melaju. Ketika tahu

tangan salah satu pelaku
hendak meraih kunci sepeda
motornya, Edwin menghindar.
“Pelaku memepet sepeda
motor korban dan akan mencabut kunci motor, tapi ditegur korban,” kata Kasubag
Humas Polres Jakarta Selatan
Komisaris Aswin, kemarin.
Lantaran tepergok, kata
Aswin, salah satu pelaku
mengeluarkan senjata api

dan menembak Edwin. Warga Pondok Cabe, Tangerang
Selatan, itu pun tumbang. Ia
terluka tembak di tulang pipi
kiri. Saat melihat korban sudah tidak berdaya, salah satu
pelaku lalu membawa kabur
sepeda motor Edwin.
Polsek Pancoran yang menangani kasus itu menemukan helm merah dan satu
selongsong peluru di tempat
kejadian perkara. (Kim/J-4)

EPOLISIAN masih
memburu sopir bus
PO Haryanto, Asep Wiarsa, yang menerobos pintu
perlintasan kereta api (KA) di
Jalan H Bosih Raya, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, hingga bus
tertabrak KA dan mengakibatkan 41 orang terluka.
Salah satu lokasi yang terus
dipantau petugas ialah rumah
Asep di Kampung Rawalele, RT
06 RW 02, Dawuan, Kabupaten
Subang, guna mengantisipasi
pelariannya ke tempat itu. Namun, sejak peristiwa pada
Sabtu (8/3) pukul 08.15 WIB
hingga kini, keberadaannya
belum terdeteksi. Salah seorang tetangga mengatakan
belum melihat Asep pulang.
“Pengemudi saat ini masih dalam pencarian. Setelah
pengecekan di tempat tinggalnya, tetangga yang bersangkutan menyatakan Asep
belum terlihat datang sejak
kejadian (kecelakaan bus)
tersebut,” kata Kabid Humas
Polda Metro Jaya Komisaris
Besar Rikwanto, kemarin.
Menurut keterangan para
saksi, ujarnya, bus bernomor
polisi B 7036 PGA yang berisi
rombongan murid SD dari
Kampung Talar, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung,
menerobos pintu pelintasan
tanpa menghiraukan peringatan petugas ataupun bunyi sirene pengingat bahwa
kereta api akan melintas.

LINTAS BERITA

Rp3,8 Miliar untuk Bangun Cilandak

SEJUMLAH tokoh masyarakat Betawi di Kota Tangerang Selatan, Banten, meminta budaya lokal yang mulai dilupakan
agar dihidupkan kembali. Sebab, arus modernisasi kehidupan selain mengubah gaya hidup juga dinilai menggerus
budaya lokal yang telah lama melekat pada masyarakat.
Jaenuddin, tokoh masyarakat Betawi asal
Ciputat,mengatakan, pengembangan budaya, khususnya
budaya Betawi yang ingin kembali digencarkan bertujuan
supaya generasi mendatang dapat mengenal lebih jauh budaya tersebut. “Kalau mereka (masyarakat) tidak mengenal
budayanya, bagaimana bisa mencintai dan melestarikannya,” katanya di sela-sela Silaturahmi Masyarakat Betawi
Tangerang Selatan di Ciputat, kemarin.
Jaenuddin menilai sudut pandang masyarakat terkait kebudayaan masih sempit. Menurutnya, kebudayaan Betawi
bukan hanya ondel-ondel dan gambang kromong, melainkan
masih banyak yang bisa dipelajari. Pengembangan budaya di
kota itu dilakukan di 12 sanggar kebudayaan. (DA/J-4)

Akibatnya, bagian belakang
bus yang dikemudikan Asep
terhantam Kereta Menoreh Fajar Utama yang tengah melintas dari arah Jakarta menuju
Semarang, Jawa Tengah.
Akibatnya, posisi bus berputar 90 derajat dan terseret
sekitar 20 meter. Selain mencederai penumpang, kecelakaan
juga mengakibatkan sejumlah
pengguna sepeda motor yang
tengah menunggu kereta melintas terluka. “Untuk sementara sudah enam saksi di-BAP
(berita acara pemeriksaan),”
lanjut Rikwanto.

