1. KASUS BANK CENTURY
Kasus Bank Century, sekarang bernama Bank Mutiara, mencuat akibat dugaan
membengkaknya dana talangan (bailout) yang digulirkan oleh LPS sebesar Rp6,7 triliun.
Sementara itu, jumlah dana talangan yang disetujui oleh DPR hanyalah sebesar Rp1,3
triliun.Selisih dari angka tersebut ditengarai oleh banyak pihak sebagai praktik penyimpangan di
dalam proses penyelamatan Bank Century. Seperti kita ketahui, banyak elemen masyarakat,
seperti pengamat, politisi, atau LSM menduga bahwa dana bailout Bank Century telah
disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar tujuan penyelamatan bank itu sendiri. Dugaan
penyelewengan dana talangan berkembang secara beragam dan tidak terarah namun bermuara
pada upaya mendiskreditkan Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia,Komite Stabilitas Sektor
Keuangan (KSSK), serta Menteri Keuangan dan pejabat di LPS. Sebagian pihak menuding
bahwa dana itu digunakan untuk membiayai kampanye calon presiden/ wakil presiden tertentu.
Sebagian lainnya menganggap kucuran dana bailout Bank Century diperuntukkan untuk
menutupi kerugian seseorang yang dianggap telah berjasa dalam kegiatan politik calon presiden
tertentu. Sementara itu, terdapat dugaan lain yang mensinyalir bahwa kucuran dana talangan
tersebut dinikmati oleh para pejabat yang berkuasa pada saat kasus itu terjadi sehingga
mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi. Semua dugaan tersebut di atas berkembang
sedemikian rupa di tengah-tengah minimnya informasi tentang fakta yang sebenarnya melatari
kasus Bank Century. Dalam banyak hal, situasi tersebut menimbulkan silang pendapat,
kontroversi, dan persepsi yang sebenarnya belum teruji secara faktual. Proses Labeling Persepsi
subjektif masyarakat terhadap pejabat yang berkaitan dengan kasus Bank Century bila secara
terus menerus diberitakan oleh media massa, maka persepsi negatif akan terkonstruksi terhadap
pejabat tersebut sehingga tindakan yang pernah dilakukannya seolah-olah telah merupakan
sebuah penyimpangan (deviasi). Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori labeling dari Frank
Tannenbaum bahwa proses pelabelan terjadi pada seseorang akibat dari cap yang diberikan
masyarakat secara terus menerus terhadap perbuatannya yang diyakini sebagai sebuah
penyimpangan dari pranata yang ada pada masyarakat tersebut.Padahal pembuktian secara
empiris belum terjadi.Kondisi ini,membuat stigma negatif bagi orang tersebut dalam pandangan
masyarakat sehingga orang tersebut dipaksa menyesuaikan dirinya pada situasi tersebut. Akibat
proses labeling, tidak tertutup kemungkinan seorang pelaku kejahatan mengalami perubahan
identitas pribadi. Suatu tindakan penghukuman yang keras dan terus menerus justru dapat
menjadi kontraproduktif. Pada akhirnya mengakibatkan si pelaku merasa dirinya layak disebut
sebagai pelaku kejahatan. Mengacu pada teori tersebut, bila kita membahas tentang Bank
Century maka telah terjadi proses labeling terhadap para pejabat yang terkait dalam proses
penyelamatan Bank Century. Bahkan,sebagaimana aksi protes yang marak akhir-akhir ini dua
tokoh pejabat sentral dalam kasus Bank Century, yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia
Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK dicap melanggar
hukum sehingga didesak mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.Padahal data yang dimiliki
oleh masyarakat tentang kasus Bank Century masih sangat minim bahkan masih bersifat simpang
siur. Implikasi dari labeling terhadap kedua pejabat tersebut di atas secara mikro akan
mengganggu ketenangan di dalam melakukan tugasnya, bahkan juga akan mengusik rasa
keadilan bagi diri dan keluarganya. Secara makro, akan mempengaruhi kredibilitas perbankan
Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia dan global. Solusi Permasalahan Untuk
menjernihkan permasalahan Bank Century dan menghindari terjadinya proses labelingyang
2. berkelanjutan,maka penyelesaian kasus Bank Century harus berlangsung di tiga ranah yang
saling berkaitan. Ranah pertama adalah ranah politik di DPR,di mana panitia khusus (pansus)
Bank Century yang akan dibentuk harus dapat menginvestigasi secara objektif proses
pengambilan kebijakan dan implementasinya dalam rangka penyelamatan Bank Century. Dengan
demikian, upaya politisasi terhadap kasus Bank Century harus dihindari demi memperoleh hasil
yang objektif dari kerja pansus tersebut. Ranah kedua merupakan ranah penegakan hukum bila di
dalam proses investigasi kasus Bank Century ditemukan perbuatanperbuatan yang menyimpang
dari ketentuan, baik pada saat kebijakan diputuskan maupun saat kebijakan diimplementasikan.
Ranah ketiga merupakan ranah sosial,dimana perlu pencerahan masyarakat mengenai latar
belakang dan tujuan penyelamatan Bank Century pada kondisi saat itu. Dengan
demikian,masyarakat dapat memahami bahwa penyelamatan Bank Century adalah upaya untuk
menghindari kerugian yang lebih besar (efek domino) dari dunia perbankan yang dapat
mengakibatkan keruntuhan ekonomi Indonesia. Dengan ketiga ranah solusi di atas, diharapkan
masyarakat di masa mendatang tidak gegabah melakukan proses labeling terhadap seseorang,
khususnya pejabat publik, sebelum terjadi pembuktian atas tindakannya. Dengan demikian, citra
bangsa dan negara kita tidak tercoreng dimata internasional.
Analisis :
Kita semua pasti tau dengan apa yang terjadi pada Bank Mutiara (Bank Century) terhadap dana
nasabahnya. Hingga kini, tidak sedikit nasabah yang masih menganggung kerugian yang dialami
akibat kasus tersebut.
Permasalahan sebesar ini menurut saya terjadi karena Bank Century melupakan hal-hal kecil
yang sangat penting seperti kode etik profesinya. Apabila mereka memperhatikan hal ini, sangat
besar kemungkinan seperti ini dapat terhindarkan.
