HARIAN WARTA NASIONAL

1. Kata Kombes Pol Endi Sutendi
Kabid Humas Polda Sulsebar.
Polda Sulsebar juga menga-
mankan sejumlah barang bukti
yakni Kartu Keluarga (KK)
dimana tertulisAbraham Samad
sebagai Kepala Keluarga dan
Feriyani Lim sebagai Famili
dengan alamat Jalan Boelevard
Ruko Rubi Kec. Panakukang
Makassar. KK dan KTP ini
yang diduganakan Feriyani Lim
mengurus Paspor. “Hari ini, 17
Februari penyidik melayangkan
surat kepada Abraham Samad
untuk dimintai keterangan pada
tanggal 20 Februari nanti.
Diketahui kasus ini dilaporkan
Ketua Lembaga Peduli KPK
dan Polri Chairil Chaidar Said
ke Badan Reserse Kriminal
Mabes Polri beberapa waktu
lalu. Selanjutnya, kasus ini
dilimpahkan ke Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan dan
Barat per 29 Januari 2015. Ber-
selang empat hari kemudian,
polisi menetapkan Feriyani
sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, Feriyani disi-
nyalir memakai lampiran doku-
men administrasi kependudukan
palsu berupa KK dan KTP saat
mengurus paspor di Makassar
pada 2007. Pasalnya, ditemukan
dokumen administrasi kependu-
dukan Feriyani di Jakarta dengan
data berbeda, seperti perbedaan
nama orang tua tersangka.
Kasus pemalsuan dokumen
administrasi kependudukan ini
belakanganmenyeretKetuaKPK
Abraham Samad, yang diduga
membantu Feriyani dalam
pembuatandokumen.DalamKK
tersangka di Makassar memang
mencantumkan identitas Abra-
ham Samad dan keluarganya
dengan alamat Jalan Boulevard
Rubi II Nomor 48, Kelurahan
Masale, Kecamatan Panakku-
kang. Kendati demikian, sejum-
lahsaksiditingkatRT,kelurahan,
dankecamatankompakmenyata-
kanAbrahamSamaddanFeriyani
tidakpernahterdaftarsebagaiwar-
ga Kecamatan Panakkukang.
Sedangkan Abraham Samad
melalui Kuasa Hukumnya, Nur-
syahbani Katjasungkana, mene-
gaskan, kliennya tidak akan
memenuhi panggilan penyidik
Direktorat Reserse Kriminal
Umum Sulawesi Selatan dan
Barat (Sulselbar) pada 20
Februari mendatang.
“Tidak akan menghadiri pang-
gilan sebelum ada kejelasan
lebih. Saya katakan, surat pang-
gilan tidak lengkap, dasar-
dasarnya tidak disebutkan tem-
pus delict (waktu terjadinya
tindak pidana)-nya kapan, se-
hingga dia (Abraham) tidak
tahu ini perbuatannya kapan,”
kata Nursyahbani.
Selain itu Nursyahbani juga
mengatakan, bahwa kliennya
hanya ingin menjalani pemerik-
saan sebagai tersangka di Bares-
krimPolribukandiPoldaSulsel-
bar. Polda Sulselbar menetapkan
Ketua KPK Abraham Samad
sebagai tersangka kasus dugaan
pemalsuan dokumen. Orang
nomorsatudiKPKinimejadipe-
sakitankarenadidugamembantu
tersangka utama Feriyani Lim
untuk memalsukan dokumen
kependudukan.
Atas perbuatan tersebut, Polda
Sulselbar menyangka Abraham
melanggar Pasal 263 ayat (1) (2)
subsiderPasal264Pasal264ayat
(1) (2) lebih subsider Pasal 266
ayat(1)(2)KUHPdanatauPasal
93UURINomor23Tahun2006
tentang Administrasi kepen-
dudukan yang telah diubah UU
Nomor 24 Tahun 2013.
