SlideShare a Scribd company logo

Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini

•
•
hastapurnama
hastapurnama
Education
1 of 28
Download to read offline
Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 / NO. 11995 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Status Kelud Turun, Warga Tetap Waspada Bogor Barat Berpotensi tapi Tertinggal Pedagang Kompak Buka Kios Banjir lahar masih mengancam karena ada sisa sekitar 35 juta meter kubik material vulkanis di puncak Gunung Kelud. Hampir sebagian besar masyarakat di Bogor Barat hidup di bawah garis kemiskinan karena proses pembangunan lambat. Padahal, potensi daerah itu cukup besar. Pedagang tidak sabar menunggu pelanggan sehingga sering buka-tutup. Sekitar 60 pedagang pun segera mendapat pembatalan sewa. Selekta, Hlm 2 Fokus Megapolitan, Hlm 22-23 PKL di Pasar, Hlm 8 Akil Didakwa Raup Rp53 Miliar KPK harus segera mengusut namanama yang diduga menyuap Akil di luar kasus sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. HERA KHAERANI T IDAK cuma dari penanganan sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga meraup fulus dari 14 perkara pemilu kada lainnya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp47,78 miliar plus US$500 ribu atau total sekitar Rp53 miliar. Hal itu terungkap dalam dak waan jaksa pada sidang pertama yang dijalani Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, ke marin. Akil awalnya dijerat kasus suap penanganan sengketa pemilu kada Gunung Mas dan Lebak. Namun, dalam dakwaan terungkap bahwa ia juga bermain dalam perkara pemilu kada lainnya. Dalam sengketa pemilu kada Gunung Mas, Akil disebut me nerima Rp3 miliar sebagai imbalan memenangkan Hambit Bintih. Untuk Lebak, ia mengantongi Rp1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan perantara pengacara Susi Tur Andayani sebagai balas jasa atas putusan pemilu kada Lebak diulang. Dalam perkara itu, kakak Wawan yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga menjadi tersangka. didapat dari pemilu kada Kota Palembang, Sumsel, sebesar Rp19,8 miliar (lihat grafik). Pundi-pundi Akil sebenarnya akan kian membengkak setelah ia dijanjikan Rp10 miliar untuk memenangkan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam sengketa pemilu kada Jawa Timur. “Namun, penyerahan uang itu tidak terlaksana karena terdakwa pada 2 Oktober 2013 ditangkap petugas KPK terkait dengan perbuatan terdakwa menerima uang melalui Chairun Nisa yang diberikan Hambit Bintih,” jelas jaksa Luki Dwi Nugroho. Dari sederet kasus tersebut, Akil didakwa de ngan enam pasal seperti se ba gai penerima suap aktif, suap disertai pemaksaan (pemerasan), dan penerima suap pasif. Tugas KPK Akil didakwa pula dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang menarik, selain selama 22 Oktober 2010-2 Oktober 2013 ketika Akil sudah menjadi hakim MK, jaksa juga mengejar TPPU saat Akil menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Menurut jaksa, Akil meng- Pemerintah Ngotot Bahas RUU KUHAP PEMERINTAH tidak akan menarik RUU Perubahan KUHAP dan RUU Perubahan KUHP yang diserahkan ke DPR Maret 2013. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Hanya, menurut Amir, pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan kedua RUU tersebut. “Kami tidak bisa main tarik begitu saja, harus mengikuti semua prosedur. Pemerintah tetap akan memba- HUKUM di negara ini senantiasa bertarung dengan etika. Sebuah tindakan, perilaku, atau kebijakan yang dari sisi hukum dimungkinkan, sering kali dipersoalkan dari sisi kepantasan. Itulah yang terjadi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Peluang bagi para politikus untuk mendaftarkan diri menjadi hakim konstitusi memang terbuka dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24/2003 tentang MK. Undang-undang yang disebut UndangUndang Penyelamatan MK itu tadinya melarang politisi menjadi hakim konstitusi kecuali bila mereka telah berhenti dari aktivitas sebagai politisi selama 7 tahun. Peluang itu pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para politikus di Senayan. Saat Komisi III DPR RI membentuk tim pakar untuk membantu melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, hari-hari belakangan ini, sejumlah nama anggota DPR disebut-sebut akan ikut meramaikan bursa pemilihan tersebut. Politikus Senayan asal PPP Dimyati Natakusumah bahkan telah secara resmi mendaftarkan diri. Benar bahwa kini tidak ada lagi larangan bagi politisi menjadi hakim MK. MK bahkan dalam putusan pembatalan Undang-Undang Penyelamatan MK dengan gamblang menekankan stigmatisasi buruk terhadap para hakim konstitusi yang berasal dari parpol tidak adil dan mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang terkena stigmatisasi terSilakan tanggapi sebut. Padahal, hak menjadi Editorial ini melalui: hakim konstitusi diatur dalam www.metrotvnews.com UUD 1945. Namun, penolakan terhadap minat dan niat politisi untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi terus menguat dan datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan anggota DPR sendiri. Banyak yang menyangsikan politisi dapat menanggalkan kepentingan politik saat menjadi hakim MK. Mereka dikhawatirkan tetap akan berpihak dan membawa kepentingan politik tertentu kelak setelah menjadi hakim MK. Kekhawatiran itu tidak terlepas dari tertangkap tangannya mantan hakim konstitusi Akil Mochtar. Akil yang sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Golkar terbukti menerima suap terkait putusan MK dalam sengketa pemilu kada. Dalam sidang perdana kemarin, Akil didakwa menikmati duit suap hingga Rp53 miliar dari 14 kasus sengketa pemilu kada yang ditanganinya. Kasus Akil memang tidak bisa menjadi dasar untuk menggeneralisasi bahwa semua hakim MK yang berlatar belakang politikus pasti brengsek. Di sisi lain, juga tidak ada jaminan bahwa semua hakim konstitusi yang berasal dari jalur karier dan akademisi akan terbebas dari kepentingan pragmatis. Namun, bila politisi menjadi hakim konstitusi, konflik kepentingan sangat mungkin terjadi. Konflik kepentingan akan membuka ruang bagi perilaku curang dan korup. Penolakan terhadap politisi yang hendak menjadi hakim konstitusi sesungguhnya mengandung nilai-nilai etis sebagai sebuah ikhtiar untuk menutup rapat-rapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, kecurangan, dan korupsi. Karena itu, kita mendorong tim pakar penyeleksi para calon hakim konstitusi mengedepankan pertimbangan etis ketimbang hukum. Tim harus meloloskan negarawan untuk menjadi calon hakim konstitusi. Mereka pasti paham bahwa negarawan ialah mereka yang telah menanggalkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan bangsa. Penolakan terhadap politisi menjadi hakim konstitusi merupakan ikhtiar menutup rapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com “Terdakwa Akil Mochtar bersama-sama Chairun Nisa (anggota nonaktif DPR dari Partai Golkar), Susi Tur Andayani, dan Muhtar Effendi (orang kepercayaan Akil) melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata ketua tim jaksa Pulung Rinandoro. Uang juga mengalir deras ke kocek Akil dari 14 sengketa pemilu kada lainnya yang ditangani MK. Yang paling banyak Politisi Jadi Hakim Konstitusi has, tetapi tidak terburu-buru,” kata Amir. Walaupun demikian, pemerintah tetap akan memperhatikan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pembahasan RUU KUHAP setelah RUU KUHP materiil selesai. Amir menyatakan hal itu dalam menanggapi surat KPK, Rabu (19/2), kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu berisi permintaan agar pemerintah menunda MI/SUSANTO ‘‘Kami tidak bisa main tarik begitu saja, harus mengikuti semua prosedur.’’ Amir Syamsuddin Menteri Hukum dan HAM sekali fakta-fakta baru telah terbongkar dan sekarang KPK yang harus lebih siap dan terbuka dalam mengusut kasus-kasus yang membelit Akil Mochtar.’’ Hal yang sama dilontarkan aktivis ICW Abdullah Dahlan. “Fakta persidangan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami dan membuka kasus-kasus sengketa pemilu kada lainnya yang selama ini tidak diketahui publik,” tandasnya. (*/AB/X-8) alirkan uang Rp57,6 miliar ke rekening CV Ratu Samagat milik istrinya, Ratu Rita, dan beberapa rekening pribadi. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan menyebutkan nilai aset dan kekayaan terkait dengan dugaan TPPU Akil di atas Rp160 miliar. Mantan Ketua MK Mahfud MD mendesak KPK segera mengusut kasus-kasus pemilu kada lainnya yang diduga juga dimainkan Akil tersebut. ‘’Ternyata sejak 2010 kita sudah tertipu oleh permainan Akil yang tersimpan rapi. Lega hera_khaerani @mediaindonesia.com pembahasan kedua RUU tersebut. “Jika (RUU) dibahas, KPK meminta delik korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tetap diatur dalam UU sendiri (bukan dalam KUHAP),” ujar Ketua KPK Abraham Samad (Media Indonesia, 20/2). Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RUU KUHAP dan RUU KUHP, Aziz Syamsuddin, berpandang an pemerintah sebaiknya menarik pengajuan kedua RUU itu. Alasannya, lanjut Aziz, dalam pembahasan kedua RUU tersebut tidak boleh ada pelemahan terhadap salah satu institusi negara. “Hingga kini, Komisi III masih menunggu keputusan pemerintah selaku pengusul. Saya setuju ditarik. RUU ini usulan pemerintah, bukan DPR. Komisi III hanya menjalankan tugas,” tandas politikus Partai Golkar itu. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Achyar Salmi menyarankan pemerintah menarik pengajuan RUU KUHAP dan RUU KUHP karena ada nuansa melemahkan KPK. “Walaupun perencanaan RUU KUHAP hasil studi banding ke luar negeri, belum tentu cocok dengan kondisi di dalam negeri karena berbagai faktor seperti perbedaan geografi dan budaya,” ungkap Achyar. (Mad/Che/Nov/AI/X-3) Aerobika dan Retina OLAHRAGA aerobik ternyata memiliki manfaat untuk memperlambat perkembangan penyakit yang merusak retina yang menyebabkan kebutaan. Demikian temuan studi terbaru tim Emory University, AS, yang dipulikasikan dalam The Journal of Neuroscience. Dalam studi itu, tim menguji dua kelompok tikus, yang menjalani aerobika dan yang tidak melakukannya. Peneliti kemudian mengaitkan pengaruh latihan aerobik terhadap sel retina yang mengalami degenerasi. Tikus-tikus tersebut juga mendapatkan paparan lampu terang yang mampu merusak fungsi retina hingga 75%. Setelah dua pekan pengujian, tim menemukan kelompok tikus yang berlatih aerobika memiliki fungsi retina dua kali lebih besar daripada tikus yang tidak aktif secara fisik. Di samping itu, tikus kelompok pertama memiliki 20% lebih tinggi dalam hal tingkat brain-derived neurotrophic factor (BDNF), sejenis protein stimulus yang membantu sel-sel otak un tuk tumbuh dan tetap EBET sehat. (Medical News Today/Hym/X-4)
SELEKTA 2 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Status Kelud Turun, Warga Tetap Waspada Banjir lahar masih mengancam karena ada sisa sekitar 35 juta meter kubik material vulkanis di puncak Gunung Kelud. BAGUS SURYO S ULIP, 50, warga Dusun Waturejo, Desa Cakur, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, korban erupsi Gunung Kelud, girang bukan kepalang, kemarin. Ia merasa plong karena diizinkan kembali ke rumah setelah tujuh hari menempati pos pengungsian di ruang kelas SDN Pujonlor 1, Pujon. Ia bersama anggota keluarganya yang berjumlah empat orang kemudian mengemasi barang-barang mereka dan lantas bergegas menuju truk TNI yang mengangkut pengungsi. “Selama di pengungsian sangat membosankan. Satu ruangan kelas SD ini ditempati 28 orang,” ujarnya. Dusun Waturejo berada sekitar 7 kilometer dari puncak Kelud. Kegembiraan juga dirasakan ratusan korban lain yang berada di pengungsian tersebut. Namun, di pos pengungsian lain di GOR Ganesha, Batu, Nasikah, 60, tampak murung. “Rumah saya hancur, suami stroke, dan tidak punya uang. Saya berharap pemerintah membantu,” ujar warga Desa Banturejo, Ngantang, itu. Pemkab Malang dibantu PMI, TNI, dan Polri mulai memulangkan pengungsi setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status Kelud (1.731 m dpl) dari awas ke siaga. Kebi- jakan itu diambil karena Kelud berangsur tenang. Sekretaris PMI Malang, Aprili anto, belum mengetahui jumlah pasti pengungsi di wilayahnya yang telah dipulangkan. “Bagi yang rumahnya dalam radius 5 kilometer dari Kelud diharapkan tetap di pengungsian dulu,” ujarnya. Dia menegaskan pemkab tetap memberikan logistik bagi korban bencana sampai bisa hidup normal. “Kami juga mendirikan tenda di desa terdampak bencana, lengkap dengan dapur umum,” kata dia. Gelombang kembali ke rumah juga terjadi dari titiktitik pengungsian di Kabupaten Kediri. “Saya sudah kangen rumah,” ujar Waginem, 60, warga Desa/Kecamatan Puncu. Ia satu di antara ratusan warga di desa itu yang mengungsi di Masjid An-Nur di Pare. ANTARA/ROSA PANGGABEAN KEMBALI KE RUMAH: Warga meninggalkan lokasi pengungsian di Pujon menuju rumah mereka di Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, kemarin. Sebagian pengungsi kembali ke rumah karena status Gunung Kelud diturunkan menjadi siaga (level II). Rp100 miliar dikucurkan Kepala Pusat Badan Geologi Kementerian ESDM Surono menyatakan, meski dibolehkan kembali ke rumah, warga tetap harus waspada. “Saya minta jangan ada aktivitas apa pun di radius 5 kilometer,” ujarnya di Surabaya. Berdasarkan data, kemarin, wilayah sekitar Kelud masih didominasi gempa tremor dengan amplitudo 0,5 milimeter datar. Suhu udara di puncak 22 derajat celsius dan kawah mengepulkan asap putih tebal setinggi 300-600 meter mengarah ke timur laut. Dengan aktivitas vulkanis Kelud yang masih mengancam, warga di desa-desa yang dilalui sungai berhulu di gunung itu Rebecca Diduga juga Dapat Mobil dari Wawan PENYANYI Rebecca Sujati Reijman diduga memperoleh mobil dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Jadi Rebecca dimintai keterangan sebagai saksi terkait TPPU oleh TCW. Menurut info yang saya peroleh dari penyidik, diduga, ada pemberian mobil kepada Rebecca,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, di kantornya, Jakarta, kemarin. Menurut Johan, ada kemungkinan mobil pemberian Wawan itu disita. “Ada kemungkinan itu sepanjang penyidik mendapatkan info mobil dimaksud terkait kasus TCW, mobil bisa disita,” katanya. Kepada pers, Rebecca membantah terlibat kasus TPPU yang diduga dilakukan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Saya sudah klarifikasi ke KPK, saya tidak terkait kasus ini, terima kasih,” kata Rebecca seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, kemarin. Rebecca diperiksa 3 jam dalam kasus itu. Saat datang, pria yang mengantarkan Rebecca ke KPK mengatakan artis blasteran Indonesia-Belanda itu datang untuk melakukan SAKSI TPPU WAWAN: Artis Rebecca Reijman (tengah) meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, kemarin. MI/ M IRFAN klarifikasi atas keterlibatannya dalam kasus Wawan. Rebecca ialah artis kedua yang diperiksa KPK dalam kasus ini. Sebelumnya, pada Jumat (14/2), KPK memeriksa pemain sinetron Jennifer Dunn dalam kasus tersebut. Jennifer, dalam pemeriksaan tersebut, mengakui telah menerima satu mobil Toyota Vellfire dari Wawan. Jennifer memastikan tidak menerima apa pun selain mobil. Setelah Rebecca, KPK menjadwalkan pemeriksaan bintang sinetron Catherine Wilson dalam kasus yang sama Senin (24/2). Catherine akan diperiksa sebagai saksi. Wawan menjadi tersangka kasus pencucian uang, suap dalam penanganan sengketa pemilu kada Lebak, korupsi pengadaan alat kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan 2012, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Dalam kasus Wawan, KPK sudah menyita satu motor besar Harley Davidson dan 40 mobil. (*/Ant/X-6) harus ekstra hati-hati. Diperkirakan, masih tersisa 35 juta meter kubik lahar di puncak Kelud dan sekitarnya yang sewaktu-waktu bisa menyapu apa pun yang dilewati. Pada Rabu (19/2), banjir lahar yang mengalir di Sungai Konto menyebabkan jalur Kediri-Malang terputus dan lima dusun di Ngantang terisolasi. Terkait de- ngan dampak erupsi, Pemprov Jawa Timur telah mencairkan dana Rp100 miliar. “Ini untuk rehabilitasi tahap awal setelah pengungsi kembali ke daerah masing masing,” kata Gubernur Soekarwo. (ES/FL/X-4) bagus_suryo @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 Syarat Impor Beras Diperketat DEMI melindungi petani dalam negeri dari serbuan beras impor ilegal, pemerintah segera merevisi peraturan impor dan ekspor beras. Selain kewajiban memiliki status sebagai importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP), otoritas di lapangan juga akan melakukan pengecekan fisik beras yang diimpor. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui tingkat kepecahan beras. Pada aturan sebelumnya, Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2/2012 menyebutkan tingkat kepecahan diperiksa apabila dipersyaratkan. “Nanti, seluruh beras impor diperiksa tingkat kepecahannya,” kata Bachrul di Jakarta, kemarin. Bukan hanya memeriksa tingkat kepecahan, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa sertifikasi kemur- nian varietas dan kemasan setiap beras yang diimpor. Peraturan baru yang akan ditandatangani Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi pekan depan itu dibuat sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, BPK menyebut beras impor untuk keperluan tertentu harus diperiksa berdasarkan jenis dan volume, negara asal, nama dan alamat importir, serta tingkat kepecahan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga akan melakukan otomasi penuh. Artinya, rekomendasi dari Kementan akan masuk ke portal Indonesia National Single Window, begitupun dengan SPI dari Kemendag. Selanjutnya, akan dilakukan rekonsiliasi dengan pemberitahuan impor barang (PIB) dan laporan surveyor (LS). “Otomasi penuh ini menjamin akuntabilitas,” pungkas Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Susiwijono Moegiarso.(Wib/X-9) Jokowi tidak Khawatir Rumah Dinas Disadap GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo tidak khawatir atas penyadapan di rumah dinas ataupun kantornya. “Sudahlah, sudah lama. Hanya, saya kan diam. Desember 2013 itu sudah lama, yang jelas tidak saya pikir berat-beratlah,” kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut Jokowi, alat sadap tersebut ditemukan di tiga tempat di rumah dinasnya, yakni di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan yang biasa digunakan untuk rapat. “Ada detektornya, tidak perlu saya sebutkan siapa. Ketemu tiga, saat itu pas Desember,” ujar Jokowi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim pengawal Jokowi menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat. Temuan alat sadap tersebut kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Selain itu, lanjut Tjahjo, operasi intelijen oleh pihak tertentu juga menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti tim intelijen. Politikus PDIP Pramon o A n u n g m e ny e s a l k a n penyadapan di rumah dinas Jokowi karena hal itu memperburuk citra demokrasi. “Di tahun politik, rivalitas itu biasa. Akan tetapi, kalau melakukan penyadapan untuk melemahkan dan membuat citra buruk, kita belum berpolitik secara dewasa,” ungkap Pramono. Pramono tidak menuduh pihak atau partai politik tertentu telah menyadap. Penyadapan tidak hanya terjadi kepada Jokowi, tetapi juga Megawati. Dalam menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono membantah dugaan permainan intelijen negara dalam kegiatan penyadapan terhadap Jokowi. Hendro memastikan alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi bukan berasal dari intelijen TNI ataupun BIN. “Saya jamin tidak,” tandasnya. (Ssr/*/X-3)
JUMAT, 21 februari 2014 tipikor 3 Kemenag Pasrah KPK Usut Korupsi BPIH KEMENTERIAN Agama memasrahkan proses penyelidik­ an kasus dugaan korupsi biaya pengelolaan ibadah haji (BPIH) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini, pihak Kemenag mengaku tidak mengetahui pasti tentang dugaan korupsi pada tahun anggaran 2012-2013 tersebut. “Kami tidak tahu masalahnya. Informasinya terkait biaya pemondokan, tapi detailnya bagaimana, saya juga belum mengetahuinya. Lebih baik menunggu hasil penyelidikan KPK, dan saya tidak bisa lagi beri keterangan yang baru,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali seusai ber- temu dengan pimpinan KPK, di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut membahas mengenai tata kelola biaya pernikahan di kantor urusan agama. “Tadi dibica­ akan tentang r tata kelola biaya agar tidak memberatkan bagi yang tidak mampu, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan terkait gratifikasi bagi KUA,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin yang mendam­ ingi p Suryadharma mengatakan selaku pengawas Kemenag, ia menghargai KPK yang melakukan penyelidikan. Bahkan dia juga siap be­ erja sama k Kementerian Agama siap bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut. dengan KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut. “Kami menghargai KPK dan menunggu hasil penyelidikannya. Kami juga sudah ada kajian (data dan evaluasi BPIH), tapi kami tidak bisa menyampaikannya kecuali diminta oleh penegak hukum. Kami juga belum tahu apakah data itu dikehendaki atau ti- dak oleh KPK,” kata mantan komisioner KPK itu. Lebih lanjut, Suryadharma menjelaskan Kemenag saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran ibadah haji dan kualitas pengelolaan keuangan ibadah haji. Upaya yang dilakukan Kemenag antara lain jarak pemondokan dari tahun ke tahun makin dekat dengan Masjidil Haram. Pada musim haji 2009 jarak pemondokan sejauh 9 kilometer, 2010 menjadi 4 kilometer, dan pada 2011 hanya 2,5 kilometer. “Itu seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji.” (AB/P-3) MI/M IRFAN HINDARI GRATIFIKASI: Menteri Agama Suryadharma Ali (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberikan keterangan setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kemenag dan KPK membahas revisi Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2004 karena dikhawatirkan memicu terjadinya gratifikasi. Rusli Zainal Dituntut 17 Tahun Penjara Jaksa belakangan mulai berani mengeluarkan tuntutan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa korupsi. J Bagus Himawan AKSA penuntut umum KPK menutut mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dengan hukuman 17 tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim untuk mencabut hak politik Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif tersebut. Selain itu, terdakwa harus membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa Riyono pada sidang lanjutan perkara korupsi terkait izin pemanfaatan hasil hutan dan pembangunan venue PON Riau 2010, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, kemarin. Sebelumnya, Rusli didakwa melakukan korupsi berkenaan dengan penerbitan bagan kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (BKT-UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak dan dugaan suap revisi Perda No 6 Tahun 2010. “Kami juga meminta majelis hakim mencabut hak-hak politik terdakwa untuk dipilih atau memilih sebagai pejabat publik atau negara,” tegas jaksa Riyono di hadapan majelis hakim yang diketuai Bachtiar Sitompul. Lima jaksa yang membacakan amar tuntutan secara bergantian menyatakan terdakwa Rusli terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menerbitkan BKT-UPHHKHT di Pelalawan dan Siak yang mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp265 miliar. Jaksa yakin terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan primer dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara itu, dalam kasus suap PON, jaksa mendakwa Rusli terbukti memberi perintah untuk menyuap anggota pansus revisi Perda No 06 Tahun 2010 tentang Dana Pengikat Tambahan Pembangunan Lapangan Menembak PON Riau. Kemudian terdakwa juga memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas untuk menyuap Rp9 miliar kepada Kahar Muzakkir dan Setya Novanto, anggota DPR RI dari Partai Golkar, agar mendapat tambahan dana APBN untuk pembangunan sejumlah venue PON. Tidak hanya itu, Rusli juga dituntut karena terbukti menerima uang Rp500 juta dari PT Adhi Karya. Atas perbuat­ annya itu, mantan orang nomor satu selama dua periode di Riau itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. “RZ terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ungkap jaksa. Sudah layak Jaksa Andi Suharlis mengatakan tuntutan 17 tahun penjara sudah layak sehingga tak perlu mengambil tuntutan tertinggi selama 20 tahun penjara sesuai pasal yang di­ angkakan kepada s terdakwa. “Kami juga mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa, sehingga tak mengambil tuntutan maksimum 20 tahun,” kata Andi Suharlis setelah sidang. Rusli yang hadir mengenakan baju lengan panjang warna putih menilai tuntutan terhadapnya terlalu tinggi. “Saya kan tidak merugikan negara,” ujarnya. Untuk itu, ia dan penasihat hukumnya akan melakukan pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan yang akan digelar Rabu (26/2) mendatang. (P-3) bagus @mediaindonesia.com Jaksa Ragukan Keterangan Chairun Nisa HANYA bercanda. Begitulah cara terdakwa perkara dugaan suap terkait sengketa hasil pemilu kada Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Chairun Nisa, berkelit soal peranannya dalam kasus itu. Padahal, dalam sejumlah pesan singkat antara dirinya dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, beberapa kali ia meminta komisi. Dari riwayat SMS yang ditunjukkan jaksa dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Akil meminta uang Rp3 miliar untuk mengurus gugatan terhadap ke- menangan Hambit Bintih di Gunung Mas. ‘Besok saya bicara dengan beliau. Namun, Pak Akil kasih aku fee ya ... Ongkos bawanya’, tulis Nisa membalas SMS Akil. Akil menjawab via SMS, ‘Memangnya belanja? Gawat nih. Minta sama dia dong, kan dia minta tolong sama Ibu. Dan dia ngomong sendiri ke aku lewat ibu saja’. Dalam kesempatan yang lain, percakapan senada juga berlangsung antara Nisa dan Akil. Saat Akil menetapkan jumlah uang yang diinginkan, Nisa mengatakan, ‘Ya akan saya sampaikan, tapi bagi dua ya?’. Jaksa Pulung Rinandoro mengejar soal permintaan itu dan menanyakan apa yang ada di benaknya saat Akil meminta uang dari Hambit untuk pengurusan itu. “Pertama, yang ada di benak saya, Pak Akil bercanda, jadi saya jawab bercanda,” kilah politisi Partai Golkar itu. Tak berhenti di situ, SMS Nisa ke Akil pun mengindikasikan pengurusan sengketa pemilu kada melalui Akil bukanlah yang pertama. Dalam satu pesan singkat dia pernah bertanya ke Akil, ‘Tiga ton (Rp3 miliar) itu langsung apa bertahap? Seperti biasa kuantar ke rumah ya’. Saat dicecar jaksa soal itu, Nisa berkelit lagi. “Konotasinya saya hanya bertanya mau diantar ke mana,” ujarnya. Hakim Gosen Butar Butar juga tampak tidak puas dengan penjelasan itu. “Ini masalah tata bahasa,” tegas Gosen. Dia menduga Nisa bukan cuma sekali menjadi perantara penyuapan Akil. “Kata kata ‘minta tolong lagi ni’, dihubungkan ‘seperti biasa diantar ke rumah’, dihubungkan ‘Wali Kota Palangkaraya 2 ton’. Saudara pernah melakukan sebelumnya seperti ini ke Akil?” kejar Gosen. Nisa mengatakan, “Baru pertama kali”. (RA/P-3)
