KORUPSI KUKM

SUSUNAN
REDAKSI
03Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014 www.skornews.com
DKI: Nur Ashari¦Dg. Ratis¦Torman¦Widiawati¦Amelion K.¦Ahmad Masjudin, SH¦
Gilang¦Edi Iswadi Ende¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan K. ¦H. Toto Sudiarto,SH
Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Wito¦Sunaryo¦Yudi.
Jawa Barat: Yandi Arifiandi¦Sigit Hermawan. Bekasi:Saskia¦Erwin
Bogor: Yakub¦Jajang¦Yadi. Sukabumi/Pelabuhan Ratu: Endang Raes¦Dicky.
Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko¦A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes)
Sumatera Utara: Tegar Sitorus¦Maxi. Riau: Rahman Sumsel: Alex Kosasi¦Suhendry Zulkarnaen¦ M. Rizky
Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian.
Sulsel/Sulteng: Sudirman Umar¦Ashal Amin¦Heriyanto,SE¦jasman¦cemmang
Sulawesi Barat: H. Hasan, SH (Kepala Perwakilan)¦Abdullah¦Dewan Lembah¦Andy "S"¦Asriadi.
Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki (Koordinator Wilayah)¦Arham Licin¦Maxi Bangun.
Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Kepala Biro)¦Asdar (Korlip)¦Masjidin¦Suparman¦Syarifuddin¦
M.Bahris¦M. Rizal.¦Yulin Antonie¦Azhar¦Andi Baso, SH.
Kalimantan Timur: Idris¦Widya. Kalimantan Barat: Samsul¦Herman¦Indri¦Suryadi.
Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan¦Mario M. Siwtiory.
Papua Barat: Danny Leonard Lotulung¦Soleman Mate¦Zaidi Rafideso¦
Adelina Kondologit¦Selvina Sawor. Papua: Decky¦Hasanuddin.
Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
H. Syahrir Hamdani
H. Thamrin P.
Abd Kadir
Abdi Hadiansyah
Dewan redaksi :
Arman B.
RD. Darwis
Noehroji
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, SHI
Wakil Pemimpin Umum/
Pemimpin Perusahaan:
Arman B, SS
Pemimpin Produksi:
Noehroji
Redaktur Eksekutif:
Iskandar Sulthoni
Redaktur:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Zubair, S.Ag
Sekertaris:
Yudi Kerta
Design Grafis:
Romi Prasetia
Staf Redaksi:
Hari Setiawan, M. Alfi Yasin
Haryadi, Abdullah G
Yusuf Dj
Bendahara:
Sri Winingsih
Tata Usaha:
Taswin
Marketing:
ADI
Photografer/Sirkulasi:
Joko Kartono
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH. MH
Andi Azis Maskur, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jl. SMA 14 No. 16B Cawang
Jakarta Timur
Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat
Telp: (021) 2409 5520
Bank BRI: 6169.01006897.536
An. Sri Winingsih (Bendahara)
Mandiri: 1240004590361 An. Arman
BCA: 0844372503 An. Arman
(Pimpinan Perusahaan)
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Penerbit:
PT Sulawesi Utama Persada
Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn
SK Menkumham;
Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013
Percetakan :
CV Surya Djaya
Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat
akna berpuasa di bulan suci Rama-
dhan sebulan penuh pada hakekat-
nya adalah menahan diri dari hawa
nafsu. Puasa kali ini hadir di ten-
gah kondisi bangsa yang sedang
menghadapi situasi politik yang sedikit memanas
dengan siaga keamanan yang super ketat.
Sementara itu, Negara tercinta ini juga belum
sembuh dari krisis kejujuran akut di semua lini,
baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Se-
moga momentum Puasa ini dapat mengantarkan
manusia pada derajat takwa yang sebenarnya
sekaligus momentum mengubur mental korupsi,
amin...
Bulan suci Ramadhan yang akan ditutup dengan
Idul Fitri, sebaiknya digunakan sebagai "perang
suci" melawan mental korupsi karena perilaku ko-
rupsi sesungguhnya telah membawa dampak yang
sangat "dahsyat" pada kehidupan bangsa ini.
Salah satu hikmah puasa adalah meningkat-
kan takwa yang dipastikan mampu menahan diri
dari berbagai godaan, diharapkan para koruptor
tidak hanya berhenti melakukan korupsi pada bu-
lan puasa saja akan tetapi juga diimplementasi-
kan setalah puasa berlalu menjadi pribadi yang
berkarakter.
Pada hakikatnya puasa bukan terletak pada me-
nahan haus dan lapar, tetapi pada kemampuan un-
tuk mentransendensikan puasa agar menjadi umat
yang bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu
komitmen hidup untuk selalu memperjuangkan ke-
benaran, kejujuran, dan nilai-nilai keadilan. (dikutif
dari buku Inspiring Ramadhan)
Firman Allah SWT. “Berpuasa lebih baik bagimu
jika kamu mengetahuinya.” Momentum puasa mer-
upakan saat yang tepat untuk menyehatkan men-
tal kita jika dilakukan dengan benar sesuai ajaran
agama. Mari kita tumbuhkan kembali kesadaran,
kecerdasan spiritual dan moral keagamaan.
Kami atas nama Pimpinan,
Wartawan dan segenap jajaran
Staff Redaksi Tabloid SKOR
menghaturkan
"Minal Aidin Wal Faizin"
MOHON MA'AF LAHIR DAN BATHIN
Terhitung mulai Tanggal 01 Agustus 2014,
Wartawan Tabloid SKOR yang SAH menggunakan
Id Card Tampilan Baru yang dilengkapi QR Code.
Segala tindakan pemegang Id Card desain lama
yang mengatasnamakan Tabloid SKOR
bukan tanggungjawab Redaksi.
Tampilan
DesignIdCard
YangBaru

04Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014
SKOR, Jakarta
Pusat Kerjasama Luar
Negeri (KLN) Kementerian
Pertanian pada tahun
2013 mengadakan 85
unit hand tractor untuk di
distribusikan ke 9 negara
sebagai bantuan dari
pemerintah Indonesia yang
dilaksanakan oleh PT “M”
dengan anggaran
Rp 4 M lebih.
dilaksanakan oleh PT “M”
dengan anggaran
Rp 4 M lebih.
iduga PPK kegiatan tersebut
melakukan MARK UP dalam
menetapkan HPS karena
tidak menggunakan hasil
survey yang telah dilakukan
oleh tim teknis.
Dari hasil investigasi dan data ser-
ta informasi dari sumber skor, bahwa
barang yang dibutuhkan telah terse-
dia dalam e-katalog PT “R”, sehingga
proses lelang tidak perlu mengguna-
kan sistem e-procurement dan sehar-
usnya dengan sistem e-purchasing
(elektrinik katalog).
Bahwa seluruh biaya termasuk
pendistribusian ke 9 negara ada-
lah sebesar Rp 3.7 M lebih, berarti
terdapat potensi kerugian keuangan
negara hingga Ratusan Juta rupiah.
hal tersebut bertentangan den-
gan Perpres No. 70 tahun
2012 perubahan dari
Perpres No. 54 ta-
hun 2010 tentang
pengadaan barang/
jasa pemerintah yang
harus memperhatikan
prinsip efisien, efek-
tif, transparan, terbu-
ka, bersaing, adil dan
akuntabel serta Pasal
66 tentang HPS yang
menyatakan bahwa Pe-
nyusunan HPS didasarkan pada data
harga pasar setempat yang diperoleh
berdasarkan hasil survei menjelang
dilaksanakannya Pengadaan.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut,
pihak kementan tidak bersedia mem-
berikan penjelasan lebih rinci, jawa-
ban surat konfirmasi skor yang dikirim
via email mengatakan bahwa pihak ke-
mentan mendukung implementasi UU
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU
No. 28 thn 1999 tentang penyeleng-
garaan Negara yang bebas dari KKN
dan UU. No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. “terkait
dengan informasi yang saudara minta,
agar terlebih dahulu mengisi formu-
lir di PPID dengan melengkapi Akta
pendirian sebagai badan hukum se-
suai dengan permentan tentang pe-
doman pengelolaan dan pengaduan
masyarakat serta peraturan komisi
informasi No. 1 tahun 2013”. Permint-
aan tersebut telah dipenuhi redaksi
tabloid skor namun hingga berita ini
ditulis, informasi yang dijanjikan be-
lum juga diberikan pihak kementan.
Diduga, pihak kementan hanya
berusaha mempersulit informasi yang
diminta dan menghalang-halangi tu-
gas jurnalistik yang dilakukan oleh
media Skor. Bahwa Permentan yang
dimaksud tidak akan mampu men-
ghalangi tugas jurnalis untuk menulis
sebagaimana telah dijamin dalam UU
No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Alfi/S.01
Nantikan SKOR Edisi Mendatang
Mengupas
Aroma Korupsi
di KLN Kementan
ikan SSSSSSSSSSSSK