Abraham disangka melakukan
perbuatanyangterjadipadatahun
2007 silam yang baru dilaporkan
saat ini setelah KPK menetapkan
Komjen Pol Budi Gunawan
sebagai tersangka. Abraham
dilaporkan ke Bareskrim Polri
pada Januari 2015 lalu. Dalam
kasus ini, Feriyana Lim telah
lebih dulu dijadikan Polda Sul-
selbar sebagai tersangka. Penen-
tuan status tersangka Abraham
merupakan hasil gelar perkara
yang dilakukan Polda Sulselbar
pada Minggu lalu.
Terkait status tersangka
tersebut, sebelumnya
Presiden Joko Widodo mem-
berhentikan sementara dua
pimpinan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), yakni
Ketua KPK Abraham Samad
dan Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto.
Dalam konferensi pers di
kompleks Istana Kepresidenan,
Rabu (18/2/2015) siang, Joko-
wi mengatakan bahwa pem-
berhentian kedua pimpinan
KPK itu terkait dengan masalah
hukum masing-masing.
Abraham menjadi tersangka
kasus dugaan pemalsuan doku-
men. Adapun Bambang ditetap-
kantersangkadalamkasusdugaan
perintah pemberian keterangan
palsu oleh saksi dalam sidang
sengketa Pemilihan Kepala Da-
erahKotawaringinBarat.Adasatu
lagiposisipimpinanyangkosong
di KPK setelah masa jabatan
Busyro Muqoddas berakhir pada
akhir tahun lalu.
“Karena adanya masalah hu-
kum pada dua pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, yaitu
Abraham Samad dan Bambang
Widjojanto, serta satu kekoso-
ngan pimpinan KPK, maka
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, saya
akan mengeluarkan keputusan
presiden tentang pemberhentian
sementara dua pimpinan KPK,”
kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menunjuk
tiga orang untuk menjadi pim-
pinan sementara KPK. Ketiga
orang tersebut adalah Taufie-
qurachman Ruki, Indriyanto
Seno Adji, dan Johan Budi SP.
PROFIL 3 PIMPINAN KPK
(TAUFIEQURACHMAN
RUKI)
Pria kelahiran Rangkasbitung
banten 18 Mei 1946 ini adalah
lulusan terbaikAkademi Kepo-
lisian tahun 1971. Ia meraih
Sarjana Hukum dari Fakultas
Hukum Universitas 17Agustus
1945 pada tahun 1987.
Pada tahun 1984 hingga 1985,
Ruki pernah menjabat sebagai
Kepala Biro Reserse Asisten
Operasi Kapolri. Ruki pernah
menjabat sebagai anggota DPR
RI tiga periode yakni pada
tahun 1992 hingga 2000.
Pada tahun 2003 hingga 2007
Ruki terpilih menjadi pimpinan
KPK, baru selanjutnya posisi
Ruki digantikan oleh Antasari
Azhar pada tahun 2007.
(INDRIARTO SENO AJI)
Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Indonesia ini,
namanya sering mucnul sebagai
saksi ahli atas beberapa kasus
pidana di sejumlah persidangan.
Sebut saja saat sidang mantan
Ketua Mahakamah Konstitusi
Akil Mochtar, selanjutnya pada
perkara mantan Presiden Partai
Keadilan Sejahtera Luthfi
Hasan Ishaaq, termasuk saat
perkara yang melibatkan
petinggi KPK pada masa Bibit-
Chandra, Indrianto selalu
dirujuk untuk memberikan
pandangannya perihal hukum.
Kini Indriarto, selain fokus
menjadi pengajar. Ia juga rutin
menerbitkan sejumlah buku
tentang hukum.
(JOHAN BUDI)
Nama Johan Budi merupakan
satu-satunya calon internal KPK
yang ditunjuk oleh Presiden
Joko Widodo. Mantan juru
bicara KPK selama tiga periode
yang kini menjabat sebagai
DeputiBidangpencegahanKPK
ini, dinilai cukup progresif.
Johansempatmengajukanmun-
dur dari KPK pada tahun 2011,
saat kasus wisma atlet disidik
KPK. Namun Ketua KPK Abra-
hamSamadtetapmempercayakan
Johan sebagai anggota KPK.