INDONESIA MEMILIH 4 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Di Depan Senior KSAD Tegaskan Sikap MI/RAMDANI NETRALITAS TNI: (Dari kiri) Jenderal (Purn) Wiranto ditunjuk oleh Letjen (Purn) Suryadi, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, KSAD Jenderal Budiman, Jenderal (Purn) Soerjadi Soedirdja, dan Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo saat diminta untuk bernyanyi pada forum silaturahim KSAD dengan perwira tinggi purnawirawan TNI-AD, di Jakarta, kemarin. Silaturahim untuk menguatkan komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2014. KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengumpulkan 150 purnawirawan perwira tinggi TNI AD, kemarin. Kepada para seniornya tersebut, Budiman menegaskan komitmen jajarannya untuk tetap netral dalam Pemilu 2014 meski sejumlah purnawirawan jenderal kini berkecimpung aktif dalam politik. “Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh TNI-AD. Namun, momen kali ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan mengingat 2014 merupakan tahun politik yang terdapat agenda pemilu,” kata Budiman dalam sambutannya pada acara tersebut di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah purnawirawan TNIAD seperti mantan Panglima ABRI (Panglima TNI) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo (peserta konvensi capres Partai Demokrat), mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto (capres Partai Hanura), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (peserta konvensi capres Partai Demokrat), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, dan mantan petinggi ABRI Jenderal (Purn) Luhut B Pandjaitan. Kegiatan itu, kata Budiman, bertujuan memberikan penjelasan kepada purnawirawan TNI-AD tentang komitmen netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Di kesempatan itu, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengingatkan kepada seluruh jajaran pemimpin TNI Angkatan Darat agar tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam partai politik. “TNI harus netral, jangan ditarik-tarik dalam persoalan politik. TNI adalah tentara pejuang rakyat, bukan milik golongan, suku, orang kaya, dan partai politik,” kata Try. (*/P-1) 8.000 Korban Lapindo Terancam Golput KPU Sidoarjo meminta KPU pusat segera membuat pengecualian buat korban Lapindo agar tidak terjadi golput. HERI SUSETYO S EKITAR 8.000 warga korban lumpur Lapindo yang sudah memiliki hak pilih terancam golput karena tidak menggunakan hak suara pada Pemilu 9 April mendatang. Pasalnya, ribuan warga itu sudah pindah rumah, bahkan hingga ke luar Sidoarjo, sedangkan hak pilih mereka masih tercatat di alamat yang lama. Ribuan warga yang terancam golput itu ialah korban Lapindo asal Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, dan Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong. Dua wilayah itu masuk dalam area peta terdampak susulan sesuai Peraturan Presiden No 33/2013. Wilayah Desa Ketapang yang masuk areal peta terdampak susulan mencakup 12 RT, sedangkan di Kelurahan Mindi ada 18 RT. Mereka sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 sesuai alamat lama, yaitu Desa Ketapang dan Kelurahan Mindi. Namun setelah sebagian besar warga di dua wilayah sudah memperoleh pembayaran ganti rugi, mereka pindah rumah ke desa lain atau bahkan ke kecamatan lain. Rumah mereka yang lama sudah banyak dibongkar. Jauhnya tempat tinggal baru dengan tempat pemungutan suara (TPS) di alamat lama dikhawatirkan akan memicu angka golput yang tinggi saat pemilu nanti. Sebab, para pemilih tersebut akan cenderung malas mendatangi TPS asal di permukiman lama mereka. Ketua KPU Sidoarjo Bima Ariesdiyanto mengakui banyaknya korban lumpur Lapindo yang pindah rumah itu menimbulkan persoalan tersendiri yang tidak dirasakan KPU daerah mana pun di Indonesia. Dia berharap ada regulasi dari KPU pusat untuk mempermudah korban lumpur itu dalam menggunakan hak suara. “Ini kalau tidak ada regulasi, bisa golput,” kata Bima, kemarin. Korupsi dan Lapindo Sementara itu di Jakarta, berdasarkan hasil survei yang digelar lembaga riset Indonesia Network Election Survey (INES), elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar Abrizal Bakrie (Ical) masih sangat rendah. Menurut Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto dalam paparan bertajuk Survei Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014: Penghakim an Rakyat ‘Siapa Menabur akan Menuai’, kemarin, tingkat keterpilihan Ical sangat rendah. Hal itu berkaitan dengan pandangan negatif masyarakat terhadap penyelesaian masalah lumpur Lapindo. “Elektabilitas Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie rendah karena minimnya publikasi dan adanya kasus korupsi yang melibatkan partai tersebut. PDIP itu sangat sedikit melakukan iklan di televisi dan media cetak. Sementara itu Golkar, meski iklannya masif, masalah Lumpur Lapindo dan kasus korupsi membuat masyarakat kurang tertarik,” paparnya. Survei INES diselenggarakan dalam rentang waktu 1-14 Februari 2014. Survei yang menggunakan metode wawancara mendalam dan pengisian kuesioner itu melibatkan 7.937 sampel warga yang telah mempunyai hak pilih dan sudah menikah. Adapun margin of error sebesar 1,27% dengan tingkat kepercayaan 95%. (P-1) heri@mediaindonesia.com UU Kepailitan Jaga Kelangsungan Usaha Debitur DIREKTUR Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Mualimin Abdi menyebut Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memungkinkan kelangsungan usaha debitur. Hal itu diungkapkan Mualimin saat membacakan jawaban pemerintah atas pengujian Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. “UU Kepailitan dan PKPU ini bertujuan menghindari perebutan harta debitur atau bila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang mereka dari debitur,” ujar Mualimin. “Jadi, anggapan pemohon terhadap ketentuan a quo (Pasal 242 ayat (2) UU Kepailit- an) yang tidak mempunyai kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemohon tidak berdasar. Justru ketentuan a quo ini yang memungkinkan kelangsungan usaha debitur,” tambahnya. Menurut dia, dengan masih berlangsungnya usaha, debitur dapat melunasi utang kepada kreditur secara keseluruhan berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. “Dengan adanya ketentuan ini, utang debitur akan dapat dibayarkan tanpa harus menutup perusahaan debitur sehingga kreditur dapat menagihkan piutang seluruhnya,” kata Mualimin. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 yang diajukan debitur gagal atau tidak disetujui kreditur, sambungnya, debitur baru bisa dinyatakan pailit. Di sidang yang sama, anggota DPR Ruhut Poltak Sitompul menyatakan Pasal 242 ayat (2) itu tidak menggugurkan semua sita tanpa memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. “Aturan itu memberikan suatu persyaratan atau kondisi, yakni ‘Kecuali telah ditetapkan tanggal lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus’, sehingga mekanisme PKPU tidak berusaha mengabaikan adanya keputusan dari lembaga peradilan jika telah ada keputusan yang mengikat,” kata Ruhut saat memberikan jawaban DPR. Ia juga menegaskan ketentuan dan pengaturan dalam ANTARA/ANDIKA WAHYU UJI UU KEPAILITAN: Hakim Ketua Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) didampingi hakim Arief Hidayat memimpin sidang pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh Legal Manager PT Daya Radar Utama, Muhammad Idris pasal-pasal terkait dengan PKPU diatur sedemikian rupa agar tujuan proses PKPU dapat tercapai, yakni keringanan yang diberikan tidak lama kepada debitur untuk mendapatkan penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. Pengujian UU Kepailitan itu dimohonkan Legal Manager PT Daya Radar Utama, Muhammad Idris. Pemohon berkeberatan dengan Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 karena dianggap melanggar hak konstitusional pemohon sebagai perwakilan badan hukum privat. Pasal 242 (2) UU No 37/2004 b e r b u ny i ‘ Ke c u a l i t e l a h ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas. Jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur’. Pemohon mendalilkan Pasal 242 ayat (2) itu tidak mencerminkan azas kepastian hukum karena menggugurkan sita yang telah dilaksanakan terlebih dahulu kurang lebih dua tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam PKPU. (AI/ Ant/P-1) ANTARA/PRASETYO UTOMO AKSI DUKUNG PEMILU BERSIH: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Aksi tersebut dalam rangka menyerukan pemilu yang bersih serta menolak partai dan caleg yang terlibat korupsi. Jateng Mulai Terima Surat Suara KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), mulai menyortir surat suara untuk Pemilu 2014. Penyortiran tersebut merupakan yang pertama kali di Jateng karena logistik untuk Cilacap datang paling awal. Anggota KPU Cilacap Divisi Perencanaan dan Logistik Ahmad Kholil mengungkapkan penyortiran surat suara telah dimulai, kemarin. “Kami memulai penyortiran karena logistik sudah sampai di Cilacap. Waktu untuk menyelesaikan penyortiran ditargetkan hingga 15 hari mendatang,” kata Kholil, kemarin. Ada empat jenis surat suara yang disortir, yakni surat suara DPR, DPD, DPRD Jateng, dan DPRD Cilacap. Jumlah surat suara untuk setiap jenis se- banyak 1,4 juta lembar lebih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) di Cilacap. “Dengan melibatkan 200 warga untuk penyortiran, diharapkan dalam waktu dua pekan bakal rampung,” ujarnya. Pada bagian lain, Kholil mengatakan KPU masih menemukan 590 pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. “Langkah yang kami lakukan ialah menyerahkan nama pemilih tersebut ke KPU Provinsi Jateng untuk dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK). Nantinya, rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan oleh KPU Jateng. Penyusunan DPK dilakukan sampai H-14 pemilu,” jelas Kholil. Di Temanggung, Jawa Tengah, KPU setempat berniat menyewa sebuah gudang baru untuk menyimpan dan menyortir logistik. Pasalnya, gudang yang dimiliki KPU saat ini sudah tidak mencukupi untuk menyimpan tambahan logistik lain seperti surat suara, formulir, dan hologram yang perlu penyortiran. Saat ini gudang tersebut hanya bisa menyimpan kotak dan bilik suara. “Kami sedang siapkan tempat untuk menyortir jika logistik surat suara dan formulir nanti datang. Rencananya, kami akan menyewa salah satu gudang,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Sujatmiko, kemarin. Sementara ini, kata Sujatmiko, pihaknya masih menyurvei lokasi guna menentukan tempat mana yang layak untuk penyortiran logistik. (LD/ TS/P-1)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 INDONESIA MEMILIH 5 Mendagri Tolak Dana Mitra PPL Apel Siaga Perubahan Siap Digelar KESIMPANGSIURAN dana mitra pengawas pemilu di lapangan (mitra PPL) untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL. Pasalnya, belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Karena namanya belum ada dalam UU, nanti saya dipersoalkan lagi. Terus terang saya khawatir untuk memberikan rekomendasi terhadap dana itu,” kata Mendagri di Jakarta, kemarin. Ia menyarankan agar peran PPL ditingkatkan dalam pengawasan pemilu mendatang. “Jumlah PPL saja yang ditambah sehingga mitra PPL yang tidak ada lembaganya di UU tidak perlu diadakan. Tinggal PPL-nya saja. Itu satu,” jelasnya. Sekitar 200 ribu kader Partai NasDem akan menghadiri apel siaga yang digelar di Gelora Bung Karno. HILLARIUS U GANI M ENJELANG perhelatan akbar Apel Siaga Perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/2), kesibukan tampak di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jalan RP Soeroso No 44, Gondangdia Lama, Jakarta, kemarin. Panitia dan pengurus pusat menggelar rapat teknis. Begitu pula di Gelora Bung Karno, partai bernomor urut satu itu mengadakan geladi resik. Ketua DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi mengatakan persiapan Apel Siaga Perubahan Partai NasDem sudah mencapai 80%. “Hari ini (kemarin) kami melakukan geladi resik di GBK, sedangkan di DPP technical meeting dengan seluruh caleg NasDem. Setiap caleg membawa massa lengkap dengan topi, kaus, dan ID card tanda pengenal,” kata Sri Sajekti, akrab disapa Janet, di DPP Partai NasDem. Ia menjelaskan Apel Siaga Perubahan merupakan momen penting bagi Partai NasDem untuk melengkapi struktur organisasi melalui pelantikan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di tingkat kelurahan. Saat ini terdapat sekitar 76.655 kelurahan/ desa di seluruh Indonesia. “Pengukuhan dari pengurus ranting ini penting bagi NasDem karena mereka nanti akan menjadi ujung tombak pileg,” jelasnya. Janet menuturkan Apel Siaga Perubahan akan diisi pelantikan dan pengukuhan DPRT, serta mendengarkan pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, ada pula sejumlah atraksi dan hiburan untuk menyemarakkan hajat terbesar itu. Di kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukito mengatakan Apel Siaga Perubahan yang bertema Kon- solidasi internal dan pelantikan pengurus DPRT seluruh Indonesia Partai NasDem diperkirakan dihadiri 200 ribu kader internal partai se-Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). Mereka akan memenuhi GBK. Jaga ketertiban Ikut hadir calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. “Kita sudah memberikan warning kemungkinan gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Maka, kami sudah menginformasikan ke setiap caleg ataupun koordinatornya untuk mengondisikan kader-kader yang dibawa agar saling menjaga. Namun, kita percaya kader NasDem akan tertib,” kata Enggartiasto. Dia menambahkan massa yang akan hadir dapat dipastikan adalah kader Partai NasDem yang tercatat sebagai kader partai. “Kita harus mampu menahan diri. Kalau kita ingin mengadakan perubahan, harus dimulai dari diri sendiri. Massa yang hadir bukan massa liar, tetapi kader-kader partai dan dapat dibuktikan melalui KTA (kartu tanda anggota),” imbuhnya. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga DKI Jakarta karena pada hari itu, seluruh kawasan GBK dan sekitarnya dipastikan macet oleh 200 ribu orang dan sekitar 4.000 bus yang mengangkut massa partai. “Bagi kami, ini acara terbesar pertama kali dalam sejarah, tetapi sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf ke warga DKI Jakarta karena pada 23 Februari 2014, menjelang pukul 12.00 sampai sore dipastikan mengalami kemacetan terutama di GBK dan daerah sekitar,” tuturnya. (X-5) hillarius @mediaindonesia.com “Karena namanya belum ada dalam UU, nanti saya dipersoalkan lagi.” Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri MI/ANGGA YUNIAR PERSIAPAN APEL SIAGA NASDEM: Pekerja, kemarin, mempersiapkan papan petunjuk untuk Apel Siaga Perubahan Partai NasDem yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apel menurut rencana digelar pada Minggu, 23 Februari 2014, untuk melantik Dewan Pimpinan Ranting tingkat kelurahan se-Indonesia. Pileg dan Pilgub Lampung Dilaksanakan Serentak SETELAH dilanda ketidakpastian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung dan pemilihan legislatif akan dilangsungkan secara bersamaan. Pilgub Lampung yang seharusnya dilangsungkan pada 2013 terpaksa diundur pada 2014 karena faktor anggaran untuk pemilu kada yang baru pada saat ini. “Sebenarnya tahun kemarin sudah didesain pemilunya seperti apa. Namun karena anggaran belum turun, jadi ditunda,” ujar komisioner KPU Hadar Hafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Menurut dia, pilihan dilakukan bersamaan karena waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan legislatif. Menurut Hadar, akan aneh jika pemilu kada yang sudah direncanakan dilakukan setelah pemilu legislatif. Sebab, saat ini yang ditunggu ialah perpolitikan pencalonan legislatif. “Nanti di TPS akan ada satu kotak suara dari APBD untuk pemilu kada dan ada empat kotak suara untuk pileg dari APBN,” jelasnya. Terkait dengan hal itu, KPU Provinsi Lampung menyatakan tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sekaligus pengundian nomor urut dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 Februari 2014. Ko m i s i o n e r K P U P r o v i n s i Lampung Firman Seponada, di Bandar Lampung, kemarin, mengatakan penetapan tersebut dilakukan KPU setempat berdasarkan hasil rapat pleno 17 Februari 2014. “Jumat malam tim dokter akan kerja lembur untuk merumuskan hasil tes kesehatan dan kejiwaan pasangan calon, dan Sabtu akan diserahkan ke KPU, sehingga pada sorenya bisa dilakukan penetapan calon,” kata dia pula. Menyusul berlangsung pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan yang digelar kemarin, K P U L a m p u n g s e c a ra r e s m i juga mengumumkan jadwal pemungutan suara pilgub akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014. (*/Ant/X-5) Gamawan pun tidak peduli dengan tudingan Bawaslu yang menyatakan dirinya menghambat pencairan dana mitra PPL. Yang jelas, ungkapnya, konsep mitra PPL itu tidak tercantum di dalam UU. “Terserah sajalah. Kita berprasangka baik saja,” ujarnya. Sementara itu, mengenai usulan pencairan dana saksi partai politik, Gamawan menyebutkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembahasan, seperti halnya membahas dana mitra PPL dan perlindungan masyarakat (linmas). Dia menegaskan, jika parpol tidak sepakat, pihaknya tidak bakal merekomendasikan tersebut. “Kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan uang yang akan dibantu itu, saya tidak akan merekomendasikan,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Bawaslu Muhammad menyatakan kecewa atas ketidakjelasan sikap pemerintah tentang dana Mitra PLL. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri-lah seharusnya yang menyiapkan peraturan presiden mengenai dana mitra PPL, bukan Bawaslu, seperti yang diminta Mendagri. Muhammad mengatakan pihaknya sedang menyiapkan lembaga mitra PPL. Bawaslu akan menggunakan program sejuta relawan apabila mitra PPL tidak disetujui. Dia mencurigai upaya pembatalan pemberian anggaran Mitra PPL itu disebabkan oleh penolakan Bawaslu untuk mengelola dana saksi parpol. (Che/Mad/X-5)
POLITIK & HUKUM 6 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Pelaku Kejahatan tidak Dapat Status Saksi Pelaku AKTOR utama pelaku kejahatan tidak bakal memperoleh status justice collaborator atau saksi pelaku. Predikat saksi pelaku hanya diberikan kepada aktor pendukung pelaku kejahatan yang memberikan informasi untuk menangkap pelaku utama. “Mereka pun tetap dihukum, tapi memperoleh berbagai keringanan,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai di Jakarta, kemarin. Selama ini para penegak masih berdebat dalam pemberian status saksi pelaku terhadap seorang yang beperkara. Ia menyebutkan kriteria tersebut bakal dimasukkan ke perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan mengatur dengan tegas kriteria saksi pelaku agar tidak terjadi perdebatan di antara penegak hukum. Dengan demikian, untuk selanjutnya, tidak ada lagi pro-kontra dalam pemberian status saksi pelaku. “Perlu dasar hukum yang kuat mengenai siapa yang bisa mendapat status juctice collaborator ataupun siapa yang berwenang memberikannya,” ungkap Haris. Disebutkan, selama ini para penegak masih berdebat dalam pemberian status saksi pelaku terhadap seorang yang beperkara. Baginya, selain bukan aktor utama, seseorang yang disebut saksi pelaku apabila memiliki informasi signifikan yang berguna untuk membingkai suatu perkara. “Yang paling penting orang ini mau ikut bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka kasus tersebut,” tegasnya. Menurut Haris, kerja sama tersebut berbentuk pelaku tidak memberi keterangan berbelit-belit dan t i d a k m e ny e m b u ny i k a n kejahatan yang ia perbuat. Selain itu, pelaku harus mengembalikan kerugian negara yang disebabkan kejahatannya. “Kalau mereka masih menyembunyikan, tidak mau memberikan, itu salah satu bentuk tidak kooperatif. Kami tidak mau merekomendasikan status justice collaborator,” ujarnya. Tama S Langkun, perwakilan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan jaminan perlindungan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum memberi perlindungan cukup untuk saksi dan korban ataupun organisasi dan kelembagaan. Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch itu, UU yang ada memang memiliki kelemahan dan harus segera diperbaiki para legislator. “Revisi UU itu mencakup 14 pasal perubahan yang diajukan secara khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi korban serta kelembagaan LPSK. Secara khusus, perubahan ditujukan untuk penguatan perlindungan whistleblower, justice collaborator, dan korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban terorisme.” (Che/Ant/P-4) AKSI KAMISAN: Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksi ke-342 itu mereka kembali menuntut penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM. ANTARA/FANNY OCTAVIANUS Isi Perppu Harus Diterapkan Penyempurnaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya revisi UU MK, melainkan amendemen konstitusi. AHKMAD MUSTAIN M ENTERI Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengungkapkan pentingnya konsistensi atas subtansi Perppu 1/2013 yang diundangkan DPR menjadi UU 4/2014 dalam perekrutan hakim konstitusi. Meskipun UU tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, konsistensi atas isi perppu tersebut menjadi tanggung jawab moral bagi DPR yang juga sudah menyetujuinya. “Saya harapkan kita (pemerintah dan DPR) konsisten atas subtansi perppu, meskipun sudah dibatalkan MK sendiri. Utamanya terkait rekrutmen hakim MK. Secara moral masih bisa dipertanggungjawabkan, karena telah menyetujui perppu tersebut menjadi UU,” kata Amir saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Amir menjelaskan, lahirnya perppu tersebut didasari runtuhnya kewibawaan MK, dan memunculkan persepsi adanya politik kepentingan antara keterkaitan parpol dan hakim konstitusi. Subtansi perppu tersebut, utamanya terkait dengan rekrutmen hakim menyangkut persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Disebutkan, di antaranya tidak menjadi anggota parpol paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Dia berharap, untuk penyempurnaan kelembagaan MK, tidak cukup hanya revisi UU MK, melainkan amendemen konstitusi. Jika UU saja yang direvisi, MK akan bisa dengan mudah kembali membatalkannya jika konstitusi belum berubah. “Saya berharap ke depan, ada pengawasan terhadap MK, perlu amendemen, agar MK tidak merasa superior.” Kenegarawanan Tim pakar yang dibentuk Komisi III DPR nantinya ditugaskan untuk menguji kenegarawanan calon hakim konstitusi. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diperketat, agar bisa mengawal proses pemilu lebih baik. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan, kenegarawanan menjadi poin utama yang akan diuji dari para kandidat. Menjadi tugas berat tim pakar untuk mencari dua hakim konstitusi negarawan untuk menggantikan Akil Mochtar yang tersangkut kasus korupsi dan Harjono yang akan memasuki masa pensiun. “Kalau syarat yang lain-lain hampir mirip dengan seleksi hakim lainnya. Tapi, sisi kenegarawanan yang akan didalami tim pakar nanti, porsi terbesar untuk melihat itu.” Anggota tim pakar ini, kata Nasir, akan dipilih dari tokohtokoh yang sudah tidak memiliki kepentingan, tidak ikut aktif dalam parpol, dan tidak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden kelak. Komisi III DPR sudah mencatat sejumlah nama tokoh dan mereka akan diminta kesediaan masing-masing untuk bergabung dalam tim pakar. Beberapa nama yang akan diminta masuk tim di antaranya ialah mantan Presiden BJ Habibie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata, Romo Frans Magnis Suseno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, advokat senior Adnan Buyung Nasution, dan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. “Kalau para tokoh ini bersedia, tentu akan menambah bobot seleksi,” tandas Nasir. (Wta/P-4) mustain @mediaindonesia.com Data E-KTP Digunakan Banyak Instansi MI/SUSANTO WISATA PENDIDIKAN: Murid sekolah dasar mengikuti kunjungan di ruang rapat paripurna MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna MPR yang di atap gedungnya dikenal berbentuk kura-kura itu menjadi salah satu tujuan favorit wisata pendidikan. KEMENTERIAN Dalam Negeri melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai instansi dalam pemanfaatan data e-KTP (KTP elektronik) secara maksimal. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, KTP elektronik bisa digunakan untuk melacak teroris, peredaran narkoba, dan aliran dana ilegal. Dia memaparkan, saat ini setidaknya sudah ada 29 kementerian/instansi pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Kemendagri untuk memanfaatkan KTP elektronik. Tujuannya antara lain untuk menangkap teroris serta untuk melacak pihak yang dicurigai mene- rima aliran dana ilegal. KTP elektronik, menurut Gamawan, sudah memiliki banyak manfaat setelah sejumlah instansi melakukan kerja sama dengan Kemendagri dan akan terus diperluas. D a t a y a n g d i m i l i k i Ke mendagri untuk e-KTP saat ini, jelas Gamawan, lebih dari 172 juta penduduk. Data yang ada juga dinilai perlu untuk mengefektifkan sektor keuangan, perbankan, dan pertanahan. “Ini akan terus kita kembangkan dan akan up grade lagi karena database sudah dimiliki pemanfaatannya untuk apa saja, misalnya, mengelompokkan berapa keluarga miskin, siapa namanya, di mana dia tinggal, bagaimana dia keluar dari situ, mengurangi jumlahnya kalau sudah keluar sehingga data itu betul-betul akurat,” jelas Gamawan seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan berbagai instansi dalam pemanfaatan data KTP elektronik di kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, Kemendagri menandatangani kerja sama dengan sejumlah instansi, seperti Badan Nasional Narkotika, PT Taspen (Persero), Otoritas Jasa keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, Komisi Yudisial, dan Badan Kepegawaian Negara, yang disaksikan Wapres Boediono. Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengatakan KTP elektronik dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mengakselerasi program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Anang mengatakan, untuk kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba, data KTP elektronik dapat membantu petugas memeriksa rekening pelaku. “Ketika diketahui data identitas rekening itu palsu, penyidik dapat mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk memblokir rekening fiktif sehingga asetnya segera dirampas negara,” tandas Anang. (Mad/P-4) DPR Klarifikasi Surat Panitia Pemilihan WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso untuk menjelaskan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya yang dinilai menyalahi aturan. “Saya ke ruang ini untuk memenuhi undangan. Saya menjelaskan dari awal sampai akhir masalah yang dihadapi,” jelas Risma setelah bertemu Priyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu dilandasi surat dari Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya ke Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan ke Priyo selaku Wakil Ketua DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan hukum. Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 meminta Kementerian Dalam Negeri ( Ke m e n d a g r i ) m e m b a t a l kan keputusan penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Surat keputusan Mendagri No: 132.35-184 tanggal 7 Januari 2014 dianggap cacat substansi dan proses penerbitan. Permintaan itu disampaikan Panlih Wakil Wali Kota Surabaya melalui surat resmi yang dikirim kepada Mendagri pada 13 Februari 2014. Surat itu ditandatangani panitia, yaitu Ketua Eddy Budi Prabowo, Sekretaris Sudirdjo, Wakil Ketua Fatkur Rohman, dan anggota Muhammad Syaifi. Dalam surat itu disebutkan, tembusan surat Mendagri perihal permintaan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya sisa masa jabatan 20102015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya tidak disampaikan secara resmi, tetapi diselesaikan di bawah tangan antara staf Sekretariat Daerah Provinsi Jatim dan staf Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Disebutkan juga tidak ada surat resmi dari Ketua DPRD Kota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kemendagri, yang menyampaikan kelengkapan berkas pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, sebagai jawaban atas surat Mendagri tentang perihal permintaan kelengkapan berkas persyaratan usul pengesahan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, kelengkapan berkas itu disampaikan tidak melalui rapat panitia pemilihan dan tanpa sepengetahuan panlih. Pembuatan checklist persyaratan administrasi calon Wakil Wa l i Ko t a S u ra b ay a a t a s nama Saifudin Zuhri dan Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur karena dibuat tidak dalam forum resmi rapat Panlih Wakil Wali Kota Surabaya. Saat klarifikasi, semua anggota panitia pemilihan menyatakan tidak menge- tahui siapa yang membuat checklist dimaksud. Terdapat pula kejanggalan pembuatan checklist atas nama Saifudin Zuhri dan Wisnu Sakti Buana, yaitu pada daftar yang ditandatangani tercantum tertanggal 30 Oktober 2013. Padahal, f a k t a ny a d a f t a r t e r s e b u t ditandatangani pada Januari 2014. Dalam menanggapi hal itu, Priyo mengatakan hasil pertemuan akan menjadi rujukan untuk Komisi II DPR. Nantinya hasil pertemuan dengan Risma direkomendasi kepada Komisi II untuk memanggil DPRD guna dapatkan penjelasan. Selain itu, Priyo mengisyaratkan kepada Kemendagri agar bertindak cepat mengevaluasi dan mengambil langkah penyelesaian. “Kemendagri harus secepatnya mengevaluasi dan mengambil langkah,” tegas Priyo. (*/P-4) RISMA BERTEMU PRIYO: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) menyambut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Risma memenuhi undangan Priyo sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik dan hukum untuk berkonsultasi terkait proses pengangkatan wakil wali kota Surabaya. MI/SUSANTO
