Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
MP3KI bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan sistem perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Program ini akan diimplementasikan secara terpadu dengan MP3EI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)S. Pandu Hartadita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan administrasi di provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2011 dan 2012. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2011 adalah 3.169.814 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.242.814 jiwa.
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
1. Program GPOBA bertujuan menciptakan akses internet yang lebih luas di pedesaan dengan memberikan insentif kepada sektor swasta untuk menyediakan jaringan dan layanan internet serta melatih sumber daya manusia lokal.
2. Melalui model Warnet Desa (WARDES), program ini berhasil memperluas jangkauan akses internet ke 222 lokasi di Jawa dan Sumatera dengan dukungan pemerintah dan swasta.
3. Pencapaian program ini antara lain ter
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
MP3KI bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan sistem perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Program ini akan diimplementasikan secara terpadu dengan MP3EI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)S. Pandu Hartadita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan administrasi di provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2011 dan 2012. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2011 adalah 3.169.814 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.242.814 jiwa.
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
1. Program GPOBA bertujuan menciptakan akses internet yang lebih luas di pedesaan dengan memberikan insentif kepada sektor swasta untuk menyediakan jaringan dan layanan internet serta melatih sumber daya manusia lokal.
2. Melalui model Warnet Desa (WARDES), program ini berhasil memperluas jangkauan akses internet ke 222 lokasi di Jawa dan Sumatera dengan dukungan pemerintah dan swasta.
3. Pencapaian program ini antara lain ter
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Dokumen tersebut membahas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu kerangka kebijakan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari program inti berbasis wilayah dan program penguat sektoral untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
RAPAT KERJA GUBERNUR BERSAMA BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR, INSTANSI VERTIKAL DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, 17 DESEMBER 2012 DI LAMIN ETAM, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara periode 2014-2018. Isu-isu strategis yang diidentifikasi antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta upaya meningkatkan daya saing ekonomi provinsi.
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...RizkieDani
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting tahun 2022. Dokumen menjelaskan latar belakang dan target penurunan stunting, dukungan kebijakan Kemendagri, identifikasi desa lokus, serta koordinasi antar instansi pemerintah untuk mencapai target nasional.
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Dokumen tersebut membahas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu kerangka kebijakan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari program inti berbasis wilayah dan program penguat sektoral untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
RAPAT KERJA GUBERNUR BERSAMA BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR, INSTANSI VERTIKAL DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, 17 DESEMBER 2012 DI LAMIN ETAM, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara periode 2014-2018. Isu-isu strategis yang diidentifikasi antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta upaya meningkatkan daya saing ekonomi provinsi.
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...RizkieDani
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting tahun 2022. Dokumen menjelaskan latar belakang dan target penurunan stunting, dukungan kebijakan Kemendagri, identifikasi desa lokus, serta koordinasi antar instansi pemerintah untuk mencapai target nasional.
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIEKPD
Tingkat pembangunan ekonomi dan SDM di Jambi masih menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan nilai tambah yang signifikan. Kualitas SDM dan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Pengelolaan SDA dan lingkungan masih menghadapi masalah deforestasi dan kerusakan hutan."
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kriminalitas meningkat pada 2004-2007 namun menurun 2008-2009. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional menurun 2004-2006 tetapi naik 2007-2008 meskipun masih di bawah target."
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama pembangunan di Aceh yang meliputi dampak panjang konflik berkepanjangan, krisis ekonomi 1997, dan tsunami 2004 yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Aceh. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh juga lebih rendah dari rata-rata nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013
Sebuah laporan pertanggung jawaban Termasuk Statistik Kemajuan Yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2012 di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam mewujudkan misi membangun kaltim untuk semua agar tercapainya visi Kaltim Bangkit 2013.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Sugeng Budiharsono
Teks tersebut membahas pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan, analisis sumber daya dan potensi daerah, serta perencanaan dan pendanaan program pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
Dokumen tersebut membahas arahan dan kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015. Secara singkat, dokumen tersebut meninjau pencapaian program pembangunan nasional tahun 2010-2014, menetapkan tema "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional" untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, serta menjelaskan prioritas dan tantangan pembangunan.
Grand Desain ini merupakan kerangka kerja pengendalian kuantitas penduduk di Jawa Timur untuk periode 2010-2035. Dokumen ini menganalisis situasi demografi Jawa Timur, menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi, serta menyusun program dan kegiatan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan dan seimbang.