05 www.skornews.comEdisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014
05 w.skskornews.comwwwwEdisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014
anyaknya kasus dugaan korupsi
di Kementerian KUKM itu meng-
indikasikan tidak hanya melibat-
kan pihak swasta dan pejabat
kelas teri yang bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan pani-
tia pengadaan barang dan jasa.
Kuat dugaan melibatkan juga pejabat ting-
gi khusunya yang bertindak sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat Sek-
retaris Kementerian yang diduga tidak opti-
mal dalam melakukan pengawasan dan pen-
gendalian proyek pengadaan barang.
Hal itu disampaikan Ketua Investigasi Lem-
baga Informant Korupsi (LIK), RD. Darwis.
“Jangan hanya koruptor kelas teri yang
diciduk. Kami mengharapkan kepada pihak
Kejati agar KPA dan pihak-pihak yang terli-
bat dalam BAST, BAPP, BAPF, Konsultan, Pokja
Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta kepala
Inspektorat yang diduga lalai dalam melaku-
kan pengawasan internal juga ikut diperiksa”
desaknya.
Lebih lanjut Darwis menyebutkan dalam
struktur pengadaan barang dan jasa selain
Panitia pengadaan dan PPK ada juga KPA
yang bertanggung jawab atas pengawasan
dan pengendalian proyek.
“Kalau melihat banyaknya indikasi pe-
nyimpangan proyek di kementerian KUKM,
setidaknya pejabat setingkat KPA harusnya
diperiksa” ujarnya.
Sebagaimana diketahui beberapa edisi
Skor sebelumnya telah diberitakan bahwa
SKOR, Jakarta
Praktik perampokan uang
negara di Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (KUKM) pimpi-
nan Syarief Hasan satu
per satu mulai terkuak.
Sebelumnya pada kasus
videotron pihak Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta telah
menahan beberapa ter-
sangka termasuk Riefan
Avrian anak kandung
Syarief Hasan. Terbaru
Pihak Kejati DKI juga te-
lah menetapkan tersangka
pada dugaan korupsi pen-
gadaan lift di Kementerian
KUKM itu. Kedua kasus itu
bersumber dari proyek ta-
hun anggaran 2012.
dan pemasangan atas delapan unit service el-
evator merk Louser dengan pihak lain yakni
PT LH pada tanggal 16 Juli 2012 dengan no-
mor L0216/HK/LMP/VII/2012 sebelum pihak
Kementerian Koperasi dan UKM mengumum-
kan pemenang lelang.
Nilai proyek pengadaan lift tersebut sebe-
sar Rp. 23.200.000.000,- dan dilaksanakan
oleh PT. Karuniaguna Inti Semesta (PT. KIS) se-
suai kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012
tertanggal 27 Agustus 2012 antara Kemente-
rian Koperasi dan UKM dengan PT KIS.
Pekerjaan pengadaan lift itu telah dibayar-
kan secara 100% kepada PT KIS melalui SP2D
Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desem-
ber 2012 dengan dilampiri Berita Acara Serah
Terima (BAST) Panitia Penerima Barang/Jasa
Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012 tertanggal
26 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa
pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan se-
lesai 100% dalam keadaan baik/cukup.
BAST tersebut dibuat berdasarkan Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No-
mor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tertanggal 26
Nopember 2012 dan Berita Acara Pemerik-
saan Fisik (BAPF) tertanggal 26 Nopember
2012 yang masing-masing menyatakan peker-
jaan pengadaan lift telah selesai 100% dalam
keadaan baik/cukup.
Dugaan kerugian keuangan Negara itu dit-
imbulkan karena PT KIS sebagai pemenang le-
lang proyek dan telah dibayarkan 100% sebe-
sar Rp. 23.200.000.000,- namun oleh PT KIS
pekerjaan pengadaan lift itu di subkontrakkan
lagi kepada PT Louserindo Megah Permai (PT
LMP) senilai Rp. 4.026.412.500,-.
Selisih antara nilai kontrak yang diterima PT
KIS dari Kementerian Koperasi dan UKM den-
gan realisasi pekerjaan proyek pengadaan lift
yang dilaksanakan oleh PT LMP itulah potensi
kerugian Negara terjadi, dengan perhitungan
Rp. 20.880.000.000 (Rp.23.200.000.000,-
dikurangi PPN) dikurang realisasi PT LMP
Rp.4.026.412.500, sehingga terdapat dana
proyek yang tidak jelas peruntukannya sebe-
sar Rp. 16.853.587.500,-.
Sebagaimana diketahui pada kasus lift itu
pihak Kejati DKI telah menetapkan tiga orang
sebagai tersangka yakni RF (Direktur Utama
PT Karunia Guna Inti Semesta), SB (pihak PT
Likotama Haru) dan Kasiyadi selaku penerima
barang. Skor 02
dugaan tindak pidana korupsi pada proyek
pengadaan 8 (Delapan) unit lift di gedung
Kementerian Koperasi dan UKM itu selain
dilakukan secara “berjamaah” juga terkesan
sangat rapi dan sistematis dengan terbitnya
beberapa dokumen proyek yang tidak ses-
uai dengan kondisi riil dilapangan dan di-
jadikan sebagai pendukung dilaksanakannya
pembayaran 100% kepada pihak kontSebut
saja Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF),
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012, Berita Ac-
ara Serah Terima (BAST) Panitia Penerima Ba-
rang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012
dimana masing-masing dokumen itu tertang-
gal 26 Nopember 2013 dan semuanya me-
nyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift te-
lah dinyatakan selesai 100% dalam keadaan
baik/cukup, padahal secara faktual kondisi
ﬁsik proyek pengadaan lift pada periode
waktu terbitnya dokumen itu baru selesai
kurang dari 50%.
Lebih parah lagi karena pekerjaan proyek
pengadaan lift itu disubkontrakkan secara ke-
seluruhan oleh PT KIS sebagai pemenang le-
lang kepada PT LMP, dan ironisnya PT LMP itu
telah terikat perjanjian kerjasama pangadaan
u

06
www.skornews.comEdisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014
arena itu, Komisi
Pemberantasan Ko-
rupsi melakukan
upaya pencegahan
terjadinya tindak pi-
dana korupsi dengan melakukan
kegiatan koordinasi dan super-
visi atas pengelolaan pertam-
bangan mineral dan batubara di
12 provinsi. Ini dimaksudkan un-
tuk mengawal perbaikan sistem
dan kebijakan pengelolaan Pen-
erimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) mineral dan batubara.
Salah satu persoalan, mis-
alnya pada data produksi batu
bara pada 2012 yang tidak aku-
rat antara Ditjen Direktorat Jen-
deral Mineral dan Batubara Ke-
menterian ESDM yang mencatat
sebesar 288,5 juta ton, sedan-
gkan pada data BPS 466,3 juta
ton. Kalau selisih ini dihitung se-
bagai penerimaan pajak yang hi-
lang, maka terdapat potensi hil-
angnya penerimaan pajak yang
hilang sebesar 28,5 triliun pada
2012.
Ditjen Minerba juga mencatat,
sejak 2005-2013, piutang nega-
ra tercatat sebesar 1.308 miliar
rupiah, terdiri dari iuran tetap
31 miliar rupiah atau 2,3 persen
dan royalti sebesar 1.277 mil-
iar atau 97,6 persen. Sedangkan
jumlah piutang pada 12 provinsi
yang dilakukan korsup sebesar
905 miliar rupiah atau 69 pers-
en dari total piutang. Terdiri dari
iuran tetap sebesar 23 miliar
SKOR, Jakarta
Sumber daya alam Indonesia melimpah, namun masih banyak terjadi ironi akibat buruknya tata kelola. Ha-
sil kajian KPK di sektor ini, ada sedikitnya 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan yang diamanatkan
UU, namun belum selesai hingga saat ini. Antara lain renegosiasi kontrak (34 KK dan78 PKP2B), peningkatan
nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, penataan Kuasa
Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(Domestic Market Obligation).//Dikutip dari website KPK
S
S
sil k
UU,
nila
Pert
(Do
rupiah dan royalti sebesar 882
miliar rupiah. Piutang ini berasal
dari 1.659 perusahaan dari to-
tal 7.501 IUP yang ada di 12
provinsi.
Dari rekapitulasi data per April
2014 Ditjen Minerba, terdapat
10.922 Izin Usaha Pertamban-
gan (IUP) di seluruh Indonesia.
Sebanyak 6.042 telah berstatus
clean & clear (CNC) dan 4.880
sisanya berstatus non CNC. Tak
hanya soal status CNC, persoalan
lain adalah masih banyaknya pe-
rusahaan pemegang IUP yang
belum memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Data Ditjen
Pajak Maret 2014, ada 7.754 pe-
rusahaan pemegang IUP, 3.202
di antaranya belum teridenti-
ﬁkasi NPWP-nya.
Pada 19 Juni ini, KPK melaku-
kan korsup minerba di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Di sini, juga
masih ditemukan persoalan.
Antara lain, dari 472 IUP yang
ada, sebanyak 146 di antaranya
masih berstatus non CNC. Yang
paling banyak ditemukan di Ka-
bupaten Konawe Utara sebanyak
47 IUP, Kabupaten Buton dengan
24 IUP dan Kabupaten Bombana
dengan 17 IUP. Dari total IUP
yang ada di provinsi ini, juga
masih ditemukan sebanyak 19
IUP yang belum memiliki NPWP.
Persoalan kurang bayar juga
ditemukan di provinsi ini, den-
gan nilai lebih dari 201 miliar
rupiah. Bahkan, dari 10 kabu-
paten di provinsi ini, hanya 1
IUP di Kabupaten Konawe Utara
yang menyediakan dana jaminan
reklamasi, sebesar 1,7 triliun ru-
piah. Sedangkan data jaminan
pasca tambang tidak tersedia.
Persoalan lain, adanya IUP
yang tumpang tindih dengan ka-
wasan hutan. Ada lebih dari 642
ribu hektar luas hutan lindung
yang tumpang tindih dengan ar-
eal pertambangan. Ini juga ter-
jadi pada lokasi yang dikategori-
kan areal penggunaan lain, yakni
lebih dari 281 ribu hektar.
Karena itu, sebagai bukti
komitmen KPK dalam melaku-
kan pencegahan korupsi dan
penyelamatan keuangan negara,
KPK telah berkoordinasi dengan
Kementerian ESDM, Kemente-
rian Keuangan, Kementerian Per-
dagangan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perhubun-
gan dan Pemerintah Daerah.
Ini dilakukan atas dasar bahwa
pengelolaan sumberdaya alam
termasuk sumberdaya mineral
harus dilakukan sesuai dengan
amanat UUD 1945, khususnya
pasal 33, serta UU No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Intinya,
pengelolaan sumberdaya min-
Lima persoalan
lainnya, yakni
pelaksanaan kewajiban
pelaporan secara
reguler, pelaksanaan
kewajiban reklamasi
dan pascatambang,
penerbitan aturan
pelaksana UU No. 4
tahun 2009 tentang
Pertambangan
Mineral dan Batubara,
pengembangan
sistem data dan
informasi, pelaksanaan
pengawasan, dan
pengoptimalan
penerimaan negara.
eral untuk sebesar-besar kemak-
muran rakyat.
UU ini juga mengamanatkan
kewajiban untuk melakukan
penciptaan nilai tambah secara
nyata bagi perekonomian na-
sional. Penciptaan nilai tambah
dilakukan sejak dari kegiatan
penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pemanfaatan
mineral dan batubara Skor.05