MEGAPOLITAN JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 7 KOTA BEKASI Anggota Geng Motor Mabuk sebelum Beraksi P ULUHAN anggota geng motor yang berulah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, mengonsumsi minuman keras sebelum melakukan kejahatan. Aksi mereka melanggar sejumlah pasal KUHP, yaitu peng aniayaan, perampasan dan perampokan. “Motifnya ekonomi. Menyetop orang yang lewat dan minta duit,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Sebanyak 11 anggota geng motor yang terdiri dari pemuda dan remaja itu telah ditangkap petugas dan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sejak Rabu (19/2) malam. Mereka masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Atas (SLTA). Yaitu FJ alias Bogay, 16, TA alias Jomen, 14, VDN alias Gicun, 16, FAD, 16, IL, 16, MI, 14, Resky Kusuma Agung, 19, Gilbert, 27, Nurdiansyah, 19, Rendi Kusuma, 20, dan Rio Sumantri, 18. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Heru Pranoto menambahkan, pikhaknya akan melibatkan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan orangtua siswa untuk mendampingi anggota geng motor yang sebagian masih di bawah umur dalam penyelidikan. Sebelum ditangkap petugas, sebanyak 30 anggota geng itu pada Minggu (16/2) pukul 02.10 WIB berkonvoi dari Perumahan Akasia menuju Jalan Pasar Kecapi, Pondok Gede. Setibanya di depan Sekolah Dasar Negeri Jatiwarna 1, mereka merampas sepeda motor yang tengah dikendarai korban bernama Arif Febrian. Kelompok itu terus bergerak menuju warnet D’Cornet di Jalan Pasar Kecapi. Para pelaku masuk dan merampas ponsel Yono bin Wagino, penjaga warnet. Yono berusaha melawan namun korban terluka di punggung dan jari tangan akibat disabet senjata tajam oleh salah seorang pelaku. Senjata tajam Beberapa saat kemudian pelaku menghentikan kendaraan Kusnadi, korban lainnya. Kusnadi menderita luka di wajah karena terkena disiram air keras. “Kemudian pelaku melakukan kekerasan serupa terhadap korban lain bernama Kristantianto yang juga wajahnya juga disiram air keras.’’ Kapolsek Pondok Gede Komisaris Kunto Wibisono mengatakan, kelompok remaja dan pemuda dari wilayah Jakarta Timur yang melakukan aksi anarkistis itu menamakan diri Geng Tangky. Dari mereka petugas menyita barang bukti kejahatan berupa satu celurit bergagang kayu, satu pedang, botol berisi air keras, dan enam ponsel. Geng Tangky bukan hanya berulah di wilayah lain, melainkan juga kerap membuat resah warga sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat mereka berkumpul, yaitu di Gang Tangki, Cipayung, Jakarta Timur. “Kemarin malam (Senin, 17/2) ada rame-rame di sini. Katanya ada yang dicaricari polisi. Anak Geng Tangky emang udah sering ribut,” kata pemilik salah satu toko kelontong di sekitar Gang Tangki, saat menelusuri kawasan itu, kemarin. (GG/AF/J-4) JAKARTA PUSAT 200 Bangunan di Tepi Kali Sentiong Dibongkar ANTARA/WAHYU PUTRO ANGGARAN OPERASIONAL BUS WISATA: Dua pengunjung mencoba menaiki bus tingkat wisata di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk biaya operasional dan pemeliharaan bus tingkat wisata selama satu tahun untuk menggratiskan masyarakat yang ingin berkeliling Jakarta menggunakan bus wisata. PEMPROV DKI Pemprov akan Ambil Alih Proyek Monorel SEKITAR 200 rumah di tepi Kali Sentiong, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat kembali dibongkar petugas. Ditargetkan bangunan permanen dan semi permanen yang telah ditinggalkan penghuninya itu sudah rata dengan tanah dalam pekan ini. “Target sekitar 200 rumah yang kita bongkar agar pengerjaannya dapat cepat diselesaikan juga,” ujar Camat Kemayoran, Iyan Sopian Hadi, saat mengawasi jalannya pembongkaran bangun- an kemarin. Menurut Iyan, kini warga yang telah direlokasi ke Rusun Komarudin telah berjumlah 184 kepala keluarga (KK). Dan menyusul puluhan KK lainnya akan menyusul direlokasi, tinggal menunggu proses verifikasi data,” ujar Iyan, saat mengawasi jalannya pembongkaran bangunan kemarin. Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah, yang turut mendampingi pembongkaran bangunan mengatakan jalan inspeksi dan normalisasi saluran yang dilakukan memiliki manfaat besar. “Normalisasi dan pembuatan jalan inspeksi sepanjang 750 meter di pinggir Kali Sentiong ini manfaatnya selain menghilangkan banjir, juga jadi jalan,” kata Saefullah. Di Jakarta Utara, meski sempat diwarnai ketegangan, penertiban terhadap 10 unit kontrakan di bantaran Kali Sentiong, RT 17/05, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok berhasil dilakukan oleh petu- gas gabungan Satpol PP dan Polres Jakarta Utara pada Kamis (20/2). Sang pemilik, H Amin, yang selama ini masih keukeh untuk menempati lahan milik pemerintah itu sempat menghardik dan mengutuk pembongkaran itu. Lurah Sunter Agung, Indria Hilmi, mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali mensosialisasi pindah, namun tak diindahkan. “Sehingga saya keluarkan Surat Perintah Bongkar atas bangunan liar itu,” ujar Indria. (*/SW/J-2) TANGERANG PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih proyek monorel dan menyerahkannya kepada PT Trans-Jakarta, bila PT Monorail sebagai pemenang tender tidak punya modal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) PT Trans-Jakarta saat ini sedang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dengan pengalihan pengerjaan itu, diharapkan, proyek senilai US$1,5 miliar yang mangkrak sejak 2007 bisa dilaksanakan. Menurutnya, proyek transportasi light rail transit (LRT) harus diwujudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. “Makanya kita akan melakukan segala cara. Siapa pun yang mau bangun, kita setuju. Tapi kalau enggak selesai, saya tidak mau ganti duitnya,” kata Ahok. Wagub juga mengatakan, dalam pertemuan antara pem- prov dan PT JM, perusahaan konsorsium itu mengaku tidak memiliki uang untuk membangun monorel. Adapun tiga dokumen penting, yaitu financial crossing, kajian teknis, dan legal aspek sudah dilengkapi oleh PT JM dan diserahkan kepada Gubernur Joko Widodo. “Tiga dokumen itu sudah ada. Sekarang persoalan duit. Tanpa duit mustahil bisa membangun proyek raksasa monorel,” katanya. (Ssr/J-4) LINTAS BERITA BI Musnahkan Rp9,7 Miliar Uang Palsu Pembonceng Sepeda Motor Tewas Terserempet Mobil BANK Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) memusnahkan uang palsu senilai Rp9.714.513.000, kemarin. Pemusnahan dilakukan di kantor BI dengan disaksikan Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyanto. Pemusnahan dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 01/Pen.Mus. Pid/2014 tentang Pemberian Izin kepada Penyidik untuk Melakukan Pemusnaan Benda Sitaan. Menurut Lambok, uang rupiah palsu yang dimusnakan itu sebanyak 135.110 lembar yang terdiri dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. (Wes/J-4) SEORANG pembonceng sepeda motor, Sugi Susanti, 27, tewas di tempat kejadian setelah sepeda motor yang ditumpanginya terserempet mobil di Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin. Mobil yang menyerempet perempuan tersebut kabur. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Ipung Purnomo mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang tengah pulang dari kantor itu dibonceng oleh rekan kerjanya, Lisroni, 29, menggunakan sepeda motor B 3185 BWT. Menurut keterangan saksi mata, lanjut Ipung, saat berada di Jalan Arjuna Utara sepeda motor itu diserempet mobil yang melaju dari arah Duri Kepa menuju Mal Taman Anggrek. Akibat peristiwa itu, korban meninggal lantaran kepalanya membentur jalan. (*/J-4) Disita 6,5 Kg Sabu Asal China PEREDARAN narkotika yang melibatkan narapidana seakan tidak pernah usai. Polri berharap pihak rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (LP) mampu mencegah terulangnya keterlibatan narapidana di LP. Fakta itu kembali terulang saat polisi mengungkap penyelundupan 6,5 kg sabu ke Jakarta dan menahan tujuh pelaku jaringan internasional China-Hong Kong-Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto. Tujuh pelaku yang ditangkap, satu di antaranya wanita. Mereka adalah SYM, HHY, LYA, GGL, YDR, HRT, dan ADE. “HHY dan LYA merupakan warga negara Taiwan, sedangkan 5 pelaku lainnya, WNI,” katanya, kemarin. Sabu seberat 6,5 kg itu, lanjut dia, ditaksir mencapai Rp13 miliar. Rencananya sabu akan disuplai ke beberapa tempat hiburan di Palangkaraya, Surabaya, dan Bandung. Ada tiga modus penyelundupan, yakni menyembunyikan di sepatu, sistem body pack, dan memasukkan sabu ke dalam alat pengeras suara. Sering narkoba itu pun tak terdeteksi dan lolos dari MI/ANGGA YUNIAR JARINGAN INTERNASIONAL: Para tersangka berikut barang bukti ditunjukkan kepada wartawan saat rilis penyelundupan sabu di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Sabu dari jaringan bandar narkoba MalaysiaIndonesia itu berasal dari Ghuangzhou, China, yang diselundupkan para tersangka sebagai kurir. pantauan petugas bandara. “Sabu ini dikirim dari Malaysia melalui jalur laut ke Aceh. Dari Aceh dibawa ke Jakarta dengan pesawat terbang,” ujar Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nugroho Aji. Kasubdit II Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya AKB Parulian Sinaga mengatakan pengungkapan kasus itu dilakukan secara estafet. Di Polres Metro Tangerang dan Polres Bandara SoekarnoHatta, kemarin, dimusnahkan 11,4 kilogram sabu dan 800,5 gram heroin dengan cara dimasukkan atau dibakar di tabung insinerator. Di Polres Metro Tangerang, dimusnahkan 500 kg ganja dan 100 gram sabu senilai Rp 1,35 miliar. Kapolres Metro Tangerang Komisari Besar Riad mengatakan, untuk barang bukti jenis ganja sebanyak 500 kg didapat dari 5 tersangka jaringan aceh. (GG/ SM/J-2)
PKL DI PASAR 8 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Kembali Ke Jalan Pasar Minggu PEDAGANG kaki lima (PKL) Pasar Minggu mulai kembali menempati areal torotar jalan Pasar Minggu, tempat sebelumnya mereka berdagang. Padahal sebelumnya mereka telah direlokasi ke dalam blok B dan blok C Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sekitar puluhan pedagang terlihat menempati jalan Pasar Minggu. Rohim, 43, pedagang buah yang semula menempati salah satu blok di Pasar Minggu, setelah direlokasi terpaksa harus kembali berjualan di depan Pasar Minggu. Menurutnya, omzet penjualan yang di dapatkannya menurun, berbeda jauh selama dia masih berjualan di trotoar jalan. Dia menuturkan sedikitnya sekitar Rp500 ribu-Rp700 ribu omset yang didapatkannya dalam sehari. Namun, pasca direlokasi ke dalam pasar, maka omset penjualannya menurun drastis. “Turunnya hampir setengah dari omzet saya sebelumnya,” terangnya. ‘‘Kewenangan menertibkan kembali PKL Pasar Minggu ada di tingkat kecamatan.’’ Sulistiarto Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Dia mengungkapkan, alasan kembali berdagang ke jalan karena lokasi di jalan lebih strategis dan banyak pembeli dari pada di dalam pasar. Menurutnya, di dalam pasar pembeli dalam satu hari tidak sebanyak di jalan. “Kalau di jalan, dagangan kita terlihat orang yang lewat. Jadi mereka suka beli. Kalau di dalam yang beli sedikit,” ujarnya. Soleh, 45, pedangang lainnya di jalanan Pasar Minggu menyatakan hal yang sama. Menurutnya, dia dan pedagang lainnya mengalami penurunan keuntungan pasca direlokasi. Sehingga, memutuskan untuk kembali berjualan di jalan. Dia menerangkan, selama belum ada penertiban dia akan tetap berjualan kembali ditrotoar jalan Pasar Minggu. “Yah kita akan tetap berjualan disini, kalau memang nanti ada penertiban. Yah mau gimana lagi, kita kembali ke kios di dalam pasar,” terangnya. Sementara itu Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Sulistiarto mengungkapkan, sudah mengetahui keberadaan puluhan PKL yang kembali berjualan di jalan Pasar Minggu dan membuat kemacetan. “Kewenangan menertibkan kembali PKL Pasar Minggu ada ditingkat kecamatan. Meski demikian, dia akan terus berkordinasi dan secepatnya menertibkan kembali. Secepatnya kita akan lakukan penertiban, saat ini sedang dilakukan kordinasi dengan Kecamatan Pasar Minggu,” terangnya. (*/J-2) Pedagang Kompak Buka Kios Pedagang tidak sabar menunggu pelanggan. Sehingga sering buka tutup. Sekitar 60 pedagang pun segera dibatalkan sewanya. VERA TRIANI S EPI pembeli. Itulah kesan yang muncul jika k i t a ke B l o k G P a s a r Tanah Abang. Kondisi tersebut pun diamini sejumlah pedagang yang membuka kios di sana. Meski demikian, pe ngunjung masih akan menjumpai kumpulan pedagang yang tetap setia menunggui kios. Salah satunya yang terdapat di salah satu ‘gang’ di lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang. “Di sini kita namakan Los Anggrek. Ada delapan los yang sepakat dan kompak buka semua,” ujar Yoga Pratama, 28, satusatunya pedagang laki-laki yang tergabung dalam Los Anggrek. Deretan kios berada di los bernomor B 07-10 dan B 28-31 di lantai paling atas yang terkenal sepi pengunjung itu. Buat menarik perhatian, para pedagang menggantung papan bertuliskan ‘Gang Anggrek Serba Murah’ untuk menarik perhatian pengunjung. Mereka saling menyemangati agar tetap bertahan berjualan meski rezeki hampir tak lagi menghampiri. “Padahal dulu enggak saling kenal, kebetulan ketemu di sini jadi kompak aja. Kita berjuang sekuat tenaga buka kios, masih optimistis kalo nanti akan ramai pembeli,” jelas pria yang telah 10 tahun berdagang di Tanah Abang itu. Pedagang pakaian muslim di sana, Rita, 42, mengungkapkan sebenarnya dirinya serbasalah membuka kios di sana. “Maju enggak bisa, mau mundur juga enggak bisa, serbasalah. Ya sudah jalanin aja,” tutur Rita. Untuk itu ia akhirnya menyiasati dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti memayet bahan pakaian sambil tetap menunggui kiosnya. Langkah itu pun juga diikuti beberapa rekan pedagang di los tersebut. “Saking sepinya, jadi suka bengong. Makanya saya iseng-iseng mayet sambil nungguin kios, tementemen pun akhirnya ada juga ikutan mayet baju atau mencari kesibukan lain sambil menunggui kios,” tutup Rita. Kurang sabar Mengenai pasar yang sepi pembeli, Kepala Pasar Blok G Pasar Tanah Abang, Warimin, menyatakan pedagang kerap mengeluh bahkan sampai berani meninggalkan kios. Sebagian merupakan pedagang yang tidak sabar dan kurang kreatif. “Kalian bisa lihat sendiri secara gamblang, usahausaha sudah kita lakukan. Artinya kalau pedagang merasa sepi, itu karena mereka yang kurang bersabar dan tidak kreatif,” ujar Warimin. Pihaknya pun sebenarnya mengizinkan para pedagang berjualan di lokasi lain asalkan tetap rutin membuka kios di tempat sesuai nomor undian. “Ada yang memang jualan di tempat lain, ya enggak apa-apa kita persilakan asal tetap konsisten membuka kios di sini,” kata Warimin. Lebih lanjut lagi, pihaknya tidak akan menoleransi para pedagang yang hanya membuka kios dalam waktu singkat tanpa usaha serius berjualan di Blok G. Ia pun setuju jika nantinya pedagang tersebut tidak akan diizinkan kembali berdagang di tempat yang sama. “Kalau yang kucing-kucingan artinya kan enggak bertanggung jawab, cuma buka 2 jam, terus tutup. Itu yang kita tanda-tandain. Sekarang saya ikuti petunjuk. Saya pribadi setuju kalau yang sudah dibatalkan tidak dikasih masuk dan berdagang lagi nantinya,” ungkap Warimin. Kini, berdasarkan data, di Blok G Pasar Tanah Abang telah ada sekitar 60 pedagang yang status sewanya segera dibatalkan. “Segera kita akan batalkan hak sewa kios 60 orang. Jadi, sekarang tinggal 815 yang masih buka. Tahap berikutnya apabila ada yang bandel lagi, kita akan kasih surat peringatan juga,” tegas Warimin. triani@mediaindonesia.com
OPINI JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 kuat melibatkan banyak orang penting di negeri ini. Dengan keterlibatan figur sentral tersebut, bukan tidak mungkin terjadi perang ‘penyulapan’ kepentingan yang berujung saling memengaruhi, me- fer’ yang seolah-olah sebagai bagian dari ‘kegentingan yang memaksa’. Untuk memahami kasus itu dan sepak terjang politisi yang diniscayakan diwarnai penyulap itu, rasanya kita perlu mengenal dan memahami sosok penyulap. Sebut saja David Copperfield. Dia bisa membuat penonton tersihir saat menyaksikan gerak cepatnya yang bisa menghasilkan perubahan-perubahan fantastiknya. Padahal, esensinya hanyalah ‘menipu atau membohongi’ mata penonton. Di negeri ini, manusia-manusia sejenis Copperfield sangatlah ba- naklukkan, atau mewujudkan dividen politik dan ekonomi. Dalam ranah itulah bisa terjadi agregasi diri dan kelompok elitis mengadopsi serta memobilisasi gaya pesulap. Kelompok itu merancang dan menggerakkan tangan-tangan pintar mereka untuk menciptakan ‘atmosfer’ yang bisa terbaca oleh publik atau bahkan kelompok ahli sebagai ‘atmos- nyak, bahkan nyaris mudah ditemui di sejumlah instansi, mulai lembaga tinggi negara hingga lembaga paling rendah sekalipun. Pesulap-pesulap ‘produk’ negeri ini mampu menciptakan iklim yang mengakibatkan orang lain bertekuk lutut, menjadi layaknya orang-orang kehilangan kecerdasan intelektual dan moralnya, yang tidak bisa memprotes dan bahkan ikut larut dalam buaiannya. Dari institusi yang semula diharapkan masyarakat sebagai sandaran pencari keadilan, akhirnya terperosok sebagai institusi yang menghadirkan republic of horror (Sulistyono, Negara Hukum tanpa KPK Bambang Satriya Guru besar Stiekma dan UIN Malang B AGAIMANA seandainya Indonesia yang beridentitas sebagai negara hukum ini tanpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Atau, apakah KPK masih diperlukan bagi keberlanjutan konstruksi Indonesia sebagai negara hukum? KPK sejatinya merupakan salah satu karakter Indonesia sebagai negara hukum. Pasalnya, apa yang diperankan KPK telah membuat wajah Indonesia lebih mengilat. Indonesia yang semula dikenal sebagai rimba basahnya para koruptor lambat laun bergeser menjadi jagat menakutkan seiring dengan peran KPK yang gigih menggelar peperangan. Kinerja KPK telah mendapatkan apresiasi publik luar biasa, khususnya dalam pengungkapan sejumlah kasus korupsi. Yakni, sejumlah penangkapan terhadap kalangan elite yang diduga terlibat penyalahgunaan uang negara. Sekarang, KPK terancam digembosi seiring dengan gencarnya upaya pemerintah membarui KUHP-KUHAP. Dalam kandungan kedua produk itu, dinilai ada substansi yang bermaksud memarginalisasikan dan mendegradasi peran strategis KPK. Begitu seriusnya ancaman terhadap peran KPK sampai Ketua KPK Abraham Samad mengirimkan surat kepada Presiden, yang berisi permohonan penundaan revisi KUHP-KUHAP. Keberanian pihak-pihak tertentu dalam proyek eksperimentasi politik pembaruan hukum yang bersentuhan dengan peran KPK, idealnya, disadari secara cerdas oleh KPK sendiri bahwa sepanjang KPK terus menggeliat memasuki lorong-lorong koruptor, ujian terhadap dirinya tidak akan pernah berhenti. Selain itu, KPK perlu mencerdaskan diri bahwa masih ada prinsip konstitusionalisme yang selama ini digunakan sebagai tema oleh publik bahwa dirinya belum benar-benar menjadi nyawa kinerjanya. Sebagai contoh, meskipun secara yuridis tidak ada larangan memeriksa seseorang pejabat tinggi di kantor wapres, apa yang dilakukan KPK tetaplah sebagai bentuk pelangg a ra n terhadap spirit konstitusi, yang sejatinya menganut prinsip equality before the law. Belum meyakinkan Itulah di antaranya yang membuat publik masih belum yakin atau meragukan kinerja KPK akan bisa benar-benar tuntas mendekonstruksi siapa saja yang terlibat Century gate sampai ke akar-akarnya. Ada survei yang dilakukan Lembaga Kajian Antikorupsi (LKAK) tentang persepsi publik terhadap kinerja KPK dengan ‘korupsi gurita’, di antaranya kasus Century yang menyebut sepanjang KPK tetap tidak D EMI ketertiban, hidup bermasyarakat memerlukan berbagai aturan. Sebagian terangkum dalam hukum formal yang pelaksanaannya dilakukan lembaga-lembaga negara. Banyak lainnya tumbuh dari keyakinan moral masyarakat; mana yang dianggap baik, mana yang buruk. Semua itu diekspresikan dalam kebiasaan dan konvensi sosial. Berbeda dengan hukum formal, pelanggaran terhadap kebiasaan atau konvensi moral tidak dianggap melanggar hukum; dengan demikian tidak dikenai tindakan hukum. Dalam hal pelanggaran konvensi moral, masyarakatlah yang menghakimi. Aturan moral bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Hal-hal yang ditabukan di suatu masyarakat dianggap biasa di masyarakat lain. Namun, ada yang disepakati secara universal, misalnya berbagai bentuk ketidakjujuran, pelanggaran kehormatan, keserakahan, dan pengabaian hak asasi manusia (HAM). Itu terjadi bukan hanya antarindividu atau PARTISIPASI OPINI bisa menghilangkan sikap ewuh pakewuh saat dihadapkan dengan perkara korupsi elitis, kinerja KPK belum layak ditempatkan sebagai kinerja bernyawakan konstitusi. Persepsi publik itu mengindikasikan kumpulan orang penting yang bermasalah secara yuridis dalam kasus korupsi merupakan penyakit mendasar yang berpotensi menyulitkan kinerja KPK, termasuk dalam kasus Century. ‘Orang penting’ dianggapnya merupakan kekuatan menakutkan yang bisa menghitamputihkan realitas dan objektivitas korupsi. Ketakutan itu seiring dengan kasus Bank Century yang diduga 9 2012). Jangankan mengkritik dan mengawasi gerak-gerik para pesulap itu, mempertanyakan kepiawaian aksinya saja komunitas penonton itu tidak berani. Kalau mempertanyakan untuk meminta kejelasan secara transparan larinya dana Bank Century, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi secara cerdas realitas atraksi para pesulap itu? Mereka itu bisa melakukan mark-up, menggerogoti APBD dan APBN, menitipkan pos fiktif dalam RAPBD, meminta fee dalam setiap transaksi, menjarah dana reboisasi, menyalahalamatkan dana bencana alam, menyalahalamatkan dana nasabah, dan menyulap sumbersumber keuangan n e g a r a (rakyat) atau kekayaan publik supaya bisa berpindah ke dalam kantong mereka sendiri atau kantong kekuatan politik tertentu.. Mereka itu seperti gurita yang terus menjalar, meraksasa, dan mengepakkan sayap-sayap untuk menyulap kekayaan negara menjadi kekayaan pribadi. Mereka menjadi kekuatan terorganisasi yang bergerak bebas seperti tanpa ada kekuatan lain yang mengontrol. Dalam kasus itu, jika komunitas elitis yang posisinya sudah mengandung amanat mengontrol atau mengawasi kinerja lembaga-lembaga strategis negara atau melapisi pemerintahan supaya dijalankan secara benar, tetapi justru terjerumus dalam perbuatan bercorak memeriahkan atraksi sulap atas kekayaan negara, mustahil rakyat negeri ini menaruh kredibilitas utamanya kepada mereka. Mentalitas diam elemen yudisial, katakanlah unsur KPK, yang menjatuhkan opsi memihak elitis eksekutif atau siapa saja yang terlibat kasus Bank Century Moralitas Masyarakat antarlembaga; bahkan bisa antarnegara. Sering kali terjadi gesekan atau salah pengertian antarnegara karena ada kelompok masyarakat yang tidak menaati aturan moral. Sebagai contoh; kasus imigran gelap yang membuat repot hubungan AustraliaIndonesia belum lama ini. Rasanya bukan karena pihakpihak yang bersangkutan tidak menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran moral. Masyarakat masing-masing pun tahu. Namun, berbagai rencana mengatasi masalah-masalah seperti ini lewat pakta, konferensi dan semacamnya, yang bersifat nasional maupun internasional, tidak selalu mampu memecahkan persoalan. Ini dilema. Problem moralitas masyarakat menjadi problem dunia yang meminta perhatian dan penyelesaian bersama. Hukum dan problem moralitas Akhir-akhir ini ramai diwa- canakan kemerosotan moral bangsa. Betapa tidak? Tiap hari kita mengikuti berita tentang elite dari dunia politik, birokrasi, bahkan penegak hukum dengan gegabah melakukan pelanggaran hukum. Sudah pasti yang lain-lain merasa tertipu oleh ketidakjujuran mereka. Padahal, tokohtokoh itu seharusnya memberi teladan. Yang mereka tunjukkan, mengutip seorang pakar dalam suatu talk show Metro TV, mereka bukan leaders, melainkan dealers. Perbuatan mereka berimbas pada perilaku masyarakat umum. Gotong royong satu hati yang merupakan tradisi dalam masa revolusi tidak banyak tampak. Memang lain zaman, lain tuntutan. Sekarang pragmatisme cenderung mendorong orang bersikap egosentris. Ada kesan, sedang terjadi lomba kesewenangan, keserakahan, dan kemewahan di kalangan elite yang pastinya menyakiti hati rakyat menyadari perlunya mengubah undang-undang lama sebelum terjadi protes atau keributan. Kasus presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden, contohnya. Sebenarnya DPR-lah yang diharapkan mengikuti perkembangan/perubahan yang terjadi dalam moralitas masyarakat agar kasus hukum yang menghebohkan itu bisa dihindari. DOK-PRIBADI Toeti Prahas Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group banyak. Dalam masyarakat seluas dan sekompleks ini, sikap dan keyakinan moral memang sangat heterogen, bergantung pada kepentingan dan kelas masing-masing. Dalam kaitan ini, hukum formal diharapkan teliti mengikuti perkembangan dan perubahan moralitas masyarakat. Jangan sampai hukum formal tidak Kepedulian dan moralitas Namun, ramainya kritik oleh masyarakat sebenarnya membuktikan bahwa banyak di antara kita, bahkan mayoritasnya, masih punya nurani. Misalnya, berbagai bencana alam yang meledak di banyak tempat telah membangkitkan kesadaran berbagi rasa dan berupaya bersama untuk mengurangi dampaknya. Antarwarga sendiri masih ada rasa saling menghormati dan menghargai. Orang-orang yang menonjol berjasa bagi masyarakat diberi penghargaan oleh warga secara individu atau lewat organisasi dan/atau gerakan masyarakat. Lembaga-lembaga swasta pun sebenarnya bisa memulai kebiasaan memberi penghargaan kepada warganya atau orang luar atas jasa atau pencapaian yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Tindakan seperti ini memberi keteladanan tentang sikap menghargai dan menghormati. Sekadar contoh, dalam konvensi Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan peringatan Hari Pers Nasional di Bengkulu, 6-9 Februari, lebih dari 150 penerbitan berupa koran, majalah, dan tabloid mendapat penghargaan. SPS menghargai pencapaian anggota-anggotanya yang telah memberi pencerahan/hiburan kepada publik. Begitu pula Chairman of Media Group dan politikus Surya Paloh belum lama ini mendapat penghargaan dari layak dikatakan kalah oleh kepiawaian Copperfield. Lestarikan tradisi KPK yang mendapatkan kepercayaan menyelidiki, mengawasi, dan menindak juga tidak steril dari kemungkinan keterjeratan menjadi korban segmentasi praktik penyulapan yang menghegemoninya dari Copperfield. Bahkan pilarpilar KPK itu bisa saja dengan mudah dikondisikan menjadi ‘anak-anak didik’ yang manis, yang patuh, terpesona, dan terbius sehingga mengikuti jejak pesulap. Akhirnya, KPK ikut menambah deretan sebagai pesulappesulap gaya baru dan bukan sebagai pengawal dan pengimplementasi tegaknya hukum. KPK memang tetap bisa menunjukkan peran sebagai pemberantas koruptor, tetapi di sisi lain KPK juga diberi stigma oleh publik sebagai institusi yang beraninya pada koruptor kecil. Kumpulan pesulap yang melahirkan ‘sistem’ dan kultur berpenyakitan di negeri ini merupakan komunitas pesulap kenamaan dari lingkaran pejabat yang mentalitas korupsi mereka sudah memasuki ranah stadium kleptomania akut. Kumpulan pesulap itu bahkan terus-menerus mengalami regenerasi. Pasalnya, kekuatan strategis di atas mereka atau komunitas yang lebih tua justru menjadikannya sebagai ‘mesin kader’ yang melestarikan tradisi dengan berbagai cara. Mereka bukan hanya sulit diperangi, apalagi ditaklukkan, melainkan juga berani terang-terangan mengajak perang kepada setiap segmen bangsa yang mencoba mengawasi, menyelidiki, dan menjaring diri mereka. Pesulap kenamaan itu juga dimungkinkan terus menebar jala dan mendesain republic of horror kepada setiap gerakan taktis atau ‘jihad suci’ penegakan hukum yang diimplementasikan KPK. Mereka juga coba menciptakan kondisi menakutkan supaya komunitas elite yang bermaksud bicara lantang bisa terperangkap dalam pepatah tong kosong nyaring bunyinya. majalah Men’s Obsession yang menyebutnya sebagai tokoh inspiratif dalam kebebasan pers, demokrasi, dan restorasi Indonesia. Besok malam, Andy Noya akan merayakan HUT ke-8 pemberian penghargaan kepada heroes pilihannya. Kata Andy, “Mereka itu pahlawan dan pejuang kehidupan yang dengan keterbatasannya mampu mengubah masyarakat lingkungannya menjadi lebih baik. Mereka bekerja dalam kesunyian, jauh dari riuh rendah publikasi.” Penghargaan dari dan untuk sesama warga seperti yang dicontohkan itu memberi harapan untuk kebangkitan moralitas masyarakat. Faktanya segenap warga masyarakat berhak dan berkewajiban menunjukkan kepedulian. What is life without love. Betapa gersangnya hidup tanpa kepedulian. Bila sikap dan perilaku ideal ini makin menyebar dan terus meningkat, kita memiliki harapan kejayaan yang lebih besar akan tumbuh berkat moralitas masyarakat; didampingi hukum yang dipatuhi dan terus terjaga penegakannya. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini
Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini

Recommended

Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014hastapurnama
 
harian warta nasional
harian warta nasional harian warta nasional
harian warta nasional https://wartaviral.com/
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Herlambang Bagus
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling MenolakKetika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling MenolakTri Widodo W. UTOMO
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
 
Buku saku-korupsi-kpk
Buku saku-korupsi-kpkBuku saku-korupsi-kpk
Buku saku-korupsi-kpkBudi Handoyo
 
Halaman 11 sambungan
Halaman 11 sambunganHalaman 11 sambungan
Halaman 11 sambunganhttps://wartaviral.com/
 

Recommended

Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014hastapurnama
 
harian warta nasional
harian warta nasional harian warta nasional
harian warta nasional https://wartaviral.com/
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Herlambang Bagus
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling MenolakKetika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling MenolakTri Widodo W. UTOMO
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
 
Buku saku-korupsi-kpk
Buku saku-korupsi-kpkBuku saku-korupsi-kpk
Buku saku-korupsi-kpkBudi Handoyo
 
Halaman 11 sambungan
Halaman 11 sambunganHalaman 11 sambungan
Halaman 11 sambunganhttps://wartaviral.com/
 
Buku saku korupsi
Buku saku korupsiBuku saku korupsi
Buku saku korupsiyudi maulana
 
Hukum
HukumHukum
Hukumfebry777
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Harian Realitas
 
Ppt etika
Ppt etikaPpt etika
Ppt etikamonzol
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
PROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSIPROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSIDELA ASFARINA
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosPenegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosAndy Susanto
 
Ptik
PtikPtik
PtikHanief Rahman
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,20186,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018Giriyogodwis
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Norsel Maranden
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaBunda Violyn
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malangdilla1515
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014hastapurnama
 
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Beni Desrizal
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 

More Related Content

What's hot

Ppt etika
Ppt etikaPpt etika
Ppt etikamonzol
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosPenegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosAndy Susanto
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,20186,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018Giriyogodwis
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaBunda Violyn
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malangdilla1515
 

What's hot (17)