Selama karir, sebelum di KPK,
Johan disebut pernah meniti karir
sebagai wartawan di Forum Ke-
adilan, sebelum ia memutuskan
untuk pindah ke majalah Tempo
menjadi Kepala Biro Jakartadan
kemudian menjadi Kepala Tempo
News Room pada tahun 2003.-
(SON/BERBAGAI SUMBER)
JK Minta KPK “Relakan” Samad Diproses Hukum
SAMBUNGAN
11 Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
terorganisasi yang senantiasa
pro-aktif menyuarakan kembali
pesan-pesan moral perjuangan
kemerdekaan Indonesia untuk
menjadi sebuah bangsa yang
merdeka, berdaulat, dan berke-
pribadian bedasarkan keperca-
yaan terhadapTuhanYang maha
Esa, demikian ungkapan yang
disampaikan oleh bapak Fabian
Kaloh S.ip Msi kepada warta-
wan Warta Nasional di selah
pengukuhan / pelantikan dirinya
sebagai ketua DPD Brigade
Manguni serta tujuh puluh (70)
anggota DPD brigade Manguni
lainya sekota bitung senin 2
februari2015dikelurahansagrat
kecamatan matuari kota bitung.
Menurutnya berbicara tentang
persoalan pembangunan ekono-
minasional,tentuharusmengacu
kepada harapan dan cita-cita
luhur Proklamasi Kemerdekaan
RepublikIndonesiasebagaimana
di amanatkan oleh landasan
konstitusi negara, yaitu Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD
1945 menyebutkan bahwa :
Perekonomian di susun sebagai
usahabersamaberdasaratasasas
kekeluargaan.
DidalampenjelasanPasal33Ayat
(1)1945tersebutdiatas,dijelaskan
bahwa Bangun perusahaan yang
sesuai dengan itu ialah koperasi.
Olehkarenaitu,koperasidianggap
sebagai sokoguru perekonomian
nasional. Artinya, dari ketiga
pelaku ekonomi di indonesia saat
ini, seharusnya koperasi mendo-
minasilajupertumbuhanekonomi
nasional dibanding dengan badan
–badan usaha yang dikelola oleh
negara dan swasta.
Namun kenyataan yang diala-
mi dan dirasakan saat ini, sete-
lah lebih dari 6 dasawarsa indo-
nesia menjadi sebuah negara,
justru menyimpang jauh dari
ketentuan konstitusi negara.
Dimana koperasi tidak lebih
sekedar unit-unit usaha kecil
yang didirikan oleh perusahaan-
perusahaan raksasa milik
negara dan swasta. Pendirian
koperasi oleh perusahaan-
perusahaan negara dan swasta,
terkesan semata-mata untuk
memenuhi pesan kontitusi
dalam bentuk badan-badan
hukum secara legalitas.
Situasi dan kondisi sosial
ekonomi rakyat indonesia saat
ini,sebenarnyasebuahserial-lan-
jutan dari penderitaan ekonomi
rakyat pada masa Kolonial
(Belanda).Belajardariitu,”maka
Brigade Manguni sebagai ormas
yang cukup diperhitungkan di
bumi sulawesi utara saat ini juga
memiliki kepedulian secara
nasional di indonesia.
Kami Brigade Manguni yang
tergabung dalam beberapa
elemen masyarakat yang tidak
memadang suku ras dan agama,
“sangat menyadari bahwa harus
ada perjuangan moral untuk
mengembalikan semangat ke-
pahlawan dan cinta tanah air,
guna ikut melindungi segenap
tumpah darah Indonesia”.
Brigade Manguni akan terus
memantau aspek Pendidikan
dan Kesehatan, karena ini
merupakan hal yang terpenting
untuk dikedepankan,” khusus-
nya bagi mereka yang berada di
daerah-daerah pedalaman,
daerah perbatasan, dan daerah-
daerah terpencil mengingat saat
ini Brigade Manguni telah
mencapai tingkat program
nasional sehingga dari seluruh
elemen masyarakat indonesia
natinya bisa bergabung bersama
sama dengan Brigade Manguni
guna ikut mensukseskan pro-
gram-program pemerintah serta
menjaga perdamaian masyara-
kat indonesia demi keutuhan
dan kedaulatan NKRI.