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
Dokumen tersebut merangkum evaluasi kinerja tahun ke-4 (2012) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur 2009-2013. Evaluasi ini mencakup kinerja pencapaian agenda 1, 2, dan 3 RPJMD serta indikator makro, dengan fokus pada program prioritas pembangunan kawasan perbatasan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut membahas komitmen Kabupaten Pangkep dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan meninjau permasalahan pembangunan daerah, isu strategis pembangunan, visi-misi, prioritas pembangunan, dan kerangka kerja pencapaian misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan."
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing daerah serta mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Dokumen ini membahas rencana kerja tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan oleh Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Bappenas. Rencana kerja mencakup evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Aceh, dan evaluasi tematik di Aceh. Tim EKPD terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
1. SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2009
PROVINSI GORONTALO
PELAKSANA
UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO
Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
Visi (2002-2007)
Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Mandiri, Berbudaya
Entrepreneur dan Bersandar pada Moralitas Agama
dalam Kerangka NKRI
Visi (2007-2012)
“Gorontalo Provinsi Inovasi”.
Misi
“Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan
Religius”.
3. 4 AGENDA POKOK PEMBANGUNAN
• Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur
• Inovasi SDM yang entrepreneur, mandiri dan religius
• Inovasi Dalam Menumbuh-Kembangkan Ekonomi
Rakyat Berbasis Desa
• Inovasi Teknologi Tepat Guna
3 PROGRAM UNGGULAN
• Pengembangan SDM
• Agropolitan dengan Entri Point Jagung
• Etalase Perikanan
3 MASALAH UTAMA
• Infrastruktur Dasar
• Energi
• Banjir
5. Analisis Relevansi dan Efektivitas
• Terdapat relevansi antara pembangunan layanan publik yang dijalankan
oleh Pemeritah Daerah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan pembangunan
nasional. Layanan publik yang dijalankan pemerintah daerah mengacu pada
agenda kedua RPJMN 2004-2009, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
Demokratis, khususnya sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada
revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
• Terjadi efektivitas dalam pelayanan publik dan demokrasi. Hal ini terjadi
karena secara konkrik agenda nasional yang berhubungan dengan
pelayanan publik diimplementasikan ke dalam agenda pembangunan
daerah yaitu: Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur yang diarahkan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik
melalui penyediaan Public Goods dan Public Services. Agenda ini
dituangkan dalam dokumen RPJMD 2007-2012 dan merupakan tindak lanjut
dari misi pembangunan 2002-2007 yaitu: Mewujudkan sistem demokrasi
dan supremasi hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, transparan dan profesional.
6. Program yang dilaksanakan antara lain
Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis
pen
produktivitas sebagai instrumen penilaian kinerja kelembagaan
dan individu.
individu.
Upaya penghapusan retribusi yang tidak memberikan pelayanan
langsung kepada publik.
publik.
Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP
dalam pelaksanaan Good Governance.
Governance.
• penyuluhan peraturan perundang-undangan dengan
perundang-
menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang
nilai- norma-
berlaku di masyarakat.
Reformasi Birokrasi melalui Implementasi 5 Nilai Budaya Kerja
(Inovasi, Kerjasama, Kecepatan, Kesejahteraan Masyarakat,
Kepercayaan)
Program TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)
Pengembangan SDM Aparat melalui pemberian fasilitas
beasiswa dan kesempatan belajar pada para aparat serta melalui
penjaringan calon pegawai negeri sipil yang berizasah S1.
Penyiapan yuridis formal untuk implementasi kebijakan layanan
satu atap.
atap.
8. Analisis Relevansi dan Efektivitas
• Terdapat relevansi antara pembangunan kualitas SDM
Nasional dengan Provinsi karena misi pembangunan
nasional diimplementasikan dalam program
pembangunan daerah. Program ini berhubungan dengan
Agenda ketiga nasional khususnya sasaran ketiga yaitu
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.
• Dari analisis efektivitas terjadi peningkatan secara terus
menerus kualitas sumberdaya manusia di Provinsi
Gorontalo. Efektivitas ini antara lain dipengaruhi oleh
adanya fokus pembangunan di bidang kualitas
sumberdaya manusia melalui penetapan program
unggulan pertama daerah yaitu pengembangan
sumberdaya manusia.
9. Program yang dilaksanakan antara lain
• Program unggulan pengembangan SDM
• Pada bidang pendidikan yang cukup menonjol adalah
program pendidikan berbasis kawasan dan program
semua bisa sekolah
• Pada bidang kesehatan antara lain program
peningkatan sumberdaya kesehatan serta sarana dan
prasarana kesehatan.