SKOR, Jakarta
M
araknya bangunan
yang bermasalah
membuat wilayah di
Jakarta Pusat terlihat
semerawut dan terke-
san tidak adanya penerapan hukum
bagi pemilik bangunan bermasalah
tersebut, sehingga aparat P2B Jakarta
Pusat ambil aksi untuk menertibkan
bangunan-bangunan bermasalah itu,
seperti bangunan Ruko 4 lantai yang
berada di Jalan KH. Hasyim Asyhari
No. 33 F RT 001/08 Kelurahan Pe-
tojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta
Pusat, yang di tertibkan oleh petugas
P2B pada Rabu (11/6) lalu.
Bangunan bermasalah yang meny-
alahi Garis Sepadan Bangunan (GSB)
hingga menjorok hampir kejalan dan
tidak adanya jarak antara bangunan
dengan jalan, membuat para aparat
P2B membongkar habis sisa bangu-
nan yang menjorok tersebut hingga
kelantai 4, begitu pula dengan tangga
yang ada dihabiskan dan digempur
habis.
Seperti dikatakan Kepala Seksi P2B
Jakarta Pusat, Bonar. P, mengatakan
memang bangunan ini bermasalah
dengan Garis Sepadan Bangunan
(GSB) dan jarak bangunan dibelakang,
karena ini sudah ada sejak bangunan
tersebut dahulu berdiri, maka kami
terpaksa membongkar batas GSB nya
hingga kelantai 4 atas, dan tangga
juga kami habiskan, sehingga tidak
dapat naik lagi, dan ini akan mem-
buat pemilik jera dan merasakan rugi
dengan penertiban yang kami laku-
kan,” jelasnya.
Bonar menambahkan, kami telah
menertibkan bangunan bermasalah ini
sesuai dengan Tupoksinya yang kami
pegang, agar kami tidak disalahkan
oleh siapapun, dan ini juga disaksi-
kan para wartawan kami telah bekerja
sesuai dengan SOP kami,” lanjutnya
“Kedepan kami juga akan terus
bekerja lebih baik lagi untuk men-
gawasi dan menertibkan bangunan
bermasalah di wilayah Jakarta Pusat,
sehingga wilayah Jakarta Pusat akan
tertib, dan adanya pemasukan ke kas
daerah bagi pemilik bangunan yang
akan membuat dan mendirikan ban-
gunan di Jakarta Pusat, kepada pemi-
lik bangunan yang akan membuat
baru atau merenovasi bangunan, saya
sarankan untuk membuat izin terlebih
dahulu, sehingga tidak akan berben-
turan dengan kami aparat P2B khusus-
nya Jakarta Pusat,” pungkasnya.
N.ashari/Skor09
erdasarkan informasi yang dihimpun
Skor diketahui PT Totalindo yang mem-
pekerjakan sedikitnya lebih dari 150
karyawan dan ratusan tenaga buruh,
serta puluhan tenaga security. Salah
seorang security yang enggan disebutkan namanya
kepada Skor mengakui dirinya selama ini meneri-
ma gaji dibawah UMR selain itu disebutkan juga
jaminan sosial keselamatan tenaga kerja tidak
diberikan oleh PT Totalindo padahal hal itu meru-
pakan kewajiban perusahaan kepada karyawannya
yang telah ditetapkan pemerintah
“Selama ini saya menerima gaji Rp. 1.350.000
per bulan masih jauh dibawah UMR, jaminan sosial
juga tidak ada” ungkapya kepada Skor beberapa
waktu yang lalu.
Hal senada diterangkan seorang buruh harian
berinisial JO yang menyebutkan dirinya berkerja
sebagai tenaga harian yang digaji setiap 2 minggu
sekali dengan upah sekitar 1,4 juta rupiah. Dan
ketika kerja lembur terkadang sampai jam 3 pagi
baru istirahat.
“Kami terkadang lembur sampai jam 3 pagi tapi
tidak ada jaminan keselamatan kerja” tuturnya.
Lebih lanjut JO mengharapkan agar mendap-
atkan haknya sebagai tenaga kerja “ kami meng-
harapkan adanya kartu jaminan tenaga kerja
(Jamsostek) namun hingga sekarang tidak ada.
SKOR, Jakarta
PT Totalindo ditengarai kurang memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para
karyawan yang merupakan salah satu kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal itu diindikasikan tidak adanya jaminan keselama-
tan kerja seperti Jamsostek. Selain itu gaji yang diterima oleh para karyawan belum sesuai
dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sedangkan perkerjaan kami sebagai buruh sangat
beresiko tinggi” ujarnya.
Hal serupa dikeluhkan salah seorang keaman-
an PT Totalindo berinisial ST terkait minimnya
kepedulian pihak PT Totalindo terhadap kesejahter-
aan para pekerjanya.
“Memang persolan upah pekerja dan Jam-
sostek hingga saat ini masih menjadi pertanyaan
dan tuntutan tenaga kerja yang bekerja dibawah
naungan PT Totalindo dan Manajemen PT SAGA
terutama tenaga buruh dan security. Mereka men-
geluhkan upah yang sangat minim, dan tanpa
uang makan juga tidak ada jaminan sosial yang
layak” paparnya.
Manajemen PT Totalindo yang diPimpin oleh
Yan dahlan, dituding tidak serius memperhatikan
upah pekerja serta Jamsostek untuk para karyawan
dan tenaga security juga buruh harian.
Saat Skor hendak mengkonfrmasi hal ini kepa-
da pihak manajemen PT SAGA sebagai perusahaan
yang bernaung dibawah PT Totalindo terkesan di-
halang halangi petugas security. “percuma tidak
ada ditempat, nanti kalau ada kami kabari saja”
ujar salah seorang security kepada Skor beberapa
waktu yang lalu.
Ditempat berbeda warga penduduk Cipinang
Besar Selatan, mengeluhkan PT Totalindo yang
mempekerjakan tenaga buruh pada malam hari
tanpa mengenal waktu sehingga sangat meng-
ganggu ketenangan warga ketika sedang istrira-
hat. yang lokasinya hanya berjarak beberapa me-
ter saja dengan lokasi proyek PT Tatalindo.
“Aktifitas pekerjaan proyek dimalam hari
mengganggu mas, kita juga jadi terganggu waktu
istirahat karena pekerja sampai malam” ujar salah
seorang warga.
Sementara itu, menurut Manajemen PT To-
talindo Yan Dahlan” saat di konfirmasi lewat HP.
085312324… Mengatakan pihaknya telah melak-
sanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dan PT To-
talindo merupakan perusahaan yang berpengala-
man dalam membangun apartemen di indonesia.
Soal ketenagakerjaan sudah kami laksanakan ses-
uai Undang Undang. Deny/skor09