Sebagaimana yang tertuang di
alenia ke-IV Pembukaan UUD
1945 yang salah satu nya
adalah,“ Mencerdaskan kehidu-
pan bangsa. Namun tentunya
kita tahu bersama, saat ini
pendidikan merupakan kebutu-
han yang harus di bayar mahal.
SementaradibidangKesehatan
masih banyak penduduk miskin
tidakmendapatkanfasilitasyang
memadai. Fenomena kehidupan
berbangsadanbernegarayangdi
akibatkan oleh aspek-aspek
hukum, ideologi, ekonomi,
pendidikan,dankesehatan,sudah
barang tentu akan sangat mem-
pengaruhi kepada aspek Kehi-
dupan di bidang politik dan
keamanan negara.
Dalam situasi ini dan kondisi
yang penuh ketidak pastian di
segala bidang, maka Brigade
Manguni bersama masyarakat
tentunya akan mencari solusi
dengan membuat pilihan-pilihan
dalam rangka alternatif pemeca-
hanmasalahyangdihadapi,baik
individual maupun secara berke-
lompok,sehinggadapatbersama
sama menjaga stabilitas keama-
nan negara yang kita cintai ini.
Dengan senyum ramahnya,”
ketua DPD Brigade Manguni
kota bitung Fabian Kaloh S.ip
Msi ingin membangkitkan
kembali semangat nasionalisme
indonesia sebagai negara dan
bangsa yang benar-benar mer-
deka, berdaulat, bermartabat,
dan senantiasi siap memperta-
hankan Negara Kesatuan Repu-
blik indonesia.(REIMON)
Tujuh Puluh Anggota DPD Brigade
Manguni Se-kota Bitung Dilantik
Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Jabar
Kabupaten Karawang, Kabupa-
ten Pangandaran, Kota Depok,
Kabupaten Cianjur dan Kabu-
paten Tasikmalaya.
“Ada 8 daerah di Jabar yang
akanmenggelarPilkadaserentak,
waktunya sudah dipastikan De-
sember,tapitanggalnyabelumdi-
tentukan,” kata Ketua KPU Jabar
Yayat Hidayat, Kamis (19/2).
Dari 8 daerah yang sudah siap
menggelarpemilihanlangsung,5
daerah yakni Kabupaten Bandu-
ng,KabupatenSukabumi,Kabu-
paten Indramayu, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Pangan-
daranmasajabatanpemimpinnya
habis pada 2015 ini.
Sedangkan Kota Depok, Kabu-
paten Cianjur dan Kabupaten Ta-
sikmalaya masa jabatan pemim-
pinnya berakhir pada semester
pertama 2016 mendatang. “Tapi
tidak masalah 8 kabupaten/kota
di Jabar sudah siap menyeleng-
garakan pilkada,” ungkapnya.
Sebab lanjut dia, sesuai Pasal
201Undang-undangNomor1Ta-
hun2015disebutkanpemungutan
suara yang digelar Desember
tahun ini memang dilakukan
untuk pemerintah yang masa
jabatannya habis pada 2015 dan
semester awal 2016.
Dia menambahkan, akan me-
manfaatkan 10 bulan waktu
tersisa untuk mempersiapkan
Pilkada serentak ini. Dari 8 yang
sudah siap secara keseluruhan
menurut dia, hanya Cianjur yang
belum siap secara materi.
“Saya kira sekarang cuma
anggaran saja dan itu Cianjur.
Kalau yang 7 daerah sudah
ready,” ungkapnya.
TapiKPUJabaroptimisCianjur
yang juga masa jabatan kepala
daerahnya habis pada 2016 akan
bisa melibatkan dengan 7
kabupaten/kota di Jabar. “Saya
yakin bisa. Yang penting seka-
rang 8 KPU di kabupaten/kota
bersinergi, dengan KPU Jabar,”
tandasnya.(SITORUS)
PTAlpindoMitraBajadanKoperasiBinaUsahaDigeledah
Jalan Siliwangi, Cibatu Kota
Sukabumi. Dua lembaga itu
menerima pinjaman kredit dari
BJBSukabumipadatahun2012.
