tugas kelompok ekonomi

1. Nama kelompok :
Ari dwinata hutagaol.
Frans pande
Fhyra meldina
Gusti randa
Titania meytavira sary

2.  Bank Rakyat Indonesia didirikan 16 desember
1895, Purwokerto, jawa tengah. Didirikan oleh
Raden Bei AriaWirjaatmadja. Bank ini dinamai
De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der
Inlandsche Hoofden yaitu Bank Bantuan dan
Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.Yang
kemudian kehadiran bank ini dijadikan sebagai
hari berdirinya BRI. Peraturan pemerintah No.1
tahun 1949 pasal 1, menyebutkan bahwa bri
merupakan bank pemerintahan pertama di
Republik Indonesia

3. SALAH SATU KANTOR CABANG
BRI PADATAHUN 1947
KANTOR BRI CABANG MAKASSAR (2008)  Dari ketiga gambar
tersebut dapat
diketahui bahwa bank
BRI mengalami
kemajuan dari tahun-
ketahun

4.  Fungsi BRI adalah menghimpun dana dari masyrakat luas(funding)
dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(lending)
untuk berbagai tujuan.Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat
dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan olehY. Sri
Susilo, SigitTriandaru, dan A.Totok Budi Santoso (2006), yaitu
sebagai berikut :
 - Agent ofTrust
 Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan,
baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.
 - Agent of Development
 Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain
adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
 - Agent of Service
 Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan
penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat
seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dll.

5. Tugas bank BRI pada umumnya sama seperti bank lainnya seperti :
 a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
1. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju
inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan
cara- cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun
valuta asing
- Penetapan tingkat diskonto
- Penetapan cadangan wajib minimum dan
- Pengaturan kredit dan pembiayaan
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
jasa sisa pembayaran
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi bank

6.  visi untuk menjadi perusahaan perbankan komersial
terkemuka dengan mengutamakan kepuasan
nasabah
 misi untuk melakukan kegiatan perbankan terbaik
dengan mengedepankan servis terhadap usaha mikro,
kecil dan menengah demi menyokong pertumbuhan
ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan prima
bagi nasabah lewat jaringan kerja luas dan ditunjang
oleh sumber daya manusia profesional dengan
melakukan good coporate governance practice, serta
memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi
seluruh pihak berkepentingan.

7. Salah satu prinsip pada bank BRI adalah prinsipGCG (Good Corporate
Governance)
yaitu :
1. Accountability (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system
dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan
secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan
wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris
dan dewan direksi.
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada
benturan
2. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan
industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup,
memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya
kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

8. 3. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi
hak stakeholder(pihak yang berkepentingan ) sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Indepandency (kemandirian)
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola
secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa
tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku
5. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah
pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja,
perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang
kondusif bersama masyarakat dan sebagainya

9. 1. Produk konsumer
a. kartu kredit
b. kredit kepemilikan rumah
c. kredit kendaraan bermotor
d.kredit multi guna
2. Produk investasi
a. DPLK adalah produk Bank BRI dana pensiun
b. ORI dan SR adalah 0RI (obligasi negara ritel) dan SR
(sukuk negara ritel) adalah alternatif bagi mereka yang
ingin menjadi investor warga negara indonesia
3. Produk prioritas
layanan Bank BRI terhadap nasabah BRI yang ingin
dibantusoal solusi perbankan dan mengelola kekayaan
yang dia miliki

11.  Sampai sekarang Bank Rakyat Indonesia (Persero)
yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten
memfokuskan pada pelayanan kepada
masyarakat kecil, diantaranya dengan
memberikan fasilitas kredit kepada golongan
pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada
perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha
Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar
yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada
tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan
bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

12.  Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang
semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat
Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447
buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor
Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang
(dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1
Kantor Cabang Khusus, 1 NewYork Agency, 1
Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan
Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank,
193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan
Desa. Pada 19 Januari 2013, BRI juga meluncurkan
sistem e-Tax, yaitu layanan penerimaan pajak daerah
secara online melalui layanan cash management.

13. Pemerintah
Republik Indonesia : 56,75%
Publik : 43,25%