Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mai...
SELEKTA

2

JUMAT, 7 MARET 2014

OBITUARIUM

Kekuatan Jojon Menertawai Diri Sendiri

Djuhri Masdjan alias Jojon

METRO TV
...
KASUS CENTURY

JUMAT, 7 MARET 2014

3

Nyali
Besar
Bailout
di Antara
Agunan
Minus

G

ENTING! Jarum
jam baru
menunjukkan
p...
INDONESIA MEMILIH

4

JUMAT, 7 MARET 2014

Bawaslu Selidiki
Surat Ical
untuk Guru
Undang-Undang Pemilu secara tegas menyat...
PENDIDIKAN

JUMAT, 7 MARET 2014

5

REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014

MENGAWAL IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

...
Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh
seluruh lapisan masyarakat...
HUKUM

JUMAT, 7 MARET 2014

7

Pembahasan Revisi KUHP-KUHAP
Dilanjutkan Pascareses
MESKI mendapat penolakan
dari berbagai ...
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 7 Maret 2014

2,640 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 7 Maret 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) JUMAT, 7 MARET 2014 / NO. 12009 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Bakar Hutan untuk Perluasan Lahan Menteng, Kawasan Elite Warisan Belanda Aset Petinggi Pro-Rusia Diblokir Penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup fokus pada pelaku pembakaran hutan dan lahan skala besar alias korporasi. Di permukiman yang dibangun pada zaman kolonial Belanda untuk kaum elite itu, kini masih ada jejak masa lalu berupa bangunan bersejarah, pusat perdagangan, dan kuliner tempo dulu. Sebagai pemasok gas terbesar ke kawasan Eropa, Rusia siap balik membalas sanksi ekonomi dan politik yang diterapkan Uni Eropa dan AS. Selekta, Hlm 2 Fokus Megapolitan, Hlm 22-23 Ukraina, Hlm 24 Jalan bagi Antasari Azhar untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan kembali terbuka. Peninjauan Kembali Bisa Berkali-kali Mengawal Babak Baru Kasus Century KASUS megaskandal bailout Bank Century akhirnya memasuki babak baru. Kemarin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk pertama kalinya menyidangkan kasus penggerojokan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun tersebut. Memang, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai terdakwa. Namun, langkah tersebut tetap layak diapresiasi, apalagi setelah rumusan dakwaan menyatakan Budi Mulya melakukan perbuatan melanggar hukum bersamasama dengan pihak lain. Pihak lain yang disebut di dalam dakwaan itu pun memasukkan mantan Gubernur BI Boediono, yang kini menjadi wakil presiden. Itu berarti KPK sudah berupaya menerapkan prinsip equality before the law atau menjalankan asas persamaan di muka hukum bagi warga negara. Tentu saja masih ada pertanyaan yang belum jelas benar terjawab, yakni ihwal di mana peran mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Namun, kita berkeyakinan bahwa KPK pasti akan mengurai semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang penanganannya sangat alot tersebut. KPK tentu tidak main-main mengusut kasus Century karena ia merupakan kasus yang menyita perhatian publik. Selain itu, jumlah uang yang digelontorkan negara untuk menyelamatkan bank yang pernah diusulkan untuk ditutup tersebut amat besar, yakni Rp6,7 triliun. Bahkan, cara menentukan pengucuran pun bukan haSilakan tanggapi nya menabrak aturan, meEditorial ini melalui: lainkan juga membongkar www.metrotvnews.com aturan yang tidak selaras dengan kondisi Bank Century. Padahal, seharusnya Bank Century-lah yang menyelaraskan diri dengan aturan BI. Sudah begitu, perjalanan pengusutan kasus tersebut selama ini berliku-liku dan berputar-putar membuat kasus tersebut bak opera sabun. Banyak yang skeptis ending kasus Century tak akan kunjung jelas. Sampai pada suatu ketika publik seperti tengah disuguhi beragam plot skenario layaknya roller coaster yang kadang menghentak, kadang juga tenang. KPK pun seperti membelah penanganan kasus korupsi menjadi dua jalur, yakni jalur cepat dan lambat. Sejumlah kasus bisa ditangani secara amat cepat, tapi khusus Century KPK seperti memilih jalur lambat. Kini, KPK membuktikan tidak semua tudingan itu benar. Walaupun terlambat dari yang dijanjikan, yakni akan membawa kasus Century ke pengadilan akhir 2012, langkah memasukkan kasus Century ke babak baru tersebut tetap patut kita apresiasi. Kini, KPK tinggal menjawab sejumlah keraguan lain terkait dengan Century yang masih menjadi pertanyaan yang bergelayut di benak publik. Keraguan itu akan terbayar tuntas jika KPK mampu membawa semua pihak yang terlibat secara bersama-sama melakukan pelanggaran hukum dalam penggerojokan dana talangan Bank Century ke pengadilan tipikor. Publik sangat merindukan prinsip kesetaraan di muka hukum itu tidak hanya berhenti di dakwaan, tapi juga terwujud dalam hukuman. Jangan sampai persamaan di muka hukum hanya hidup di ruang-ruang imaji, tanpa bisa dieksekusi. Publik juga tidak boleh lelah mengawasi proses peradilan kasus Century dan menagih janji-janji yang sudah dilontarkan KPK. Itu semua merupakan mekanisme agar pemberantasan korupsi di negeri ini tidak mati suri. Publik juga tidak boleh lelah mengawasi proses peradilan kasus Century dan menagih janji-janji yang sudah dilontarkan KPK. MI/PANCA SYURKANI SYUKURI PUTUSAN MK: Mantan Ketua KPK Antasari Azhar (kanan) didampingi istri, Ida Laksmiwaty, dan putri mereka, Ajeng Oktarifka, mengekspresikan kegembiraan saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, di Jakarta, kemarin. ADHI M DARYONO M AHKAMAH Konstitusi (MK) membuat terobosan hukum dengan memutuskan bahwa upaya peninjauan kembali (PK) atas sebuah putusan bisa diajukan lebih dari sekali jika ditemukan bukti baru (novum). Putusan MK tersebut dibacakan oleh ketua majelis, Hamdan Zoelva, kemarin, terkait dengan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Putusan itu sebenarnya sudah ditetapkan pada 22 Juli 2013. Menurut Hamdan yang juga Ketua MK, pasal yang mengatur permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ke kuatan hu- kum. ‘’UUD menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan,” tegasnya. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat keadilan tidak dibatasi oleh waktu. ‘’Karena itu, pengadilan yang seharusnya melindungi hak asasi manusia tidak membatasi PK hanya sekali. Dengan membatasi PK, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran,” kata hakim konstitusi Anwar Usman. Antasari menyambut bahagia putusan itu karena kini jalan untuk mendapatkan keadilan kembali terbuka. Ketika majelis membacakan amar putusan, ia yang didampingi istri, sang putri, dan kuasa hukumnya, Boyamin Saiman Maki, tampak menangis. “Tiada kata lain selain alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan mengajukan PK terhadap halhal yang belum terbuka,’’ ucap Antasari seusai persidangan. Antasari memohonkan uji MI/PANCA SYURKANI Hamdan Zoelva Ketua MK materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 setelah PK yang ia ajukan dengan menyertakan tiga bukti baru dan 48 kekhilafan hakim ditolak Mahkamah Agung (MA) pada 2012. Di PN Jakarta Selatan, Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Hukuman itu diperkuat pengadilan tinggi dan di tingkat kasasi. Antasari merasa dikriminalisasikan karena hingga kini tidak mengetahui pembuat dan pengirim pesan singkat ber- isi ancaman yang mengatasnamakan dirinya ke telepon seluler Nasrudin yang mendasari dakwaan. ‘’Saya lapor ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, tetapi sudah tiga tahun ini tidak ada kejelasan polisi mengungkap itu.’’ Boyamin menambahkan, pi haknya akan menyiapkan bukti baru. Adik Nasrudin, Andi Syamsudin, berharap dalam PK kedua nanti bisa terungkap siapa pembunuh kakaknya. Ketidakpastian hukum Guru Besar Fakultas Hukum UGM Sudjito mengakui putusan MK mengabulkan permohonan Antasari menunjukkan penghargaan luar biasa terhadap hak asasi manusia. Namun, putus an itu juga berdampak serius bagi proses peradilan pidana di Indonesia. “Kalau PK begitu mudah, bisabisa terjadi liberalisasi dalam pengajuan PK.’’ Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur me- ngatakan pihaknya menghormati putusan MK, tetapi juga memberikan catatan khusus. ‘’Putusan ini bisa bermasalah bagi kepastian hukum di Republik ini,” tuturnya. Ridwan khawatir, PK berkalikali dimanfaatkan para pihak yang mempunyai dana tak terbatas seperti koruptor dan gembong narkoba untuk terus mengulur eksekusi perkara. Di lain pihak, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakir menilai putusan MK akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum. ‘’PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali justru bisa mengoreksi putusan yang se belumnya memunculkan ra sa ketidakadilan. Namun, bu kan berarti setiap pihak yang beperkara bisa dengan mudah mengajukan PK. Jika tidak layak, ya tentu tidak usah diproses.” (Che/*/X-8) adhi@mediaindonesia.com Budi Mulya hanya Sekrup Kecil Century KOMISI Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya secara bersama-sama dengan sejumlah pihak melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam megaskandal bailout Bank Century yang merugikan negara hingga Rp7,4 triliun. Dalam sidang tipikor, kemarin, jaksa penuntut umum KMS Roni mendakwa Budi Mulya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang merugikan negara Rp689,3 miliar dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis dengan kerugian Rp6,7 triliun. Namun Luhut Pangaribuan, kuasa hukum terdakwa, menegaskan Budi Mulya hanya memiliki peran kecil dalam kasus itu. “Yang pasti Budi Mulya ha- nya satu sekrup kecil dalam pengambilan keputusan, dalam arti dia bagian dari rapat deputi gubernur (BI) dan itu kebijakan institusi,” kata Luhut saat ditemui seusai persidangan. Per nyataan Luhut mempertegas nama-nama yang tercantum dalam dakwaan setebal 180 halaman, yang dinilai turut serta dalam pengambilan Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Protein dan Kesehatan keputusan dalam kasus bailout Bank Century. Salah satu nama yang disebut terlibat ialah Wapres yang saat itu menjabat Gubernur BI, Boediono (Media Indonesia, 6/2). Terkait dengan kemungkinan menghadirkan Boediono sebagai saksi di persidangan, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan hal tersebut bergantung pada keberanian ma- jelis hakim. “Apakah majelis hakim berani memanggil atau tidak. Kalau majelis hakim tidak berani, KPK akan memanggilnya,” kata Abraham. Jaksa KMS Roni pun berniat memanggil Boediono sebagai saksi. Namun, ia baru akan melakukannya setelah mendengarkan eksepsi Budi Mulya, pekan depan. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menegaskan Boediono akan menghormati proses hukum kasus mega skandal bailout Bank Century. Namun, ia berharap semua pihak tidak langsung menyimpulkan seluruh anggota dewan gubernur bersalah saat memutuskan penyelamatan Bank Century. (EB/Lov/Mad/FL/X-9) Berita terkait hlm 3 STUDI terbaru mengungkapkan bahwa mengonsumsi protein yang tinggi memiliki kaitan dengan peningkatan risiko kanker, diabetes, dan kematian pada orang dewasa paruh baya. Sebaliknya, asupan protein yang rendah berkontribusi positif dalam hal perpanjangan usia hidup seserorang karena membawa dampak baik bagi kesehatan. Fakta itu ditemukan dua kelomSENO pok peneliti, dari University of Southern California, AS, dan University of Sydney, Australia, dengan objek penelitian tikus. Studi itu ditujukan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut dengan umur panjang, biologi sel, fisiologi, ekologi, dan perilaku. Kedua tim menyimpulkan bahwa diet rendah protein dan tinggi karbohidrat memiliki kaitan dengan rentang hidup terpanjang. Mereka menganalogi bahwa asupan yang terlalu banyak protein di usia pertengahan membawa dampak yang sama dengan yang ditimbulkan akibat merokok. (Medical News Today/Hym/X-4)
  2. 2. SELEKTA 2 JUMAT, 7 MARET 2014 OBITUARIUM Kekuatan Jojon Menertawai Diri Sendiri Djuhri Masdjan alias Jojon METRO TV (5 Juni 1947 - 6 Maret 2014) SALAH satu contoh kemunduran kebudayaan di negeri ini terlihat pada makin banyaknya lelucon yang tidak lucu. Sebaliknya, kian banyak kejadian yang tidak lucu menjadi lelucon bagi rakyat kebanyakan. Kualitas humor atau kapasitas manusia Indonesia, temasuk para pelawak atau komedian merosot drastis dan terjun menjadi banyolan murahan, slapstick, yang hanya memamerkan kepandiran, mengeksploitasi keburukan dan kekurangan orang lain, klise-klise yang bertaburan, overexposing kebancian, dan seterusnya. Yang terjadi tentu saja pendangkalan kualitas ko- medis para pelawak dan apresiasi publik pada makna humor yang sesungguhnya menjadi salah satu kekuatan kultural negeri ini. Rakyat di negeri ini sejak dahulu dikenal dengan kekuatan kulturalnya, terutama dalam menghadapi tekanan hidup disikapi rileks bahkan humor bercita rasa tinggi. Satu pemahaman Aristotelian mengatakan semua tragedi berpuncak pada komedi. Itulah kelakar serius orang Jawa yang mengatakan, urip kuwi mung mampir ngombe, hidup itu sekadar mampir minum. Tak mengherankan jika para kiai di tingkat tasawuf memiliki humor tinggi. Namun, kini semua ke- hilangan nuansa, gereget, dan kedalaman. Acara-acara lawak di televisi hanya mengumbar kelucuan tanpa menciptakan katarsis yang memaksa seseorang memeriksa lebih dalam kenyataan diri kontemporernya. Tinggal satudua pelawak yang mungkin masih berkapasitas itu. Salah satunya, Djuhri Masdjan alias Jojon, yang wafat dalam usia 66 tahun di RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin, akibat penyakit jantung yang dideritanya. Tak ada yang mengetahui apa intensi atau maksud di balik penampilan Jojon sebagai pelawak pada 70-an. Apakah kumisnya memang imitasi dari Hitler atau Charlie Chaplin atau celana bretel gantung yang membungkus perut sampai ke dada merupakan tiruan dari kostum Obelix dalam cerita rakyat Prancis? Jojon tidak pernah menjelaskan. Jojon ialah kekuatan hebat yang tersimpan dalam karakter Obelix, keangkaraan Hitler, atau kecerdasan Chaplin. Kekhasan Jojon yang ternama pada era 80-an bersama TVRI dalam program Kamera Ria atau Aneka Ria Jenaka merupakan jiwa yang rileks dan besar dalam memperlihatkan bahkan menertawai kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri, seperti pada komedi stand up. Kekuatan Jojon menjadi refleksi mendalam dan lapang ketika kita melihat diri kita, bahkan melihat negeri kita. Betapa kita begitu kaku dan tegangnya ketika kekurangan diri ditertawakan orang lain. Kita pun berubah menjadi monster. Kepergian Jojon merupakan kehilangan cermin (refleksi) kultural, kehilangan kecerdasan kebudayaan yang membuat bangsa ini bisa melampaui segala zaman dengan dinamikanya yang tidak tegang. Jon, kita mengiringimu dengan senyum, tertawa pada kebodohan kita yang tak mampu tertawa, seperti caramu menertawai diri sendiri, menertawai negeri ini. Radhar Panca Dahana Budayawan Bakar Hutan untuk Perluasan Lahan Penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup fokus pada pelaku skala besar alias korporasi. MI/RAMDANI SORAYA BUNGA LARASATI P sendiri berfokus pada pelaku skala besar, yakni perusahaan,” tukas Sudariyono. EMBAKARAN hutan dan lahan di Provinsi Riau diduga menjadi Ancaman hukuman modus korporasi unAdapun ancaman hukuman tuk meluaskan areal lahan bagi pelaku pembakaran, lanmereka. Fakta itu terungkap jutnya, ialah pidana dengan dari penegakan hukum yang maksimal 10 tahun penjara dan dilakukan Kementerian Ling- denda maksimal Rp10 miliar. kungan Hidup (KLH). Itu berdasarkan Pasal 108 Un“Dari tujuh perusahaan yang dang-Undang Nomor 32 Tahun kita tuntut karena kedapatan 2009 tentang Perlindungan sengaja membakar lahan untuk dan Pengelolaan Lingkungan kepentingan Hidup. perluasan laBelum lagi han, baru lima tuntutan per“Apa selama ini perusahaan data yang polisi tidak tahu yang berkasdisesuaikan tentang perambahan dengan kerunya sudah diajukan KLH gian ekologis ini?” ke Kejaksaan dan sosial yang Agung, yakni disebabkan Syamsul Maarif PT SRL, PT RUJ, pembakaran Kepala BNPB PT SP, PT BRS, tersebut. “Sedan PT JJP. Sementara itu, dua lain hukuman pidana, mereka perusahaan lainnya masih da- bisa turut terkena Pasal 119 lam proses perampungan ber- UU No 32/2009 tentang dana kas, yakni PT BBH dan PT PKS tambahan, hukumannya muatau PT LIH karena PT ini meng- lai perampasan keuntungan, alami peralihan kepemilikan,” penutupan seluruh kegiatan, kata Deputi Penegakan Hukum dan perbaikan akibat tindak Lingkungan KLH Sudariyono pidana,” pungkasnya. saat dihubungi, kemarin. Saat menanggapi hal itu, Menurut Sudariyono, pene- pengamat hukum pidana dari gakan hukum atas perusahaan Universitas Andalas, Shinta yang membakar lahan pada Agustina, mengatakan