Buku saku korupsi
Buku saku korupsiBuku saku korupsi
Buku saku korupsi
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019
 
Ppt etika
Ppt etikaPpt etika
Ppt etika
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
PROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSIPROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSI
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansosPenegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansos
 
Ptik
PtikPtik
Ptik
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
 
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,20186,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesia
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 

Similar to Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini

Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014hastapurnama
 
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Beni Desrizal
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIronaldonatus
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIronaldonatus
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIronaldonatus
 
Pemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya diriPemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya dirironaldonatus
 
Rilis Calon Kapolri - LBH Jakarta
Rilis Calon Kapolri - LBH JakartaRilis Calon Kapolri - LBH Jakarta
Rilis Calon Kapolri - LBH JakartaCIkumparan
 
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014hastapurnama
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016ekho109
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 8 Maret 2014
Media Indonesia 8 Maret 2014Media Indonesia 8 Maret 2014
Media Indonesia 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu itePress release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu iteSatuDunia Foundation
 

Similar to Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini (20)

Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
 
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014
 
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
Refleksi bidang politik akhir tahun 2013
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
 
Ulina
UlinaUlina
Ulina
 
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRIPEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
 
Pemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya diriPemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya diri
 
Rilis Calon Kapolri - LBH Jakarta
Rilis Calon Kapolri - LBH JakartaRilis Calon Kapolri - LBH Jakarta
Rilis Calon Kapolri - LBH Jakarta
 
Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014Media Indonesia 20 Februari 2014
Media Indonesia 20 Februari 2014
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 10 februari 2016-26 maret 2016
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Studi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negaraStudi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negara
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
 
Media Indonesia 8 Maret 2014
Media Indonesia 8 Maret 2014Media Indonesia 8 Maret 2014
Media Indonesia 8 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu itePress release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
 

More from hastapurnama

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 

More from hastapurnama (20)

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
 

Recently uploaded

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 

Recently uploaded (20)