SKOR, Sulbar
PEKERJAAN proyek pembangu-
nan jalan Lapen (lapisan Penetrasi)
Desa Bonda Kecamatan Papalang
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
ditengarai tidak sesuai dengan kon-
trak kerja dan terindikasi adanya pe-
nyelewengan anggaran yang dilaku-
kan pihak-pihak yang terlibat pada
proyek itu terbukti pihak Satker PKP
DPU Sulawesi barat dinilai kurang
transparan atas kontrak proyek jalan
senilai Rp. 1miliar rupiah itu.
Sesuai hasil investigasi Skor be-
berapa waktu yang lalu terkesan
pekerjaan jalan itu dilakukan asal-
asalan dan tidak sesuai perencanaan
khususnya dari ketebalan aspal yang
seharusnya 5 atau 7 cm tetapi ke-
nyataan dilapangan hanya 3 cm kete-
balan aspal dengan panjang jalan 1
Kilo meter dan lebar 2 meter.
Lebih ironis meski pekerjaan tidak
sesuai dengan perencanaan tetapi
proyek jalan itu telah dibayarkan se-
cara 100% senilai Rp. 1 miliar rupiah
kepada pihak kontraktor.
Kuat dugaan hal ini bisa terjadi
erdasarkan data dan informasi yang
dihimpun Skor diketahui pada bu-
lan oktober 2013 pekerjaan pem-
bangunan gedung RRI sudah dimu-
lai padahal APBD Perubahan tahun
anggaran 2013 baru disahkan oleh DPRD
provinsi Sulawesi barat pada tanggal 15 no-
vember 2013 dan baru ditanda tangani ber-
sama Gubernur dan Ketua DPRD Sulawesi
Realisasi proyek Pembangunan Gedung RRI Provinsi Sulawesi Barat yang anggarannya bersumber dari
APBD Perubahan tahun anggaran 2013 menyimpan beberapa kejanggalan proyek sehingga patut diduga telah
terjadi manipulasi dan perbuatan melawan hukum oleh pihak pihak yang terlibat pada proyek gedung RRI itu.
barat tanggal 20 november 2013.
Dari proses pengesahan APBD Perubahan
itu, mestinya pada tanggal 15 november baru
bisa di mulai pekerja pembangunan gedung
RRI sulbar. Tetapi pihak kontraktor CV Dwi
Putri sebagai pemenang tender sudah mulai
bekerja bulan oktober 2013 tanpa ada dasar
kontrak kerjanya.
Pihak PPTK, pak Jaung kepada Skor mem-
benarkan pekerjaan gedung RRI itu tanpa
ada dasar kontraknya. Hal itu lanjut Jaung di-
lakukan karena masa tahun anggaran sudah
mepet.
“Memang tidak ada kontrak, tetapi kita ba-
yarkan sesuai dengan volume pekerjaan ﬁsik
bangunan yang di kerjakan, karena waktu su-
dah mepet sehingga dikerjakan duluan nanti
kontrak belakangan” Ujar Jaung kepada Skor
beberapa waktu yang lalu.
Dari informasi dan sumber Skor yang
layak dipercaya juga mengakui pekerjaan ge-
dung itu tanpa kontrak kerja yang jelas han-
ya perintah dari KPA saja yakni Kepala Dinas
perhubungan Sulawesi barat. KPA melakukan
itu lanjut sumber Skor karena ada intervensi
dari oknum pihak Kejaksaan Mamuju,
Dengan kondisi itu diduga kuat pihak
terkait pada pembangunan gedung RRI
Provinsi Sulawesi Barat diantaranya KPA,
PPTK, Kontraktor (H. Ishak) telah melakukan
pelanggaran hukum Undang Undang Tipikor
pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20
tahun 2001.
Untuk diketahui proyek pembangunan
gedung RRI Provinsi Sulawesi Barat awalnya
dianggarkan Dinas Perhubungan Provinsi Su-
lawesi Barat sebesar Rp 1.3 miliar melalui
dana hibah tahun anggaran 2013, namun
terkendala status tanah tempat pembangu-
nan gedung yang juga berstatus hibah.
Akibat tidak bisa dianggarkan dari dana
hibah maka dinas perhubungan dalam hal
ini Kadishub Drs H.Suparto Umar mengambil
kebijakan lain dengan memasukkan angga-
ran pembangunan gedung RRI ke anggaran
belanja modal APBD Perubahan pada dinas
perhubungan Sulawesi barat.
Hasan/Skor02
A
t
dikarenakan adanya praktek kolusi
antara Ka Satker, PPK, Kontraktor,
Konsultan Pengawas, yang tentunya
bekerja sama dengan kontraktor un-
tuk “merampok” uang negara tanpa
memperhatikan kualitas pekerjaan
proyek.
Saat Skor menemui Ka Satker PKP
DPU Sulbar, Rahman untuk mengkon-
firmasi terkait pembangunan jalan
Lapen dan meminta untuk diper-
lihatkan kontrak proyeknya tetapi
Rahman menolak untuk memenuhi
permintaan Skor dengan dalih Skor
bukan pengawas.
“Bapak bukan pemeriksa, Kejak-
saan atau dari Kepolisian, kami tidak
bisa perlihatkan kontraknya” tegas
Rahman kepada Skor di kantornya
awal mei lalu.
Proyek pembangunan jalan Lapen
di Desa Bonda yang sumber dananya
APBN.P 2013 melaui Direktorat Dirjen
PU Bina Marga, dan di laksanakan
oleh Satker PKP DPU Sulbar. Nilai
proyek sebesar Rp. 1 miliar rupiah.
Hasan/skor02

etidaknya terda-
pat 3 (tiga) real-
isasi proyek yang
d i l a k s a n a k a n
pada tahun 2010
dan 2011 yang realisasinya
melebihi beban kontrak,
sehingga PT. Waskita Karya
menanggung penambahan
beban kontrak yang ditetap-
kan di awal proyek, mini-
mal sebesar Rp 9. Miliar
lebih.
Dari data yang dimiliki
Skor diketahui pada tahun
2011 PT. Waskita Karya
melaksanakan proyek Box
Culvert Banyu Urip 1 di
Jawa Timur. Pada proyek
itu terdapat penambahan
beban sebesar Rp 2 miliar
lebih.
Pekerjaan box culvert
pada proyek pembangunan
Saluran Drainase Banyu
Urip 1 dengan Kementerian
PU Direktorat Jenderal Cip-
ta Karya sebagai owner di-
laksanakan melalui kontrak
No.SBY.P-2/PKK.P/PPLP/
VI/2011 tertanggal 21 Juni
2011, dengan nilai kontrak
Rp 231 miliar lebih.
Pada proyek itu ter-
SKOR, Jakarta
Kinerja PT Waskita Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak pada bidang konstruksi nampaknya per-
lu dipertanyakan kualitasnya, hal itu terkait adanya inefisiensi
pelaksanaan proyek yang diakibatkan dari kurang cermat dan
teliti pada tahap perencanaan proyek yang dilakukan.
Beberapa proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya menim-
bulkan penambahan beban nilai kontrak dalam penyelesaian
pelaksanaannya. Penambahan nilai kontrak itu diduga diaki-
batkan kelemahan pada aspek perencanaan proyek, khususnya
pada tahapan survei sebagai dasar dalam menyusun estimasi
biaya pokok produksi proyek dan penyusunan harga penawaran
tender proyek kepada pihak ketiga.
dapat biaya yang tidak
direncanakan muncul se-
bagai akibat dari kendala
pembebasan tanah. Hal ini
tidak terprediksi di awal
karena adanya status tanah
yang belum bebas. Selain
masalah pembebasan ta-
nah juga ada masalah biaya
Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN) atas
box culvert dan besi.
Selain itu pada tahun
2010 PT. Waskita Karya
juga melaksanakan proyek
pembangunan saluran drai-
nase saluran banyu urip di
Jawa Timur, lagi-lagi men-
imbulkan penambahan be-
ban kontrak sebesar Rp 2
miliar lebih yang bersum-
ber dari penambahan upah
karena ada pekerjaan tam-
bahan untuk mengejar ket-
erlambatan proyek.
Proyek Pembangunan
Saluran Drainase Banyu
Urip Surabaya berdasar-
kan Surat Perjanjian Nomor
611.41/10.138.16/PPKm-
PEMB/436.6.1/2010 tang-
gal 7 April 2010 dengan
owner Dinas PU Bina Marga
Pemerintah Kota Surabaya
dengan nilai kontrak Rp 61
miliar lebih dengan sifat
kontrak unit price.
Kemudian pada proyek
Marine Structure Of Coal Un-
loading Jetty PLTU Sulawesi
Selatan 2 X 50 MW yang di-
laksanakan tahun 2010 juga
terdapat penambahan beban
kontrak sebesar Rp 4 miliar
lebih. Proyek yang berlokasi
di Kabupaten Barru, Sulawesi
Selatan itu, PT. Waskita Karya
bertindak sebagai subkon-
traktor dari Hubei Hongyun
Power Engineering Co. Ltd.
(HYPEC) China selaku main
contractor dalam proyek
PLTU Sulsel 2x50 MW milik
PT. PLN dengan nilai kontrak
Rp 28 miliar lebih.
Skor telah menyampaikan
surat permintaan informasi
dan klariﬁkasi kepada PT.
Waskita Karya melalui su-
rat nomor 026/PR/K-SKOR/
VI/2014 yang diterima pihak
PT. Waskita Karya pada tang-
gal 3 juni 2014 yang lalu, na-
mun hingga berita ini ditulis,
Skor belum menerima jawa-
ban dari pihak PT. Waskita
Karya. Skor02

SKOR, Jakarta
RENCANA Pemprov. DKI untuk
kembali menggunakan Teknologi
pembakaran sampah (Incinerator)
dengan tujuan untuk menghemat
pengeluaran APBD dalam pen-
gelolaan sampah, ditentang keras
oleh Koordinator Tim Investigasi
Lembaga Informant Korupsi (LIK),
Rizki Darwis.
Ditemui usai dialog lintas
LSM dan Media dalam acara hari
ulang tahun tabloid SKOR di Pun-
cak, Bogor Jawa Barat, (23/6/14)
mengatakan “rencana Pemprov
itu terkesan dipaksakan, saat ini
santer terdengar kabar bahwa
prosesnya telah dalam tahap le-
lang, sedangkan anggaranya aja
belum dialokasikan dalam APBD
DKI 2014, itukan ngawur” ka-
tanya.
Dilanjutkan Rizki “ untuk satu
titik incinerator aja butuh seki-
tar Rp 1,5 Triliun dengan kapa-
sitas 1000 ton sampah kalau 4
ya dikalikan aja sendiri, ungkap-
nya “ dan belum tentu sanggup
menampung semua sampah DKI
yang setiap hari meningkat, saat
ini sudah lebih dari 6500 ton/
hari” terang aktivis LSM LIK ini.
Hasil diskusi lintas LSM dan
Media, salah satunya terkait
“AMDAL dan Tata Ruang” Dalam
waktu dekat kami akan meminta
audiensi dengan pihak Pemprov
DKI terkait hal itu dan jika terke-
san dipaksakan dan hanya un-
tuk kepentingan tertentu, kami
akan terus menggelar aksi untuk
menolaknya, “ sebelumnya uda
pernah dilaksanakan di daerah
sunter tapi gagal kan?”, belum
lagi dampak lingkungan yang
akan timbul, masalah tata ruang,
dampak sosial masyarakat dan
masih banyak lagi yang harus
dipertimbangkan, tambahnya.
Dikonfirmasi terkait hal terse-
but pada (24/6/14), Kepala seksi
Humas Dinas Kebersihan Pem-
prov. DKI, yogi Ikhwan menjelas-
kan "saat ini masih dalam tahap
pengkajian dan penyusunan reg-
ulasi, belum sampai pada proses
lelang itu ga benar" katanya.
Alfi/S01
ncinerator itu ditempatkan di lahan
milik Dinas PU yaitu Alkal Kelapa Ga-
ding, Jakarta Utara.Namun berdasar-
kan data dan informasi yang kami
terima, kuat dugaan alat itu tidak per-
nah difungsikan oleh dinas terkait bahkan
beberapa komponen utamanya hilang seh-
ingga patut diduga dana miliar untuk pen-
gadaan incinerator itu tidak bermanfaat
bahkan merupakan pemborosan anggaran.
Informasi yang diterima Skor menyebut-
kan Incinerator tersebut terlihat masih baru
namun tidak terawat, beberapa komponen
utama yaitu dua buah burner (mesin pem-
bakar) dan satu buah blower hilang, kabel-
kabel utama dan kabel untuk aliran listrik
tidak terpasang pada tempatnya serta pan-
el-panel untuk mengoperasikan incinerator
terlihat berkarat.
Kondisi itu tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menya-
takan bahwa “Keuangan Negara dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perun-
dang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan Kepatu-
tan”
Selain masalah pemborosan anggaran,
dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mesti-
nya memperhatikan juga tentang pengelo-
laan dan penyelamatan asset sehingga set-
iap asset yang dibeli dengan menggunakan
uang rakyat dapat memberikan manfaat.
Ironisnya, ditengah carut marut pengelo-
laan asset incinerator oleh dinas Pekerjaan
Umum, muncul ide Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta lewat Dinas Kebersihan untuk pen-
gadaan incinerator yang akan ditempatkan
di setiap kelurahan atau kecamatan.
Skor telah mengirim surat konfirmasi ke
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terkait
incinerator itu dan diterima tanggal 12 juni
lalu, namun hingga berita ini ditulis belum
ada jawaban dari dinas terkait. Skor.02
SKOR, Jakarta
Untuk mendukung swakelola penanganan sampah di DKI Jakarta, Dinas
Pekerjaan Umum (PU) melalui Bidang Pemeliharaan Air (SDA) melakukan
pengadaan alat pembakar sampah (incinerator) pada periode tahun 2011-
2012 senilai 2 miliar lebih.