penebencana asap Riau 2013 belum gakan hukum kepada korporasi menuai vonis karena proses lebih efektif untuk menciptahukumnya cukup panjang. kan efek jera ketimbang terhaDari ketujuh perusahaan ter- dap orang per orang. sebut, lanjut Sudariyono, baru Terhadap korporasi, menutiga yang status pemberkasan- rut Shinta, pemerintah bisa nya sudah P19, yakni PT SRL, meminta pertanggungjawaban PT RUJ, dan PT BRS. “Untuk secara langsung dan keras. “Mimenuju proses persidangan salnya kita temukan titik panas pun status P19 tersebut harus (hot spot) atau titik api di lahan menunggu dulu perubahan sta- perusahaan A. Maka perusatus menjadi P21 agar Kejagung haan A-lah yang bertanggung bisa melimpahkan berkas ke jawab. Lebih gampang kan, Kejaksaan Negeri Riau, lokasi daripada menunjuk orang per pembakaran,” jelasnya. orang, karena harus menunTerkait dengan penegakan jukkan bukti orang itu yang hukum lingkungan terhadap membakar,” katanya. tersangka pembakar hutan Kebakaran hutan di Bukit Riau pada bencana kabut asap Tanjung Riau, Kecamatan SekuFebruari lalu, KLH mengaku pang, Batam, Provinsi Kepupihaknya telah menurunkan lauan Riau, seluas 15 hektare satuan penyidik pegawai negeri belum dapat dipadamkan. Bersipil (PPNS) LH. “Kami beker- dasarkan pantauan Media Inja sama dengan Polda Riau donesia, asap masih mengepul. dan Badan Lingkungan Hidup Kebakaran Rabu (5/3) itu meruDaerah (BLHD) Riau. Sampai pakan yang paling luas di Kota saat ini, Polda Riau sudah me- Batam. (RK/BG/YH/HK/X-5) nangkap sekitar 29 tersangka perorangan. Akan tetapi, KLH soraya@mediaindonesia.com MENGECEK TITIK API: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengecek titik api dan kepulan asap dari perkebunan sawit dan lahan gambut yang terbakar di Bukit Batu, Bengkalis, Riau, kemarin. Sebanyak 221 warga yang berada di kawasan tersebut harus mengungsi karena rumah dan perkebunan mereka terbakar. Gudang Amunisi Ketinggalan Zaman PETUGAS dari TNI-AL terus menyelidiki penyebab ledakan dahsyat yang terjadi di gudang amunisi Markas Kopaska, Pondok Dayung, Jakarta, Rabu (5/3). Namun, keberadaan gudang amunisi warisan Belanda tersebut menjadi sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, standar dan kondisi bangunan serta peralatan di dalamnya sudah serbaketinggalan zaman. “Kami bicara kondisi objektif. Pen dingin ruangan masih berupa ventilasi dan sistem kipas angin, bu- kan pendingin modern. Konstruksi bangun an sudah tidak mumpuni termasuk banyak kabel tua yang masih dipakai,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Untung Suropati, kemarin. Untung mengakui luas dan ketebalan dinding gudang amunisi mungkin sesuai dengan kondisi saat itu. “Tetapi dulu belum ada bahan peledak jenis TNT. Termasuk juga sistem locking pintu otomatis untuk meningkatkan keamanan. Di dalam gudang tersimpan banyak amunisi tua yang tidak terpakai, tetapi masih mengandung bahan aktif. Saya pikir penting dievaluasi soal gudang tua dan peralatan yang ketinggalan zaman itu. Ini tidak cukup baik dan tidak strategis,” ujar Untung. Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengungkapkan, dari segi posisi, markas Kopaska tidak ideal lagi menjadi pangkalan militer. Markas seluas 2 hektare tersebut dikepung oleh sarana dan prasarana sipil pelabuhan seperti terminal peti kemas, galangan PT Dok Perkapalan Kodja Bahari, dan terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok. “Kegiatan militer tidak boleh bercampur dengan aktivitas sipil. Posisi (gudang) ini dilalui kapal-kapal sipil dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kami akan coba untuk memperluas markas dengan reklamasi atau mengevaluasinya,” ungkap Hasanudin. Sementara itu, aparat kepolisian membantu TNI-AL untuk mengungkap insiden ledakan tersebut. “Ada tim gabungan dari TNI dan Polri,” jelas Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius, kemarin. Menurut Suhardi, lazimnya tim gabungan yang bertugas di wilayah milik suatu angkatan memiliki batasan tertentu dalam penyelidikan. Meledaknya gudang amunisi Kopaska Rabu (5/3) menelan korban 86 orang. Seorang di antaranya, yakni Sertu Imam Syafei meninggal dunia. Gudang tersebut berisi senjata ringan dan berat, peluru, bahan peledak TNT serta granat. (SW/Kim/X-3) tawan di luar gedung parlemen. Analis berpendapat, jajak pendapat tersebut akan menghasilkan keputusan bulat bahwa Krimea akan lebih memilih bergabung dengan Rusia ketimbang Ukraina. Namun, para diplomat menyatakan keputusan tidak akan mengikat jika tanpa persetujuan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika disetujui Moskow, keputusan Krimea bergabung dengan Rusia itu akan meningkatkan konfrontasi Timur-Barat pada tingkat paling serius sejak Perang Dingin berakhir. (Channel News Asia/Reuters/ Hym/X-4) Rusia Kuasai Dua Rudal Pertahanan Ukraina PASUKAN bersenjata yang diyakini merupakan tentara Rusia mengambil alih dua rudal pertahanan Ukraina di Krimea pada Rabu (5/3). Kementerian Pertahanan Ukraina mengakui itu, tetapi mereka mengklaim semua rudal masih berada dalam kendali negara. Juru bicara Kemenhan, Volodymyr Bova, mengatakan dua rudal pertahanan yang dikuasai tentara Rusia tersebut berada di Evatoria di pantai barat Krimea dan unit Cape Fiolent dekat Sevastopol. Menurutnya, pendudukan itu dilakukan tanpa baku tembak di antara kedua pihak. “Di Cape Fiolent, tentara Rusia mengendalikan beberapa bagian penting, tetapi rudal masih berada dalam kendali tentara Ukraina,” ungkap Bova seperti dilansir Channel News Asia. Ia menegaskan sekitar 20 tentara ‘Negeri Beruang Merah’ yang didukung ratusan tentara pro-Rusia telah mencoba menguasai pangkalan militer Evatoria sejak Selasa (4/3) malam. Bova mengakui tentara yang diutus menguasai dua pangkalan mereka merupakan personel yang sangat profesional. Penguasaan dua unit pertahanan penting Ukraina itu membuat situasi di wilayah Semenanjung Krimea yang mayoritas penduduknya beretnik Rusia tersebut kian menegang. Tidak jelas siapa yang mengendalikan wilayah tersebut meskipun tentara Moskow telah bercokol di wilayah strategis itu. Referendum Pada bagian lain, parlemen Krimea dengan suara bulat memutuskan untuk melakukan referendum guna memutuskan apakah Krimea akan bergabung dengan Federasi Rusia atau tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Ukraina dengan hak otonomi khusus yang diatur dalam Konstitusi 1992. Pemungutan suara itu digelar pada 16 Maret mendatang. “Jika tidak ada ancaman konstan dari otoritas ilegal Ukraina saat ini, mungkin kita akan mengambil jalan yang berbeda,” kata wakil juru bicara parlemen Sergei Tsekov kepada war-
  3. 3. KASUS CENTURY JUMAT, 7 MARET 2014 3 Nyali Besar Bailout di Antara Agunan Minus G ENTING! Jarum jam baru menunjukkan pukul 11.00 WIB. Di ruang rapat Dewan Gubernur BI (DGBI), ada rapat yang sepertinya sangat mendesak untuk dibahas. Hadir Budi Mulya, Boediono, Miranda S Goeltom, Siti C Fadjrijah, S Budi Rochadi, Muliaman D Hadad, Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Hartadi Agus Sarwono. Perwakilan dari satuan kerja terkait di antaranya Ratna Etchika Amiaty. Dalam rapat itu, Ratna menyampaikan kekurangan dokumen aset kredit yang menjadi agunan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century yang sudah terlanjur di-bailout oleh BI. Ada pemikiran jika Bank Century default dan BI mengeksekusi agunan FPJP tadi, hasil eksekusinya pasti minus. Tentu saja bagi dewan gubernur, hal itu harus dicarikan solusi jika tidak ingin muncul permasalahan di waktu mendatang. Nah, pada saat alibi dipikir agar dari aspek legal masuk akal, tiba-tiba Budi Mulya yang waktu itu menjabat Deputi Gubernur BI angkat bicara. Budi meminta kekurangan dokumen aset kredit tadi tidak dipersoalkan dan meminta dukungan DGBI agar Direktorat Pengawasan Intern dan Direktorat Hukum BI menyepakati hal itu, dengan mengatakan, “Yang tadi sudah diconfirm belum lengkap dokumen, akan ada implikasi waktu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua menjawab concern. Kita semua karena melibatkan satker. Bahkan saya minta sekarang di sini ada lengkap Pak Wahyu dari Direktorat Pengawasan Intern (DPI), Pak Ivo dari DHK, itu harus satu perahu dengan kita. Kita sudah mencairkan FPJP 1, FPJP 2. To be honest.... Entah sore nanti, entah malam nanti, kita akan melakukan FPJP yang ke-3. Jadi, jumlah