Diungkapkan Kabid Humas
Polda Jawa Barat Sulistyo
Pudjo Hartono melalui Kasub-
dit III Tipikor Polda Jawa Barat
Yayat Popon Ruhiat saat dikon-
firmasi, penggeledahan tersebut
dimulai sejak pukul 10.00 WIB.
Dalam penggeledahan itu,
pihaknya menerjunkan bebe-
rapa penyidik untuk memeriksa
dan mengumpulkan beberapa
dokumen yang berkaitan de-
ngan pengajuan pinjaman kredit
tersebut.
“Penggeledahan ini untuk
melengkapi dokumen peme-
riksaan terkait dugaan tindakan
korupsi yang sedang kami
tangani. Penggeledahan kami
fokuskan ke beberapa ruangan
di dualembagapengajupinjama-
nan untuk memeriksa dan me-
ngumpulkandokumen-dokumen
pinjaman,” ungkap Yayat.
Dijelaskan Yayat, modus oper-
andidalamdugaantindakpidana
korupsi tersebut yaknidalam
proses pemberian kredit ini di-
dugatidakmelaluiproseduryang
benar. Selain itu, dalam penga-
juan persyaratan kreditnya pun
diduga tidak sesuai fakta.
“Iya diduga ada manipulasi
dalam pengajuan persyaratan
pinjamanini.Kamijugamenduga,
setelah pinjaman ini cair, bantuan
yang seharusnya dinikmati para
pelaku usaha kecil yang
memerlukan modal usaha, didu-
ga tidak sampai ke sasaran pene-
rima,”ungkapYayat.(SITORUS)
Janji Calon Kapolri Tuntaskan Kasus Abraham dan Bambang
Nasional, Kamis (12/2).
Erwinmenjelaskan,CREWnya
telah melakukan investigasi di
lapangan dan banyak ditemukan
lembaga penerima FIKTIF.
Bahkan, ada juga nama lembaga/
yayasan/organisasi yang dicatut
sebagai penerima dana hibah,
namun ketika dicek, ternyata
pihak pengelola lembaga/yaya-
san/organisasi tidak pernah
menerima dana hibah.
Erwin memaparkan bahwa ada
sejumlahlembagapenerimayang
diduga fiktif berdasarkan hasil
investigasi yang dilakukan oleh
Tim Investigasi Independent
(TII) Gemma-MP Banten, yakni
KoperasiUnitDesaMinaBhakti
yang beralamat di Jl Pelelangan
Ikan Teluk Banten, Karangantu,
KecamatanKasemen,Kabupaten
Serang, Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Biro Kesra
Pemprov Banten lembaga ini
menerimadanahibahpadatahun
2013 senilai Rp 500 juta.
Ketika Tim Investigasi Inde-
pendent (TII) Gema-MP cek ke
lapangan ternyata koperasi
tersebut sudah lima tahun tidak
beroperasi. Itu berarti lembaga
tersebut fiktif,” jelas Erwin.
Selain itu, kata Erwin, ada yang
yayasanpenerimahibahbernama
Yayasan Al Muslimun Banten
dengan alamat Kecamatan Tirta-
yasaKabupatenSerang,senilaiRp
500 juta. Ketika dicek, ternyata
yayasanitutidakpernahada.Yang
ada hanya masjid bernama Al
Muslimun.
“Ketika Tim mengecek ke pe-
ngelola masjid, mereka mengaku
tidakpernahmenerimadanahibah
pada tahun 2013,” jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin mengung-
kap,penerimahibahbernamaFo-
rum Persaudaraan Ponpes Mod-
ern Provinsi Banten yang ber-
alamat di Jl Raya Leuwidamar,
Sudamanik,KecamatanCimarga,
KabupatenLebak,jugafiktif,Fo-
rumtersebutsamasekalitidakada
dialamattersebut.Padahaldalam
daftar penerima hibah 2013,
lembaga tersebut tercatat me-
nerimahibahsenilaiRp2,4miliar.