eorang Kepala sekolah yang
enggan disebutkan namanya
mengatakan, "kami kepala seko-
lah terkadang harus membuat
sebuah laporan fiktif karena
ada pungutan yang wajib kami bayar untuk
kegiatan MTQ dan kegiatan olahraga Rp
3000/Siswa, saya bayar Rp 700.000/kegia-
tan yang disetor di UPTD yang katanya un-
tuk kegiatan MTQ kabupaten atau kecama-
tan dan Rp 600 ribu untuk kegiatan
olahraga" terangnya.
dilanjutkan "Kami terpaksa harus me-
manipulasi LPJ untuk menutupi pengelu-
aran itu tapi tidak masalah karena LPJ kami
serahkan ke UPTD," ungkapnya. saat Skor
menelusuri kebenerannya di sekolah lain
dalam wilayah Kec. Wolo "memang benar
ada pungutan yang dilakukan UPTD sehing-
Lembaga pendidikan layaknya dijadikan sebagai suatu wadah pembinaan dalam rangka mencerdaskan bang-
sa dan generasi yang berbudi pekerti dan intelek namun berbeda halnya yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah (UPTD) Pendidikan Kec. Wolo yang menjadi unit pengelolah teknis yang memiliki fungsi sebagai controling dan
pengawas sekolah lingkup Kecamatan justru mengarahkan kepada sejumlah kepala sekolah untuk membuat laporan per-
tanggung jawaban fiktif.
gga jangan heran jika korupsi telah jadi
budaya" kata kepala sekolah yang juga
meminta namanya tidak disebutkan.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut
(09/06), Kepala UPTD Kec. Wolo, Rahman
tidak bersedia memberikan keterangan
dan berusaha melakukan perampasan re-
corder wartawan saat mengetahui pembi-
caraannya direkam.
Ketua LSM Lider, Herman Syahruddin
yang juga ikut dalam investigasi tersebut
mengatakan "kami akan segera melapor-
kan hal itu ke penegak hukum untuk se-
cepatnya dilakukan penyelidikan dugaan
PUNGLI Kepala UPTD Kec. Wolo, mengha-
lang-halangi tugas Jurnalis dan melanggar
UU Keterbukaan Informasi Publik." Tegas-
nya.
Tim SKOR
Membangun aplikasi data
secara online itu merupakan salah
satu langkah antisipasi yang kami
lakukan supaya jangan sampai ter-
jadi kasus KJP ganda," kata Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama di Balai Kota, Ja-
karta Pusat, beberapa waktu yang
lalu sebagaimana dilansir sinar
harapan.co
Menurut dia, tim pengelola
yang tergabung dalam program
KJP akan segera merancang suatu
sistem aplikasi pendataan online
berbasis situs sehingga duplikasi
data dapat diminimalisir.
"Selain itu, saat ini kami juga
sedangmenyusunlangkah-langkah
nyata yang bertujuan mengemba-
likan dana KJP yang sudah terlan-
jur dicairkan oleh para pemegang
rekening ganda atau yang sudah
disalurkan selama 12 bulan lebih,"
ujar Basuki.
Sementara itu, Kepala Dinas
Pendidikan DKI Jakarta Lasro Mar-
bun menuturkan dari total kes-
eluruhan, yakni sebanyak 612.000
pemohon KJP, hanya terdapat
575.670 pemohon yang disetujui.
"Ini artinya, sebanyak 36.330
calon siswa penerima KJP tidak
berhasil lolos verifikasi data. Jadi,
untuk tahun ini, jumlah keseluru-
han penerima KJP tercatat seban-
yak 575.670 siswa," tutur Lasro.
Lebih lanjut dia mengungkap-
kan sepanjang dilakukannya pros-
es verifikasi data, pihaknya telah
menemukan beberapa data yang
bersifat ganda, sehingga nama
penerima harus dihapus dan di-
coret dari daftar.
"Verifikasi data-data tersebut
memang harus kita lakukan su-
SKOR, Jakarta
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta berencana
membangun sistem ap-
likasi data untuk pro-
gram pendidikan Kartu
Jakarta Pintar secara
online guna menghindari
duplikasi kartu.
paya para penerima KJP memang
betul-betul siswa yang membu-
tuhkan, atau dengan kata lain te-
pat sasaran," ungkap Lasro.
Selanjutnya, sambung dia, da-
ta-data pemohon yang telah di-
lakukan verifikasi itu diserahkan
kepada Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) DKI Jakarta seh-
ingga dana KJP dapat segera dic-
airkan.
Skor02

ada proyek kerjasama
pengelolaan lahan antara PPK
Kemayoran. Berdasarkan data
dan informasi yang Skor miliki
diketahui tahun 1988 Pihak
Pengelola Komplek Kemayoran menjalin
kerjasama pengelolaan lahan/tanah
dengan pihak Perum Perumnas yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian
Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah
(SP3T) Hak Pengelolaan di Komplek
Kemayoran No. 01/BPKK/PJ/8/1988 dan
Nomor DIRUT/32999/VIII/88 tanggal 23
Agustus 1988.
Dari kerjasama itu, Pihak Perum Pe-
rumnas memperoleh lahan dari Pen-
gelola Komplek Kemayoran sebagai pe-
megang sertifikat Hak pengelolaan Lahan
(HPL) seluas 156.000 m² dari rencana
300.000 m² yang disepakati dengan sta-
tus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Kemudian pada tahun 2005 Pengelola
komplek kemayoran menyerahkan sisa
lahan seluas 144.000 m² kepada Perum
Perumnas. Tanah atau lahan yang diser-
ahkan ke Perum Perumnas itu terletak di
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Ke-
mayoran Jakarta Pusat.
Dalam perjalanan pengelolaan lahan
yang diterima pada tahap pertama itu,
ternyata pihak Perum Perumnas melaku-
kan penjualan lahan pada tahun 2000
seluas 17.680 m² kepada PT.. PSU den-
gan harga Rp. 1.200.000,-per m² dimana
harga tersebut dibawah Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) pada saat itu yakni Rp
www.skornews.comwwww
SKOR, Jakarta
Perum Perumnas diduga rugikan keuangan negara ratusan miliar pada beber-
apa proyek kerjasama yang dilaksanakan, diantaranya kerjasama pengelolaan la-
han dengan Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran dan pada proyek Pengadaan
pembangunan rumah susun sederhana program BL BUMN Peduli tahun 2012.
2.176.000,00 per m².
Atas penjualan lahan itu, mestinya
pihak Perum Perumnas membayarkan
uang pengganti kompensasi harga tanah
ke PPK Kemayoran yang apabila dihitung
sesuai dengan NJOP sebesar 17.680 m² x
Rp 2.176.000,00 per m² atau sama den-
gan Rp. 38.471.680.000,00, akan tetapi
hingga saat ini pihak Perum Perumnas
belum menyelesaikan kewajiban itu.
Selain kewajiban Rp. 38 miliar lebih
itu, Perum Perumnas juga belum meny-
erahkan uang kompensasi nilai pengganti
tanah kepada PPK Kemayoran sebesar Rp.
143 miliar lebih dari pengelolaan tanah
seluas 144.000 m² yang merupakan tanah
yang diterima dari PPK kemayoran pada
penyerahan tahap kedua tahun 2005.
PPK Kemayoran melalui suratnya kepa-
da Skor nomor B-568/Kemsetneg/PPKK/
Dirut/05/2004 menyebutkan adanya po-
tensi pendapatan PPK Kemayoran yang
belum diterima dari Perum Perumnas atas
pengikatan jual beli dengan PT.. PSU.
“Pengikatan jual beli dilakukan oleh
Perum Perumnas kepada PT.. PSU, sedan-
gkan potensi pendapatan PPK Kemay-
oran atas transaksi tersebut sudah men-
jadi temuan BPK RI dan sudah ditagihkan
kepada Perum Peumnas sejumlah Rp.
38.436.320.000,00 namun belum ada
jawaban” ungkap Direktur Utama PPK Ke-
mayoran, Tabrie dalam suratnya.
Disebutkan juga potensi kerugian
negara pada pengelolaan tanah seluas
144.000 m² sebesar Rp. 143 miliar lebih
belum disepakati pihak Perumnas.
“Sesuai dengan temuan BPK RI ten-
tang potensi kekurangan penerimaan
dari penyerahan tanah sebesar Rp.
143.712.000.000,00 belum ada kesepa-
haman dengan Perum Perumnas sehingga
ditindaklanjuti dengan melakukan koordi-
nasi antara PPK Kemayoran dengan Perum
Perumnas” lanjut tabrie.
Selain pada kerjasama dengan PPK Ke-
mayoran, Perum Perumnas juga diduga
menimbulkan kerugian keuangan negara
pada proyek Pengadaan pembangunan
rumah susun sederhana program Bina
Lingkungan BUMN Peduli tahun 2012.
Proyek senilai Rp 151 miliar itu diduga
dimanipulasi oleh pihak terkait termasuk
Perum Perumnas. Dugaan itu didasari
tidak adanya Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB) atas Perjanjian Kerjasama Konstruksi
antara PT. HK dengan Perum Perumnas se-
hingga tidak dapat diketahui rincian per-
hitungan atas pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan.
Selain itu adanya dana proyek yang
didepositokan secara sepihak oleh Pe-
rum Perumnas sebesar Rp 125 Miliar atas
perintah Direktur Utama tanpa sepenge-
tahuan Pemerintah dalam hal ini Kemen-
terian BUMN yang ditengarai tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Pihak Skor telah mengirimkan surat
konfirmasi kepada Perum Perumnas, na-
mun hingga berita ini ditulis, Skor belum
menerima jawaban dari pihak Perum Pe-
rumnas. S.02