Masih dirawat
Sementara itu, sembilan
korban bus pariwisata PO
Haryanto hingga kemarin masih dirawat di tiga rumah sakit
(RS). Asmaul Husna, Rifky,
dan Bagaskara terbaring di RS
Sentra Medika, Bekasi. Nia Ramadani menjalani perawatan
intensif di RS Adam Tholib, se-

Jalur Cililitan-Ancol
Ditertibkan

MOBIL Innova yang tengah melintas di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat, menjadi korban aksi brutal geng motor,
dinihari kemarin.
Sebelum merusak mobil Innova bermomor polisi B 1987
BZH, sejumlah anggota geng motor itu mencegat mobil tersebut. Selanjutnya mereka naik ke atap, menginjak-injak,
kemudian memecahkan kaca depan, dan mematahkan kaca
spionnya. Warga di sekitar tempat kejadian yang melihat
peristiwa itu tidak berani menolong.
Menurut saksi mata, Indra Ginting, beberapa saat kemudian polisi yang sedang berpatroli melihat peristiwa tersebut.
Petugas langsung melepaskan tembakan ke udara, sehingga
anggota geng motor itu bubar.
Aksi brutal kelompok itu tidak melukai pengemudi mobil.
Selanjutnya, pengemudi bersama kendaraannya dibawa ke
kantor Polsek Metro Tanah Abang. Selain pengemudi, sejumlah warga yang melihat peristiwa tersebut juga dimintai
keterangan oleh petugas. (*/J-4)

Budaya Betawi di Tangerang Selatan

Kombes Rikwanto
Kabid Humas Polda Metro Jaya

DKI JAKARTA

Geng Motor Merusak Mobil

PEMERINTAH Kota Jakarta Selatan menyediakan dana Rp3,8
miliar untuk rencana pembangunan di kecamatan Cilandak
yang didasarkan pada pagu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbag) kecamatan itu.
Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota (Kapenko)
Jakarta Selatan Wahyu Irianto mengatakan untuk 2014
Kecamatan cilandak memiliki 193 prioritas kegiatan hasil
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. Dana sebesar Rp3,8
miliar itulah yang akan mengakomodasi 193 kergiatan tersebut. “Kita akomodasi kebutuhan mereka sesuai hasil pagu
Musrenbag,” ujarnya, Sabtu (8/3).
Ia meminta seluruh warga Kecamatan cilandak ikut berpartisi aktif agar pekerjaan pembangunan di wilayah itu
pada tahun ini terlaksana. Sementara itu, camat Cilandak
Dhany Sukma mengatakan pembangunan hasil Musrendang
memiliki nilai penting dan strategis untuk menentukan perkembangan wilayah cilandak. (*/J-4)

“Pengemudi saat ini
masih dalam pencarian.
Tetangganya
menyatakan Asep
belum datang sejak
kejadian.”

dangkan lima lainnya dirawat
di RSU Bekasi, yaitu Amelita,
Indri, Agus, dan Rohmudin.
Amelita, yang mengalami
luka parah dan sempat kritis,
kemarin sudah sadar, tapi
belum bisa menggerakkan tubuhnya. Demikian pula halnya
dengan Bagaskara yang sudah
siuman. Keluarga berharap RS
dapat menangani korban kecelakaan itu secara maksimal,
hingga mereka sembuh.
Seluruh murid SD yang menjadi penumpang bus merupakan warga Desa Wanasari,
Kecamatan Cibitung. Mereka
hendak ke Jakarta untuk
menghadiri acara santunan
di acara ulang tahun cucu
Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan.
Menurut salah seorang saksi
mata, sebelum kecelakaan,
yang menerobos pintu kereta
bukan hanya bus PO Haryanto. Sejumlah kendaraan lainnya, terutama sepeda motor,
juga melakukan hal serupa.
Bus PO Haryanto ikut menerobos, tetapi sebelum sampai di
seberang pelintasan, bus itu
mogok dan langsung tertabrak
kereta.
Kepala Kepolisian Sektor
Cibitung Komisaris Andre
menjelaskan penyebab utama
kecelakaan ialah kelalaian
sopir. Jajarannya juga masih
terus mengejar sopir bus yang
melarikan diri setelah kecelakaan. (Kim/*J-4)

MI /SUSANTO

AUDIT TRANS-JAKARTA: Mekanik memperbaiki bus gandeng Trans-Jakarta yang mogok di Koridor I di
kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/3). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sedang melakukan audit bus Trans-Jakarta yang diimpor dari China terkait dugaan penyelewengan
pengadaan bus tersebut.