ketidaksesuaian dokumen akan bertambah. Jadi sekarang temanya adalah kita mencari kesesuaian dokumen.” Atas pernyataan Budi Mulya tersebut, Wahyu Wahyudi selaku Direktur Pengawasan Intern menyampaikan secara pribadi tidak menyetujui FPJP karena tidak sesuai dengan ketentuan dan khawatir diperiksa BPK. Rapat siang itu pun berakhir dengan kesimpulan bailout tetap dijalankan. Jadi, dapat dibayangkan seperti apa BI dikelola. Hanya karena keputusan sudah diambil DGBI, meski menabrak hukum bahkan menggunakan triliunan rupiah uang negara, program tetap jalan. Itulah sebagian kecil, penting, dari surat dakwaan terhadap Budi Mulya yang dibacakan jaksa di pengadilan tipikor, kemarin. Pun masih misterius kenapa DGBI sangat berani mengambil keputusan tingkat tinggi seperti itu? (Sri Utami/P-2) MI/ROMMY PUJIANTO SIDANG PERDANA CENTURY: Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya berbicara dengan pengacaranya saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Boediono Mengaku Serba tidak Tahu Kepakaran Boediono di bidang ekonomi sudah diakui banyak orang. Namun aneh, di kasus Century ia menjadi orang awam. RAJA EBEN L P ADA 23 Novemb e r 2 0 1 3 Wa p r e s Boediono diperiksa empat penyidik KPK sebagai saksi di Istana Wakil Presiden terkait megaskandal Bank Century. Dalam pemeriksaan, Boediono membantah terlibat dalam skenario dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp7,44 triliun itu dan menegaskan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, KPK berkukuh memasukkan nama Boediono dalam dakwaan Budi Mulya yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam pemeriksaan, Boediono disodori hasil pemeriksaan BI terhadap kondisi Bank Century mulai 28 Februari 2005, 31 Maret 2006, 31 Maret 2007, dan 30 Juni 2008. Doku- men itu menunjukkan kondisi Bank Century kritis, modal dan CAR negatif, surat-surat berharga valas berkualitas rendah, dan kredit didominasi oleh 50 debitur besar. Boediono yang waktu itu menjabat Gubernur BI mengaku tidak mengetahui data tersebut. Dia mengakui baru mendapati permasalahan likuiditas pada awal November 2008 saat Bank Century memohon repo aset dan masalah usulan adanya special surveillance unit. Boediono pun membantah memerintah Deputi Gubernur Bidang VI Bidang Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Siti Chalimah Fadjrijah yang membawahkan Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) untuk membuat memo kepada DPB1 yang berbunyi ‘Sesuai pesan GBI tanggal 31 Oktober 2008 masalah Bank Century harus dibantu dan tidak boleh ada bank yang gagal untuk saat ini, karena bila hal ini terjadi akan memperburuk perbankan dan perekonomian kita’. Memo tersebut memiliki implikasi penting dalam proses pemberian bantuan kepada Bank Century dan juga terhadap perubahan Peraturan BI tentang FPJP. “Saya selalu berpedoman bahwa semua keputusan kebijakan harus dibahas dan diputuskan dalam rapat dewan gubernur secara terbuka dan transparan serta semua deputi gubernur menyampaikan pandangannya,” kata Boediono dalam dokumen yang diperoleh Media Indonesia, kemarin. Bahkan saat Bank Century diguyur dana setelah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, lagi-lagi Boediono mengaku tidak mendapatkan laporan dan tidak mencari tahu perkembangan penyelamatan itu. Ubah PBI Boediono mengakui bahwa perubahan Peraturan BI terkait FPJP untuk menyelamatkan Bank Century dan kondisi perekonomian saat itu. Lantas pada 30 Oktober, BI mengeluarkan PBI terkait FPJP, yakni 8% dan aset kredit lancar selama 12 bulan. Namun, BI melihat aturan itu belum memadai ketika keadaan tidak normal. Pada malam itu (13/11/2008), BI pun melakukan teleconference dengan Menkeu Sri Mulyani membicarakan nuansa kekhwatiran mengenai dampak domino kalau Century jatuh. Juga dibahas instrumen yang digunakan, seperti fasilitas pembiayaan darurat, tapi mekanismenya belum siap. Dipilihlah FPJP yang tidak harus melibatkan APBN dan persetujuan DPR serta lebih cepat untuk dilaksanakan. Boediono kembali mengaku tidak mendapatkan laporan apakah Bank Century layak mendapatkan FPJP, hingga BI memberikan FPJP sekitar Rp6,7 triliun. Sebuah angka yang tidak kecil. Dari situ, mungkinkah pimpinan puncak di BI tidak mendapat laporan dari deputideputinya terhadap masalah yang berskala raksasa itu? Hanya hukum nantinya yang diharapkan masih punya logika sehat.(P-2) raja_eben @mediaindonesia.com
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 JUMAT, 7 MARET 2014 Bawaslu Selidiki Surat Ical untuk Guru Undang-Undang Pemilu secara tegas menyatakan sekolah, termasuk para guru, harus bebas dari kepentingan politik. AKHMAD MUSTAIN K ETUA Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan pelanggaran terkait surat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang dikirimkan kepada para guru di berbagai daerah di Indonesia. “Kami memang menemukan adanya surat Ical kepada para guru. Kami sedang telaah (dugaan pelanggaran), dan pada waktunya akan kami nyatakan apakah surat tersebut merupakan pelanggaran atau bukan,” tegas Muhammad saat ditemui di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. Ia menuturkan, ada mekanisme dalam menentukan sebuah pelanggaran pemilu, tidak bisa langsung dinyatakan apakah suatu tindakan melanggar atau tidak. Memang, kata dia, sekolah, merupakan salah satu institusi yang seharusnya terbebas dari segala bentuk kampanye. Itu juga bentuk kenetralan pegawai negeri sipil dalam pemilu. Artinya, kandidat tidak memanfaatkan institusi yang sudah dijamin kenetralannya. Namun, sulit menemukan kesalahan atas pengiriman surat itu apabila ditujukan ke perseorangan, sebagai pribadi, bukan atas nama sekolah. Surat Ical itu ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pasuruan, Jatim. Selain itu, surat Ical ditujukan kepada hampir 14 ribu guru di Kabupaten Gunungkidul. Surat itu bergambar wajah Ical dan istrinya, Tatty Bakrie. Termasuk di amplopnya. bila nantinya Ical terplih menjadi presiden. Janji tersebut, di antaranya akan bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan nasib guru atau tenaga pendidik, petani, nelayan, pegawai, pekerja, serta beberapa aktivitas lainnya. Alamat sekolah Semoga surat pribadi ini menjumpai Anda dalam suasana yang baik serta dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Di bagian depan amplop sebelah kanan bawah, terdapat tulisan, ‘Jika berkenan, masukan Anda dapat dikirim ke PO BOX 880 JKTF 11080. Atau e-mail ke surat@ arb2014.com atau SMS ke 0821140006xx’. Di dalam amplop terdapat secarik kertas bertuliskan ‘surat pribadi’, di bagian atas kiri. Sementara itu, di sebelah kanan terdapat sebuah tulisan ‘ARB 2014’. Pada awal kalimat, tertera tulisan, ‘Semoga surat pribadi ini menjumpai Anda dalam suasana yang baik serta dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Surat pribadi ini saya kirim untuk memohon doa dan restu Anda’. Kemudian di paragraf kedua bertuliskan, ‘Jika diizinkan oleh Allah SWT, saya akan maju sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2014 yang akan datang’. Surat tertanggal 11 Desember 2013 itu juga berisi janji Sebelumnya, Kepala SMA Pembangunan 4 Playen, Gunungkidul, Sarono, mengatakan surat Ical itu berisi permohonan doa restu dan permintaan dukungan terhadap ARB yang akan maju dalam Pilpres 2014. Ia mengatakan seluruh guru yang mengajar di sekolah yang dipimpinnya menerima surat tersebut. Menurut dia, surat semacam itu sahsah saja, tapi yang disayangkan ialah pengiriman dilakukan ke alamat sekolah, bukan alamat pribadi. Saat menanggapi surat tersebut, Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Gunungkidul, Bahron Roshid, mengatakan belum ada laporan resmi dari anggotanya mengenai surat Ical itu. Menurut dia, siapa pun termasuk para calon anggota legislatif maupun calon presiden boleh saja berkomunikasi dengan para guru. Namun, komunikasi itu jangan sampai menyalahi aturan dan tetap menjunjung tinggi etika. (P-3) mustain @mediaindonesia.com ANTARA/M AGUNG RAJASA TOLAK CALEG KORUPSI: Demonstran yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia memegang poster saat berdemonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan caleg dan capres yang pernah terlibat kasus korupsi. Parpol Miskin Caleg yang Peduli Lingkungan PARTAI politik sebagai produsen anggota dewan dinilai gagal dalam