www.skornews.comwwww

selalu tidak berada di kantor "nanti
aja kembali lagi lagi mas, petugasnya
sedang dinas luar" kata salah seorang
SKOR-Bitung
PEMERINTAH Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara kembali melaksanakan
program inovatif untuk meningkat-
kan perhatian dan pelayanan kepada
masyarakatnya dibidang kesehatan.
Pada rabu (02/07) bertempat di
Puskesmas Pintu Kota Kecamatan
Lembeh Utara, Asisten III Sekretar-
iat Daerah Kota Bitung, Drs. Malton
Andalangi membuka secara lang-
sung Pelayanan Rawat Inap Bersalin
Puskesmas Pintu Kota, yang diawali
dengan Ibadah Syukur yang dipimpin
oleh Pdt. Emil Robot, S.Th, M.Th.
Dalam sambutannya, Andalangi
mengatakan bahwa dengan adanya
pelayanan rawat inap ini diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan ke-
pada masyarakat khususnya bagi Ibu
hamil dan yang akan besalin.
BitungBitung
SKOR, Kolaka Timur- SultraSSSSSSKOKOKOKOKOORRRRRSSSSSSSSS ,,,, KoKoKoKoKoolalalalalaakakakakakaa TTi
ampir seluruh jalan
penghubung antar
desa di kecamatan
Tinondo kondisinya
rusak parah sehing-
ga menyulitkan pengguna jalan, se-
lain itu warga mengaku kesulitan me-
masarkan hasil pertanian mereka "ja-
rang kendaraan yang mau mengang-
kut hasil kebun kami, kalaupun ada
sewa angkutnya pun sangat mahal
karena kesulitan melintas" kata se-
orang warga saat ditemui tim skor.
Tiga Kecamatan tersebut adalah
Kec. Tinondo, Uluiwoi dan Weesi.
Padahal ketiga daerah tersebut meru-
pakan daerah yang terkenal dengan
hasil pertanian dan perkebunan yang
melimpah namun pembangunan
infrastrukturnya masih sangat tert-
inggal khususnya jalan penghubung
antar desa. "pada musim hujan kon-
disi jalan disini sangat berlumpur dan
berlubang" kata salah seorang warga,
Unus.
Aktivis LSM Lider, Imran mengata-
kan "salah satu penyebab daerah ini
masih jauh tertinggal adalah karena
persoalan infrastruktur khususnya
jalan dan jembatan. menurutnya, Pe-
merintah Daerah secepatnya harus
memperhatikan pembangunan ins-
fratuktur di Kolaka Timur". ujarnya
Terkait hal tersebut, Skor telah
berusaha meminta klarifikasi pada di-
nas terkait, namun hingga berita ini
ditulis, pejabat yang bersangkutan
staf di Dinas PU Kab. Kolaka/Kolaka
Timur.
AZHAR
mengingat Puskesmas Pelayanan
Rawat Inap Bersalin Pintu Kota di
Lembeh Utara ini merupakan satu-
satunya yang ada di Pulau Lembeh
dan ini merupakan yang pertama kali,
katanya.
"Ini merupakan kebanggaan bagi
Pemkot Bitung karena merupakan
bukti upaya peningkatan kesehatan
di Kota Bitung sudah dilaksanakan
dan kedepannya akan terus dikem-
bangkan menjadi lebih baik lagi" tu-
tur Andalangi.
Andalangi berharap agar pemban-
gunan infrastruktur di bidang keseha-
tan yang ada harus dibarengi dengan
pelayanan prima petugas kepada
masyarakat dalam artian pemban-
gunan fisik dan non fisiknya harus
sama, terangnya.
Acara ini diakhiri dengan peng-
guntingan pita yang disaksikan oleh
TokohAgama, Tokoh Masyarakat serta
instansi terkait lainnya.
Dalam acara tersebut turut hadir
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung,
dr. Vonny Dumingan, M.Kes, Camat
Lembeh Utara, Kepala Puskesmas Pin-
tu Kota dr. Janete Tangkudung
Hais
SKORS K l k Ti S ltl k i l

afari Ramadhan yang
dirangkaikan dengan
Buka Puasa di Masjid
At–Taubah, Kelurahan
Manembo-nembo
Atas Kecamatan Matuari, ber-
jalan dengan aman, lancar dan
Khidmat.
Acara dihadiri oleh, Walikota
Bitung, Hanny Sondakh, Kapol-
res Bitung, AKBP Hari Sarwono,
Ketua Tim Penggerak PKK Kota
Bitung, Camat dan Lurah Matu-
ari, tokoh – tokoh Agama, serta
Masyarakat Matuari yang be-
ragama Muslim dan juga Non
Muslim.
Dalam Laporan pengurus Ba-
dan Tamirul Masjid (BTM) Masjid
At -Taubah, Haji Bachmid men-
SKOR,Bitung-Sulut,,,,,, g
ibuan warga Lan-
jut Usia gabun-
gan dari kabupat-
en/kotadiProvinsi
Sulawesi Utara
menghadiri Peringatan Hari Lan-
jut Usia Nasional yang dilaksana-
kan di Lapangan Upacara Kantor
Walikota Bitung, Sabtu (28/06)
lalu.
Acara ini diawali dengan keg-
iatan senam pagi, pemeriksaan
kesehatan dan Ibadah.
Kegiatan tersebut dihadiri
oleh Gubernur Sulawesi Utara,
DR. Sinyo H. Sarundajang ber-
sama Ibu, Wakil Gubernur Sulut,
DR. Djouhari Kansil, M.Pd bersa-
ma Ibu, Walikota Bitung Hanny
Sondakh bersama Ibu, Wakil Wa-
likota Bitung Maxmilian J. Lom-
ban bersama Ibu dan Sekertaris
Kota Bitung, Edison Humiang ber-
sama Ibu serta segenap jajaran
pemerintah Provinsi dan Kota Bi-
tung dan unsur Forkopimda Kota
Bitung.
Gubernur Sulut, Sarundajang
dalam sambutannya menga-
takan bahwa para lansia harus
mampu menjadi penasehat yang
baik untuk menyemangati kaum
muda agar memiliki karakter dan
kualitas diri yang tinggi hingga
mampu bersaing guna mengh-
adapi kemajuan bangsa kita lebih
khusus memajukan daerah kita
sendiri, ungkapnya.
“karena Sulut, tepatnya di Bi-
tung kedepan akan menjadi Pasar
BebasASEAN, kalau kita tidak mau
tersisih di tempat sendiri harus
ada SDM unggul dari daerah kita
yang mampu bersaing dengan
negara asing, disinilah peran Lan-
sia untuk memberi pemahaman,
dan penyemangat bagi kaum
muda kita”. tutur Sarundajang
Lanjtnya lagi Pemerintah akan
terus berupaya mensejahterakan
para Lansia yang ada di prov.Sulut
dengan berbagai program pemer-
intah salah satunya akan diada-
kannya Posyandu khusus Lansia.
“Posyandu khusus Lansia ini
Gratis! dan akan dimulai dari kota
Bitung” jelas Sarundajang
Pada kesempatan itu juga Sar-
undajang menyerahkan bantuan
berupa satu unit mobil Ambulans
keliling khusus Lansia yang diter-
ima langsung oleh Kansil selaku
Ketua Komda Lansia Sulut.
Bantuan juga diberikan kepada
para Lansia yang kuranng mam-
pu, cacat, dan usia pernikahannya
mencampai lima puluh tahun leb-
ih serta beberapa yang mencam-
pai usia lebih dari delapan puluh
tahun.
Hais
jelaskan, Pembangunan Masjid
ini masih membutuhkan dana
sekitar 60 Juta untuk pemasan-
gan jendela Masjid, selaku
pengurus kami mengucapkan
banyak terima kasih kepada Pe-
merintah Kota Bitung, terutama
Pak Walikota Bitung, yang sudah
mengeluarkan Anggaran 30 Juta
dalam pembangunan Masjid At
– Taubah, sehingga pembangu-
nan Masjid ini sudah selesai.
Ustad Kamdan, dalam Tausi-
yahnya, bahwa Puasa bukan
cuman menahan Lapar dan
Haus, tetapi Puasa juga harus
mengontrol Emosi dan Nafsu,
inti daripada Bulan Ramadhan
adalah saat manusia menuju
kesucian diri dan juga semakin
bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa.
Hanny Sondakh, dalam samb-
utannya mengucapkan “Sela-
mat Menunaikan Ibadah Puasa
1435 H, semoga Puasa Tahun
ini, kualiatasnya lebih baik
daripada Tahun yang kemarin”.
Sondakh juga mengajak kepada
masyarakat Kota Bitung, untuk
mensukseskan Pemilu Capres
pada tanggal 9 Juli, mari kita
menjaga Stabilitas keamanan di
Kota Bitung, saling menghargai
dan menghormati, meskipun
mempunyai pandangan serta
Politik yang berbeda, dan saya
meminta kepada masyarakat
untuk datang ke TPS, untuk
memilih salah satu Calon Presi-
den, sesuai dengan hati nurani
serta keyakinan kita, tanpa ada
Intimidasi dan juga tekanan “.
Dalam Moment yang berba-
hagia ini, Sondakh menyerah-
kan 1 Ton Beras, yang disaksikan
oleh Tokoh Agama, Kapolres dan
juga Masyarakat yang hadir
Hais
Skor, Bitung-Sulut
Pemerintah
Kota Bitung mengadakan
Safari Ramadhan
yang dilaksanakan
secara serentak
diseluruh Kecamatan,
Kamis (3/7) lalu.