11. Analisis Relevansi dan Efektivitas
• Berdasarkan capaian rata-rata outcomes tingkat ekonomi Provinsi
Gorontalo relevan dengan capain outcomes nasional. Hal ini
disebabkan Pembangunan ekonomi provinsi mengacu pada Visi
Ketiga Rencana RPJMN 2004-2009 yaitu; terwujudnya perekonomian
yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang
layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan
yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah daerah
melalui 2 program unggulan yaitu: agropolitan Jagung dan Etalase
Perikanan
• Terjadi efektivitas pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo. Hal
ini terjadi program unggulan ditetapkan oleh pemerintah daerah
telah menimbulkan efek bola salju pada perekonomian daerah
sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan
mendorong investasi dan ekspor.
12. Program yang dilaksanakan antara lain
• Program unggulan agropolitan jagung melalui
pelaksanaan 9 pilar pengembangan agropolitan
dimana kesemuanya secara langsung berhubungan
dengan pembangunan ekonomi.
• Etalase perikanan melalui program taksi mina bahari,
dimana pengelolaan perikanan dilakukan melalui
model taksi.
• Kebijakan promosi daerah dan kemudahan
berinvestasi Perda Kemudahan Investasi Nomor
4/2004
• Implementasi APBD Hemat dan Efektif
14. Analisis Relevansi dan Efektivitas
• Angka capaian rata-rata tingkat pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2006
cenderung menurun dan setelah itu yaitu tahun 2007-2008 angka
capaiannya mengalami peningkatan. Kondisi yang sama
diperlihatkan oleh angka capaian nasional dimana pada selang dua
rahun terakhir memperlihat peningkatan. Dari sisi tren antara data
provinsi dan nasional cenderung sama akan tetapi trend nasional
lebih curam yang disebabkan persentase terumbu karang yang
angkanya berada di bawah provinsi. Terumbu karang di Gorontalo
cenderung masih terawat
• Capaian rata-rata dan tren menunjukkan terdapat efektivitas
pengelolaan SDA dan LH di Provinsi Gorontalo. Hal ini dipengaruhi
adanya beberapa program yang berhubungan dengan penguatan
ekonomi rakyat seperti halnya program taxi mina bahari yang
secara tidak langsung berhubungan dengan upaya pelestarian
terumbu karang.
16. Analisis Relevansi dan Efektivitas
• Angka capaian rata-rata dan tren menunjukkan bahwa
pembangunan tingkat kesejahteraan Provinsi Gorontalo
masih relevan dengan pembangunan nasional. Relevansi
terutama terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan
angka pengangguran terbuka.
• Jika dilihat capaiannya dari tahun ke tahun khususnya
angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang
cenderung mengalami penurunan, pembangunan
kesejateraan di Provinsi Gorontalo efektif. Hal ini
disebabkan oleh adanya penetapan program unggulan
agropolitan dan etalase perikanan bersama program
turunannya.
17. Program yang dilaksanakan antara lain
Program unggulan agropolitan dan turunannya yang
berhubungan dengan penguatan ekonomi rakyat dan sosial
diantaranya : (Limited Government Intervention Policy untuk
menyangga harga dasar jagung, Pembangunan Infrastruktur
berbasis komoditas yang diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat (jalan agropolitan), Pembangunan
pompanisasi dengan memanfaatkan gravitasi (Pompa Air Tanpa
Motor).
Motor).Pengembangan KIAT (Kawasan Industri Agro Terpadu),
Terpadu),
Pengembangan
Pengembangan Maize Center
Program Etalase perikanan dan turunannya yang
berhubungan dengan ekonomi rakyat.
rakyat. Antaranya
pengembangan perikanan tangkap, pengembangan
budidaya perairan laut, pengembangan desa nelayan,
pengembangan marine industri dan pengembangan pulau-
pulau-
pulau kecil)
39. PERSENTASE TERUMBU KARANG DALAM KEADAAN BAIK
78.3 76.7
80 75.6 74.9 74.9
70
60
50
40
31.46 31.49 29.49 30.62 30.96
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional Provinsi Gorontalo
40.
41.
42. PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI LANJUT USIA BAGI ANAK
6.86 13.25
7 14 12.9
5.82 5.78 11.72
6 12
5 10
3.84
4 8
5.61
3 6
2 1.42 1.43 4 2.86 3.14
1.06 0.92 1.95 1.71
0.7 0.72 2 1.41 1.25
1
0 0 0 0
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Provinsi Gorontalo Nasional Provinsi Gorontalo
PERSENTASE PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
7
6
5
4
3
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Provinsi Gorontalo
43. KESIMPULAN
Pada umumnya berdasarkan indikator outcomes tingkat pelayanan
publik, tingkat kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan
ekonomi, kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
serta tingkat kesejahteraan rakyat disimpulkan terdapat relevansi
pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan
program nasional.
Dari capaian rata-rata indikator outcomes per tahun pembangunan
di Provinsi Gorontalo adalah efektif tetapi umumnya masih berada
di bawah nasional.