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 

Harian Umum Media Indonesia Berita Terkini

  • 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 / NO. 11995 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Status Kelud Turun, Warga Tetap Waspada Bogor Barat Berpotensi tapi Tertinggal Pedagang Kompak Buka Kios Banjir lahar masih mengancam karena ada sisa sekitar 35 juta meter kubik material vulkanis di puncak Gunung Kelud. Hampir sebagian besar masyarakat di Bogor Barat hidup di bawah garis kemiskinan karena proses pembangunan lambat. Padahal, potensi daerah itu cukup besar. Pedagang tidak sabar menunggu pelanggan sehingga sering buka-tutup. Sekitar 60 pedagang pun segera mendapat pembatalan sewa. Selekta, Hlm 2 Fokus Megapolitan, Hlm 22-23 PKL di Pasar, Hlm 8 Akil Didakwa Raup Rp53 Miliar KPK harus segera mengusut namanama yang diduga menyuap Akil di luar kasus sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. HERA KHAERANI T IDAK cuma dari penanganan sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga meraup fulus dari 14 perkara pemilu kada lainnya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp47,78 miliar plus US$500 ribu atau total sekitar Rp53 miliar. Hal itu terungkap dalam dak waan jaksa pada sidang pertama yang dijalani Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, ke marin. Akil awalnya dijerat kasus suap penanganan sengketa pemilu kada Gunung Mas dan Lebak. Namun, dalam dakwaan terungkap bahwa ia juga bermain dalam perkara pemilu kada lainnya. Dalam sengketa pemilu kada Gunung Mas, Akil disebut me nerima Rp3 miliar sebagai imbalan memenangkan Hambit Bintih. Untuk Lebak, ia mengantongi Rp1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan perantara pengacara Susi Tur Andayani sebagai balas jasa atas putusan pemilu kada Lebak diulang. Dalam perkara itu, kakak Wawan yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga menjadi tersangka. didapat dari pemilu kada Kota Palembang, Sumsel, sebesar Rp19,8 miliar (lihat grafik). Pundi-pundi Akil sebenarnya akan kian membengkak setelah ia dijanjikan Rp10 miliar untuk memenangkan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam sengketa pemilu kada Jawa Timur. “Namun, penyerahan uang itu tidak terlaksana karena terdakwa pada 2 Oktober 2013 ditangkap petugas KPK terkait dengan perbuatan terdakwa menerima uang melalui Chairun Nisa yang diberikan Hambit Bintih,” jelas jaksa Luki Dwi Nugroho. Dari sederet kasus tersebut, Akil didakwa de ngan enam pasal seperti se ba gai penerima suap aktif, suap disertai pemaksaan (pemerasan), dan penerima suap pasif. Tugas KPK Akil didakwa pula dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang menarik, selain selama 22 Oktober 2010-2 Oktober 2013 ketika Akil sudah menjadi hakim MK, jaksa juga mengejar TPPU saat Akil menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Menurut jaksa, Akil meng- Pemerintah Ngotot Bahas RUU KUHAP PEMERINTAH tidak akan menarik RUU Perubahan KUHAP dan RUU Perubahan KUHP yang diserahkan ke DPR Maret 2013. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Hanya, menurut Amir, pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan kedua RUU tersebut. “Kami tidak bisa main tarik begitu saja, harus mengikuti semua prosedur. Pemerintah tetap akan memba- HUKUM di negara ini senantiasa bertarung dengan etika. Sebuah tindakan, perilaku, atau kebijakan yang dari sisi hukum dimungkinkan, sering kali dipersoalkan dari sisi kepantasan. Itulah yang terjadi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Peluang bagi para politikus untuk mendaftarkan diri menjadi hakim konstitusi memang terbuka dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24/2003 tentang MK. Undang-undang yang disebut UndangUndang Penyelamatan MK itu tadinya melarang politisi menjadi hakim konstitusi kecuali bila mereka telah berhenti dari aktivitas sebagai politisi selama 7 tahun. Peluang itu pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para politikus di Senayan. Saat Komisi III DPR RI membentuk tim pakar untuk membantu melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, hari-hari belakangan ini, sejumlah nama anggota DPR disebut-sebut akan ikut meramaikan bursa pemilihan tersebut. Politikus Senayan asal PPP Dimyati Natakusumah bahkan telah secara resmi mendaftarkan diri. Benar bahwa kini tidak ada lagi larangan bagi politisi menjadi hakim MK. MK bahkan dalam putusan pembatalan Undang-Undang Penyelamatan MK dengan gamblang menekankan stigmatisasi buruk terhadap para hakim konstitusi yang berasal dari parpol tidak adil dan mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang terkena stigmatisasi terSilakan tanggapi sebut. Padahal, hak menjadi Editorial ini melalui: hakim konstitusi diatur dalam www.metrotvnews.com UUD 1945. Namun, penolakan terhadap minat dan niat politisi untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi terus menguat dan datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan anggota DPR sendiri. Banyak yang menyangsikan politisi dapat menanggalkan kepentingan politik saat menjadi hakim MK. Mereka dikhawatirkan tetap akan berpihak dan membawa kepentingan politik tertentu kelak setelah menjadi hakim MK. Kekhawatiran itu tidak terlepas dari tertangkap tangannya mantan hakim konstitusi Akil Mochtar. Akil yang sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Golkar terbukti menerima suap terkait putusan MK dalam sengketa pemilu kada. Dalam sidang perdana kemarin, Akil didakwa menikmati duit suap hingga Rp53 miliar dari 14 kasus sengketa pemilu kada yang ditanganinya. Kasus Akil memang tidak bisa menjadi dasar untuk menggeneralisasi bahwa semua hakim MK yang berlatar belakang politikus pasti brengsek. Di sisi lain, juga tidak ada jaminan bahwa semua hakim konstitusi yang berasal dari jalur karier dan akademisi akan terbebas dari kepentingan pragmatis. Namun, bila politisi menjadi hakim konstitusi, konflik kepentingan sangat mungkin terjadi. Konflik kepentingan akan membuka ruang bagi perilaku curang dan korup. Penolakan terhadap politisi yang hendak menjadi hakim konstitusi sesungguhnya mengandung nilai-nilai etis sebagai sebuah ikhtiar untuk menutup rapat-rapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, kecurangan, dan korupsi. Karena itu, kita mendorong tim pakar penyeleksi para calon hakim konstitusi mengedepankan pertimbangan etis ketimbang hukum. Tim harus meloloskan negarawan untuk menjadi calon hakim konstitusi. Mereka pasti paham bahwa negarawan ialah mereka yang telah menanggalkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan bangsa. Penolakan terhadap politisi menjadi hakim konstitusi merupakan ikhtiar menutup rapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com “Terdakwa Akil Mochtar bersama-sama Chairun Nisa (anggota nonaktif DPR dari Partai Golkar), Susi Tur Andayani, dan Muhtar Effendi (orang kepercayaan Akil) melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata ketua tim jaksa Pulung Rinandoro. Uang juga mengalir deras ke kocek Akil dari 14 sengketa pemilu kada lainnya yang ditangani MK. Yang paling banyak Politisi Jadi Hakim Konstitusi has, tetapi tidak terburu-buru,” kata Amir. Walaupun demikian, pemerintah tetap akan memperhatikan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pembahasan RUU KUHAP setelah RUU KUHP materiil selesai. Amir menyatakan hal itu dalam menanggapi surat KPK, Rabu (19/2), kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu berisi permintaan agar pemerintah menunda MI/SUSANTO ‘‘Kami tidak bisa main tarik begitu saja, harus mengikuti semua prosedur.’’ Amir Syamsuddin Menteri Hukum dan HAM sekali fakta-fakta baru telah terbongkar dan sekarang KPK yang harus lebih siap dan terbuka dalam mengusut kasus-kasus yang membelit Akil Mochtar.’’ Hal yang sama dilontarkan aktivis ICW Abdullah Dahlan. “Fakta persidangan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami dan membuka kasus-kasus sengketa pemilu kada lainnya yang selama ini tidak diketahui publik,” tandasnya. (*/AB/X-8) alirkan uang Rp57,6 miliar ke rekening CV Ratu Samagat milik istrinya, Ratu Rita, dan beberapa rekening pribadi. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan menyebutkan nilai aset dan kekayaan terkait dengan dugaan TPPU Akil di atas Rp160 miliar. Mantan Ketua MK Mahfud MD mendesak KPK segera mengusut kasus-kasus pemilu kada lainnya yang diduga juga dimainkan Akil tersebut. ‘’Ternyata sejak 2010 kita sudah tertipu oleh permainan Akil yang tersimpan rapi. Lega hera_khaerani @mediaindonesia.com pembahasan kedua RUU tersebut. “Jika (RUU) dibahas, KPK meminta delik korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tetap diatur dalam UU sendiri (bukan dalam KUHAP),” ujar Ketua KPK Abraham Samad (Media Indonesia, 20/2). Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RUU KUHAP dan RUU KUHP, Aziz Syamsuddin, berpandang an pemerintah sebaiknya menarik pengajuan kedua RUU itu. Alasannya, lanjut Aziz, dalam pembahasan kedua RUU tersebut tidak boleh ada pelemahan terhadap salah satu institusi negara. “Hingga kini, Komisi III masih menunggu keputusan pemerintah selaku pengusul. Saya setuju ditarik. RUU ini usulan pemerintah, bukan DPR. Komisi III hanya menjalankan tugas,” tandas politikus Partai Golkar itu. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Achyar Salmi menyarankan pemerintah menarik pengajuan RUU KUHAP dan RUU KUHP karena ada nuansa melemahkan KPK. “Walaupun perencanaan RUU KUHAP hasil studi banding ke luar negeri, belum tentu cocok dengan kondisi di dalam negeri karena berbagai faktor seperti perbedaan geografi dan budaya,” ungkap Achyar. (Mad/Che/Nov/AI/X-3) Aerobika dan Retina OLAHRAGA aerobik ternyata memiliki manfaat untuk memperlambat perkembangan penyakit yang merusak retina yang menyebabkan kebutaan. Demikian temuan studi terbaru tim Emory University, AS, yang dipulikasikan dalam The Journal of Neuroscience. Dalam studi itu, tim menguji dua kelompok tikus, yang menjalani aerobika dan yang tidak melakukannya. Peneliti kemudian mengaitkan pengaruh latihan aerobik terhadap sel retina yang mengalami degenerasi. Tikus-tikus tersebut juga mendapatkan paparan lampu terang yang mampu merusak fungsi retina hingga 75%. Setelah dua pekan pengujian, tim menemukan kelompok tikus yang berlatih aerobika memiliki fungsi retina dua kali lebih besar daripada tikus yang tidak aktif secara fisik. Di samping itu, tikus kelompok pertama memiliki 20% lebih tinggi dalam hal tingkat brain-derived neurotrophic factor (BDNF), sejenis protein stimulus yang membantu sel-sel otak un tuk tumbuh dan tetap EBET sehat. (Medical News Today/Hym/X-4)
  • 2. SELEKTA 2 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Status Kelud Turun, Warga Tetap Waspada Banjir lahar masih mengancam karena ada sisa sekitar 35 juta meter kubik material vulkanis di puncak Gunung Kelud. BAGUS SURYO S ULIP, 50, warga Dusun Waturejo, Desa Cakur, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, korban erupsi Gunung Kelud, girang bukan kepalang, kemarin. Ia merasa plong karena diizinkan kembali ke rumah setelah tujuh hari menempati pos pengungsian di ruang kelas SDN Pujonlor 1, Pujon. Ia bersama anggota keluarganya yang berjumlah empat orang kemudian mengemasi barang-barang mereka dan lantas bergegas menuju truk TNI yang mengangkut pengungsi. “Selama di pengungsian sangat membosankan. Satu ruangan kelas SD ini ditempati 28 orang,” ujarnya. Dusun Waturejo berada sekitar 7 kilometer dari puncak Kelud. Kegembiraan juga dirasakan ratusan korban lain yang berada di pengungsian tersebut. Namun, di pos pengungsian lain di GOR Ganesha, Batu, Nasikah, 60, tampak murung. “Rumah saya hancur, suami stroke, dan tidak punya uang. Saya berharap pemerintah membantu,” ujar warga Desa Banturejo, Ngantang, itu. Pemkab Malang dibantu PMI, TNI, dan Polri mulai memulangkan pengungsi setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status Kelud (1.731 m dpl) dari awas ke siaga. Kebi- jakan itu diambil karena Kelud berangsur tenang. Sekretaris PMI Malang, Aprili anto, belum mengetahui jumlah pasti pengungsi di wilayahnya yang telah dipulangkan. “Bagi yang rumahnya dalam radius 5 kilometer dari Kelud diharapkan tetap di pengungsian dulu,” ujarnya. Dia menegaskan pemkab tetap memberikan logistik bagi korban bencana sampai bisa hidup normal. “Kami juga mendirikan tenda di desa terdampak bencana, lengkap dengan dapur umum,” kata dia. Gelombang kembali ke rumah juga terjadi dari titiktitik pengungsian di Kabupaten Kediri. “Saya sudah kangen rumah,” ujar Waginem, 60, warga Desa/Kecamatan Puncu. Ia satu di antara ratusan warga di desa itu yang mengungsi di Masjid An-Nur di Pare. ANTARA/ROSA PANGGABEAN KEMBALI KE RUMAH: Warga meninggalkan lokasi pengungsian di Pujon menuju rumah mereka di Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, kemarin. Sebagian pengungsi kembali ke rumah karena status Gunung Kelud diturunkan menjadi siaga (level II). Rp100 miliar dikucurkan Kepala Pusat Badan Geologi Kementerian ESDM Surono menyatakan, meski dibolehkan kembali ke rumah, warga tetap harus waspada. “Saya minta jangan ada aktivitas apa pun di radius 5 kilometer,” ujarnya di Surabaya. Berdasarkan data, kemarin, wilayah sekitar Kelud masih didominasi gempa tremor dengan amplitudo 0,5 milimeter datar. Suhu udara di puncak 22 derajat celsius dan kawah mengepulkan asap putih tebal setinggi 300-600 meter mengarah ke timur laut. Dengan aktivitas vulkanis Kelud yang masih mengancam, warga di desa-desa yang dilalui sungai berhulu di gunung itu Rebecca Diduga juga Dapat Mobil dari Wawan PENYANYI Rebecca Sujati Reijman diduga memperoleh mobil dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Jadi Rebecca dimintai keterangan sebagai saksi terkait TPPU oleh TCW. Menurut info yang saya peroleh dari penyidik, diduga, ada pemberian mobil kepada Rebecca,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, di kantornya, Jakarta, kemarin. Menurut Johan, ada kemungkinan mobil pemberian Wawan itu disita. “Ada kemungkinan itu sepanjang penyidik mendapatkan info mobil dimaksud terkait kasus TCW, mobil bisa disita,” katanya. Kepada pers, Rebecca membantah terlibat kasus TPPU yang diduga dilakukan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Saya sudah klarifikasi ke KPK, saya tidak terkait kasus ini, terima kasih,” kata Rebecca seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, kemarin. Rebecca diperiksa 3 jam dalam kasus itu. Saat datang, pria yang mengantarkan Rebecca ke KPK mengatakan artis blasteran Indonesia-Belanda itu datang untuk melakukan SAKSI TPPU WAWAN: Artis Rebecca Reijman (tengah) meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, kemarin. MI/ M IRFAN klarifikasi atas keterlibatannya dalam kasus Wawan. Rebecca ialah artis kedua yang diperiksa KPK dalam kasus ini. Sebelumnya, pada Jumat (14/2), KPK memeriksa pemain sinetron Jennifer Dunn dalam kasus tersebut. Jennifer, dalam pemeriksaan tersebut, mengakui telah menerima satu mobil Toyota Vellfire dari Wawan. Jennifer memastikan tidak menerima apa pun selain mobil. Setelah Rebecca, KPK menjadwalkan pemeriksaan bintang sinetron Catherine Wilson dalam kasus yang sama Senin (24/2). Catherine akan diperiksa sebagai saksi. Wawan menjadi tersangka kasus pencucian uang, suap dalam penanganan sengketa pemilu kada Lebak, korupsi pengadaan alat kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan 2012, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Dalam kasus Wawan, KPK sudah menyita satu motor besar Harley Davidson dan 40 mobil. (*/Ant/X-6) harus ekstra hati-hati. Diperkirakan, masih tersisa 35 juta meter kubik lahar di puncak Kelud dan sekitarnya yang sewaktu-waktu bisa menyapu apa pun yang dilewati. Pada Rabu (19/2), banjir lahar yang mengalir di Sungai Konto menyebabkan jalur Kediri-Malang terputus dan lima dusun di Ngantang terisolasi. Terkait de- ngan dampak erupsi, Pemprov Jawa Timur telah mencairkan dana Rp100 miliar. “Ini untuk rehabilitasi tahap awal setelah pengungsi kembali ke daerah masing masing,” kata Gubernur Soekarwo. (ES/FL/X-4) bagus_suryo @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 Syarat Impor Beras Diperketat DEMI melindungi petani dalam negeri dari serbuan beras impor ilegal, pemerintah segera merevisi peraturan impor dan ekspor beras. Selain kewajiban memiliki status sebagai importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP), otoritas di lapangan juga akan melakukan pengecekan fisik beras yang diimpor. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui tingkat kepecahan beras. Pada aturan sebelumnya, Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2/2012 menyebutkan tingkat kepecahan diperiksa apabila dipersyaratkan. “Nanti, seluruh beras impor diperiksa tingkat kepecahannya,” kata Bachrul di Jakarta, kemarin. Bukan hanya memeriksa tingkat kepecahan, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa sertifikasi kemur- nian varietas dan kemasan setiap beras yang diimpor. Peraturan baru yang akan ditandatangani Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi pekan depan itu dibuat sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, BPK menyebut beras impor untuk keperluan tertentu harus diperiksa berdasarkan jenis dan volume, negara asal, nama dan alamat importir, serta tingkat kepecahan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga akan melakukan otomasi penuh. Artinya, rekomendasi dari Kementan akan masuk ke portal Indonesia National Single Window, begitupun dengan SPI dari Kemendag. Selanjutnya, akan dilakukan rekonsiliasi dengan pemberitahuan impor barang (PIB) dan laporan surveyor (LS). “Otomasi penuh ini menjamin akuntabilitas,” pungkas Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Susiwijono Moegiarso.(Wib/X-9) Jokowi tidak Khawatir Rumah Dinas Disadap GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo tidak khawatir atas penyadapan di rumah dinas ataupun kantornya. “Sudahlah, sudah lama. Hanya, saya kan diam. Desember 2013 itu sudah lama, yang jelas tidak saya pikir berat-beratlah,” kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut Jokowi, alat sadap tersebut ditemukan di tiga tempat di rumah dinasnya, yakni di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan yang biasa digunakan untuk rapat. “Ada detektornya, tidak perlu saya sebutkan siapa. Ketemu tiga, saat itu pas Desember,” ujar Jokowi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim pengawal Jokowi menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat. Temuan alat sadap tersebut kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Selain itu, lanjut Tjahjo, operasi intelijen oleh pihak tertentu juga menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti tim intelijen. Politikus PDIP Pramon o A n u n g m e ny e s a l k a n penyadapan di rumah dinas Jokowi karena hal itu memperburuk citra demokrasi. “Di tahun politik, rivalitas itu biasa. Akan tetapi, kalau melakukan penyadapan untuk melemahkan dan membuat citra buruk, kita belum berpolitik secara dewasa,” ungkap Pramono. Pramono tidak menuduh pihak atau partai politik tertentu telah menyadap. Penyadapan tidak hanya terjadi kepada Jokowi, tetapi juga Megawati. Dalam menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono membantah dugaan permainan intelijen negara dalam kegiatan penyadapan terhadap Jokowi. Hendro memastikan alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi bukan berasal dari intelijen TNI ataupun BIN. “Saya jamin tidak,” tandasnya. (Ssr/*/X-3)
  • 3. JUMAT, 21 februari 2014 tipikor 3 Kemenag Pasrah KPK Usut Korupsi BPIH KEMENTERIAN Agama memasrahkan proses penyelidik­ an kasus dugaan korupsi biaya pengelolaan ibadah haji (BPIH) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini, pihak Kemenag mengaku tidak mengetahui pasti tentang dugaan korupsi pada tahun anggaran 2012-2013 tersebut. “Kami tidak tahu masalahnya. Informasinya terkait biaya pemondokan, tapi detailnya bagaimana, saya juga belum mengetahuinya. Lebih baik menunggu hasil penyelidikan KPK, dan saya tidak bisa lagi beri keterangan yang baru,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali seusai ber- temu dengan pimpinan KPK, di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut membahas mengenai tata kelola biaya pernikahan di kantor urusan agama. “Tadi dibica­ akan tentang r tata kelola biaya agar tidak memberatkan bagi yang tidak mampu, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan terkait gratifikasi bagi KUA,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin yang mendam­ ingi p Suryadharma mengatakan selaku pengawas Kemenag, ia menghargai KPK yang melakukan penyelidikan. Bahkan dia juga siap be­ erja sama k Kementerian Agama siap bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut. dengan KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut. “Kami menghargai KPK dan menunggu hasil penyelidikannya. Kami juga sudah ada kajian (data dan evaluasi BPIH), tapi kami tidak bisa menyampaikannya kecuali diminta oleh penegak hukum. Kami juga belum tahu apakah data itu dikehendaki atau ti- dak oleh KPK,” kata mantan komisioner KPK itu. Lebih lanjut, Suryadharma menjelaskan Kemenag saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran ibadah haji dan kualitas pengelolaan keuangan ibadah haji. Upaya yang dilakukan Kemenag antara lain jarak pemondokan dari tahun ke tahun makin dekat dengan Masjidil Haram. Pada musim haji 2009 jarak pemondokan sejauh 9 kilometer, 2010 menjadi 4 kilometer, dan pada 2011 hanya 2,5 kilometer. “Itu seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji.” (AB/P-3) MI/M IRFAN HINDARI GRATIFIKASI: Menteri Agama Suryadharma Ali (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberikan keterangan setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kemenag dan KPK membahas revisi Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2004 karena dikhawatirkan memicu terjadinya gratifikasi. Rusli Zainal Dituntut 17 Tahun Penjara Jaksa belakangan mulai berani mengeluarkan tuntutan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa korupsi. J Bagus Himawan AKSA penuntut umum KPK menutut mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dengan hukuman 17 tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim untuk mencabut hak politik Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif tersebut. Selain itu, terdakwa harus membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa Riyono pada sidang lanjutan perkara korupsi terkait izin pemanfaatan hasil hutan dan pembangunan venue PON Riau 2010, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, kemarin. Sebelumnya, Rusli didakwa melakukan korupsi berkenaan dengan penerbitan bagan kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (BKT-UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak dan dugaan suap revisi Perda No 6 Tahun 2010. “Kami juga meminta majelis hakim mencabut hak-hak politik terdakwa untuk dipilih atau memilih sebagai pejabat publik atau negara,” tegas jaksa Riyono di hadapan majelis hakim yang diketuai Bachtiar Sitompul. Lima jaksa yang membacakan amar tuntutan secara bergantian menyatakan terdakwa Rusli terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menerbitkan BKT-UPHHKHT di Pelalawan dan Siak yang mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp265 miliar. Jaksa yakin terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan primer dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara itu, dalam kasus suap PON, jaksa mendakwa Rusli terbukti memberi perintah untuk menyuap anggota pansus revisi Perda No 06 Tahun 2010 tentang Dana Pengikat Tambahan Pembangunan Lapangan Menembak PON Riau. Kemudian terdakwa juga memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas untuk menyuap Rp9 miliar kepada Kahar Muzakkir dan Setya Novanto, anggota DPR RI dari Partai Golkar, agar mendapat tambahan dana APBN untuk pembangunan sejumlah venue PON. Tidak hanya itu, Rusli juga dituntut karena terbukti menerima uang Rp500 juta dari PT Adhi Karya. Atas perbuat­ annya itu, mantan orang nomor satu selama dua periode di Riau itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. “RZ terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ungkap jaksa. Sudah layak Jaksa Andi Suharlis mengatakan tuntutan 17 tahun penjara sudah layak sehingga tak perlu mengambil tuntutan tertinggi selama 20 tahun penjara sesuai pasal yang di­ angkakan kepada s terdakwa. “Kami juga mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa, sehingga tak mengambil tuntutan maksimum 20 tahun,” kata Andi Suharlis setelah sidang. Rusli yang hadir mengenakan baju lengan panjang warna putih menilai tuntutan terhadapnya terlalu tinggi. “Saya kan tidak merugikan negara,” ujarnya. Untuk itu, ia dan penasihat hukumnya akan melakukan pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan yang akan digelar Rabu (26/2) mendatang. (P-3) bagus @mediaindonesia.com Jaksa Ragukan Keterangan Chairun Nisa HANYA bercanda. Begitulah cara terdakwa perkara dugaan suap terkait sengketa hasil pemilu kada Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Chairun Nisa, berkelit soal peranannya dalam kasus itu. Padahal, dalam sejumlah pesan singkat antara dirinya dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, beberapa kali ia meminta komisi. Dari riwayat SMS yang ditunjukkan jaksa dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Akil meminta uang Rp3 miliar untuk mengurus gugatan terhadap ke- menangan Hambit Bintih di Gunung Mas. ‘Besok saya bicara dengan beliau. Namun, Pak Akil kasih aku fee ya ... Ongkos bawanya’, tulis Nisa membalas SMS Akil. Akil menjawab via SMS, ‘Memangnya belanja? Gawat nih. Minta sama dia dong, kan dia minta tolong sama Ibu. Dan dia ngomong sendiri ke aku lewat ibu saja’. Dalam kesempatan yang lain, percakapan senada juga berlangsung antara Nisa dan Akil. Saat Akil menetapkan jumlah uang yang diinginkan, Nisa mengatakan, ‘Ya akan saya sampaikan, tapi bagi dua ya?’. Jaksa Pulung Rinandoro mengejar soal permintaan itu dan menanyakan apa yang ada di benaknya saat Akil meminta uang dari Hambit untuk pengurusan itu. “Pertama, yang ada di benak saya, Pak Akil bercanda, jadi saya jawab bercanda,” kilah politisi Partai Golkar itu. Tak berhenti di situ, SMS Nisa ke Akil pun mengindikasikan pengurusan sengketa pemilu kada melalui Akil bukanlah yang pertama. Dalam satu pesan singkat dia pernah bertanya ke Akil, ‘Tiga ton (Rp3 miliar) itu langsung apa bertahap? Seperti biasa kuantar ke rumah ya’. Saat dicecar jaksa soal itu, Nisa berkelit lagi. “Konotasinya saya hanya bertanya mau diantar ke mana,” ujarnya. Hakim Gosen Butar Butar juga tampak tidak puas dengan penjelasan itu. “Ini masalah tata bahasa,” tegas Gosen. Dia menduga Nisa bukan cuma sekali menjadi perantara penyuapan Akil. “Kata kata ‘minta tolong lagi ni’, dihubungkan ‘seperti biasa diantar ke rumah’, dihubungkan ‘Wali Kota Palangkaraya 2 ton’. Saudara pernah melakukan sebelumnya seperti ini ke Akil?” kejar Gosen. Nisa mengatakan, “Baru pertama kali”. (RA/P-3)