Alokasi
dana ADK dan
anggaran Rutin
Kelurahan
untuk triwulan
Satu dan Dua
Tahun anggaran 2014
belum kami terima
dari
Kecamatan
egiatan yang di ikuti
oleh Staf dan Kepala
Puskesmas se-Kabu-
paten Kolaka Utara
itu dipimpin Kepala
Seksi Perencanaan Dinas Keseha-
tan Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra), Safiuddin Alibas didamp-
ingi Sekertaris Dinas Kesehatan
Kolut, Irham, Skm. bertempat di
Aula Hotel Lasusua.
Bantuan Operasional Keseha-
tan (BOK) merupakan bantuan
yang bersumber dari Pemerintah
Pusat di Kemenkes RI dengan me-
kanisme Tugas Pembantuan untuk
percepatan pencapaian Millenni-
SKOR, Kolaka Utara-Sultra
Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara (kolut) mengada-
kan sosialisasi Bantuan Operasianal Kesehatan (BOK).
Kegiatan yang berlangsung selama Dua hari (25-26/6) itu
bertujuan untuk memberikan pehaman terkait fungsi dan
peran puskesmas dalam memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat melalui dana BOK.
um Development Goals (MDGs) bi-
dang kesehatan tahun 2015, mela-
lui peningkatan kinerja Puskesmas
dan jaringannya serta Puskesdes/
Polindes, Posyandu dan UKBM
lainnya dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif dan preventif.
Pemanfaatan dana BOK untuk
kegiatan Puskesmas dan jaringan-
nya serta Poskesdes dan Posyandu
harus berdasarkan hasil peren-
canaan yang disepakati dalam
Lokakarya Mini Puskesmas yang
diselenggarakan secara rutin/peri-
odik sesuai kondisi wilayah kerja
Puskesmas yang berpedoman pada
prinsip keterpaduan, kewilayahan,
efisien dan efektif.
Untuk Besaran alokasi dana
BOK setiap Puskesmas ditetap-
kan dengan Surat Keputusan Di-
nas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan memperhatikan situasi
dan kondisi, Jumlah penduduk,
Luas wilayah, Kondisi geografis,
Kesulitan wilayah, Cakupan pro-
gram, Jumlah tenaga kesehatan
di Puskesmas dan jaringannya,
Jumlah Poskesdes/Polindes dan Po-
syandu, Parameter lain yang diten-
tukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan memper-
timbangkan kearifan local.
Khusus untuk 101 Puskesmas
prioritas nasional di DTPK sesuai
SK Menteri Kesehatan Nomor 758/
Menkes/SK/IV/2011 tentang daer-
ah di perbatasan darat dan pulau-
pulau kecil terluar berpenduduk,
menjadi sasaran prioritas pelayan-
SKOR, Kolaka Timur-Sultra
epala lingkungan adalah
pejabat pemerintah pada
levelterdepanyangbersen-
tuhan langsung dengan masyarakat
namun ironisnya seringkali mer-
eka menjadi objek penderita akibat
kesewenang-wenangan pejabat di-
atasnya.
Terdapat lima Kepala Lingkungan
di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Ti-
nondo, Kab. Kolaka Timur, Prov. Su-
lawesi Tenggara yang belum men-
erima insentif selama dua tri wulan.
"sudah 2 tri wulan saya belum men-
erima insentif, meskipun begitu
saya tetap menjalankan tugas dan
tanggungjawab" kata salah seorang
kepala lingkungan yang tidak ingin
disebutkan identitasnya.
Kepala Kelurahan Tinengi, Kas-
rul menjelaskan "Alokasi dana ADK
dan anggaran Rutin Kelurahan un-
tuk triwulan Satu dan Dua, Tahun
anggaran 2014 belum kami terima
dari Kecamatan, "yah saya juga be-
lum bisa membayar insentif kepada
para Kepala Linkungan, padahal da-
nanya sudah ada di kas bendahara
Kecamatan" terangnya saat ditemui
Skor, Jumat (28/6) lalu.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut,
Camat Tinondo, Abidin Ngoso men-
gakui "anggarannya memang sudah
ada, saya tidak serahkan karena ke-
sal dengan lurah Tinengi, "LPJ nya
baru diserahkan setelah didesak"
katanya.
Ditambahkan "walaupun Dana
ADK kelurahan Tinengi belum saya
serahkan, uang itu tetap aman di
kas bendahara tapi selama saya
masih menjabat, tidak akan per-
nah dicairkan nanti dia berurusan
saja dengan Camat baru yang akan
menggantikan saya nantinya, Ke-
tusnya. AR/Azhar
an kesehatan di DTPK, diberikan
tambahan dana BOK Sebesar Rp
100.000.000/Puskesmas/tahun un-
tuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan promotif dan preventif.
Dikonfirmasi di sela-sela kegia-
tan sosialisasi, Irham, Skm. menu-
turkan "secara substansial tujuan
kegiatan ini untuk memberikan
pemahaman kepada pengelola
puskesmas di tiap kecamatan agar
memberikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat melalui angga-
ran dana BOK" terangnya.
“Tidak ada lagi alasan bagi
kepala puskesmas untuk tidak
memberikan pelayanan maksimal,
mengingat pemerintah pusat mau-
pun daerah telah mengucurkan
anggaran yang cukup besar untuk
mensukseskan program pelayanan
kesehatan secara menyeluruh bagi
masyarakat.” Ungkap Irham.
AR/Azhar

SKOR,Bitung
BERTEMPAT di Kantor Polisi Resort Kota Bitung,
Sekertaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humi-
ang, M.Si menghadiri HUT Bhayangkara ke-68 yang
dirangkaikan dengan buka puasa bersama jajaran
Polres kota Bitung pada Selasa (01/06).
Dalam sambutannya Humiang mengatakan
bahwa Pemerintah Kota Bitung sangat mengapre-
sisasi segala program kerja dan pelayanan kepada
masyarakat yang ditunjukan oleh Polres Bitung
terebih lagi senantiasa bersinergis dengan Pemkot
erdasarkan hasil investigasi
Skor pekan lalu di mana
proyek tersebut dikerjakan
oleh CV Sulpi Abadi dan
Konsultan Pengawas proyek
CV Kinpleosan dilaksanakan asal
asalan dan diduga ada Mark up ang-
garan. Pengerjaan pengembangan
pompanisasi itu dilakukan hanya
tambal sulam saja dengan menempel
campuran diatasnya sehingga seakan-
akan baru kembali setelah dibangun
tahun 2009 lalu.
Fakta di lapangan yang dikerjakan
hanya ditambah campuran di atasnya
dan sudah retak inteknya dan ping-
girnya di pancang dan di susun batu
kali, itupun sekarang batu kali se-
bagian sudah hilang terbawa air. Se-
lain itu pemasangan saluran listrik
dari PLN cabang Topoyo sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak kerja
belum direalisasikan oleh pihak kon-
traktor hingga saat ini.
Skor beberapa berusaha mengkon-
firmasi Ka. Satker Pengembangan Ki-
nerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM)
PU Prov Sulbar, Budi terkait proyek
pembangunan pompanisasi pengem-
bangan air minum desa Tabolang,
tetapi ada kesan Budi tidak ingin me-
nemui Skor dan berdalih sedang sibuk
dan ada urusan lain. Hingga berita
ini ditulis Skor belum mendapatkan
SKOR, Sulbar
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Sulawesi
Barat pada tahun anggaran
2013 telah bekerja sama
melaksanakan kegiatan
pembangunan pom-
panisasi penyaringan air
bersih untuk masyarakat
Desa Tabolang Kecamatan
Topoyo dengan anggaran
sebesar Rp 1.010.000.000
yang bersumber dari dana
APBN Perubahan melalui
dikektorat Jenderal Cipta
Karya Pengembangan Air
Minum Kementerian PU,
namun hingga saat ini
proyek itu belum selesai
sebagaimana peruntukannya
tanggapan dari pihak Satker PKPAM
PU Prov Sulbar.
“Pelitnya” Ka Satker PKPAM PU
Prov Sulbar memberikan informasi
terkait proyek pengembangan pom-
panisasi air bersih dan galian pipa
dan pemasangan pipa air bersih sepa-
njang 2 Km menambah kuat dugaan
adanya masalah pada proyek itu.
Diharapkan aparat penegak hu-
kum Kejaksaan Mamuju untuk segera
melakukan penyelidikan terhadap
proyek pembangunan kegiatan
pengembangan air bersih di Desa
Tabolang Kec Topoyo. hasan/Skor02
Bitung dalam menjaga stabilitas keaman-
an, sehingga sebagai pemkot bisa dengan
leluasa menjalankan berbagai pembangu-
nan di Kota Bitung ini.
Lanjutnya lagi ia mengatakan kedepan
Polres Bitung bukan lagi menjadi pihak
yang ditakuti oleh masyarakat tapi se-
baliknya menjadi mitra bagi masyarakat
serta mampu menegakan peraturan ses-
uai hukum yang berlaku sehingga dapat
menjaga situasi yang aman kondusif dan
terkendali
"Secara bersama-sama nanti kita dapat
mewujudkan percepatan pencampaian
kesejahteraan masyarakat kota Bitung"
tutur Humiang
Humiang berharap melalui momentum
ini kedepannya Polres Bitung terus men-
ciptakan berbagai program pelayanan
prima dan perlindungan masimal kepada
masyarakat, menjadi lebih profesional
dan proposional dalam bertindak.
Acara diakhiri dengan buka puasa ber-
sama Forkopimda Kota Bitung, Pimpinan
dan anggota DPRD Kota Bitung serta para
pemuka agama dan tokoh masyarakat.
Hais