perekrutan calon anggota lengislatif. Dari 6.607 caleg DPR yang terdaftar di KPU, hanya 7% yang memiliki rekam jejak pantas menjadi wakil rakyat. Menurut peneliti Wahana Lingkungan Hidup Institute, Abdul Wahib Situmorang, pihaknya meneliti caleg yang mempunyai komitmen kuat terhadap isu lingkungan hidup. Dari 7% caleg berkualitas, hanya tiga partai yang memenuhi aspek integritas, komitmen, kepemimpinan, dan kompetensi. “Caleg DPR dari Partai Nas- Jaksa Dampingi KPU Hadapi Gugatan Pemilu MAHKAMAH Konstitusi melibatkan jaksa selaku pengacara negara dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wapres 2014, saat menyelesaikan PHPU dan beracara di MK, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu dan menjadi termohon atas gugatan hasil pemilu akan didampingi oleh jaksa. “Beracara di MK itu berbeda dengan peradilan lainnya. Ketika beperkara di MK dan menyelesaikan PHPU, ini perkaranya ada di dapil, baik dapil kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, kami menyarankan jaksa untuk mendampingi KPU. Saya juga sudah bicara dengan komisioner KPU agar bicara dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun),” jelas Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar, di Jakarta, kemarin. Ia mengemukakan itu saat berceramah di hadapan 60 peserta pendidikan dan pelatihan perselisihan hasil pemilu bagi jaksa pengacara negara yang terdiri dari para kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri serta para asisten perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggi se-Indonesia, di Pusdiklat Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan. Pada penyelesaian PHPU nanti, urai Janedjri, legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon yang merupakan calon anggota legislatif dari partai politik MI/M IRFAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU: Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kiri) memberikan materi saat Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu bagi jaksa pengacara negara di Pusdiklat Kejaksaan Agung, di Ragunan, Jakarta, kemarin. peserta pemilu harus mendapatkan rekomendasi dari ketua umum dan sekjen partainya. “Legal standing pemohon harus ada tanda tanggan dari ketua umum dan sekjen partai. Jika tidak ada itu, tidak ada legal standing,” tuturnya. Ketentuan itu, kata dia, berbeda dengan Pemilu 2004 dengan pemohon (caleg) yang tidak perlu melengkapi tanda tangan ketua umum dan sekjen partai. “Penentuan pemenang berdasarkan suara terbanyak memunculkan banyak permasalahan. Pada Pemilu 2009, ada calon anggota legislatif yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu kemudian menggugat ke MK. Kali ini kita perjelas legal standing-nya,” tukas Janedjri. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Diklat Teknis Fungsional Pusdiklat Kejaksaan Agung, Agus Irianto, mengatakan jaksa pengacara negara dilibatkan dalam PHPU untuk mendampingi KPU beracara di MK. Karena itu, gugatan di pemilu kada dan pemilu sebelumnya, KPU tidak menggunakan jaksa sebagai pendamping, tetapi menggunakan pengacara yang ditunjuk oleh KPU sendiri. “Ini kan pemborosan anggaran. KPU membayar pengacara dari luar, sedangkan jaksa kan memang menjadi pengacara negara dalam setiap peradilan, termasuk di MK,” ucap Agus. Pada Pemilu 2009 sebetulnya jaska dilibatkan dalam PHPU di MK, tetapi tidak dibekali dengan diklat seperti yang dilakukan kali ini. Akibatnya, banyak jaksa tidak siap untuk mendampingi KPU karena kurang menguasai persoalan kepemiluan. Oleh karena itu, KPU lalu memilih atau mencari pengacara dari luar. “Jadi, dengan diklat ini diharapkan bisa memantapkan persiapan jaksa seluruh Indonesia untuk menyelesaikan PHPU,” ujar Irianto. Dalam menghadapi pemilu legislatif dan pilpres 2014, MK telah menggelar berbagai pelatihan terhadap semua stakeholder pemilu. Itu misalnya, pelatihan tentang tata cara pengajuan gugatan yang diberikan kepada 12 parpol peserta pemilu. Selanjutnya, cara menghadapi gugatan yang diajukan perpol atau caleg diberikan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. (AI/P-3) Dem dan PKB memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dengan nilai 3,41% dan 3,53%. Sementara itu, pada aspek kepemimpinan, Partai NasDem dan PDIP meraih 2,69% dan 4,21%,” kata Abdul Wahib di Kantor Walhi, Jakarta, kemarin. Menurut Abdul, krisis ekologi yang dialami Indonesia saat ini seperti bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, pemanasan global, penurunan kualitas air dan udara, serta meningkatnya pencemaran menjadi tanggung jawab bersama rakyat dan negara. Namun, anggota legislatif memiliki peran besar dalam menentukan regulasi dan kebijakan yang mengutamakan lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan meminta masyarakat untuk mengkritik caleg yang akan dipilih agar anggota dewan mendatang lebih berkualitas dan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama peduli pada lingkungan hidup. “Masyarakat harus mulai aktif memeriksa caleg dan melacak berbagai praktik yang dilakukan caleg itu sebelumnya,” kata Abet. Selain itu, masyarakat harus mampu menilai partai politik yang menjadikan agenda ling- kungan hidup sebagai bagian dari platform politik. “Hal itu bisa dilihat dari platform parpol. Apakah mereka melakukan pendidikan politik kepada kader partai sehingga melahirkan caleg yang prolingkungan hidup,” ujarnya. Saat ditanya mengapa Partai NasDem menjadi salah satu partai yang memiliki caleg berkualitas, Abet menilai Partai NasDem sebagai mesin politik baru bisa memberikan gerakan perubahan untuk Indonesia lebih baik. “Mungkin NasDem tidak mau mengulangi kesalahan partai-partai lain selama ini,” ujar Abet. (*/P-3) Gerindra Bantah Dompleng UU Desa KETUA Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Suhardi, menampik anggapan bahwa partainya mengklaim Undang-Undang Desa yang disetujui DPR akhir tahun lalu sebagai program Gerindra. “Program Rp1 miliar per desa sama sekali bukan merupakan klaim atas Undang-Undang Desa yang disahkan DPR.” tegasnya di Jakarta, kemarin. Gerindra sejak awal, kata dia, telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan desa. Program Rp1 miliar per desa sudah diluncurkan sebelum Undang-Undang Desa disahkan. “Pada saat program Rp1 miliar per desa diluncurkan, belum jelas apakah Undang-Undang Desa akan disahkan atau tidak. Kami menganggap tak perlu menunggu Undang-Undang Desa disahkan untuk meluncurkan program kerja partai tersebut,” jelas Suhardi. Lebih lanjut, ia mengatakan program Rp1 miliar per desa merupakan komitmen Gerindra untuk membangun Indonesia dari tingkat desa. “Selama ini pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program ini, infrastruktur desa dapat dibangun untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan seharusnya dimulai dari desa.” Ia menambahkan, program Rp1 miliar itu merupakan bagian dari 6 program aksi Gerindra dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan. “Program yang kami deklarasikan 15 Juli 2013 itu pasti akan dijalankan sepenuhnya apabila rakyat memberi Gerindra mandat dan kepercayaan untuk memimpin negeri ini,” tuturnya. Undang-Undang Desa disetujui DPR pada 18 Desember 2013. Rapat paripurna persetujuan UU tersebut menjadi ajang pencitraan/kampanye bagi anggota pansus yang menggodok RUU Desa. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam (F-PPP) menyebutkan seluruh anggotanya plus daerah pemilihan masing-masing. Persetujuan DPR atas UU itu disambut gembira ratusan perangkat desa yang ikut mengawal rapat paripurna di balkon Gedung Nusantara II. Salah satu poin penting UU Desa ialah pengalokasian dana APBN untuk desa. (*/P-3) ANTARA/YUSRAN UCCANG MENGHADAPI KEKACAUAN: Polisi menghalau demonstran yang berbuat anarkistis saat berunjuk rasa di depan Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, kemarin. Simulasi pengamanan itu meningkatkan kemampuan polisi dalam menghadapi kekacauan saat pemilu nanti.