Dana hibah tersebut diduga
dinikmat oleh oknum pejabat di
Biro Kesra Banten,” tegasnya.
Erwinmenegaskan,kasusdana
hibah harus terus didorong ke
aparat penegak hukum agar
diproses secara tuntas, “Kejati
Banten tidak boleh tebang pilih
dalam menangani kasus dana
hibah di Provinsi Banten. Semua
pelakuyangterlibatharusdiseret.
Kejati Banten jangan hanya
terfokuskepersoalanhibah2011-
2012 tetapi juga hibah yang
disalurkan pada tahun anggaran
2013, yang diduga kuat sarat
denganpraktikkorupsi,”ujarnya.
Untuk diketahui, terkait kasus
dana hibah pada tahun anggaran
2011-2012, Kejati Banten telah
menjerat tujuh tersangka yakni
mantanAsdaIIIPemprovBanten
ZaenalMutaqin,AsepSupriyadi,
Dudi Setiadi, Sutan Amali,
Wahyu Hidayat, Yudianto, dan
bendahara pribadi Gubernur
Banten Nonaktif Ratu Atut
Chosiyah bernama Siti Halimah.
Kasus dana hibah yang men-
jerat tujuh tersangka tersebut
yang kini menjadi terdakwa
sudah mulai disidangkan di
Pengadilan Negeri Serang.
Dalam persidangan terungkap
modus dari munculnya lembaga
penerima fiktif dan pemotongan
dana hibah.
Ternyata, dana hibah yang
dipotong dan sengaja disalurkan
ke lembaga fiktif itu sengaja
dilakukan para terdakwa selain
untuk kepentingan kampanye
Ratu Atut Chosiyah pada saat
mencalonkan diri kembali pada
pemilihan gubernur 2011, tetapi
jugauntukmemperkayadiripara
terdakwa itu sendiri.
Sebelumnya, Kepala Biro
Kesra Pemprov Banten Irfan
Santoso,ketikadikonfirmasi,ma-
lah menantang aparat penegak
hukum untuk memproses dan
mengusutkasusdanahibah2013
tersebutjikamemangtelahterjadi
penyelewengan,”“Silakanaparat
penegak hukum mengusut kasus
danahibah2013.Yangjelassaya
tidak terlibat dalam kasus
tersebut,” ujarnya.(JIEP)
KepalaBiroKesraProvinsiBantenTantangAparatHukum
berlarutmakaakanberdampakpada
sektor lain seperti ekonomi. “Saya
akan berkoordinasi dan berko-
munikasi dengan pimpinan KPK
baruagarpersoalanantaraKPKdan
Polri selesai. Saya harus berkomu-
nikasi dan berkoorinasi dengan
pimpinan KPK baru sehingga ada
langkapasti,”ujarnya.
Seperti diketahui, Kepolisian
Republik Indonesia telah me-
netapkan status tersangka ke-
pada Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto dalam kasus
dugaan mengarahkan saksi
untuk memberikan keterangan
palsu dalam sengketa pilkada
Kotawaringin Barat, Kali-
mantan Tengah, di Mahkamah
Konstitusi tahun 2010.
Kemudian Direktorat Reserse
Kriminal Umum (Ditreskrimum)
PoldaSulselbartelahmenetapkan
Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Abraham Samad
sebagai tersangka dalam kasus
dugaan pemalsuan dokumen.
Sebelumnya Busyro Muq-
qodas pensiun pada Desember
2014 lalu. Meski mengikuti fit
and porper test di Komisi III
DPR, nasib Busyro tidak jelas,
apakah lolos atau sebaliknya.
Kemudian Presiden Joko Wi-
dodo menonaktifkan Abraham
dan Bambang. Selanjutnya Pre-
siden Joko Widodo menunjuk
TaufiequrachmanRuki,Indriyan-
to Seno Adji, dan Johan Budi SP
sebagaipenggantipimpinanKPK
yang kosong. Ketiganya akan
bersinergidenganpimpinanKPK
lainnya yaitu Zulkarnain dan
Andan Pandu Praja.(RS)
Kasus Labora Sitorus Direkayasa,Awas Pertumpahan Darah di Papua
Nasional menyebutkan kasus
Laboraawalnyamurnipersaingan
usaha kayu yang dikelola PT.