SKOR, Jakarta, JJ
olri akan terus mengaw-
alsetiaptahapanpenghi-
tungan suara mulai dari
TPS hingga ke KPU Pusat
untuk mencegah adanya
tindak kecurangan dan menjaga ke-
murnian hasil penghitungan suara
Pilpres 2014, "Upaya-upaya menuju
kecurangan itu kan pasti ada, maka
kami akan terus mengantisipasi dan
alam kesempatan terse-
but, Panglima TNI me-
nyampaikan bahwa TNI
secara penuh akan mem-
bantu Polri dalam penga-
manan Pemilihan Presiden (Pilpres)
tahun 2014. “TNI akan memantau
dan mengawasi secara seksama
guna memperkecil munculnya ker-
awanan maupun kecurangan-ke-
curangan dalam pelaksanaan Pil-
pres tersebut”, kata Jenderal
Moeldoko.
“Apabila nantinya ditemukan
kecurangan, TNI akan menangkap
dan menyerahkan hal tersebut ke-
pada pihak Kepolisian, Bawaslu
maupun pihak yang berwenang
lainnya. TNI akan ikut berperan
aktif, sehingga kehadirannya
membawa manfaat bagi bangsa
dan negara tercinta” tegas Pan-
glima TNI.
Disamping itu, Jenderal TNI
SKOR, Jakarta
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bersa-
ma Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menghadiri
Dialog bertajuk “Komitmen Bersama Pers Indone-
sia Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2014”, di Hall
Dewan Pers Nasional Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat,
Jumat (4/7/2014).
Moeldoko juga menegaskan bah-
wa TNI memiliki tema besar yaitu
: Netral, Tegas dan Profesional. Ne-
tral dalam konteks politik maupun
taktis. Dalam konteks politik, TNI
tidak boleh main-main, sedangkan
dalam konteks taktis dalam men-
jalankan tugas tidak ada pandang
bulu. Adapun Tegas dalam artian
bahwa seluruh prajurit TNI den-
gan moril yang tinggi tidak boleh
ragu-ragu dalam menjalankan tu-
gas dan tanggung jawabnya. Se-
dangkan Professional bahwa TNI
akan melaksanakan tugas secara
terukur dengan baik.
Sementara itu, isi dalam Komit-
men Bersama Pers Indonesia Men-
jelang Pemilu Presiden, sebagai
berikut : Hari ini tanggal 4 Juli
2014 bertempat di Gedung Dewan
Pers, Jakarta, dengan difasilitasi
oleh Dewan Pers, komponen pers
Indonesia menyampaikan komit-
men bersama untuk menjaga sua-
sana kondusif terkait pelaksanaan
Pemilu Presiden 2014.
Pertama, Kami Pers Indonesia
berkomitmen menggunakan ke-
merdekaan pers untuk kepentin-
gan publik.
Kedua, Kami Pers Indonesia
berkomitmen untuk bekerja profe-
sional dengan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip dan kaidah Jurnal-
istik, Kode Etik Jurnalistik, serta
kalau terjadi kecurangan harus di-
lakukan penindakan, sesuai ketentu-
an Undang-Undang Pilpres," kata Ka-
polri di Jakarta (16/7) lalu.
Kapolri menyebutkan beberapa
jenis upaya kecurangan yang perlu
diwaspadai dan dicegah, antara lain
upaya penggelembungan suara, po-
tensi kecurangan penghitungan suara
di TPS, pencoblosan ganda, "Kedua
kubu saling mengatakan sana curang
dan sini juga curang. Makanya kami
harus mengawasi semua potensi ke-
curangan itu satu persatu," ujarnya.
Ditambahkan Sutaraman, "Kami
hanya mengamankan dan Polri tidak
punya data C 1 karena petugas kami
tidak sampai ke seluruh TPS, satu
petugas ada yang mengawasi empat
sampai lima TPS sekaligus. Sehingga
tidak semuanya tercatat oleh Polri,"
terang Kapolri. Alfi/Skor09
menghormati hukum dan nilai-
nilai demokrasi.
Ketiga, Kami Pers Indonesia
akan selalu mengedepankan prin-
sip akurasi, verifikasi dan kehati-
hatian terutama pada hal-hal yang
berpotensi menimbulkan perpeca-
han atau konflik di masyarakat
serta menghindari penyebarluasan
fitnah dan kebencian.
Puspen TNI

epolisian sudah me-
w a n t i - w a n t i
masyarakat untuk
tidak berbuat anarkis
siapa pun calon presi-
den yang menang. Namun, jika
kerusuhan tetap terjadi pasca
pengumuman hasil perolehan
suara secara resmi dari KPU
pada Tanggal, 22 Juli nanti maka
Polri sudah menyiapkan 6 lang-
kah dadakan dalam menindak
para pengacau kamtibmas.
Polisi juga akan menjaga dua
titik yang berbatasan dengan
Jakarta yakni perbatasan Ban-
ten dan Bandung. "Kami akan
SKOR, Jakarta
MENJELANG pengumuman rekapitu-
lasi hasil perhitungan suara Pemilihan
Umum Presiden oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Panglima TNI, Jenderal
Moeldoko melakukan inspeksi persiapan
TNI di markas Komando Pasukan Khas
(Kopaskhas) di Halim, Jakarta Timur,
(16/7/2014).
Disambut Komandan Kopaskhas
Danko Marsda TNI Harpin Ondeh. Dalam
sambutannya, Panglima TNI berpesan
agar TNI tetap memantau perkemban-
gan, "Saya keliling untuk melihat selu-
ruh pasukan cadangan di jajaran TNI dan
memantau perkembangan dari waktu ke
waktu," ujar Moeldoko.
Moeldoko juga memberikan bantu-
an kepada Kopaskhas. "Kami akan beri
l
U
U
M
T
D
bantuan bagi Kopaskas Rp 500 juta. Ka-
lian gunakan sebaik-baiknya," pungkas
Moeldoko. TNI harus tetap siap siaga
baik moril, fisik, dan logistik. "Kita harus
punya keyakinan TNI datang harus me-
nyelesaikan masalah. TNI harus melind-
ungi masyarakat dari setiap gangguan
dan ancaman apapun. Itu tugas pokok
TNI," tegas Moeldoko.
Pejabat tinggi di jajaran TNI itu juga
mengintruksikan anak buahnya agar
memahami rute-rute dan objek vital di
Jakarta. "Kita akan menghadapi situasi
kritis, KPU akan mengumumkan reka-
pitulasi suara Pilpres pada tanggal 22
Juli mendatang. Dan jika terjadi sesuatu,
kalian harus tahu bagaimana jalan terce-
pat menuju ke sana," ujarnya.
yudi/Skor07
SKOR, Jakarta
Enam Langkah
Polri untuk mengatasi
kerusuhan termasuk
langkah menggunakan
senjata jika diperlukan.
Polri telah menyiapkan
pengamanan untuk
seluruh tahapan Pilpres,
kekuatan cadangan sudah
disiapkan dan “back up”
TNI yang diberikan kepada
kami juga telah siap siaga,
termasuk penebalan
pasukan di KPU"
kata Kapolri.
mengawasi dan menjaga dua
titik perbatasan untuk mengan-
tisipasi adanya gerakan massa
tapi mudah-mudahan tidak
ada sehingga keadaannya tetap
aman," ujar Kapolri.
Sebelumnya, Kapolri telah
mengimbau agar masing-mas-
ing kubu capres-cawapres Pil-
pres 2014 dapat sabar menung-
gu hasil penghitungan suara
yang resmi dari KPU. Sutarman
pun menekankan agar semua
pihak menghindari segala ben-
tuk tindakan yang menyimpang
dan anarkis yang dapat merugi-
kan masyarakat. "demokrasi itu
dibangun tentunya untuk kes-
ejahteraan rakyat, untuk keda-
maian dan keadilan, bukan un-
tuk kekerasan," tegasnya.
Alfi/Skor09

www.skornews.comwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Nama : ..................................................................
Alamat Pengiriman : .......................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Telepon : ..................................................................................
Email : ..................................................................................
Saya berminat untuk berlangganan
Untuk berlangganan atau memesan Tabloid SKOR dapat
menghubungi kami di :
Kantor Redaksi
Jalan SMA 14, No. 16 Cawang, Jakarta Timur 13630
Phone : 021 - 2409 - 5520
Phone/sms : 0853-1116-6156
Pin : 75a131ac
Email : redaksi@skornews.com
Segala bentuk pembayaran atau dana kepada Redaksi SKOR
dapat di transfer ke nomor rekening Bank dibawah ini :
Bank BRI Rek No. 6769.01006897.536
A/n Sri Winingsih (Bendahara)
Ket :
* harga tersebut untuk 6 edisi @1 Eksemplar
* harga sudah termasuk ongkos kirim
* Bukti Pembayaran/Transfer kirim via Email atau
sms (Nama) spasi (jumlah) Spasi (Alamat)
HARGA LANGGANAN :
- Jakarta Rp. 150.000,-/6 Edisi
- Bodetabek Rp. 200.000,-/6 Edisi
- Jawa-Madura-Bali-Lampung Rp. 300.000,-/6 Edisi
- Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 350.000,-/6 Edisi
- Maluku, NTB-NTT, dan Papua Rp. 450.000,-/6 Edisi

KORUPSI KUKM

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Similar to KORUPSI KUKM

Similar to KORUPSI KUKM (20)

KORUPSI KUKM