  5. 5. PENDIDIKAN JUMAT, 7 MARET 2014 5 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014 MENGAWAL IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Apa Kata Mereka SELAMA lima tahun (2010-2014) Kinerja Kemdikbud menunjukkan hasil positif. Pemangku kepentingan yang hadir di arena RNPK 2014, menyatakan, bahwa program dan kebijakan yang dilaksanakan telah nyata menghasilkan kemajuan dan langsung dapat dirasakan oleh peserta didik. Berikut ini penuturan mereka: ROSALIM HAB Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan SELAMA lima ta hun ini saya me lihat kinerja Kemdikbud cukup ba gus. Banyak orang menyoroti tentang ujian nasional (UN), tapi saya melihat UN sudah benar sebagai alat untuk pemetaan kualitas pendidikan. Selain UN, Kurikulum 2013 juga bagus. Khususnya di kabupaten saya, se mua kalangan menerima dengan baik implementasi kurikulum ini. Sikap orangtua juga positif. Memang diawali implementasi, para guru masih kesulitan dalam hal penilaian. Maklum, Kurikulum 2013 menerapkan penilaian otentik dan diskriptif, bukan hanya satuan angka seperti kurikulum sebelumnya. Secara keseluruhan, kami siap untuk menerapkan Kurikulum 2013. ADRIAN HOWAY Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua Barat K urikulum adalah salah satu aspek untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya. Itulah antara lain yang disampaikan Wakil Presiden Boediono, pada acara RNPK 2014, di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014. “Sejarah menunjukkan, nasib suatu bangsa ditentukan berhasil tidaknya bangsa itu mendidik generasi mudanya. Mempersiapkan generasi pengganti yang lebih baik dari berbagai segi adalah mutlak. Hal ini merupakan tugas kita bersama,” kata Wapres Boediono. Untuk menyiapkan generasi penerus, sambung Wapres Boediono, harus dimulai dari sekarang, demikian halnya dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Diakui Boediono, dalam pelaksanaannya, banyak sekali persoalan yang akan dihadapi di lapangan, mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari lokasi, budaya, tingkat awal pendidikan, hingga variasi kemampuan guru sebagai kunci keberhasilan implementasi Kurikulum. 2013. “Tapi itu semua harus kita atasi dan kita mulai, tahun ajaran 2014/2015 kita dilaksanakan secara nasional. Tantangannya besar sekali, tapi harus kita mulai, karena jika tidak kita terlambat dalam me nyiapkann generasi muda,” ungkapnya. Karenanya, Boediono menghimbau agar semua pihak mengawal pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten/kota, sangat menentukan keberhasilan dan saling terkait satu sama lain. Pusat tidak dapat melihat permasalahan di lapangan tanpa peran dinas setempat. Demikian pula, kepala dinas, menurut Boediono, harus mampu membaca dan mengatasi masalah dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Pada kegiatan RNPK, Wapres berhadap akan dapat menghasilkan suatu pedoman konkrit mengenai peran dan apa saja yang dilakukan masing-masing pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun daerah untuk menyukseskan im plementasi Kurikulum 2013. “Hendaknya dikaji, dikawal, dan diterima sebagai tanggung jawab semua masing-masing. Ini adalah komitmen supaya ada kontinuitas antara satu pemerintah ke pemerintah lain,” tegasnya. Pada bagian lain sambutannya, Wapres mengharapkan pemaksimalan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk memberikan akses pendidikan diseluruh tanah air. Kelebihan pemanfaatan teknologi ini adalah dapat diakses dengan cepat, murah, dan menjangkau lebih luas. Wapres juga mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapai Kemdikbud di bidang pendidikan dan pembangunan kebudayaan. “Semoga Rembuk ini menghasilkan hasil yang konkrit untuk bisa memberikan peluang prestasi yang lebih baik lagi untuk tahun 2014 adv dan selanjutnya,” katanya. (*) KINERJA Kemdikbud ada peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan yang paling terlihat adalah kinerja guru yang sudah didukung dengan sertifikasi. Pada dasarnya, tunjangan sertifikasi diberikan untuk meningkatkan kinerja para guru. Namun, dengan dukungan peraturan Menteri PAN No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, guru menjadi lebih semangat karena karir mereka juga diperhatikan. Untuk kurikulum 2013, muatannya luar biasa. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yang orientasinya hanya pengetahuan. Kurikulum 2013 mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jika kurikulum ini berjalan bagus, saya yakin lulusannya juga akan bagus. Artinya, dari sisi kebijakan Kemdikbud sudah luar biasa. Tinggal pemerintah daerahnya saja diharapkan bisa ‘nyambung’ dengan pusat. Jangan sekadar rutinitas. ZUBAIDAH Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur Mendikbud: Capaian Kinerja ’On The Right Track’ JAJARAN Kemdikbud boleh berbangga, karena capaian kinerja kementeriannya memuaskan. Dalam bahasa lain, berada pada jalur yang benar (on the right track). Ini diungkapkan Mendikbud, Mohammad Nuh dalam RNPK 2014. Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di bidang pendidikan, terlihat bahwa capaian Angka Partisipa si Murni (APM) tingkat sekolah dasar pada 2009 sebesar 95,23%, dan pada 2013 meningkat menjadi 95,8%. “Pada RPJMN tahun 2014 target APM SD 96 persen, Insya Allah bisa tercapai,” kata Mendikbud. Sementara untuk APM tingkat sekolah menengah pertama (SMP), pada 2009 tercapai 74,52 dan meningkat hingga men capai 80 persen pada 2013. Sementara pada RPJMN 2014, Kemdikbud menargetkan 76 persen. Ini artinya, melebihi yang ditargetkan. Demikian pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA sederajat dan APK perguruan tinggi juga ditargetkan tercapai sesuai dengan RPJMN 2014. “Insya Allah APK pendidikan menengah 85 persen dan APK perguruan tinggi 30 persen pada 2014,” ujarnya. Dalam laporannya, Mendikbud menyatakan bahwa seluruh pihak mengetahui, memahami, dan menyadari betapa penting kualitas sumber daya manusia (SDM) demi kemajuan suatu bangsa. Seluruh pihak juga mengetahui, memahami, dan menyadari tentang pentingnya dunia pendidikan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia tersebut. “Kita pun memahami betapa penting pendidikan untuk semua, education for all, sebagai suatu prinsip dalam memberikan layanan pendidikan. Di samping itu REVIEW RPJMN 2010 - 2014: PENDIDIKAN ki ta pun juga memahami tentang potensi dan peluang yang kita miliki, termasuk lim pahan demografi untuk kejayaan Indonesia,” ungkap Mendikbud. Untuk itu, pihaknya menerapkan tiga prinsip dasar da lam membangun dunia pendidikan dan kebudayaan, yaitu mendidik lebih dini, se kolah setinggi mung kin, dan menjangkau lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam skala individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan, serta membangun peradaban. “Karena pembangunan pendidikan bersifat sepanjang masa, maka dibuatlah tahapan-tahapan, dan masingmasing tahap tersebut harus dijaga keberlangsungannya. Kegiatan RNPK salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan tahapan-tahapan tersebut,” adv kata Mohammad Nuh. (*) GRAFIK DAMPAK KURIKULUM 2013 TERHADAP SISWA SD DAN SMP Guru SD Kepala Sekolah Pengawas SMP Daya Nalar Lebih Baik Daya Nalar Lebih Baik 86,43% Termotivasi Melakukan Observasi Hasrat Membaca Lebih Tinggi 86,48% 87,50% 86,80% 87,70% 88,10% 76,44% 78,41% 94,30% 94,64% 77,72% 82,54% 90,80% Karakter Lebih Terbangun 89,44% 77,43% 86,40% 74,39% Proses Pembelajaran Lebih Menarik 88,04% Hasrat Membaca Lebih Tinggi Termotivasi Melakukan Observasi 89,70% 86,84% 89,18% 72,07% 83,80% 92,73% 82,57% Karakter Lebih 90,90% 86,38% Terbangun Proses Pembelajaran Lebih Menarik 91,43% 94,72% 78,30% 79,16% 86,43% 87,20% Lebih Terampil, Inovatif dan Produktif 79,20% 88,60% 87,51% 87,20% 87,89% Lebih Aktif Bertanya dan Berpendapat 89,18% 88,80% 78,11% 78,71% 83,20% Lebih Terampil, Inovatif dan Produktif 77,47% 86,60% 83,40% 90,74% 90,48% Lebih Semangat Belajar Lebih Aktif Bertanya dan Berpendapat Lebih Semangat Belajar Modal untuk Mengawal Kurikulum 2013 ADA alasan kuat kenapa implementasi Kurikulum 2013 perlu dikawal dalam pelaksanaan di tahun 2014. Jawabnya satu, hasil sensus kurikulum yang melibatkan sebanyak 76.735 responden di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah itu terdiri atas, kepala sekolah (6.326), guru (42.507), siswa (6.326), orang tua (8.924), pengawas (6.326), dan komite sekolah (6.326), menunjukkan dampak yang positif. Fakta-fakta ini memperkuat rencana implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2014. Modal ini juga menjadi pegangan Kemdikbud dalam upa ya terus-menerus memperbaiki implemen- tasi Kurikulum 2013. Diyakini, inilah salah satu cara untuk menyiapkan