Rotua. Namun ketika berita
Labora di bonsai media seperti
sekarang ini, bau konspirasi dan
rekayasan diduga telah dilakukan
oleh oknum Kejaksaan Agung
(Kejagung)dengantuduhanpasal-
pasal berlapis. Baca Putusan PN
SORONG Nomor 145/PID.B/
2013/PN.SRGTahun2014,(http:/
/putusan.mahkamahagung.go.id/
putusan/).
Akibat putusan yang dinilai
rekayasatersebut,aksisolidaritas
terhadap Labora terus bermun-
culan hingga menimbulkan ke-
marahanrakyatSorongdiKantor
Distrik Sorong Barat, Senin lalu,
tempat tersebut berubah menjadi
lautanmanusia,saatribuanorang
yang tergabung dalam pendu-
kung Labora Sitorus, menggelar
demo. Aksi yang berlangsung
pukul 10.00 WIT ini, berjalan
aman dan lancar, dibawah pe-
ngawalan ketat aparat.
KejaksaanAgungpunmenuduh
Labora telah melarikan diri.
Namun, faktanya, Labora saat ini
masih ada di rumahnya didalam
perlindungan warga masyarakat
Sorongdantidakbenarmelarikan
diri. Labora dianggap orang baik
olehmasyarakatsekitarnyakarena
telah membantu warga miskin
dengan membangun rumah pen-
duduk, rumah ibadah, menyeko-
lahkanwargasekitarhinggakulia.
Dari sejak dahulu warga So-
rong, Papua memiliki tingkat
kemiskinan yang tinggi dan
beberapa daerahnya terisolasi
dari peradaban dengan suku
primitif. Di saat negara absen
memperhatikan rakyatnya, ada
Labora yang dianggap sebagai
pahlawansemacamRobinHood.
“Labora sulit dijemput karena
dia dilindungi oleh warga
masyarakat. Persoalannya,
Labora dianggap dermawan
oleh masyarakat, semacam Ro-
bin Hood, sehingga dilindungi,”
ujar Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna Laoly,
Selasa (10/2/2015).
Merekamemintaagarkejaksaan
tidak mengeksekusi Labora ka-
renakasusnyayangpenuhdengan
rekayasa. “Kami siap pertum-
pahan darah jika Labora diekse-
kusi. Kami tidak mengerti berkas
yang dipakai dalam persidangan
ini berkas milik siapa? Sebab di
dalam berkas tersebut tertera
bahwa Labora adalah Pegawai
NegeriSipil(PNS)PemdaSorong
dan berpendidikan S1.
Padahal kenyataannya Labora
adalah anggota polisi aktif dan
hanya berpendidikan SMA,”
kata Juru Bicara Labora, Fredy
Fakdawer di sela-sela unjuk
rasa tersebut, Senin (9/2/2015).
Mereka meminta agar Ketua
DPRD Kota Sorong dapat
memfasilitasi perwakilan PT
Rotua dan masyarakat untuk
bertemu dengan Presiden Joko
Widodo. Mereka juga minta
Jokowi untuk membentuk tim
independen guna menijau
kembali perkara Labora.
Labora Sitorus saat di wawan-
carai wartawan mengaku bah-
wa proses hukum dihadapi se-
karang ini hukum rimba. Kalau
status orang sudah ditentukan
kan wajib harus di BAP sebagai
tersangka. Saya di BAP sebagai
tersangka saja enggak pernah
apalagi diperiksa,” kata Labora,
Jumat (6/2/2015).
Dia juga mempertanyakan
landasanhukumyangdigunakan
Mahkamah Agung (MA) untuk
melakukan eksekusi kepadanya.
“Dari mana Mahkamah Agung
(MA) mengetahui bahwa saya
bersalah, diperiksapun saya
tidak pernah jadi saya anggap itu
hukum rimba. Jadi kalau mereka
datang hukum rimba, tembak
saja saya di sini,” imbuhnya.