  • 4. INDONESIA MEMILIH 4 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Di Depan Senior KSAD Tegaskan Sikap MI/RAMDANI NETRALITAS TNI: (Dari kiri) Jenderal (Purn) Wiranto ditunjuk oleh Letjen (Purn) Suryadi, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, KSAD Jenderal Budiman, Jenderal (Purn) Soerjadi Soedirdja, dan Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo saat diminta untuk bernyanyi pada forum silaturahim KSAD dengan perwira tinggi purnawirawan TNI-AD, di Jakarta, kemarin. Silaturahim untuk menguatkan komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2014. KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengumpulkan 150 purnawirawan perwira tinggi TNI AD, kemarin. Kepada para seniornya tersebut, Budiman menegaskan komitmen jajarannya untuk tetap netral dalam Pemilu 2014 meski sejumlah purnawirawan jenderal kini berkecimpung aktif dalam politik. “Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh TNI-AD. Namun, momen kali ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan mengingat 2014 merupakan tahun politik yang terdapat agenda pemilu,” kata Budiman dalam sambutannya pada acara tersebut di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah purnawirawan TNIAD seperti mantan Panglima ABRI (Panglima TNI) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo (peserta konvensi capres Partai Demokrat), mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto (capres Partai Hanura), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (peserta konvensi capres Partai Demokrat), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, dan mantan petinggi ABRI Jenderal (Purn) Luhut B Pandjaitan. Kegiatan itu, kata Budiman, bertujuan memberikan penjelasan kepada purnawirawan TNI-AD tentang komitmen netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Di kesempatan itu, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengingatkan kepada seluruh jajaran pemimpin TNI Angkatan Darat agar tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam partai politik. “TNI harus netral, jangan ditarik-tarik dalam persoalan politik. TNI adalah tentara pejuang rakyat, bukan milik golongan, suku, orang kaya, dan partai politik,” kata Try. (*/P-1) 8.000 Korban Lapindo Terancam Golput KPU Sidoarjo meminta KPU pusat segera membuat pengecualian buat korban Lapindo agar tidak terjadi golput. HERI SUSETYO S EKITAR 8.000 warga korban lumpur Lapindo yang sudah memiliki hak pilih terancam golput karena tidak menggunakan hak suara pada Pemilu 9 April mendatang. Pasalnya, ribuan warga itu sudah pindah rumah, bahkan hingga ke luar Sidoarjo, sedangkan hak pilih mereka masih tercatat di alamat yang lama. Ribuan warga yang terancam golput itu ialah korban Lapindo asal Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, dan Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong. Dua wilayah itu masuk dalam area peta terdampak susulan sesuai Peraturan Presiden No 33/2013. Wilayah Desa Ketapang yang masuk areal peta terdampak susulan mencakup 12 RT, sedangkan di Kelurahan Mindi ada 18 RT. Mereka sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 sesuai alamat lama, yaitu Desa Ketapang dan Kelurahan Mindi. Namun setelah sebagian besar warga di dua wilayah sudah memperoleh pembayaran ganti rugi, mereka pindah rumah ke desa lain atau bahkan ke kecamatan lain. Rumah mereka yang lama sudah banyak dibongkar. Jauhnya tempat tinggal baru dengan tempat pemungutan suara (TPS) di alamat lama dikhawatirkan akan memicu angka golput yang tinggi saat pemilu nanti. Sebab, para pemilih tersebut akan cenderung malas mendatangi TPS asal di permukiman lama mereka. Ketua KPU Sidoarjo Bima Ariesdiyanto mengakui banyaknya korban lumpur Lapindo yang pindah rumah itu menimbulkan persoalan tersendiri yang tidak dirasakan KPU daerah mana pun di Indonesia. Dia berharap ada regulasi dari KPU pusat untuk mempermudah korban lumpur itu dalam menggunakan hak suara. “Ini kalau tidak ada regulasi, bisa golput,” kata Bima, kemarin. Korupsi dan Lapindo Sementara itu di Jakarta, berdasarkan hasil survei yang digelar lembaga riset Indonesia Network Election Survey (INES), elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar Abrizal Bakrie (Ical) masih sangat rendah. Menurut Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto dalam paparan bertajuk Survei Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014: Penghakim an Rakyat ‘Siapa Menabur akan Menuai’, kemarin, tingkat keterpilihan Ical sangat rendah. Hal itu berkaitan dengan pandangan negatif masyarakat terhadap penyelesaian masalah lumpur Lapindo. “Elektabilitas Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie rendah karena minimnya publikasi dan adanya kasus korupsi yang melibatkan partai tersebut. PDIP itu sangat sedikit melakukan iklan di televisi dan media cetak. Sementara itu Golkar, meski iklannya masif, masalah Lumpur Lapindo dan kasus korupsi membuat masyarakat kurang tertarik,” paparnya. Survei INES diselenggarakan dalam rentang waktu 1-14 Februari 2014. Survei yang menggunakan metode wawancara mendalam dan pengisian kuesioner itu melibatkan 7.937 sampel warga yang telah mempunyai hak pilih dan sudah menikah. Adapun margin of error sebesar 1,27% dengan tingkat kepercayaan 95%. (P-1) heri@mediaindonesia.com UU Kepailitan Jaga Kelangsungan Usaha Debitur DIREKTUR Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Mualimin Abdi menyebut Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memungkinkan kelangsungan usaha debitur. Hal itu diungkapkan Mualimin saat membacakan jawaban pemerintah atas pengujian Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. “UU Kepailitan dan PKPU ini bertujuan menghindari perebutan harta debitur atau bila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang mereka dari debitur,” ujar Mualimin. “Jadi, anggapan pemohon terhadap ketentuan a quo (Pasal 242 ayat (2) UU Kepailit- an) yang tidak mempunyai kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemohon tidak berdasar. Justru ketentuan a quo ini yang memungkinkan kelangsungan usaha debitur,” tambahnya. Menurut dia, dengan masih berlangsungnya usaha, debitur dapat melunasi utang kepada kreditur secara keseluruhan berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. “Dengan adanya ketentuan ini, utang debitur akan dapat dibayarkan tanpa harus menutup perusahaan debitur sehingga kreditur dapat menagihkan piutang seluruhnya,” kata Mualimin. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 yang diajukan debitur gagal atau tidak disetujui kreditur, sambungnya, debitur baru bisa dinyatakan pailit. Di sidang yang sama, anggota DPR Ruhut Poltak Sitompul menyatakan Pasal 242 ayat (2) itu tidak menggugurkan semua sita tanpa memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. “Aturan itu memberikan suatu persyaratan atau kondisi, yakni ‘Kecuali telah ditetapkan tanggal lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus’, sehingga mekanisme PKPU tidak berusaha mengabaikan adanya keputusan dari lembaga peradilan jika telah ada keputusan yang mengikat,” kata Ruhut saat memberikan jawaban DPR. Ia juga menegaskan ketentuan dan pengaturan dalam ANTARA/ANDIKA WAHYU UJI UU KEPAILITAN: Hakim Ketua Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) didampingi hakim Arief Hidayat memimpin sidang pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh Legal Manager PT Daya Radar Utama, Muhammad Idris pasal-pasal terkait dengan PKPU diatur sedemikian rupa agar tujuan proses PKPU dapat tercapai, yakni keringanan yang diberikan tidak lama kepada debitur untuk mendapatkan penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. Pengujian UU Kepailitan itu dimohonkan Legal Manager PT Daya Radar Utama, Muhammad Idris. Pemohon berkeberatan dengan Pasal 242 ayat (2) UU No 37/2004 karena dianggap melanggar hak konstitusional pemohon sebagai perwakilan badan hukum privat. Pasal 242 (2) UU No 37/2004 b e r b u ny i ‘ Ke c u a l i t e l a h ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas. Jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur’. Pemohon mendalilkan Pasal 242 ayat (2) itu tidak mencerminkan azas kepastian hukum karena menggugurkan sita yang telah dilaksanakan terlebih dahulu kurang lebih dua tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam PKPU. (AI/ Ant/P-1) ANTARA/PRASETYO UTOMO AKSI DUKUNG PEMILU BERSIH: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Aksi tersebut dalam rangka menyerukan pemilu yang bersih serta menolak partai dan caleg yang terlibat korupsi. Jateng Mulai Terima Surat Suara KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), mulai menyortir surat suara untuk Pemilu 2014. Penyortiran tersebut merupakan yang pertama kali di Jateng karena logistik untuk Cilacap datang paling awal. Anggota KPU Cilacap Divisi Perencanaan dan Logistik Ahmad Kholil mengungkapkan penyortiran surat suara telah dimulai, kemarin. “Kami memulai penyortiran karena logistik sudah sampai di Cilacap. Waktu untuk menyelesaikan penyortiran ditargetkan hingga 15 hari mendatang,” kata Kholil, kemarin. Ada empat jenis surat suara yang disortir, yakni surat suara DPR, DPD, DPRD Jateng, dan DPRD Cilacap. Jumlah surat suara untuk setiap jenis se- banyak 1,4 juta lembar lebih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) di Cilacap. “Dengan melibatkan 200 warga untuk penyortiran, diharapkan dalam waktu dua pekan bakal rampung,” ujarnya. Pada bagian lain, Kholil mengatakan KPU masih menemukan 590 pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. “Langkah yang kami lakukan ialah menyerahkan nama pemilih tersebut ke KPU Provinsi Jateng untuk dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK). Nantinya, rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan oleh KPU Jateng. Penyusunan DPK dilakukan sampai H-14 pemilu,” jelas Kholil. Di Temanggung, Jawa Tengah, KPU setempat berniat menyewa sebuah gudang baru untuk menyimpan dan menyortir logistik. Pasalnya, gudang yang dimiliki KPU saat ini sudah tidak mencukupi untuk menyimpan tambahan logistik lain seperti surat suara, formulir, dan hologram yang perlu penyortiran. Saat ini gudang tersebut hanya bisa menyimpan kotak dan bilik suara. “Kami sedang siapkan tempat untuk menyortir jika logistik surat suara dan formulir nanti datang. Rencananya, kami akan menyewa salah satu gudang,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Sujatmiko, kemarin. Sementara ini, kata Sujatmiko, pihaknya masih menyurvei lokasi guna menentukan tempat mana yang layak untuk penyortiran logistik. (LD/ TS/P-1)
  • 5. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 INDONESIA MEMILIH 5 Mendagri Tolak Dana Mitra PPL Apel Siaga Perubahan Siap Digelar KESIMPANGSIURAN dana mitra pengawas pemilu di lapangan (mitra PPL) untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL. Pasalnya, belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Karena namanya belum ada dalam UU, nanti saya dipersoalkan lagi. Terus terang saya khawatir untuk memberikan rekomendasi terhadap dana itu,” kata Mendagri di Jakarta, kemarin. Ia menyarankan agar peran PPL ditingkatkan dalam pengawasan pemilu mendatang. “Jumlah PPL saja yang ditambah sehingga mitra PPL yang tidak ada lembaganya di UU tidak perlu diadakan. Tinggal PPL-nya saja. Itu satu,” jelasnya. Sekitar 200 ribu kader Partai NasDem akan menghadiri apel siaga yang digelar di Gelora Bung Karno. HILLARIUS U GANI M ENJELANG perhelatan akbar Apel Siaga Perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/2), kesibukan tampak di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jalan RP Soeroso No 44, Gondangdia Lama, Jakarta, kemarin. Panitia dan pengurus pusat menggelar rapat teknis. Begitu pula di Gelora Bung Karno, partai bernomor urut satu itu mengadakan geladi resik. Ketua DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi mengatakan persiapan Apel Siaga Perubahan Partai NasDem sudah mencapai 80%. “Hari ini (kemarin) kami melakukan geladi resik di GBK, sedangkan di DPP technical meeting dengan seluruh caleg NasDem. Setiap caleg membawa massa lengkap dengan topi, kaus, dan ID card tanda pengenal,” kata Sri Sajekti, akrab disapa Janet, di DPP Partai NasDem. Ia menjelaskan Apel Siaga Perubahan merupakan momen penting bagi Partai NasDem untuk melengkapi struktur organisasi melalui pelantikan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di tingkat kelurahan. Saat ini terdapat sekitar 76.655 kelurahan/ desa di seluruh Indonesia. “Pengukuhan dari pengurus ranting ini penting bagi NasDem karena mereka nanti akan menjadi ujung tombak pileg,” jelasnya. Janet menuturkan Apel Siaga Perubahan akan diisi pelantikan dan pengukuhan DPRT, serta mendengarkan pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, ada pula sejumlah atraksi dan hiburan untuk menyemarakkan hajat terbesar itu. Di kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukito mengatakan Apel Siaga Perubahan yang bertema Kon- solidasi internal dan pelantikan pengurus DPRT seluruh Indonesia Partai NasDem diperkirakan dihadiri 200 ribu kader internal partai se-Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). Mereka akan memenuhi GBK. Jaga ketertiban Ikut hadir calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. “Kita sudah memberikan warning kemungkinan gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Maka, kami sudah menginformasikan ke setiap caleg ataupun koordinatornya untuk mengondisikan kader-kader yang dibawa agar saling menjaga. Namun, kita percaya kader NasDem akan tertib,” kata Enggartiasto. Dia menambahkan massa yang akan hadir dapat dipastikan adalah kader Partai NasDem yang tercatat sebagai kader partai. “Kita harus mampu menahan diri. Kalau kita ingin mengadakan perubahan, harus dimulai dari diri sendiri. Massa yang hadir bukan massa liar, tetapi kader-kader partai dan dapat dibuktikan melalui KTA (kartu tanda anggota),” imbuhnya. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga DKI Jakarta karena pada hari itu, seluruh kawasan GBK dan sekitarnya dipastikan macet oleh 200 ribu orang dan sekitar 4.000 bus yang mengangkut massa partai. “Bagi kami, ini acara terbesar pertama kali dalam sejarah, tetapi sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf ke warga DKI Jakarta karena pada 23 Februari 2014, menjelang pukul 12.00 sampai sore dipastikan mengalami kemacetan terutama di GBK dan daerah sekitar,” tuturnya. (X-5) hillarius @mediaindonesia.com “Karena namanya belum ada dalam UU, nanti saya dipersoalkan lagi.” Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri MI/ANGGA YUNIAR PERSIAPAN APEL SIAGA NASDEM: Pekerja, kemarin, mempersiapkan papan petunjuk untuk Apel Siaga Perubahan Partai NasDem yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apel menurut rencana digelar pada Minggu, 23 Februari 2014, untuk melantik Dewan Pimpinan Ranting tingkat kelurahan se-Indonesia. Pileg dan Pilgub Lampung Dilaksanakan Serentak SETELAH dilanda ketidakpastian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung dan pemilihan legislatif akan dilangsungkan secara bersamaan. Pilgub Lampung yang seharusnya dilangsungkan pada 2013 terpaksa diundur pada 2014 karena faktor anggaran untuk pemilu kada yang baru pada saat ini. “Sebenarnya tahun kemarin sudah didesain pemilunya seperti apa. Namun karena anggaran belum turun, jadi ditunda,” ujar komisioner KPU Hadar Hafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Menurut dia, pilihan dilakukan bersamaan karena waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan legislatif. Menurut Hadar, akan aneh jika pemilu kada yang sudah direncanakan dilakukan setelah pemilu legislatif. Sebab, saat ini yang ditunggu ialah perpolitikan pencalonan legislatif. “Nanti di TPS akan ada satu kotak suara dari APBD untuk pemilu kada dan ada empat kotak suara untuk pileg dari APBN,” jelasnya. Terkait dengan hal itu, KPU Provinsi Lampung menyatakan tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sekaligus pengundian nomor urut dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 Februari 2014. Ko m i s i o n e r K P U P r o v i n s i Lampung Firman Seponada, di Bandar Lampung, kemarin, mengatakan penetapan tersebut dilakukan KPU setempat berdasarkan hasil rapat pleno 17 Februari 2014. “Jumat malam tim dokter akan kerja lembur untuk merumuskan hasil tes kesehatan dan kejiwaan pasangan calon, dan Sabtu akan diserahkan ke KPU, sehingga pada sorenya bisa dilakukan penetapan calon,” kata dia pula. Menyusul berlangsung pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan yang digelar kemarin, K P U L a m p u n g s e c a ra r e s m i juga mengumumkan jadwal pemungutan suara pilgub akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014. (*/Ant/X-5) Gamawan pun tidak peduli dengan tudingan Bawaslu yang menyatakan dirinya menghambat pencairan dana mitra PPL. Yang jelas, ungkapnya, konsep mitra PPL itu tidak tercantum di dalam UU. “Terserah sajalah. Kita berprasangka baik saja,” ujarnya. Sementara itu, mengenai usulan pencairan dana saksi partai politik, Gamawan menyebutkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembahasan, seperti halnya membahas dana mitra PPL dan perlindungan masyarakat (linmas). Dia menegaskan, jika parpol tidak sepakat, pihaknya tidak bakal merekomendasikan tersebut. “Kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan uang yang akan dibantu itu, saya tidak akan merekomendasikan,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Bawaslu Muhammad menyatakan kecewa atas ketidakjelasan sikap pemerintah tentang dana Mitra PLL. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri-lah seharusnya yang menyiapkan peraturan presiden mengenai dana mitra PPL, bukan Bawaslu, seperti yang diminta Mendagri. Muhammad mengatakan pihaknya sedang menyiapkan lembaga mitra PPL. Bawaslu akan menggunakan program sejuta relawan apabila mitra PPL tidak disetujui. Dia mencurigai upaya pembatalan pemberian anggaran Mitra PPL itu disebabkan oleh penolakan Bawaslu untuk mengelola dana saksi parpol. (Che/Mad/X-5)
  • 6. POLITIK & HUKUM 6 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Pelaku Kejahatan tidak Dapat Status Saksi Pelaku AKTOR utama pelaku kejahatan tidak bakal memperoleh status justice collaborator atau saksi pelaku. Predikat saksi pelaku hanya diberikan kepada aktor pendukung pelaku kejahatan yang memberikan informasi untuk menangkap pelaku utama. “Mereka pun tetap dihukum, tapi memperoleh berbagai keringanan,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai di Jakarta, kemarin. Selama ini para penegak masih berdebat dalam pemberian status saksi pelaku terhadap seorang yang beperkara. Ia menyebutkan kriteria tersebut bakal dimasukkan ke perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan mengatur dengan tegas kriteria saksi pelaku agar tidak terjadi perdebatan di antara penegak hukum. Dengan demikian, untuk selanjutnya, tidak ada lagi pro-kontra dalam pemberian status saksi pelaku. “Perlu dasar hukum yang kuat mengenai siapa yang bisa mendapat status juctice collaborator ataupun siapa yang berwenang memberikannya,” ungkap Haris. Disebutkan, selama ini para penegak masih berdebat dalam pemberian status saksi pelaku terhadap seorang yang beperkara. Baginya, selain bukan aktor utama, seseorang yang disebut saksi pelaku apabila memiliki informasi signifikan yang berguna untuk membingkai suatu perkara. “Yang paling penting orang ini mau ikut bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka kasus tersebut,” tegasnya. Menurut Haris, kerja sama tersebut berbentuk pelaku tidak memberi keterangan berbelit-belit dan t i d a k m e ny e m b u ny i k a n kejahatan yang ia perbuat. Selain itu, pelaku harus mengembalikan kerugian negara yang disebabkan kejahatannya. “Kalau mereka masih menyembunyikan, tidak mau memberikan, itu salah satu bentuk tidak kooperatif. Kami tidak mau merekomendasikan status justice collaborator,” ujarnya. Tama S Langkun, perwakilan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan jaminan perlindungan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum memberi perlindungan cukup untuk saksi dan korban ataupun organisasi dan kelembagaan. Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch itu, UU yang ada memang memiliki kelemahan dan harus segera diperbaiki para legislator. “Revisi UU itu mencakup 14 pasal perubahan yang diajukan secara khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi korban serta kelembagaan LPSK. Secara khusus, perubahan ditujukan untuk penguatan perlindungan whistleblower, justice collaborator, dan korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban terorisme.” (Che/Ant/P-4) AKSI KAMISAN: Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksi ke-342 itu mereka kembali menuntut penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM. ANTARA/FANNY OCTAVIANUS Isi Perppu Harus Diterapkan Penyempurnaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya revisi UU MK, melainkan amendemen konstitusi. AHKMAD MUSTAIN M ENTERI Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengungkapkan pentingnya konsistensi atas subtansi Perppu 1/2013 yang diundangkan DPR menjadi UU 4/2014 dalam perekrutan hakim konstitusi. Meskipun UU tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, konsistensi atas isi perppu tersebut menjadi tanggung jawab moral bagi DPR yang juga sudah menyetujuinya. “Saya harapkan kita (pemerintah dan DPR) konsisten atas subtansi perppu, meskipun sudah dibatalkan MK sendiri. Utamanya terkait rekrutmen hakim MK. Secara moral masih bisa dipertanggungjawabkan, karena telah menyetujui perppu tersebut menjadi UU,” kata Amir saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Amir menjelaskan, lahirnya perppu tersebut didasari runtuhnya kewibawaan MK, dan memunculkan persepsi adanya politik kepentingan antara keterkaitan parpol dan hakim konstitusi. Subtansi perppu tersebut, utamanya terkait dengan rekrutmen hakim menyangkut persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Disebutkan, di antaranya tidak menjadi anggota parpol paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Dia berharap, untuk penyempurnaan kelembagaan MK, tidak cukup hanya revisi UU MK, melainkan amendemen konstitusi. Jika UU saja yang direvisi, MK akan bisa dengan mudah kembali membatalkannya jika konstitusi belum berubah. “Saya berharap ke depan, ada pengawasan terhadap MK, perlu amendemen, agar MK tidak merasa superior.” Kenegarawanan Tim pakar yang dibentuk Komisi III DPR nantinya ditugaskan untuk menguji kenegarawanan calon hakim konstitusi. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diperketat, agar bisa mengawal proses pemilu lebih baik. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan, kenegarawanan menjadi poin utama yang akan diuji dari para kandidat. Menjadi tugas berat tim pakar untuk mencari dua hakim konstitusi negarawan untuk menggantikan Akil Mochtar yang tersangkut kasus korupsi dan Harjono yang akan memasuki masa pensiun. “Kalau syarat yang lain-lain hampir mirip dengan seleksi hakim lainnya. Tapi, sisi kenegarawanan yang akan didalami tim pakar nanti, porsi terbesar untuk melihat itu.” Anggota tim pakar ini, kata Nasir, akan dipilih dari tokohtokoh yang sudah tidak memiliki kepentingan, tidak ikut aktif dalam parpol, dan tidak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden kelak. Komisi III DPR sudah mencatat sejumlah nama tokoh dan mereka akan diminta kesediaan masing-masing untuk bergabung dalam tim pakar. Beberapa nama yang akan diminta masuk tim di antaranya ialah mantan Presiden BJ Habibie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata, Romo Frans Magnis Suseno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, advokat senior Adnan Buyung Nasution, dan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. “Kalau para tokoh ini bersedia, tentu akan menambah bobot seleksi,” tandas Nasir. (Wta/P-4) mustain @mediaindonesia.com Data E-KTP Digunakan Banyak Instansi MI/SUSANTO WISATA PENDIDIKAN: Murid sekolah dasar mengikuti kunjungan di ruang rapat paripurna MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna MPR yang di atap gedungnya dikenal berbentuk kura-kura itu menjadi salah satu tujuan favorit wisata pendidikan. KEMENTERIAN Dalam Negeri melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai instansi dalam pemanfaatan data e-KTP (KTP elektronik) secara maksimal. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, KTP elektronik bisa digunakan untuk melacak teroris, peredaran narkoba, dan aliran dana ilegal. Dia memaparkan, saat ini setidaknya sudah ada 29 kementerian/instansi pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Kemendagri untuk memanfaatkan KTP elektronik. Tujuannya antara lain untuk menangkap teroris serta untuk melacak pihak yang dicurigai mene- rima aliran dana ilegal. KTP elektronik, menurut Gamawan, sudah memiliki banyak manfaat setelah sejumlah instansi melakukan kerja sama dengan Kemendagri dan akan terus diperluas. D a t a y a n g d i m i l i k i Ke mendagri untuk e-KTP saat ini, jelas Gamawan, lebih dari 172 juta penduduk. Data yang ada juga dinilai perlu untuk mengefektifkan sektor keuangan, perbankan, dan pertanahan. “Ini akan terus kita kembangkan dan akan up grade lagi karena database sudah dimiliki pemanfaatannya untuk apa saja, misalnya, mengelompokkan berapa keluarga miskin, siapa namanya, di mana dia tinggal, bagaimana dia keluar dari situ, mengurangi jumlahnya kalau sudah keluar sehingga data itu betul-betul akurat,” jelas Gamawan seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan berbagai instansi dalam pemanfaatan data KTP elektronik di kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, Kemendagri menandatangani kerja sama dengan sejumlah instansi, seperti Badan Nasional Narkotika, PT Taspen (Persero), Otoritas Jasa keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, Komisi Yudisial, dan Badan Kepegawaian Negara, yang disaksikan Wapres Boediono. Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengatakan KTP elektronik dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mengakselerasi program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Anang mengatakan, untuk kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba, data KTP elektronik dapat membantu petugas memeriksa rekening pelaku. “Ketika diketahui data identitas rekening itu palsu, penyidik dapat mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk memblokir rekening fiktif sehingga asetnya segera dirampas negara,” tandas Anang. (Mad/P-4) DPR Klarifikasi Surat Panitia Pemilihan WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso untuk menjelaskan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya yang dinilai menyalahi aturan. “Saya ke ruang ini untuk memenuhi undangan. Saya menjelaskan dari awal sampai akhir masalah yang dihadapi,” jelas Risma setelah bertemu Priyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu dilandasi surat dari Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya ke Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan ke Priyo selaku Wakil Ketua DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan hukum. Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 meminta Kementerian Dalam Negeri ( Ke m e n d a g r i ) m e m b a t a l kan keputusan penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Surat keputusan Mendagri No: 132.35-184 tanggal 7 Januari 2014 dianggap cacat substansi dan proses penerbitan. Permintaan itu disampaikan Panlih Wakil Wali Kota Surabaya melalui surat resmi yang dikirim kepada Mendagri pada 13 Februari 2014. Surat itu ditandatangani panitia, yaitu Ketua Eddy Budi Prabowo, Sekretaris Sudirdjo, Wakil Ketua Fatkur Rohman, dan anggota Muhammad Syaifi. Dalam surat itu disebutkan, tembusan surat Mendagri perihal permintaan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya sisa masa jabatan 20102015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya tidak disampaikan secara resmi, tetapi diselesaikan di bawah tangan antara staf Sekretariat Daerah Provinsi Jatim dan staf Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Disebutkan juga tidak ada surat resmi dari Ketua DPRD Kota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kemendagri, yang menyampaikan kelengkapan berkas pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, sebagai jawaban atas surat Mendagri tentang perihal permintaan kelengkapan berkas persyaratan usul pengesahan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, kelengkapan berkas itu disampaikan tidak melalui rapat panitia pemilihan dan tanpa sepengetahuan panlih. Pembuatan checklist persyaratan administrasi calon Wakil Wa l i Ko t a S u ra b ay a a t a s nama Saifudin Zuhri dan Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur karena dibuat tidak dalam forum resmi rapat Panlih Wakil Wali Kota Surabaya. Saat klarifikasi, semua anggota panitia pemilihan menyatakan tidak menge- tahui siapa yang membuat checklist dimaksud. Terdapat pula kejanggalan pembuatan checklist atas nama Saifudin Zuhri dan Wisnu Sakti Buana, yaitu pada daftar yang ditandatangani tercantum tertanggal 30 Oktober 2013. Padahal, f a k t a ny a d a f t a r t e r s e b u t ditandatangani pada Januari 2014. Dalam menanggapi hal itu, Priyo mengatakan hasil pertemuan akan menjadi rujukan untuk Komisi II DPR. Nantinya hasil pertemuan dengan Risma direkomendasi kepada Komisi II untuk memanggil DPRD guna dapatkan penjelasan. Selain itu, Priyo mengisyaratkan kepada Kemendagri agar bertindak cepat mengevaluasi dan mengambil langkah penyelesaian. “Kemendagri harus secepatnya mengevaluasi dan mengambil langkah,” tegas Priyo. (*/P-4) RISMA BERTEMU PRIYO: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) menyambut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Risma memenuhi undangan Priyo sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik dan hukum untuk berkonsultasi terkait proses pengangkatan wakil wali kota Surabaya. MI/SUSANTO