Generasi 2045, generasi saat Indonesia memasuki usia kemerdekaan 100 tahun, sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Pelatihan guru menjadi syarat mutlak dalam implementasi kurikulum, karena itu tidak diizinkan bagi sekolah yang gurunya belum mendapatkan pe latihan, menyatakan se bagai sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013. Pelatihan guru menjadi kata kunci. Karena didalamnya menyangkut pada materi proses pembelajaran dan penilaian, yang pada Ku rikulum 2013 melalui pendekatan saintifik. Dari hasil evaluasi sebe lumnya, maka pada pe latih an yang disiapkan untuk implementasi Kurikulum 2013 di tahun 2014, peran guru inti ditiadakan. Empat grafik (SD, SMP, SMA, dan SMK) tentang dampak terhadap kurikulum 2013 yang diperoleh dari hasil sensus, menjadi kata kunci, upaya kami mengawal implementasi Kurikulum 2013 di tahun 2014. Ini yang akan disampaikan pada Rembuknas, serta beberapa hal teknis lain diantaranya, terkait waktu pelatihan, sasaran pelatihan, penyiapan dan pencetakan buku. (*)adv SECARA keseluruhan, program yang telah dilaksanakan Kementerian sudah baik. Duku ngan terhadap masyarakat miskin yang ingin mengenyam pendidikan juga sudah difasilitasi, sehingga semakin banyak masyarakat dari golongan tidak mampu dapat merasakan pendidikan lanjutan. Hanya saja, ada beberapa program pemerintah pusat yang bagi kami di daerah masih menjadi kendala, seperti masalah kekurangan guru. Di daerah kami, terdapat kekurangan guru SD sekitar 250 orang. Ini menjadi masalah bagi kami karena kekurangan guru dapat menjadi salah satu penghambat kemajuan pendidikan. Tahun lalu, di Kota Malang telah melaksanakan model pembelajaran Kurikulum 2013. Penerimaan guru, siswa, dan masyarakat terhadap Kurikulum 2013, Alhamdulillah, baik. Pendekatan kami kepada pada guru yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 juga tidak menemui kendala berarti. Mereka telah memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya Kurikulum 2013. AULIA KASMAN Rektor Universitas Negeri Jambi SAYA melihat kinerja Kemdikbud selama 5 tahun berjalan makin bagus. Jika dulu fakultas teknik ke banyakan hanya ada di Jawa dan sekitarnya, kini sudah mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Di universitas kami, kini sudah ada 10 program studi (prodi) yang berkaitan dengan bidang keteknikan. Hal ini semakin mempercepat penguatan teknologi di daerah. Kalau tidak ada kebijakan khusus dari Kemdikbud, saya yakin perluasan akses terhadap teknologi ini tidak akan berjalan baik. Kebijakannya juga banyak yang memudahkan masyarakat dari golongan lemah untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Misalnya, kebijakan terbaru yang disebut Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Misi UKT adalah membantu mahasiswa miskin yang tingkat intelektual memadai agar dapat tetap kuliah dengan biaya terjangkau. Sementara bagi mereka yang sangat mampu memberikan subsidi bagi kelompok miskin tersebut, karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat membiayai penuh kebutuhan kuliah bagi 20 persen mahasiswa miskin ini. (*) adv
  6. 6. Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat. ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, tes kebohongan termasuk di dalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan; KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. 4. PUTUSAN Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: Nomor 34/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA a. [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Antasari Azhar, S.H., M.H. Pekerjaan : Pensiunan Jaksa Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD, Tangerang Selatan; sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ida Laksmiwaty S.H. Pekerjaan : Swasta/Ibu rumah tangga Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD, Tangerang Selatan; sebagai --------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Ajeng Oktarifka Antasariputri Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD, Tangerang Selatan; sebagai ----------------------------------------------Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2013, memberi kuasa kepada 1) Arif Sahudi, S.H., M.H., 2) Nursito, S.H., M.H., 3) Daim Susanto, S.HI., dan 4) Kurniawan Adi Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2013, memberi kuasa kepada 1) Sigit N. Sudibyanto, S.H., 2) W. Agus Sudarsono, S.H., 3) Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., 4) Utomo Kurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, dan 5) Poltak Ike Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Boyamin Poltak Kurniawan Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Seluruhnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon; [1.3] Rakyat; Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)] yang menyatakan, “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Hukum”; Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Indonesia adalah Negara [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; b. c. d. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. b. c. d. e. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2. Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka Antasariputri • Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka Antasariputri adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan isteri dan anak dari Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., oleh karenanya memiliki hubungan sebagai keluarga yang dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; • Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka Antasariputri memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal; 5. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang; 6. Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dua orang saksi, yaitu Ir. Sri Bintang Pamungkas, M.Si, Ph.D., SE., dan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., serta enam orang ahli, yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si, Dr. Irman Putra Siddin, S.H., M.H., Dr. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Prof. Emeritus Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng., dan Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., keterangan selengkapnya para saksi dan para ahli tersebut, termuat dalam bagian duduk perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden yang pada pokoknya: 1. 2. [3.7] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H. • Peseorangan warga negara Indonesia selaku terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Terhadap putusan tersebut Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., mengajukan upaya hukum biasa yaitu permohonan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010 dan terhadap putusan tersebut, Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK)dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011, tanggal 13 Pebruari 2012, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H. Pemohon bermaksud mengajukan PK terhadap perkara tersebut, namun karena berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat keadaan baru yang dapat memberikan putusan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2010 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/ Pid/2010, tanggal 21 September 2010; • Atas dasar dalil tersebut yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menurut Mahkamah, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan; 3. 4. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan diputus dengan putusan Nomor 16/PUUVIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, namun Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan dalam perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo. Terlebih pasal-pasal UUD 1945 yang diajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya. yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para Pemohon, sedangkan Presiden dan DPR tidak mengajukan kesimpulan; Pendapat Mahkamah Tentang Ne bis in idem [3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis Presiden dan DPR). Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan para Pemohon tersebut ne bis in idem? Untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUUVIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah badan hukum privat (PT. Harangganjang), sedangkan dalam perkara a quo terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” serta Pasal 28C ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945? Mahkamah sebelum bahwa Menimbang [3.15] mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan a quo juga tidak membatasi atau setidaktidaknya menghalang-halangi hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jikalau pun terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh UndangUndang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]; Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini peninjauan kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai. Selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta hukum baru (novum) yang bisa mengubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya. Selain itu, sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang fair akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh; 2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]; 3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law; 4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang pada pokoknya: Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penekanan tentang kepastian hukum yang adil kepada setiap orang di hadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali; 2. Bahwa ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan a quo telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam Undang-Undang a quo dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang a quo; 3. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan; 4. Bahwa pembatasan hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benarbenar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, “bak pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia; Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulangulang. Lagi pula, pembatasan tersebut sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlarut larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium “justice delayed justice denied”; 1. Bahwa terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR di atas, sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, halaman 66 – 68;
  7. 7. HUKUM JUMAT, 7 MARET 2014 7 Pembahasan Revisi KUHP-KUHAP Dilanjutkan Pascareses MESKI mendapat penolakan dari berbagai pihak agar tidak melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada periode saat ini, DPR masih mengupayakan pembahasan kedua RUU itu di ujung periode tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan pidato pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014. Marzuki menyebutkan, di ujung periode masa DPR itu nantinya pembahasan kedua RUU tersebut dapat terselesaikan. “Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang kegiatan dewan akan diwarnai dengan penyelesaian berbagai RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I, yang proses pembahasannya sudah cukup lama. Tak terkecuali pada saat pembahasan RUU tentang KUHP dan KUHAP yang sedang dilakukan oleh DPR pada tingkat Panja Komisi III. Kita berharap pembahasan kedua RUU tersebut dapat menjadi karya besar yang dipersembahkan bagi kepentingan pembangunan hukum nasional,” ujar Marzuki di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pada kesempatan tersebut, Marzuki juga menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 20132014 yang telah berlangsung selama 36 hari kerja (15 Januari-6 Maret 2014). DPR akan menjalani masa reses terhitung hari ini sampai dengan 11 Mei 2014 hingga kembali dibuka pada Masa Persidangan IV pada 12 Mei 2014. Marzuki menyebutkan, tak hanya menyelesaikan produk perundang-undangan, DPR juga harus memproses ang- garan yang akan ditangani pada masa sidang IV, dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015. “Kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan tugastugas konstitusional. Memang cukup banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan sebelum DPR akhiri masa baktinya tanggal 30 September mendatang,” pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan lembaga antirasywah itu menyetujui pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP dengan sejumlah persyaratan. “Karena butirbutirnya adalah pembahasan maka posisi kami seperti surat terdahulu. KPK terbuka melakukan pembahasan, tetapi ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi.” (Nov/Ant/P-4) ANTARA/WAHYU PUTRO A SEMANGAT ANTIKORUPSI: Ketua KPK Abraham Samad (kanan) berbincang dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira di sela-sela diskusi program Pemilu Berintegritas 2014 di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Kampanye dengan tema Pilih yang jujur itu bertujuan menyebarkan nilai dan semangat antikorupsi. Wawan berperan penting dalam gratifikasi kepada Akil Mochtar untuk pemenangan pemilu kada Banten senilai Rp7,5 miliar. Wawan, Akil, dan T Atut Atur Skenario SRI UTAMI UBAGUS Chaeri Wardana alias Wawan bersama kakaknya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, disebut dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang merancang kemenangan calon bupati/ wakil bupati Lebak Amir Hamzah-Kasmin, yang diusung Partai Golkar, dengan mengajukan permohonan p e r k a ra s e n g ke t a p e m i l u kada ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historisfilosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan untuk Wawan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, disebutkan rancangan diatur lewat pertemuan di Hotel JW Marriott Singapura antara Wawan, Ratu Atut, dan Ketua MK Akil Mochtar. Saat itu, Ratu Atut meminta Akil, sebagai sesama politisi Partai Golkar, membantu perkara itu. Jaksa menyebutkan syarat memberikan uang senilai Rp3 miliar diajukan Akil melalui pengacara Susi Tur An- berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; dayani yang dikabulkan oleh Ratu Atut dan diurus melalui Wawan. Terkait uang untuk Akil itu sudah diatur dalam pertemuan antara Atut, Wawan, Rudi Alfonso, Amir Hamzah, dan Kasmin di Hotel Sultan Jakarta. ‘Pak, Wawan sudah ngobrol dengan Bu Susi. Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak. Terima kasih’, begitu isi SMS dari ponsel Wawan ke Akil yang diungkap jaksa. Pada sidang itu juga diungkap bahwa selain kasus sengketa pemilu kada Lebak, Wawan juga berperan penting dalam gratifikasi kepada Akil untuk pemilu kada Banten senilai Rp7,5 miliar untuk memenangkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai pemimpin Banten. Jaksa bahkan mengungkap modus yang dilakukan Wawan untuk bisa mengalirkan dana segar ke Akil Mochtar. Dalam dakwaan disebutkan Wawan melalui anak buahnya, yaitu Ahmad Farid Ansyari, Mochamad Armansyah, Yayah Rodiah, dan Agah Mochamad Noor, mengirimkan uang kepada Akil melalui transfer antarbank yang berkedok proyek pembelian alat berat dan bibit kelapa sawit. Dua perusahaan dipakai agar terlihat seakan terjadi traksaksi antarperusahaan CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita. “Atas permintaan terdakwa Wawan, penulisan tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT BPP dan CV Ratu Samagat,” [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI papar jaksa Afni Carolina. Keberatan Pengacara Wawan Adnan Buyung Nasution mengatakan fakta dalam dakwaan terkait kliennya itu harus dikaji kembali. Namun, diskusi dan kajiannya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya Wawan masih sakit. “Dakwaan semula sebetulnya berkaitan dengan Lebak dan Akil. Sekarang dikaitkan dengan yang lain (pemilu kada Banten), jadi perlu diskusi dengan Pak Wawan.” Adnan belum bisa membeberkan keberatannya karena harus melihat segi formal maupun materiil dakwaan. (Lov/P-4) ami@mediaindonesia.com Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: KETUA, [4.1] Mahkamah berwenang untuk permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Hamdan Zoelva [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; ANGGOTA-ANGGOTA, mengadili ttd. Arief Hidayat, Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Panitera Pengganti, 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, ttd Cholidin Nasir Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon: 1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 6 Maret 2014 Panitera, Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

×