Labora mengatakan bahwa
petugas dari kejaksaan dan
anggota kepolisian sering
menyambangi kediamannya
dengan alasan silaturahmi, dan
tidak ada yang memintanya
kembali ke lapas. Kedatangan
pihak kejaksaan hanya sekedar
menjenguk.DanpihakKejaksaan
yang ‘menjenguk’ tidak pernah
menyinggungdirinyaharussegera
kembali ke lapas.
PN Sorong memvonis Labora
hukuman dua tahun penjara
plus denda Rp50 juta. Dia
nyata melanggar UU Migas
dan UU Kehutanan. Di penga-
dilan terbongkar, Labora punya
duit di rekeningnya pribadi Rp
17 juta bukan sebesar Rp1,5
triliun yang dituduhkan.
Sementara 13 September 2014,
Mahkamah Agung memberat-
kan hukuman Labora menjadi
penjara 15 tahun. Plus denda
Rp5 miliar.(SON)
Mobil Siluman di SPBU Mewarnai Maraknya Penimbunan BBM
Manembo-nembo setiap hari
dengan rata-rata perharinya bisa
mencampai seribu liter sebab
diduga tangki mobil tersebut
telah dimodifikasi hingga
dalam sekali pengisian bisa
mencapai 300 liter.
Hendaknya dengan dengan
adanya hasil temuan ini pihak
petugas kepolisian menindak
tegas pelaku dibalik mobil
siluman tersebut agar bagi
pengguna transportasi lainya
tidak menjadi korban akibat
sering habisnya bahan bakar
minyak ketika mereka akan
melakukan pengisian. Kami
sering melakukan pengisian
dieceran dengan harga cukup
mahal karena di SPBU sudah
tutup alias habis stok.
Hendaknya mafia BBM mere-
nungkan syair lagu yang
dinyanyikan oleh iwan fals
dalam judul Galang Rambu
Anarki. Tangisan pertamamu
ditandai dari kelangkaan BBM
di SPBU,” hingga kami harus
membeli bahan bakar solar atau
premium di penjual eceran yang
harganya cukup tinggi, yang
seharusnya selisih harga solar
dan premium di SPBU dengan
harga di penjual eceran dapat
kami belikan susu akhirnya tak
terbeli. Ini sama artinya orang
pintar tarik subsidi,” anak kami
kurang gizi.Ya Iwan Fals benar,
akibat ulah mafia BBM maka
susupun sampai tak terbeli.
Jadi kami berharap kepolisian
managkap pelaku dibalik mobil
siluman tersebut dan bilamana
perlu hukum seberat beratnya
karenatelahmencurisubsidimilik
kami serta cukup meresahkan
pengguna transportasi dibumi
sulawesi utara yang kita cintai.
Ketua DPW LP-Tipikor RI Sulut
AmirPontohberjanjiakanmengusut
tuntas mobil siluman tersebut bila-
manaperlusampaikeranahukum.
Saya sudah mengantongi data
nopol serta nama pemilik
kendaraan mobil tersebut.
Untuk saat ini kami masih
rahasiakan dulu sampai data
kami benar-benar akurat,”
sebab saya sendiri yang akan
membawah bukti ini kepihak
yang berwajib,” utamanya
pihak kajati tentunya.
Karena saya ingin masalah ini
diproses sesuai hukum yang
berlaku. Bilamana perlu pelaku
harus dijerat dengan pasal 53
huruf C, undang-undang RI
Nomor 22 tahun 2001 tentang
migas, jo pasal 55 KUHP atau
pasal 55 UU nomor 22 tahun
2001 dengan ancaman huku-
man enam (6) tahun penjara
apabila nantinya sudah jelas
terbukti,” agar supaya nantinya
bahan bakar minyak (BBM) di
sulut ini aman dari penjarahan
yang dilakukan oleh para mafia
minyak hingga terkondusifnya
stok yang ada di setiap SPBU
nantinya.(KORWIL)