3. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Definisi korupsi
3
korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen, yaitu:
▰ Korupsi adalah suatu perilaku.
▰ Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
▰ Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
▰ Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
▰ Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.
Dari penjelasan tersebut di atas, maka antikorupsi menjadi sebuah antitesis. Pengertian antikorupsi adalah semua
tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya.
6. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Faktor Intenal
6
1. Sifat serakah/tamak/rakus manusia
Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang
dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa
jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak
lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan
yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.
2. Gaya hidup konsumtif
Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup
konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang
serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi
dengan pendapatan yang memadai.
7. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Faktor Internal
7
3. Moral yang lemah
Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya
lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka
godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat,
bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.
8. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Faktor Eksternal
8
1. Aspek Sosial
Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya
mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi
keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi.
Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan
gratifikasi kepada pejabat.
2. Aspek Politik
Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi.
Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics,
seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-
anggota partai politiknya
9. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Faktor Eksternal
9
3. Aspek Hukum
Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya
penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya.
Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani
dan korupsi terus terjadi.
4. Aspek Ekonomi
Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji
yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh
mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan
berpendidikan tinggi.
Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan
karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk.
10. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Faktor Eksternal
10
5. Aspek Organisasi
Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini
memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan
integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem
pengendalian manajemen
12. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Apa itu BANK Century
12
BCIC sebelumnya bernama PT Bank Century Tbk, dan sempat ramai karena skandal penggelapan dana
nasabah. Pada tanggal 21 November 2008 diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah
nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk.
Lalu Pada tanggal 20 November 2014 PT Bank Mutiara Tbk diambil alih oleh J Trust Co. Ltd. dan pada tanggal 29
Mei 2015 berubah nama lagi menjadi PT Bank J Trust Indonesia Tbk.
13. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Kronologi Kasus Bank Century
13
2004
Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Setelah LPS (Lembaga
Penjamin Simpanan) mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009 Bank
Century Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.
15 September 2008
Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Century untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia (BI) untuk dimintai
komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.
BI dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular
merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70 persen saham, maka
pada tanggal
15 Oktober 2008
Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW -yang menguasai 70% saham Bank Century- untuk menandatangani
Letter of Commitment (LoC) yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank
Century.
31 Oktober dan 3 November 2008
Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman
jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia.
14. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Kronologi Kasus Bank Century
14
5 November 2008
Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus.
6 November 2008
Karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP), Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya.BI juga
mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun
deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus.
13 November 2008
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang
mengikuti pertemuan G20 di Washington D.C.
16 November 2008
Mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LoC (Letter of credit )tanggal 15 Oktober 2008, maka
pada tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LoC kedua.
20 November 2008
Bank Indonesia mengajukan permohonon cekal kepada seluruh pengurus Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali.
Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan.
15. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Kronologi Kasus Bank Century
15
21 November 2008
Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur Bank Indonesia, yang saat itu dijabat oleh
Boediono. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang mengambil alih
kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Century.
25 November 2008
Bank Indonesia melapor ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang
dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya.Ketiga orang ini menguasai 70 persen saham bank
Century Tbk.
Dalam keterangannya di depan pansus Century tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duadjie
mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru
bisa berkoordinasi dengan BI, dua hari setelah penangkapan tersebut.
21 Oktober 2009
Pemilik baru Bank Century Tbk yaitu Lembaga Penjamin Simpanan -yang mendapatkan dana dari iuran bank-
bank yang ikut mendirikannya- memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk.
16. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Siapa pelaku Kasus Bank Century
16
Terpidana kasus korupsi Bank Century yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya mengajukan
sidang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Informasi mengenai pengajuan PK Budi tercatat dalam laman atau situs kepaniteraan MA, Jumat (11/9). Pengajuan PK Budi Mulya
tersebut teregister dengan nomor 113 PK/Pid.Sus/2020 dan diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Adapun nomor Surat Pengantar yakni, W10.U1/42/HK.05.1/2020.03. Berkas memori PK itu masuk di Kepaniteraan MA pada 24
Februari 2020 dan telah didistribusikan pada 13 Maret 2020.
Sebagai informasi Budi Mulya ditangkap KPK pada 2013. Di pengadilan ia dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus korupsi Bank
Century saat menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter tahun 2007
17. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Siapa pelaku Kasus Bank Century
17
Budi divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juli 2014. Enam bulan kemudian, pada
Desember 2014 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Budi Mulya menjadi 12 tahun penjara.
Setelahnya, pada 2015, MA mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, dengan kembali memperberat
vonis Budi menjadi 15 tahun penjara dan denda senilai Rp 1 miliar. Putusan itu lebih berat dari vonis banding sebelumnya.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim agung yang mengadili kasasi itu-- Artidjo Alkostar, M Askin, dan MS Lumme--sepakat menilai Budi yang menyetujui
penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,
dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi.
18. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Siapa pelaku Kasus Bank Century
18
Perbuatan tersebut terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Oleh karena ulah Budi itu, Century kemudian menerima pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang disetujui
Deputi Gubernur BI. Belakangan, kebijakan itu justru disebut telah merugikan negara senilai Rp8,012 triliun sejak penyetoran
Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada 24 November 2008 hingga Desember 2013.
Perbuatan tersebut dilakukan tak hanya seorang diri. Ikut terseret dalam amar putusan Budi, sejumlah deputi gubernur lainnya
antara lain Siti C Fadjriah dan mantan Wakil Presiden Boediono, meskipun belakangan nama terakhir lolos dari jerat hukum.
19. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
Berapa kerugianKasus Bank Century
19
Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara
dalam kasus Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK menyimpulkan telah terjadi
penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun.
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada Ketua KPK, Abraham Samad di
kantor KPK, Jakarta, 23 Desember 2013. “Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, BPK
menyimpulkan telah terjadi penyimpangan pada pemberian FPJP dari BI kepada Bank Century yang
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar,” ungkap Hadi Poernomo.
20. www.sar.ac.id
ONE STEP BEYOND
www.sar.ac.id
KESIMPULAN
20
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya, korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar
biasa (extraordinary cryme) yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia.
Semakin hari perkembangan korupsi di dunia dan khususnya di Indonesia bukanlah semakin berkurang, akan
tetapi makin hari makin meluas dan bertambah. Hal tersebut di tandai dengan modus dalam suatu kejahatan
korupsi yang dari waktu ke waktu bisa di katakan banyak mengalami perubahan yang drastis. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, baik oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, maupun kejaksaan itu sendiri.