DINAS Perhubungan DKI Jakarta mulai hari ini hingga
dua minggu ke depan akan
menggelar Operasi Lintas
Jaya di sejumlah titik di Jakarta untuk menertibkan
pengguna jalan sekaligus
memperlancar arus lalu lintas.
Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas
Perhubungan (Dishub) DKI
Sunardi Sinaga melalui pesan
singkatnya, kemarin, menyatakan 250 personel akan
diterjunkan dalam operasi
tersebut. “Mulai Senin (hari
ini) kami akan menggelar
operasi terpadu sejak pukul
06.00 hingga 20.00 WIB dengan mengerahkan 250 personel,” tuturnya.
Ia menyebutkan dalam
operasi tersebut pihaknya
menyisir jalur yang dilintasi bus Trans-Jakarta koridor
Pusat Grosir Cililitan-Ancol,
melalui Cililitan-Jalan Dewi

Sartika-Otista-Kampung
Melayu-Jatinegara BaratMatraman Raya-Salemba
Raya-Senen-Gunung Sahari
hingga Ancol.
Sasarannya antara lain
masyarakat bandel yang
masih memarkir kendaraan
di badan jalan dan angkutan
umum yang berhenti sembarangan untuk mengetem.
Selain itu, petugas juga
akan memeriksa kelaikan
kendaraan dan dokumen
perizinan angkutan umum,
pengaturan lalu lintas di
persimpangan dan putaran
arah balik, serta sterilisasi
jalur bus Trans-Jakarta.
“Semoga hasil kegiatan ini
mampu melancarkan arus
lalu lintas serta menertibkan
masyarakat pengguna jalan
sepanjang koridor tersebut.
Ke depan operasi penertiban mungkin akan dilanjutkan dengan pindah (ke jalur
lain),” kata Sinaga. (*/J-4)

JAKARTA SELATAN

Halte Trans-Jakarta Cikoko Ditembak
P E N E M BA K A N h a l t e b u s
Trans-Jakarta kembali terjadi. Halte Cikoko, Pancoran,
Jakarta Selatan, lagi-lagi menjadi korban. Penambak an
yang diduga dilakukan menggunakan senjata airsoft gun
itu membuat kaca halte berlubang selebar 1 sentimeter.
Kabid Humas Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan penembakan
pada halte yang terletak di
Jalan MT Haryono itu terjadi
sekitar pukul 06.05 WIB. Penelusuran kasus tersebut
didasarkan kesaksian tiga
warga, yakni Yuli Siti Caswati,
Wahyu Nugroho, dan Burhanudin.
Menurutnya, para saksi

mendengar bunyi letusan seperti senapan angin dan suara
benturan pada kaca halte.
Setelah asal bunyi didekati,
ternyata ada kaca halte yang
pecah. “Hasil olah TKP (tempat
kejadian perkara) ditemukan
pecahan kaca bulat dengan
diameter 1 sentimeter di jalur
bus Trans-Jakarta. Kaca pecah
diduga ditembak pakai senjata airsoft gun,” ujarnya.
Rikwanto menyatakan belum mengetahui pelaku dan
caranya melepaskan tembakan. “Sampai saat ini modus
dan pelaku belum diketahui,”
kata dia.
Penembakan di halte yang
menjadi bagian koridor 9 bus
Trans-Jakarta rute Pinang

Ranti-Pluit itu sebelumnya
pernah terjadi pada 8 Februari lalu, menjelang tengah
malam. Saat itu penembakan mengakibatkan kaca bus
yang dikemudikan Pramudi
Jonny Marasih Siregar retak.
Pelakunya hingga kini belum
tertangkap.
Pada tahun lalu, penembakan juga terjadi pada halte
Raden Inten di Jalan I Gusti
Ngurah Rai, Klender, Jakarta
Timur. Setahun sebelumnya,
halte Trans-Jakarta Cawang
Otista di Jalan Otto Iskandar
Dinata, Jakarta Timur, dan
Halte Pancoran juga ditembaki. Pelaku menembak sambil mengemudikan mobil.
(Kim/J-4)

MI/THOMAS

DEKLARASI PEMILU DAMAI: Kapolres Jakarta Utara Kombes
M Iqbal (tengah) bersama perwakilan partai peserta Pemilu
mangangkat tangan bersama saat Deklarasi Pemilu Damai di
Polres Jakarta Utara, kemarin. Deklarasi itu sebagai bentuk
komitmen menjaga pemilu berlangsung aman, jujur, dan damai

Media Indonesia 10 Maret 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to Media Indonesia 10 Maret 2014

Similar to Media Indonesia 10 Maret 2014 (20)

More from hastapurnama

More from hastapurnama (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Media Indonesia 10 Maret 2014