  • 7. MEGAPOLITAN JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 7 KOTA BEKASI Anggota Geng Motor Mabuk sebelum Beraksi P ULUHAN anggota geng motor yang berulah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, mengonsumsi minuman keras sebelum melakukan kejahatan. Aksi mereka melanggar sejumlah pasal KUHP, yaitu peng aniayaan, perampasan dan perampokan. “Motifnya ekonomi. Menyetop orang yang lewat dan minta duit,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Sebanyak 11 anggota geng motor yang terdiri dari pemuda dan remaja itu telah ditangkap petugas dan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sejak Rabu (19/2) malam. Mereka masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Atas (SLTA). Yaitu FJ alias Bogay, 16, TA alias Jomen, 14, VDN alias Gicun, 16, FAD, 16, IL, 16, MI, 14, Resky Kusuma Agung, 19, Gilbert, 27, Nurdiansyah, 19, Rendi Kusuma, 20, dan Rio Sumantri, 18. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Heru Pranoto menambahkan, pikhaknya akan melibatkan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan orangtua siswa untuk mendampingi anggota geng motor yang sebagian masih di bawah umur dalam penyelidikan. Sebelum ditangkap petugas, sebanyak 30 anggota geng itu pada Minggu (16/2) pukul 02.10 WIB berkonvoi dari Perumahan Akasia menuju Jalan Pasar Kecapi, Pondok Gede. Setibanya di depan Sekolah Dasar Negeri Jatiwarna 1, mereka merampas sepeda motor yang tengah dikendarai korban bernama Arif Febrian. Kelompok itu terus bergerak menuju warnet D’Cornet di Jalan Pasar Kecapi. Para pelaku masuk dan merampas ponsel Yono bin Wagino, penjaga warnet. Yono berusaha melawan namun korban terluka di punggung dan jari tangan akibat disabet senjata tajam oleh salah seorang pelaku. Senjata tajam Beberapa saat kemudian pelaku menghentikan kendaraan Kusnadi, korban lainnya. Kusnadi menderita luka di wajah karena terkena disiram air keras. “Kemudian pelaku melakukan kekerasan serupa terhadap korban lain bernama Kristantianto yang juga wajahnya juga disiram air keras.’’ Kapolsek Pondok Gede Komisaris Kunto Wibisono mengatakan, kelompok remaja dan pemuda dari wilayah Jakarta Timur yang melakukan aksi anarkistis itu menamakan diri Geng Tangky. Dari mereka petugas menyita barang bukti kejahatan berupa satu celurit bergagang kayu, satu pedang, botol berisi air keras, dan enam ponsel. Geng Tangky bukan hanya berulah di wilayah lain, melainkan juga kerap membuat resah warga sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat mereka berkumpul, yaitu di Gang Tangki, Cipayung, Jakarta Timur. “Kemarin malam (Senin, 17/2) ada rame-rame di sini. Katanya ada yang dicaricari polisi. Anak Geng Tangky emang udah sering ribut,” kata pemilik salah satu toko kelontong di sekitar Gang Tangki, saat menelusuri kawasan itu, kemarin. (GG/AF/J-4) JAKARTA PUSAT 200 Bangunan di Tepi Kali Sentiong Dibongkar ANTARA/WAHYU PUTRO ANGGARAN OPERASIONAL BUS WISATA: Dua pengunjung mencoba menaiki bus tingkat wisata di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk biaya operasional dan pemeliharaan bus tingkat wisata selama satu tahun untuk menggratiskan masyarakat yang ingin berkeliling Jakarta menggunakan bus wisata. PEMPROV DKI Pemprov akan Ambil Alih Proyek Monorel SEKITAR 200 rumah di tepi Kali Sentiong, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat kembali dibongkar petugas. Ditargetkan bangunan permanen dan semi permanen yang telah ditinggalkan penghuninya itu sudah rata dengan tanah dalam pekan ini. “Target sekitar 200 rumah yang kita bongkar agar pengerjaannya dapat cepat diselesaikan juga,” ujar Camat Kemayoran, Iyan Sopian Hadi, saat mengawasi jalannya pembongkaran bangun- an kemarin. Menurut Iyan, kini warga yang telah direlokasi ke Rusun Komarudin telah berjumlah 184 kepala keluarga (KK). Dan menyusul puluhan KK lainnya akan menyusul direlokasi, tinggal menunggu proses verifikasi data,” ujar Iyan, saat mengawasi jalannya pembongkaran bangunan kemarin. Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah, yang turut mendampingi pembongkaran bangunan mengatakan jalan inspeksi dan normalisasi saluran yang dilakukan memiliki manfaat besar. “Normalisasi dan pembuatan jalan inspeksi sepanjang 750 meter di pinggir Kali Sentiong ini manfaatnya selain menghilangkan banjir, juga jadi jalan,” kata Saefullah. Di Jakarta Utara, meski sempat diwarnai ketegangan, penertiban terhadap 10 unit kontrakan di bantaran Kali Sentiong, RT 17/05, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok berhasil dilakukan oleh petu- gas gabungan Satpol PP dan Polres Jakarta Utara pada Kamis (20/2). Sang pemilik, H Amin, yang selama ini masih keukeh untuk menempati lahan milik pemerintah itu sempat menghardik dan mengutuk pembongkaran itu. Lurah Sunter Agung, Indria Hilmi, mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali mensosialisasi pindah, namun tak diindahkan. “Sehingga saya keluarkan Surat Perintah Bongkar atas bangunan liar itu,” ujar Indria. (*/SW/J-2) TANGERANG PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih proyek monorel dan menyerahkannya kepada PT Trans-Jakarta, bila PT Monorail sebagai pemenang tender tidak punya modal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) PT Trans-Jakarta saat ini sedang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dengan pengalihan pengerjaan itu, diharapkan, proyek senilai US$1,5 miliar yang mangkrak sejak 2007 bisa dilaksanakan. Menurutnya, proyek transportasi light rail transit (LRT) harus diwujudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. “Makanya kita akan melakukan segala cara. Siapa pun yang mau bangun, kita setuju. Tapi kalau enggak selesai, saya tidak mau ganti duitnya,” kata Ahok. Wagub juga mengatakan, dalam pertemuan antara pem- prov dan PT JM, perusahaan konsorsium itu mengaku tidak memiliki uang untuk membangun monorel. Adapun tiga dokumen penting, yaitu financial crossing, kajian teknis, dan legal aspek sudah dilengkapi oleh PT JM dan diserahkan kepada Gubernur Joko Widodo. “Tiga dokumen itu sudah ada. Sekarang persoalan duit. Tanpa duit mustahil bisa membangun proyek raksasa monorel,” katanya. (Ssr/J-4) LINTAS BERITA BI Musnahkan Rp9,7 Miliar Uang Palsu Pembonceng Sepeda Motor Tewas Terserempet Mobil BANK Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) memusnahkan uang palsu senilai Rp9.714.513.000, kemarin. Pemusnahan dilakukan di kantor BI dengan disaksikan Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyanto. Pemusnahan dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 01/Pen.Mus. Pid/2014 tentang Pemberian Izin kepada Penyidik untuk Melakukan Pemusnaan Benda Sitaan. Menurut Lambok, uang rupiah palsu yang dimusnakan itu sebanyak 135.110 lembar yang terdiri dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. (Wes/J-4) SEORANG pembonceng sepeda motor, Sugi Susanti, 27, tewas di tempat kejadian setelah sepeda motor yang ditumpanginya terserempet mobil di Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin. Mobil yang menyerempet perempuan tersebut kabur. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Ipung Purnomo mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang tengah pulang dari kantor itu dibonceng oleh rekan kerjanya, Lisroni, 29, menggunakan sepeda motor B 3185 BWT. Menurut keterangan saksi mata, lanjut Ipung, saat berada di Jalan Arjuna Utara sepeda motor itu diserempet mobil yang melaju dari arah Duri Kepa menuju Mal Taman Anggrek. Akibat peristiwa itu, korban meninggal lantaran kepalanya membentur jalan. (*/J-4) Disita 6,5 Kg Sabu Asal China PEREDARAN narkotika yang melibatkan narapidana seakan tidak pernah usai. Polri berharap pihak rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (LP) mampu mencegah terulangnya keterlibatan narapidana di LP. Fakta itu kembali terulang saat polisi mengungkap penyelundupan 6,5 kg sabu ke Jakarta dan menahan tujuh pelaku jaringan internasional China-Hong Kong-Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto. Tujuh pelaku yang ditangkap, satu di antaranya wanita. Mereka adalah SYM, HHY, LYA, GGL, YDR, HRT, dan ADE. “HHY dan LYA merupakan warga negara Taiwan, sedangkan 5 pelaku lainnya, WNI,” katanya, kemarin. Sabu seberat 6,5 kg itu, lanjut dia, ditaksir mencapai Rp13 miliar. Rencananya sabu akan disuplai ke beberapa tempat hiburan di Palangkaraya, Surabaya, dan Bandung. Ada tiga modus penyelundupan, yakni menyembunyikan di sepatu, sistem body pack, dan memasukkan sabu ke dalam alat pengeras suara. Sering narkoba itu pun tak terdeteksi dan lolos dari MI/ANGGA YUNIAR JARINGAN INTERNASIONAL: Para tersangka berikut barang bukti ditunjukkan kepada wartawan saat rilis penyelundupan sabu di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Sabu dari jaringan bandar narkoba MalaysiaIndonesia itu berasal dari Ghuangzhou, China, yang diselundupkan para tersangka sebagai kurir. pantauan petugas bandara. “Sabu ini dikirim dari Malaysia melalui jalur laut ke Aceh. Dari Aceh dibawa ke Jakarta dengan pesawat terbang,” ujar Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nugroho Aji. Kasubdit II Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya AKB Parulian Sinaga mengatakan pengungkapan kasus itu dilakukan secara estafet. Di Polres Metro Tangerang dan Polres Bandara SoekarnoHatta, kemarin, dimusnahkan 11,4 kilogram sabu dan 800,5 gram heroin dengan cara dimasukkan atau dibakar di tabung insinerator. Di Polres Metro Tangerang, dimusnahkan 500 kg ganja dan 100 gram sabu senilai Rp 1,35 miliar. Kapolres Metro Tangerang Komisari Besar Riad mengatakan, untuk barang bukti jenis ganja sebanyak 500 kg didapat dari 5 tersangka jaringan aceh. (GG/ SM/J-2)
  • 8. PKL DI PASAR 8 JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Kembali Ke Jalan Pasar Minggu PEDAGANG kaki lima (PKL) Pasar Minggu mulai kembali menempati areal torotar jalan Pasar Minggu, tempat sebelumnya mereka berdagang. Padahal sebelumnya mereka telah direlokasi ke dalam blok B dan blok C Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sekitar puluhan pedagang terlihat menempati jalan Pasar Minggu. Rohim, 43, pedagang buah yang semula menempati salah satu blok di Pasar Minggu, setelah direlokasi terpaksa harus kembali berjualan di depan Pasar Minggu. Menurutnya, omzet penjualan yang di dapatkannya menurun, berbeda jauh selama dia masih berjualan di trotoar jalan. Dia menuturkan sedikitnya sekitar Rp500 ribu-Rp700 ribu omset yang didapatkannya dalam sehari. Namun, pasca direlokasi ke dalam pasar, maka omset penjualannya menurun drastis. “Turunnya hampir setengah dari omzet saya sebelumnya,” terangnya. ‘‘Kewenangan menertibkan kembali PKL Pasar Minggu ada di tingkat kecamatan.’’ Sulistiarto Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Dia mengungkapkan, alasan kembali berdagang ke jalan karena lokasi di jalan lebih strategis dan banyak pembeli dari pada di dalam pasar. Menurutnya, di dalam pasar pembeli dalam satu hari tidak sebanyak di jalan. “Kalau di jalan, dagangan kita terlihat orang yang lewat. Jadi mereka suka beli. Kalau di dalam yang beli sedikit,” ujarnya. Soleh, 45, pedangang lainnya di jalanan Pasar Minggu menyatakan hal yang sama. Menurutnya, dia dan pedagang lainnya mengalami penurunan keuntungan pasca direlokasi. Sehingga, memutuskan untuk kembali berjualan di jalan. Dia menerangkan, selama belum ada penertiban dia akan tetap berjualan kembali ditrotoar jalan Pasar Minggu. “Yah kita akan tetap berjualan disini, kalau memang nanti ada penertiban. Yah mau gimana lagi, kita kembali ke kios di dalam pasar,” terangnya. Sementara itu Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Sulistiarto mengungkapkan, sudah mengetahui keberadaan puluhan PKL yang kembali berjualan di jalan Pasar Minggu dan membuat kemacetan. “Kewenangan menertibkan kembali PKL Pasar Minggu ada ditingkat kecamatan. Meski demikian, dia akan terus berkordinasi dan secepatnya menertibkan kembali. Secepatnya kita akan lakukan penertiban, saat ini sedang dilakukan kordinasi dengan Kecamatan Pasar Minggu,” terangnya. (*/J-2) Pedagang Kompak Buka Kios Pedagang tidak sabar menunggu pelanggan. Sehingga sering buka tutup. Sekitar 60 pedagang pun segera dibatalkan sewanya. VERA TRIANI S EPI pembeli. Itulah kesan yang muncul jika k i t a ke B l o k G P a s a r Tanah Abang. Kondisi tersebut pun diamini sejumlah pedagang yang membuka kios di sana. Meski demikian, pe ngunjung masih akan menjumpai kumpulan pedagang yang tetap setia menunggui kios. Salah satunya yang terdapat di salah satu ‘gang’ di lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang. “Di sini kita namakan Los Anggrek. Ada delapan los yang sepakat dan kompak buka semua,” ujar Yoga Pratama, 28, satusatunya pedagang laki-laki yang tergabung dalam Los Anggrek. Deretan kios berada di los bernomor B 07-10 dan B 28-31 di lantai paling atas yang terkenal sepi pengunjung itu. Buat menarik perhatian, para pedagang menggantung papan bertuliskan ‘Gang Anggrek Serba Murah’ untuk menarik perhatian pengunjung. Mereka saling menyemangati agar tetap bertahan berjualan meski rezeki hampir tak lagi menghampiri. “Padahal dulu enggak saling kenal, kebetulan ketemu di sini jadi kompak aja. Kita berjuang sekuat tenaga buka kios, masih optimistis kalo nanti akan ramai pembeli,” jelas pria yang telah 10 tahun berdagang di Tanah Abang itu. Pedagang pakaian muslim di sana, Rita, 42, mengungkapkan sebenarnya dirinya serbasalah membuka kios di sana. “Maju enggak bisa, mau mundur juga enggak bisa, serbasalah. Ya sudah jalanin aja,” tutur Rita. Untuk itu ia akhirnya menyiasati dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti memayet bahan pakaian sambil tetap menunggui kiosnya. Langkah itu pun juga diikuti beberapa rekan pedagang di los tersebut. “Saking sepinya, jadi suka bengong. Makanya saya iseng-iseng mayet sambil nungguin kios, tementemen pun akhirnya ada juga ikutan mayet baju atau mencari kesibukan lain sambil menunggui kios,” tutup Rita. Kurang sabar Mengenai pasar yang sepi pembeli, Kepala Pasar Blok G Pasar Tanah Abang, Warimin, menyatakan pedagang kerap mengeluh bahkan sampai berani meninggalkan kios. Sebagian merupakan pedagang yang tidak sabar dan kurang kreatif. “Kalian bisa lihat sendiri secara gamblang, usahausaha sudah kita lakukan. Artinya kalau pedagang merasa sepi, itu karena mereka yang kurang bersabar dan tidak kreatif,” ujar Warimin. Pihaknya pun sebenarnya mengizinkan para pedagang berjualan di lokasi lain asalkan tetap rutin membuka kios di tempat sesuai nomor undian. “Ada yang memang jualan di tempat lain, ya enggak apa-apa kita persilakan asal tetap konsisten membuka kios di sini,” kata Warimin. Lebih lanjut lagi, pihaknya tidak akan menoleransi para pedagang yang hanya membuka kios dalam waktu singkat tanpa usaha serius berjualan di Blok G. Ia pun setuju jika nantinya pedagang tersebut tidak akan diizinkan kembali berdagang di tempat yang sama. “Kalau yang kucing-kucingan artinya kan enggak bertanggung jawab, cuma buka 2 jam, terus tutup. Itu yang kita tanda-tandain. Sekarang saya ikuti petunjuk. Saya pribadi setuju kalau yang sudah dibatalkan tidak dikasih masuk dan berdagang lagi nantinya,” ungkap Warimin. Kini, berdasarkan data, di Blok G Pasar Tanah Abang telah ada sekitar 60 pedagang yang status sewanya segera dibatalkan. “Segera kita akan batalkan hak sewa kios 60 orang. Jadi, sekarang tinggal 815 yang masih buka. Tahap berikutnya apabila ada yang bandel lagi, kita akan kasih surat peringatan juga,” tegas Warimin. triani@mediaindonesia.com
  • 9. OPINI JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 kuat melibatkan banyak orang penting di negeri ini. Dengan keterlibatan figur sentral tersebut, bukan tidak mungkin terjadi perang ‘penyulapan’ kepentingan yang berujung saling memengaruhi, me- fer’ yang seolah-olah sebagai bagian dari ‘kegentingan yang memaksa’. Untuk memahami kasus itu dan sepak terjang politisi yang diniscayakan diwarnai penyulap itu, rasanya kita perlu mengenal dan memahami sosok penyulap. Sebut saja David Copperfield. Dia bisa membuat penonton tersihir saat menyaksikan gerak cepatnya yang bisa menghasilkan perubahan-perubahan fantastiknya. Padahal, esensinya hanyalah ‘menipu atau membohongi’ mata penonton. Di negeri ini, manusia-manusia sejenis Copperfield sangatlah ba- naklukkan, atau mewujudkan dividen politik dan ekonomi. Dalam ranah itulah bisa terjadi agregasi diri dan kelompok elitis mengadopsi serta memobilisasi gaya pesulap. Kelompok itu merancang dan menggerakkan tangan-tangan pintar mereka untuk menciptakan ‘atmosfer’ yang bisa terbaca oleh publik atau bahkan kelompok ahli sebagai ‘atmos- nyak, bahkan nyaris mudah ditemui di sejumlah instansi, mulai lembaga tinggi negara hingga lembaga paling rendah sekalipun. Pesulap-pesulap ‘produk’ negeri ini mampu menciptakan iklim yang mengakibatkan orang lain bertekuk lutut, menjadi layaknya orang-orang kehilangan kecerdasan intelektual dan moralnya, yang tidak bisa memprotes dan bahkan ikut larut dalam buaiannya. Dari institusi yang semula diharapkan masyarakat sebagai sandaran pencari keadilan, akhirnya terperosok sebagai institusi yang menghadirkan republic of horror (Sulistyono, Negara Hukum tanpa KPK Bambang Satriya Guru besar Stiekma dan UIN Malang B AGAIMANA seandainya Indonesia yang beridentitas sebagai negara hukum ini tanpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Atau, apakah KPK masih diperlukan bagi keberlanjutan konstruksi Indonesia sebagai negara hukum? KPK sejatinya merupakan salah satu karakter Indonesia sebagai negara hukum. Pasalnya, apa yang diperankan KPK telah membuat wajah Indonesia lebih mengilat. Indonesia yang semula dikenal sebagai rimba basahnya para koruptor lambat laun bergeser menjadi jagat menakutkan seiring dengan peran KPK yang gigih menggelar peperangan. Kinerja KPK telah mendapatkan apresiasi publik luar biasa, khususnya dalam pengungkapan sejumlah kasus korupsi. Yakni, sejumlah penangkapan terhadap kalangan elite yang diduga terlibat penyalahgunaan uang negara. Sekarang, KPK terancam digembosi seiring dengan gencarnya upaya pemerintah membarui KUHP-KUHAP. Dalam kandungan kedua produk itu, dinilai ada substansi yang bermaksud memarginalisasikan dan mendegradasi peran strategis KPK. Begitu seriusnya ancaman terhadap peran KPK sampai Ketua KPK Abraham Samad mengirimkan surat kepada Presiden, yang berisi permohonan penundaan revisi KUHP-KUHAP. Keberanian pihak-pihak tertentu dalam proyek eksperimentasi politik pembaruan hukum yang bersentuhan dengan peran KPK, idealnya, disadari secara cerdas oleh KPK sendiri bahwa sepanjang KPK terus menggeliat memasuki lorong-lorong koruptor, ujian terhadap dirinya tidak akan pernah berhenti. Selain itu, KPK perlu mencerdaskan diri bahwa masih ada prinsip konstitusionalisme yang selama ini digunakan sebagai tema oleh publik bahwa dirinya belum benar-benar menjadi nyawa kinerjanya. Sebagai contoh, meskipun secara yuridis tidak ada larangan memeriksa seseorang pejabat tinggi di kantor wapres, apa yang dilakukan KPK tetaplah sebagai bentuk pelangg a ra n terhadap spirit konstitusi, yang sejatinya menganut prinsip equality before the law. Belum meyakinkan Itulah di antaranya yang membuat publik masih belum yakin atau meragukan kinerja KPK akan bisa benar-benar tuntas mendekonstruksi siapa saja yang terlibat Century gate sampai ke akar-akarnya. Ada survei yang dilakukan Lembaga Kajian Antikorupsi (LKAK) tentang persepsi publik terhadap kinerja KPK dengan ‘korupsi gurita’, di antaranya kasus Century yang menyebut sepanjang KPK tetap tidak D EMI ketertiban, hidup bermasyarakat memerlukan berbagai aturan. Sebagian terangkum dalam hukum formal yang pelaksanaannya dilakukan lembaga-lembaga negara. Banyak lainnya tumbuh dari keyakinan moral masyarakat; mana yang dianggap baik, mana yang buruk. Semua itu diekspresikan dalam kebiasaan dan konvensi sosial. Berbeda dengan hukum formal, pelanggaran terhadap kebiasaan atau konvensi moral tidak dianggap melanggar hukum; dengan demikian tidak dikenai tindakan hukum. Dalam hal pelanggaran konvensi moral, masyarakatlah yang menghakimi. Aturan moral bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Hal-hal yang ditabukan di suatu masyarakat dianggap biasa di masyarakat lain. Namun, ada yang disepakati secara universal, misalnya berbagai bentuk ketidakjujuran, pelanggaran kehormatan, keserakahan, dan pengabaian hak asasi manusia (HAM). Itu terjadi bukan hanya antarindividu atau PARTISIPASI OPINI bisa menghilangkan sikap ewuh pakewuh saat dihadapkan dengan perkara korupsi elitis, kinerja KPK belum layak ditempatkan sebagai kinerja bernyawakan konstitusi. Persepsi publik itu mengindikasikan kumpulan orang penting yang bermasalah secara yuridis dalam kasus korupsi merupakan penyakit mendasar yang berpotensi menyulitkan kinerja KPK, termasuk dalam kasus Century. ‘Orang penting’ dianggapnya merupakan kekuatan menakutkan yang bisa menghitamputihkan realitas dan objektivitas korupsi. Ketakutan itu seiring dengan kasus Bank Century yang diduga 9 2012). Jangankan mengkritik dan mengawasi gerak-gerik para pesulap itu, mempertanyakan kepiawaian aksinya saja komunitas penonton itu tidak berani. Kalau mempertanyakan untuk meminta kejelasan secara transparan larinya dana Bank Century, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi secara cerdas realitas atraksi para pesulap itu? Mereka itu bisa melakukan mark-up, menggerogoti APBD dan APBN, menitipkan pos fiktif dalam RAPBD, meminta fee dalam setiap transaksi, menjarah dana reboisasi, menyalahalamatkan dana bencana alam, menyalahalamatkan dana nasabah, dan menyulap sumbersumber keuangan n e g a r a (rakyat) atau kekayaan publik supaya bisa berpindah ke dalam kantong mereka sendiri atau kantong kekuatan politik tertentu.. Mereka itu seperti gurita yang terus menjalar, meraksasa, dan mengepakkan sayap-sayap untuk menyulap kekayaan negara menjadi kekayaan pribadi. Mereka menjadi kekuatan terorganisasi yang bergerak bebas seperti tanpa ada kekuatan lain yang mengontrol. Dalam kasus itu, jika komunitas elitis yang posisinya sudah mengandung amanat mengontrol atau mengawasi kinerja lembaga-lembaga strategis negara atau melapisi pemerintahan supaya dijalankan secara benar, tetapi justru terjerumus dalam perbuatan bercorak memeriahkan atraksi sulap atas kekayaan negara, mustahil rakyat negeri ini menaruh kredibilitas utamanya kepada mereka. Mentalitas diam elemen yudisial, katakanlah unsur KPK, yang menjatuhkan opsi memihak elitis eksekutif atau siapa saja yang terlibat kasus Bank Century Moralitas Masyarakat antarlembaga; bahkan bisa antarnegara. Sering kali terjadi gesekan atau salah pengertian antarnegara karena ada kelompok masyarakat yang tidak menaati aturan moral. Sebagai contoh; kasus imigran gelap yang membuat repot hubungan AustraliaIndonesia belum lama ini. Rasanya bukan karena pihakpihak yang bersangkutan tidak menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran moral. Masyarakat masing-masing pun tahu. Namun, berbagai rencana mengatasi masalah-masalah seperti ini lewat pakta, konferensi dan semacamnya, yang bersifat nasional maupun internasional, tidak selalu mampu memecahkan persoalan. Ini dilema. Problem moralitas masyarakat menjadi problem dunia yang meminta perhatian dan penyelesaian bersama. Hukum dan problem moralitas Akhir-akhir ini ramai diwa- canakan kemerosotan moral bangsa. Betapa tidak? Tiap hari kita mengikuti berita tentang elite dari dunia politik, birokrasi, bahkan penegak hukum dengan gegabah melakukan pelanggaran hukum. Sudah pasti yang lain-lain merasa tertipu oleh ketidakjujuran mereka. Padahal, tokohtokoh itu seharusnya memberi teladan. Yang mereka tunjukkan, mengutip seorang pakar dalam suatu talk show Metro TV, mereka bukan leaders, melainkan dealers. Perbuatan mereka berimbas pada perilaku masyarakat umum. Gotong royong satu hati yang merupakan tradisi dalam masa revolusi tidak banyak tampak. Memang lain zaman, lain tuntutan. Sekarang pragmatisme cenderung mendorong orang bersikap egosentris. Ada kesan, sedang terjadi lomba kesewenangan, keserakahan, dan kemewahan di kalangan elite yang pastinya menyakiti hati rakyat menyadari perlunya mengubah undang-undang lama sebelum terjadi protes atau keributan. Kasus presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden, contohnya. Sebenarnya DPR-lah yang diharapkan mengikuti perkembangan/perubahan yang terjadi dalam moralitas masyarakat agar kasus hukum yang menghebohkan itu bisa dihindari. DOK-PRIBADI Toeti Prahas Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group banyak. Dalam masyarakat seluas dan sekompleks ini, sikap dan keyakinan moral memang sangat heterogen, bergantung pada kepentingan dan kelas masing-masing. Dalam kaitan ini, hukum formal diharapkan teliti mengikuti perkembangan dan perubahan moralitas masyarakat. Jangan sampai hukum formal tidak Kepedulian dan moralitas Namun, ramainya kritik oleh masyarakat sebenarnya membuktikan bahwa banyak di antara kita, bahkan mayoritasnya, masih punya nurani. Misalnya, berbagai bencana alam yang meledak di banyak tempat telah membangkitkan kesadaran berbagi rasa dan berupaya bersama untuk mengurangi dampaknya. Antarwarga sendiri masih ada rasa saling menghormati dan menghargai. Orang-orang yang menonjol berjasa bagi masyarakat diberi penghargaan oleh warga secara individu atau lewat organisasi dan/atau gerakan masyarakat. Lembaga-lembaga swasta pun sebenarnya bisa memulai kebiasaan memberi penghargaan kepada warganya atau orang luar atas jasa atau pencapaian yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Tindakan seperti ini memberi keteladanan tentang sikap menghargai dan menghormati. Sekadar contoh, dalam konvensi Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan peringatan Hari Pers Nasional di Bengkulu, 6-9 Februari, lebih dari 150 penerbitan berupa koran, majalah, dan tabloid mendapat penghargaan. SPS menghargai pencapaian anggota-anggotanya yang telah memberi pencerahan/hiburan kepada publik. Begitu pula Chairman of Media Group dan politikus Surya Paloh belum lama ini mendapat penghargaan dari layak dikatakan kalah oleh kepiawaian Copperfield. Lestarikan tradisi KPK yang mendapatkan kepercayaan menyelidiki, mengawasi, dan menindak juga tidak steril dari kemungkinan keterjeratan menjadi korban segmentasi praktik penyulapan yang menghegemoninya dari Copperfield. Bahkan pilarpilar KPK itu bisa saja dengan mudah dikondisikan menjadi ‘anak-anak didik’ yang manis, yang patuh, terpesona, dan terbius sehingga mengikuti jejak pesulap. Akhirnya, KPK ikut menambah deretan sebagai pesulappesulap gaya baru dan bukan sebagai pengawal dan pengimplementasi tegaknya hukum. KPK memang tetap bisa menunjukkan peran sebagai pemberantas koruptor, tetapi di sisi lain KPK juga diberi stigma oleh publik sebagai institusi yang beraninya pada koruptor kecil. Kumpulan pesulap yang melahirkan ‘sistem’ dan kultur berpenyakitan di negeri ini merupakan komunitas pesulap kenamaan dari lingkaran pejabat yang mentalitas korupsi mereka sudah memasuki ranah stadium kleptomania akut. Kumpulan pesulap itu bahkan terus-menerus mengalami regenerasi. Pasalnya, kekuatan strategis di atas mereka atau komunitas yang lebih tua justru menjadikannya sebagai ‘mesin kader’ yang melestarikan tradisi dengan berbagai cara. Mereka bukan hanya sulit diperangi, apalagi ditaklukkan, melainkan juga berani terang-terangan mengajak perang kepada setiap segmen bangsa yang mencoba mengawasi, menyelidiki, dan menjaring diri mereka. Pesulap kenamaan itu juga dimungkinkan terus menebar jala dan mendesain republic of horror kepada setiap gerakan taktis atau ‘jihad suci’ penegakan hukum yang diimplementasikan KPK. Mereka juga coba menciptakan kondisi menakutkan supaya komunitas elite yang bermaksud bicara lantang bisa terperangkap dalam pepatah tong kosong nyaring bunyinya. majalah Men’s Obsession yang menyebutnya sebagai tokoh inspiratif dalam kebebasan pers, demokrasi, dan restorasi Indonesia. Besok malam, Andy Noya akan merayakan HUT ke-8 pemberian penghargaan kepada heroes pilihannya. Kata Andy, “Mereka itu pahlawan dan pejuang kehidupan yang dengan keterbatasannya mampu mengubah masyarakat lingkungannya menjadi lebih baik. Mereka bekerja dalam kesunyian, jauh dari riuh rendah publikasi.” Penghargaan dari dan untuk sesama warga seperti yang dicontohkan itu memberi harapan untuk kebangkitan moralitas masyarakat. Faktanya segenap warga masyarakat berhak dan berkewajiban menunjukkan kepedulian. What is life without love. Betapa gersangnya hidup tanpa kepedulian. Bila sikap dan perilaku ideal ini makin menyebar dan terus meningkat, kita memiliki harapan kejayaan yang lebih besar akan tumbuh berkat moralitas masyarakat; didampingi hukum yang dipatuhi dan terus terjaga penegakannya. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN