Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan relevansi RPJMD Lampung dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 menilai capaian indikator pada agenda aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Evaluasi relevansi membandingkan prioritas nasional RPJMN dengan prioritas daerah RPJMD Lampung.
EKPD 2010 di Provinsi NTT dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan relevansi RPJMD 2009-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Tujuannya adalah melihat kontribusi RPJMN terhadap pembangunan daerah dan keterkaitan program antara kedua rencana tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan relevansi RPJMD Lampung dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 menilai capaian indikator pada agenda aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Evaluasi relevansi membandingkan prioritas nasional RPJMN dengan prioritas daerah RPJMD Lampung.
EKPD 2010 di Provinsi NTT dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan relevansi RPJMD 2009-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Tujuannya adalah melihat kontribusi RPJMN terhadap pembangunan daerah dan keterkaitan program antara kedua rencana tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
Laporan pkl di bengkel lestari jalan mr. iskandar bloraToko234Kunduran
Laporan ini membahas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 5 bulan di Bengkel Lestari Kabupaten Blora. Laporan ini mendokumentasikan proses PKL mulai dari tujuan, gambaran perusahaan, pelaksanaan kegiatan di bengkel, serta kesimpulan dan saran.
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Oswar Mungkasa
Data menunjukkan persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak antara tahun 1993-2010. Pada tahun 2010, provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (99,9%), DI Yogyakarta (99,7%), dan Bali (99,6%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (48,4%), Nusa Tenggara Barat (55,7%), dan Aceh (29%).
Buku Saku. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maret 2012Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut merangkum rencana dan capaian Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011-2012, mencakup (1) kontrak kinerja menteri yang menetapkan target pembangunan rumah bersubsidi dan meningkatkan tingkat hunian rusunawa, (2) sasaran pembangunan perumahan nasional untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, dan (3) program-program utama seperti pembiayaan, pengembangan kawasan, perumahan swadaya
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATEKPD
Tim evaluasi melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Sulawesi Utara untuk periode 2004-2008 dengan tujuan menilai capaian sasaran pembangunan dan memberikan rekomendasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di masa depan.
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Dokumen tersebut merupakan halaman pengesahan kegiatan KKN-PPM mahasiswa Unlam di desa Ambungan, Tanah Laut. Terdapat 10 mahasiswa yang menyelesaikan kegiatannya selama satu bulan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan kerjasama dengan aparat desa.
Dokumen ini membahas latar belakang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan relevansi RPJMN 2010-2014 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran dan kinerja pembangunan serta menganalisis kesesuaian prioritas antara RPJMD dan RPJMN.
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNANDEKPD
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat untuk menilai keberhasilan program pembangunan.
2) Metodologi yang digunakan dalam EKPD meliputi penentuan indikator hasil, pemilihan pendekatan evaluasi dengan fokus pada relevansi dan efektivitas, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusun
Laporan Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2012 menyajikan ringkasan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran ANRI. Pagu anggaran ANRI sebesar Rp151,6 triliun dengan realisasi 99,7%. Program-program utama meliputi pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan serta jasa kearsipan.
Laporan ini merangkum hasil penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Canduang tahun 2005. Laporan ini menjelaskan konsep dan arahan pengembangan kawasan, rencana pemanfaatan ruang, sistem jaringan, dan pedoman pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut.
Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 yang meliputi penilaian capaian indikator pembangunan di bidang pelayanan publik, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya.
Laporan pkl di bengkel lestari jalan mr. iskandar bloraToko234Kunduran
Laporan ini membahas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 5 bulan di Bengkel Lestari Kabupaten Blora. Laporan ini mendokumentasikan proses PKL mulai dari tujuan, gambaran perusahaan, pelaksanaan kegiatan di bengkel, serta kesimpulan dan saran.
Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Oswar Mungkasa
Data menunjukkan persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak antara tahun 1993-2010. Pada tahun 2010, provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (99,9%), DI Yogyakarta (99,7%), dan Bali (99,6%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (48,4%), Nusa Tenggara Barat (55,7%), dan Aceh (29%).
Buku Saku. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maret 2012Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut merangkum rencana dan capaian Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011-2012, mencakup (1) kontrak kinerja menteri yang menetapkan target pembangunan rumah bersubsidi dan meningkatkan tingkat hunian rusunawa, (2) sasaran pembangunan perumahan nasional untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, dan (3) program-program utama seperti pembiayaan, pengembangan kawasan, perumahan swadaya
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Utara - UNSRATEKPD
Tim evaluasi melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Sulawesi Utara untuk periode 2004-2008 dengan tujuan menilai capaian sasaran pembangunan dan memberikan rekomendasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di masa depan.
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Dokumen tersebut merupakan halaman pengesahan kegiatan KKN-PPM mahasiswa Unlam di desa Ambungan, Tanah Laut. Terdapat 10 mahasiswa yang menyelesaikan kegiatannya selama satu bulan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan kerjasama dengan aparat desa.
Dokumen ini membahas latar belakang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan relevansi RPJMN 2010-2014 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran dan kinerja pembangunan serta menganalisis kesesuaian prioritas antara RPJMD dan RPJMN.
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNANDEKPD
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat untuk menilai keberhasilan program pembangunan.
2) Metodologi yang digunakan dalam EKPD meliputi penentuan indikator hasil, pemilihan pendekatan evaluasi dengan fokus pada relevansi dan efektivitas, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusun
Laporan Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2012 menyajikan ringkasan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran ANRI. Pagu anggaran ANRI sebesar Rp151,6 triliun dengan realisasi 99,7%. Program-program utama meliputi pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan serta jasa kearsipan.
Laporan ini merangkum hasil penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Canduang tahun 2005. Laporan ini menjelaskan konsep dan arahan pengembangan kawasan, rencana pemanfaatan ruang, sistem jaringan, dan pedoman pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut.
Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 yang meliputi penilaian capaian indikator pembangunan di bidang pelayanan publik, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
Laporan ini merangkum evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Bali selama periode RPJMN 2004-2009. Tujuannya adalah menilai capaian indikator pembangunan di lima bidang, yaitu pelayanan publik dan demokrasi, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di masa
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang beragam untuk ketiga agenda pembangunan. Pencapaian indikator keamanan dan demokrasi masih perlu ditingkatkan, sementara indikator pendidikan dan kesehatan mengalami kemajuan. Evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 menunjukkan sejumlah keselarasan program, namun perlu penyesuaian prioritas lokal.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2010. Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan relevansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar prioritas pembangunan di Maluku sesuai dengan
Memori Akhir Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumah...Oswar Mungkasa
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat menyusun laporan Memori Akhir Jabatan yang mencakup ringkasan kinerja dan pencapaian selama masa tugas 2010-2012. Laporan ini berisi data dan informasi tentang pencapaian target Rencana Strategis Biro, tantangan, dan agenda kegiatan untuk mencapai tujuan.
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMEKPD
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang 3 hal utama:
1) Latar belakang dan tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja pembangunan daerah Kalimantan Selatan untuk menilai relevansi dan efektivitas pembangunan daerah tersebut.
2) Metodologi yang digunakan dalam evaluasi tersebut meliputi pengukuran kinerja berdasarkan relevansi dan efektivitas serta penentuan capaian indikator hasil berdasarkan
Dokumen ini menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013. Dokumen ini mengatur ketentuan umum RKPD dan membahas evaluasi kinerja pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan."
Panduan ini menjelaskan proses penetapan dan implementasi program Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN), termasuk persyaratan, proses penetapan, langkah kegiatan, implementasi program, dan pembiayaannya. Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyelenggarakan SDSN sesuai standar nasional pendidikan.
Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai relevansi dan efektivitas pembangunan daerah serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung, pengumpulan data primer melalui FGD, dan sekunder dari berbagai instansi. Laporan ini berisi analisis capaian indikator pembangunan di
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
2. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami telah
dapat menyusun Draft laporan akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan di Daerah
Bali. Dalam draft laporan akhir ini berisi latar belakang, tujuan dan keluaran
evaluasi, serta rencana kerja dan perkembangan persiapan tim evaluasi
provinsi. Laporan ini disusun oleh Tim Independen Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah Bali dari Universitas Udayana, berdasarkan atas, telaah data yang
diperolleh serta diskusi dari para anggota Tim dan Badan Perencanaan
Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bali.
Oleh karena ini merupakan draft laporan akhir, tentunya masih sangat jauh
dari apa yang diharapkan. Berkaitan dengan hal itu Tim sangat mengharapkan
kritik dan saran serta masukan dari semua pihak agar nantinya apa yang
menjadi tujuan Evaluasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan
RPJMN 2004-2009 di daerah serta identifikasi relevansi RPJMN 2010 dengan
RPJMD Provinsi Bali dapat dilaksanakan secara optimal.
Pada kesempatan ini Tim sangat berterimakasih kepada Ketua Bappeda
Provinsi Bali serta semua pihak yang telah membantu sehingga Draft laporan
akhir ini dapat terwujud.
Denpasar, Desember 2010
Rektor Universitas Udayana
Prof. Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM)
NIP : 19480628 197903 1 001
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
ii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi ................................................................ 3
C. Anggota Tim Evaluasi ............................................................................. 3
BAB II. HASIL EVALUASI RPJM PROVINSI BALI TAHUN 2004 – 2009
A. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ……………. 5
A.1 Indikator Kinerja ………………………………………………………. 5
A.2 Capaian Indikator …………………………………………………….. 5
A.2.1 Indeks Kriminalitas ................................................................ 5
A.2.2 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional .. 7
A.2.3 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional .. 8
A.3 Rekomendasi …………………………………………………………. 9
B. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
B.1 Indikator Kinerja ............................................................................. 11
B.2 Capaian Indikator ........................................................................... 11
B.2.1 Pelayanan Publik ………………………………………………. 11
B.2.2 Demokrasi ……………………………………………………… 14
B.3 Rekomendasi …………………………………………………………. 17
C. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
C.1 Indikator Kinerja .............................................................................. 18
C.2 Capaian Indikator ........................................................................... 18
C.2.1 Indeks Pembangunan Manusia ……………………………… 19
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
iii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
C.2.2 Pendidikan ……………………………………………………… 22
C.2.3 Kesehatan ………………………………………………………. 34
C.2.4 Keluarga Berencana …………………………………………… 44
C.2.5 Ekonomi Makro ………………………………………………… 50
C.2.6 Investasi ………………………………………………………… 57
C.2.7 Infrastruktur …………………………………………………….. 60
C.2.8 Pertanian ……………………………………………………….. 65
C.2.9 Kehutanan ……………………………………………………… 69
C.2.10 Kelautan ………………………………………………………. 75
C.2.11 Kesejahteraan Sosial ……………………………………….. 81
C.3 Rekomendasi Kebijakan …………………………………………….. 87
BAB III. EVALUASI RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD
A. Pengantar ……………………………………………………………… 94
B. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional ..................... 94
C. Hasil Analisis Keterkaitan Antara Prioritas/Program Aksi Nasional
118
Dengan Prioritas/Program Daerah ………………………………….
D. Hasil Analisis Prioritas/Program Aksi Nasional Yang Tidak
Relevan Dengan Prioritas/Program Daerah .................................. 126
E. Rekomendasi …………………………………………………………. 129
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan ................................................................................... 131
B. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... 134
Hasil Analisis Prioritas/Program Aksi Nasional Yang Tidak Relevan
Dengan Prioritas/Program Daerah
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
iv
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
5. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Jumlah Kasus Kriminalitas di Wilayah Polda Bali, 2004 – 2009 ...... 6
2. Kasus Narkoba yang Ditangani Polda Bali, 2004 – 2009 ................ 8
3. Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Oleh Kepolisian di Wilayah 11
Provinsi Bali, Tahun 2005 - 2009 ...................................................
4. Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan 13
Daerah Pelayanan Satu Atap ..........................................................
5. Persentase Lulusan dengan Jenis Kelamin Perempuan pada 15
Berbagai Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali, Tahun 2004 - 2009
6. Perkembangan Capaian IPM Provinsi Bali ...................................... 20
7.n Hasil Pembangunan Pendidikan di Provinsi Bali ............................. 33
8. Standar Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk .............. 42
9. Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali ... 42
10. Rekapitulasi Hasil Pembangunan Kesehatan di Provinsi Bali .......... 44
11. dan Persentase Jalan dengan Kondisi Baik, Sedang dan Buruk di 62
Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 .....................................................
12. PDRB dan PDB Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun 2004 – 67
2009 .................................................................................................
13. Luas Rehabilitasi Hutan dan Persetasenya Terhadap Lahan Kritis di 71
Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ....................................................
14 Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional ....................... 95
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
v
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
6. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ................. 6
2. Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Bali, 8
Tahun 2004 – 2009 ..........................................................................
3. Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bali ................................ 16
4. Gender Empowerment Meassurement (GEM)di Provinsi Bali, 17
Tahun 2005 – 2008 ..........................................................................
5. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2008 21
6. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar di Provinsi Bali 23
Tahun 2004 – 2009 ..........................................................................
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Provinsi Bali, 24
Tahun 2004 – 2009 ...........................................................................
8. Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 .. 25
9. Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 26
2009 .................................................................................................
10. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ....... 27
11. Angka Putus Sekolah SMP/MTs dan SMA di Provinsi Bali, Tahun 29
2004 – 2009 ......................................................................................
12 Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas di Provinsi Bali, 30
Tahun 2004 – 2009 ..........................................................................
13. Persentase Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Bali, 32
Tahun 2004 – 2009 ..........................................................................
14. Persentase Kelayakan Guru Mengajar di SMA di Provinsi Bali, 33
Tahun 2004 – 2009 ..........................................................................
15. Umur harapan hidup di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 .............. 35
16. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ... 37
17. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ............. 38
18. Angka Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009.. 40
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
vi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
7. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
19. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Bali,Tahun 2004 – 2009 .. 44
20. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ..... 47
21. Angka Kelahiran Total di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ............. 49
22. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali,Tahun 2004 – 2009 ............... 50
23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Indonesia, Tahun 1980 – 51
2009 ..................................................................................................
24. Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, 52
Tahun 2004 - 2009 ..........................................................................
25. Persentase Ekspor terhadap PDRB Bali, Tahun 2004 – 2009 ......... 53
26. Persentase Manufaktur terhadap PDRB Bali, Tahun 2004 – 2009 .. 54
27. Pendapatan Per Kapita di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ........... 55
28. Tingkat Inflasi di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 .......................... 57
29. Realisasi PMDN di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ...................... 58
30. Realisasi PMA di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ......................... 60
31. Persentase Jalan Nasional dengan Kondisi Baik, Sedang dan 63
Buruk di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 .....................................
32. Persentase Jalan Provinsi dan kabupaten dengan Kondisi Baik, 64
Sedang dan Buruk di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ..................
33. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali Dirinci Per Bulan Tahun 66
2009 .................................................................................................
34. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Terhadap PDRB 68
Provinsi Bali, Tahun 1980 – 2009 ....................................................
35. Persentase Luas Rehabilitasi di dalam dan di luar Kawasan Hutan 73
Terhadap Lahan Kritis di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009 ............
36. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perikanan .......................................... 76
37. Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik di Provinsi Bali 79
Tahun 2004 – 2009. .........................................................................
38. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2009 .. 82
39. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 85
2009 ..................................................................................................
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
vii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
8. Draft laporan akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
viii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
9. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah
satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan,
penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan.
Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan
secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi
untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembahgunan
tersebut dilaksanakan.
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Bappenas)
berkewajiban mengevaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN
tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014.
Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara basional tidak selalu
sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN
Tahun 2009-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-
prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMD
2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas program antara
RPJMN dengan RPJ Provinsi.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 1
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
10. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang
berkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang
kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009
adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap
sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda
Aman dan Damai Adil; Adil dan Demokratisi serta Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat.
Ketiga Agenda tersebut kemudian dituangkan kedalam prioritas
pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk berbagai program dan
kegiatan tahunan. RPJM Nasional yang memuat ketiga Agenda tersebut merupakan
dokumen yang harus diperhatikan dan dijabarkan kedalam program-program
pembangunan daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan
ketiga agenda RPJMN 2004 - 2009 diperlukan identifikasi dan analisis indikator
pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN
2010-2004 dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas
nasional 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi
potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun
prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan
Tata Kelola, Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5)
Ketahanan pangan, Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi,
9) Lingkungan Hidup dan dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, & Pasca konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi dan 3 prioritas lain yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik,
Hukum, dan Keamanan lainnya, Perekonomian lainnya
Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada
perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di
daerah. Selain hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah
dalam mengabil kebijakan pembangunan daerah.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 2
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
11. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di daerah;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas program (outcome) dalam
RPJMN 2010-2014 dengan prioritas program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
Keluaran yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah: .
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009
untuk setiap provinsi;
2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
Provinsi
C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi
Para anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana
terdiri dari 8 orang narasumber sebagai berikut.
1. Prof. Dr. dr. I Made Bakta , Sp.PD (KHOM), Rektor Universitas Udayana yang
juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, ahli di
bidang kesehatan.
2. Prof Dr I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E, Pembantu Rektor I Universitas
Udayana yang juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana, ahli di bidang ekonomi.
3. Prof. Ir. I Nyoman Norken, SU, Ph.D., Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas
Udayana, ahli di bidang teknik sipil
4. Prof. Dr. K. Sudibia, SU., Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Udayana,
ahli di bidang ekonomi dan kependudukan.
5. Prof. Dr. Ir. Made Antara, MS., Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas
Udayana, ahli di bidang sosial ekonomi pertanian.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 3
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
12. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
6. Prof. Dr. M Sudiana Mahendra, MSc. Dosen Tetap Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Udayana, ahli di bidang lingkungan.
7. Dr. dr. Putu Gde Adiatmika. Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, ahli di bidang kesehatan.
8. Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana, ahli di bidang ekonomi pembangunan.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 4
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
13. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RPJMN 2004-2009
A. Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
Agenda pembangunan yang aman dan damai merupakan perwujudan dari
salah satu tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya tiga
tujuan bernegara lainnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun
1945. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, keamanan nasional NKRI yang
mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta keamanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung
sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, kesejahteraan, sosial, dan
budaya di dalam negeri, serta dinamika keamanan di kawasan Regional dan
Internasional.
A.1 Indikator Kinerja
Untuk mengevaluasi pelaksanaan agenda pembangunan yang aman dan
damai sesuai dengan RPJMN 2004-2009 diukur dengan 3 indikator yang meliputi:
1) Indeks Kriminalitas
2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
3) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional
A.2 Analisis Capaian Indikator
A.2.1 Indeks Kriminalitas
Salah satu indikator keamanan pada suatu daerah adalah indeks
krimanilitas. Indeks kriminalitas merupakan perbandingan jumlah kasus kriminalitas
dibagi dengan 100.000 penduduk pada tahun tertentu. Semakin rendah indeks
kriminalitas di statu wilayah, semakin baik keamanan di wilayah tersebut. Kasus
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 5
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
14. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
kriminalitas yang terjadi di wilayah Polda Bali sepanjang tahun 2004 – 2009
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1
Jumlah Kasus Kriminalitas di Wilayah Polda Bali, 2004 - 2009
Lain-lain Jumlah Indeks
Pencu Pembu- Pengani- Pencu- Pengge- Krimina-
Tahun likan nuhan ayaan rian lapan litas
2004 1 11 28 1.278 106 3.479 4.903 145
2005 3 22 706 1.352 540 2.643 5.266 153
2006 3 15 508 1.425 460 3.347 5.759 167
2007 4 11 581 1.386 545 3.384 5.911 170
2008 2 19 512 1.366 542 3.480 5.921 168
2009 6 12 633 1.520 498 3.233 5.902 166
Sumber: Polisi Daerah Bali, 2009
Apabila dicermati Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa kasus kriminalitas yang
paling menonjol di wilayah Polda Bali adalah kasus pencurian, kemudian disusul
oleh kasus penganiayaan. Kecuali kasus pembunuhan dan pemerasan, semua jenis
kasus kriminalitas selama tahun 2004 – 2009 mengalami peningkatan. Dengan
membagi jumlah kasus kriminalitas dengan jumlah penduduk Provinsi Bali dikalikan
dengan 100 dapat dihitung indeks kriminalitas, seperti yang ditampilkan pada
Gambar 1.
Gambar 1
Indeks Kriminalitas di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009
Petumbuhan Indeks Kriminalitas dan
Indikator Pendukunganya
15,00
13,00
11,00
9,00
7,00
5,00
3,00
1,00
-1,00
-3,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
PI Kriminalitas 0,00 8,65 13,81 2,59 -1,46 -2,20
P.Miskin 6,85 6,72 7,06 6,6 6,17 5,13
Pengangguran 4,66 5,32 6,04 3,77 4,45 4,25
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 6
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
15. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Pada umumnya kriminalitas yang terjadi pada suatu wilayah disebabkan
karena tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, baik secara absolut maupun
relatif. Berdasarkan Gambar 1 pertambahan Indeks kriminalitas di Provinsi Bali dari
tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 mempunyai kecenderungan menurun.
Seperti yang disajikan pada Tabel 1, pada tahun 2004 indeks kriminalitas adalah
sebesar 145, mengalami kenaikan 8,65 poin pada tahun 2005, dan dari tahun 2005
ke 2006 naik 23,81 point. Selanjutnya pertambahan indeks kriminalitas di Provinsi
Bali terus menurun. Apabila diperhatikan Gambar 1, terdapat korelasi yang positif
antara angka pengangguran dan angka kemiskinan terhadap pertambahan indeks
kriminalitas. Penurunan pertambahan indeks kriminalitas tersebut secara
kelembagaan juga merupakan kerja keras dari aparat keamanan dan sistem
pengamanan swakarsa yang ada di desa-desa. Dalam dua tahun terakhir, citra
aman di Bali masih bisa dipertahankan dibandingkan sebelumnya sehingga
kunjungan wisatawan meningkat dibandingkan sebelumnya, yang ditunjukkan oleh
indeks kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dalam hal ini adalah
perkembangan kunjungan wisman selama tahun 2004 – 2009 dengan tahun 2000
sebagai tahun dasar. Pada tahun 2004 kunjungan wisatawan mancanegara yang
langsung ke Bali berjumlah 1.458.309 orang, mengalami penurunan 2 persen pada
tahun 2005, dan 11 persen pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2004.
Pada tahun 2005 dan 2006 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami
penurunan sebagai akibat tragedi bom Kuta II, tahun 2005. Mulai tahun 2007
kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat, dan tahun 2009 mencapai
2.229.945 orang atau dengan peningkatan sebesar 58 persen dibandingkan tahun
2004.
A.2.2 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang dilakukan dengan motivasi
atau modus kejahatan umum. Kejahatan konvensional kemungkinan dilakukan
terhadap perseorangan, terhadap harta benda, atau terhadap masyarakat.
Kejahatan konvensional terhadap manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan
baik menggunakan alat berat ataupun tanpa alat berat, penculikan, pemerasan
dengan ancaman, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, zinah, pencemaran
nama baik/penghinaan. Kejahatan terhadap harta benda seperti penipuan
penggelapan, pencurian dengan menggunakan alat berat, pencurian tanpa
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 7
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
16. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
menggunakan alat berat, sengketa rumah/tanah, pemalsuan atentik, asuransi,
pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor R2), pencurian kendaraan
bermotor roda empat (curanmor R4). Kejahatan terhadap masyarakat seperti judi,
pelacuran, ketertiban, pengrusakan. Umumnya tingkat kriminalitas pada suatu
daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat, seperti
tingginya angka memiskinan dan pengangguran, namun oleh karena banyak kasus
kejahatan dilakukan oleh bukan orang lokal, variabel tersebut kecil berkorelasi.
Persentase kasus kejahatan konvensional yang dapat diselesaikan dari
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan, namun pada tahun
2008 dan 2009 mengalami penurunan. Meskipun demikian, penyelesaian kasus
kejahatan konvensional di wilayah Polda Bali selama tahun 2004 – 2009 mengalami
kecenderungan menaik seiring dengan meningkatnya anggaran yang dikeluarkan
oleh Pemda Provinsi Bali dalam bidang Kesbangpollinmas, seperti yang
ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2
Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Bali,
Tahun 2004 – 2009
Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
70
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
P. Kasus 56,9 59,8 65,6 66,2 65,4 65,1
Belanja P 9,7 10,8 14,9 14,8 20,7 43,5
A.2.3 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas
batas Negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu Negara,
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 8
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
17. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
tetapi berakibat fatal bagi Negara lain. Kejahatan transnasional misalnya adalah
human trafficking atau penyelundupan orang, narkotika, ilegallogging, dan teroris
internasional. Kasus kejahatan transnasional selama tahun 2004 – 2009 yang
ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali hanyalah kasus narkoba yang termuat pada
Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kasus narkoba yang ditangani
Polda Bali dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, namun
pada tahun 2009 mengalami penurunan 136 kasus. Rata-rata peningkatan kasus
narkoba yang ditangani oleh Polda Bali selama periode 2004 – 2009 adalah 24,83
persen per tahun. Setiap tahun persentase kasus yang berhasil diselesaikan,
sangat tinggi berkisar antara 96 – 99 persen, atau dengan rata-rata 97 persen, atau
dengan kecenderungan persentase penyelesaian yang menurun. Selama periode
tersebut sebagian besar tersangka yang terlibat adalah warga negara Indonesia
yang mengkonsumsi narkoba. Sebaliknya warga negara asing yang terlibat rata-rata
hanya 4,27 persen, yang umumnya mereka adalah perantara narkoba. Dengan
demikian, kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Provinsi Bali dalam
periode 2004 – 2009 relatif sedikit (4,27 persen), hampir semua (97 persen) dapat
diselesaikan. Persentase warga negara asing tersangka kasus narkoba
mengalami kecenderungan yang menurun pada periode tersebut, yaitu dari 6,05
persen pada tahun 2004 menjadi 3,48 persen pada tahun 2009. Perlu diketahui
bahwa penyelesian kasus transnasional seperti ini sering disertai dengan upaya
penyelesaian melalui jalur diplomatis.
Tabel 2
Kasus Narkoba yang Ditangani Polda Bali, 2004 - 2009
Total Kasus Terselesaikan Kewarganegaraan Tersangka
Tahun
Kasus Kasus % WNI WNA Jumlah % WNA
2004 298 295 99,0 295 19 314 6,05
2005 458 453 98,9 455 23 478 4,81
2006 578 568 98,3 485 28 513 5,46
2007 737 708 96,1 754 21 775 2,71
2008 804 772 96,0 809 26 835 3,11
2009 668 653 97,8 638 23 661 3,48
Sumber : Kantor Kepolisian Daerah Bali, 2010
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 9
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
18. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
A.3 Rekomendasi Kebijakan
Terkendalinya masalah keamanan dan ketertiban di daerah tidak terlepas
dari peranan para petugas keamanan formal seperti, kepolisian, TNI, polisi pamong
praja, satpol. dan petugas keamanan tradisonal yaitu pecalang di masing-masing-
masing desa pakraman. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan
bidang keamanan, antara lain adalah: mencegah terjadinya bencana sosial yang
ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan
mengadakan sistem keamanan terpadu antara petugas keamanan formal dan
petugas keamanan tradisional, dengan selalu bekerjasama dan berkoordinasi.
Terkait dengan bidang ketertiban, perlu diwaspadai dampak penduduk pendatang
yang secara langsung maupun tidak langsung pada gilirannya akan menimbulkan
tindakan-tindakan kriminal, bertambahnya pedagang kaki lima, gepeng, prostitusi,
yang semuanya dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta mengusik
kenyamanan hidup dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, petugas ketertiban
perlu melakukan pengawasan dan dalam melaksanakan tugas harus bertindak
tegas, konsisten dan konsekuen. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban
dapat dilakukan dengan melibatkan peranserta dan partisipasi desa pakraman.
B. Agenda Mewujudkan Indonenesia yang Adil dan Demokratis
B.1 Indikator Kinerja
Indikator agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis terdiri dari
dua dua variabel, yaitu:
B.1.1 Pelayanan Publik
1) Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang
dilaporkan.
2) Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu
atap.
3) Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
B.1.2 Demokrasi
1) Gender Development Index (Indeks Pembangunan Jender)
2) Gender Empowerment Measurement (Indeks Pemberdayaan Jender).
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 10
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
19. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
B.2 Capaian Indikator
B.2.1 Pelayanan Publik
1) Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan
Korupsi akan berakibat buruk terhadap kinerja pembangunan suatu daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan
tindak pidana korupsi adalah: 1) pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomiannegara.” 2) pasal 3 : “Setiap orang yang dengan sengaja
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
Jumlah kasus korupsi yang tertangani di Provinsi Bali selama tahun 2005 – 2009
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3
Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Oleh Kepolisian di Wilayah
Provinsi Bali, Tahun 2005 - 2009
Instansi Jumlah
(Polda/Polres) 2005 2006 2007 2008 2009 Kasus Tertangani Persentase Keterangan
3 Sidik (P-19)
Polda Bali 3 2 4 3 2 14 10 71,43 1 Lidik
Res. Tabanan 1 1 1 - - 3 3 100,00
Res. Buleleng - 1 - - 1 2 1 50,00 1 Sidik
Res. Gianyar - - - 1 - 1 - 0,00 1 Sidik (P-19)
Res Jembrana - 1 - - - 1 1 100,00
Res. Badung - - 1 - - 1 1 100,00
Jumlah 4 5 6 4 3 22 16 72,73
Sumber: Kantor Kepolisian Daerah Bali, Tahun 2009.
Berdasarkan Tabel 3 dapat dikatakan bahwa kasus korupsi tidak terjadi di
semua Kabupaten/Kota (hanya 55,56 persen dari 9 Kabupaten/Kota) dan 4
Kabupaten/Kota terbebas dari laporan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi di
Bali juga cukup baik, yaitu tertangani 72,73 persen, dari 22 kasus yang dilaporkan.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 11
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
20. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Kuantitas kasus korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Bali tidaklah begitu banyak
bilamana dibandingkan dengan kasus korupsi secara nasional.
Persentase jumlah kasus korupsi pada Tabel 3 terlihat bahwa kasus korupsi
yang terjadi di wilayah pemerintahan Provinsi Bali selama 5 tahun (Tahun 2005 s/d
Tahun 2009) berjumlah 22 kasus yang bila dirata-ratakan berarti setiap tahun terjadi
4 kasus. Dari 22 kasus tersebut, pelaporannya diterima dan ditangani oleh instansi
Polda Bali dan 5 Polres (di Bali ada 8 Polres dan 1 Poltabes) yaitu Polres Tabanan,
Polres Buleleng, Polres Gianyar, Polres Jemberana, dan Polres Badung.
Sedangkan Polres Karangasem, Polres Bangli, Polres Klungkung, dan Poltabes
Denpasar, belum menerima laporan kasus korupsi. Hal tersebut berarti, 55,56
persen dari jumlah Kabupaten/Kota di Bali terjadi kasus korupsi (5
Kabupaten/Polres dari 8 Kabupaten/Polres dan 1 Kota/ Poltabes).
Kasus korupsi yang diterima oleh Polda Bali adalah sebanyak 14 kasus,
namun yang dapat tertangani sampai saat ini sejumlah 10 kasus atau 71,43
persen, sedangkan 4 kasus atau 28,57 persen yang tersisa masih dalam tahap
penyelidikan dan penyidikan. Dari 4 kasus yang tersisa, sebanyak 1 kasus masih
dalam tahap penyelidikan dan 3 kasus masih pada tahap penyidikan (P-19). Dari
seluruh kasus yang dilaporkan pada Polda dan Polres dalam lingkungan Provinsi
Bali (22 kasus) sudah tertangani 72,73 persen (16 kasus) dan sisanya (6 kasus)
masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
Terhadap 6 kasus yang belum tertangani dari 22 kasus korupsi yang terjadi
pada tahun 2004 sampai tahun 2009 tersebut, karena dalam menangani kasus
korupsi memerlukan tahapan-tahapan penanganan yang berbeda dengan
penanganan tindak pidana lainnya. Tahapan penanganan kasus korupsi tersebut
antara lain wajib melalui audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan). Karena menunggu hasil proses audit BPKP inilah
menyebabkan penanganan kasus korupsi memerlukan waktu yang lebih lama
dibandingkan penanganan tindak pidana lainnya. Meskipun demikian, untuk
mempercepat proses penanganan kasus korupsi, Polda Bali dan jajarannya telah
melakukan tindakan dengan melakukan penyidikan secara marathon terhadap
kasus korupsi yang telah selesai tahapan auditnya dari BPKP. Di samping itu juga
dilakukan tindakan dengan menambah personil penyidik untuk menangani kasus
korupsi.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 12
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
21. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
2) Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu
atap
Upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga
dapat dilihat dari terbentuknya lembaga pelayanan terpadu pada semua
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Lembaga pelayanan terpadu tersebut
pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah
terutama dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
khususnya berkaitan dengan mempermudah dan mempercepat pengurusan izin.
Pada tahun 2008, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah memiliki peraturan
daerah serta melaksanakan pelayanan dalam satu atap, seperti ditampilkan pada
Tabel 4.
Tabel 4
Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah
Pelayanan Satu Atap
No Kabupaten/ Dasar Bentuk Kewenangan Cakupan
Kota Hukum/Tahun Kelembagaan Layanan
1 Denpasar Perda No.6/2007 Dinas Perizinan Kewenangan penuh 79 Izin
(Penandatangan Izin)
2 Gianyar Perda No.6/2008 Badan Pelayanan Perizinan Kewenangan penuh 59 Izin
Terpadu (Penandatangan Izin)
3 Klungkung Perda No.8/2008 Kantor Pelayanan Perizinan Kewenangan penuh 60 Izin
Terpadu (Penandatangan Izin)
4 Buleleng Perda No.4/2008 Kantor Pelayanan Terpadu Kewenangan penuh 29 Izin
(Penandatangan Izin)
5 Karangasem Perda No.7/2008 Kantor Pelayanan Perizinan Kewenangan penuh 19 Izin
(Penandatangan Izin)
6 Jembrana Perda No.9/2008 Kantor Pelayanan Perizinan Kewenangan penuh 55 Izin
Terpadu (Penandatangan Izin)
7 Badung Perda Unit Pelayanan Terpadu Kewenangan penuh 58 Izin
No.28/2008 (Penandatangan Izin)
8 Bangli Perda Kantor Pelayanan Perizinan Kewenangan penuh 70 Izin
No.11/2008 (Penandatangan Izin)
9 Tabanan Perda No.3/2008 Badan Penanaman Modal Kewenangan penuh 15 Izin
dan Perizinan Daerah (Penandatangan Izin)
Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Bali, Tahun 2009.
Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa pelayanan satu atap di Kabupaten
Jembrana bergabung dengan Dinas Informasi, Pelayananan, Perhubungan dan
Data (Inyahud), sedangkan di Kabupaten Badung sebelum tahun 2008 berupa
Keputusan Bupati dengan wewenang terbatas hanya menerima berkas
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 13
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
22. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
permohonan, sedangkan pengeluaran ijin dilakukan oleh masing-masing instansi
yang berwenang. Namun, sejak tahun 2008 semuan kabupaten/kota lembaga
pelayanan terpadu/satu atap yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Bali berfungsi sesuai yang diharapkan dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat secara terpadu/satu atap. Hal ini mencerminkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengarah pada terciptanya pelayanan
publik yang prima dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam rangka menciptakan
good governance.
c) Persentase instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penghargaan tertinggi yang
diberikan terhadap laporan keuangan yang dibuat suatu lembaga, baik institusi
pemerintahan maupun korporasi. Selama tahun 2004 – 2009 laporan keuangan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
tidak dilakukan audit secara khusus. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
keuangan (BPK) adalah secara menyuluruh terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan tidak memberikan opini terhadap laporan
keuangan SKPD. Oleh karena itu, tidak diketahui SKPD yang memiliki pelaporan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti misalnya pada tahun 2009, dari 45
SKPD yang diaudit terdapat 15 SKPD yang laporan keuangannya memerlukan
penjelasan tambahan/perbaikan atau konfirmasi. Apabila diasumsikan bahwa SKPD
yang laporan keuangannya tidak memerlukan penjelasan tambahan dapat
dikatakan laporannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti persentase SKPD
demikian di Provinsi Bali pada tahun 2009 adalah sebanyak 67 persen.
B.2.2 Demokrasi
1) Indek Pembangunan Gender
Indek Pembangunan Gender atau Gender Development Index (GDI)
adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama
seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan
untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Gender
Development Index (GDI) mengukur kesenjangan gender dilihat dari beberapa
komponen seperti umur harapan hidup (UHH) laki-laki dan perempuan, pendidikan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 14
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
23. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
terutama dilihat dari angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah, serta aspek
ekonomi terutama proporsi tenaga kerja.
Data penghitungan GDI yang dilakukan oleh Departemen Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersedia adalah untuk tahun 2005 – 2008,
seperti yang ditampilkan pada Gambar 3. Selama periode tersebut angka GDI
Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini mencerminkan
bahwa kesenjangan gender dalam pembangunan di Bali terutama dalam hal umur
harapan hidup, angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah serta dalam bidang
ekonomi lebih kecil menunjukkan kondisi yang membaik pada periode tersebut.
Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan,
kesehatan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan selanjutnya turut
menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-
laki yang ditandai oleh meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)
atau Gender-related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender
(Gender Empowerment Measurement, GEM).
Dari segi pendidikan, persentase lulusan dengan jenis kelamin perempuan
pada berbagai jenjang pendidikan secara rata-rata telah mengalami peningkatan
dari tahun 2005 – 2009, seperti yang ditampilkan pada Tabel 5. Pada tingkat SD
persentasenya cederung stabil, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
lainnya cenderung meningkat.
Tabel 5
Persentase Lulusan dengan Jenis Kelamin Perempuan pada Berbagai Jenjang
Pendidikan di Provinsi Bali, Tahun 2004 - 2009
Tahun SD* SMP* SMA* PT** Rata-rata
2004 48,82 46,19 45,27 42,54 45,70
2005 48,04 47,60 44,88 44,10 46,16
2006 48,57 47,07 45,94 43,42 46,25
2007 48,74 46,90 45,83 43,28 46,19
2008 48,28 46,94 45,92 44,13 46,32
2009 48,74 49,36 49,19 45,42 48,18
Sumber : Bali Membangunan Tahun 2009 (diolah)
Keterangan: * Lulusan negeri dan swasta
** Hanya lulusan Perguruan Tinggi (PT) Negeri
Kondisi capaian indeks pembangunan gender di Provinsi Bali selama tahun
2005 – 2009 cenderung meningkat seperti tampak pada Gambar 3. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 15
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
24. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
gender di Provinsi Bali nampaknya sudah cukup relevan dengan Visi pembangunan
pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mencapai Kesetaraan dan
Keadilan Gender (KKG) dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Peningkatan indeks pembangunan gender sangat didukung oleh
indikator pembangunan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat, yaitu peningkatan pendidikan. Selama tahun 2005 sampai dengan
tahun 2009 terdapat hubungan yang positif antara persentase lulusan kaum
perempuan dengan indeks pembangunan gender.
Gambar 3
Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bali, Tahun 2005 - 2008
Indeks Pembangunan Gender dan
Persentase Lulusan Perempuan
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
2005 2006 2007 2008 2009
GDI 64,30 66,00 66,00 67,08 68,03
L.Perempuan 46,16 46,25 46,19 46,32 48,18
2) Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender atau Gender Empowerment Measures (GEM)
adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik
mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan
serta penguasaan sumber daya ekonomi atau keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan (misalnya sebagai anggota legeslatif, posisi managerial,
dan sumbangan terhadap perekonomian). Perkembangan GEM di Provinsi Bali dan
Indonesia selama tahun 2005 – 2008 ditampilkan pada Gambar 4.
Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Indeks Pemberdayaan Gender
(GEM) di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 Provinsi
Bali menduduki peringkat 10 dalam hal pemberdayaan gender, namun pada tahun
2006 Provinsi Bali menduduki peringkat 16 dari 33 provinsi. Meskipun demikian
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 16
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
25. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
pemberdayaan gender di Bali cukup menunjukkan hasil yang makin membaik. Hal
ini disebabkan karena pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) telah
digalakkan secara berkesinambungan pada setiap program dan kegiatan
pembangunan baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Aplikasi PUG ini
dilaksanakan melalui pelatihan Teknik Analisis Gender bagi semua penyusun
program/kegiatan pembangunan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan program/
kegiatan pembangunan yang responsive gender serta penyusunan gender buget.
Ini didukung pula dengan pembentukan kelembagaan berupa kelompok kerja
(Pokja) PUG dan Gender Focal Point pada setiap satuan kerja perangkat daerah
(SKPD). Indeks memberdayaan gender di Provinsi Bali mengalami peningkatan
dengan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007. Pada
tahun 2008 belanja langsung yang dikeluarkan untuk pemberdayaan perempuan
sebesar Rp 1, 79 milyard, dan belanja ini meningkat menjadi Rp 2,546 milyard pada
tahun 2009.
Gambar 4
Gender Empowerment Meassurement (GEM)di Provinsi Bali dan Nasional,
Tahun 2005 – 2008
Indeks Pemberdayaan Gender
64
62
60
58
56
54
52
2005 2006 2007 2008
Bali 56,0 57,7 57,8 59,0
Nasional 59,7 61,3 61,8 62,7
B.3 Rekomendasi Kebijakan
1) Walaupun jumlah kasus korupsi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir,
namun penegakannya perlu terus ditingkatkan serta waktu penanganannya
perlu dipercepat sehingga tidak berlarut-larut. Kebijakan dengan melakukan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 17
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
26. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
penyidikan secara maraton terhadap kasus korupsi yang telah selesai tahapan
auditnya dari BPKP, serta menambah personil penyidik untuk menangani kasus
korupsi, perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2) Perlu konsistensi dan keseragaman nomenklatur bentuk lembaga pelayanan
terpadu/satu atap, karena masing-masing daerah menggunakan nomenklatur
berbeda (unit, badan, dinas, kantor) sehingga fungsi dan kewenangannya juga
berbeda. Terhadap pilihan penyeragaman penggunaan nomenklatur, walaupun
Permendagri No. 20 Tahun 2008 menentukan bentuknya berupa Badan
Pelayanan Terpadu, namun perlu dicermati lebih mendalam karena bila
berbentuk Badan, sifatnya hanya mengkoordinasikan saja. Sedangkan bila
berbentuk Dinas, terlihat lebih efektif karena secara teknis dapat langsung
menangani, namun dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah yang lain
(dinas/badan/kantor/unit). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
tingkat pendidikan aparat pemerintah perlu terus ditingkatkan kualitasnya,
dengan mendorong agar aparat berpendidikan minimal S1 atau S2, serta
mengirim mereka untuk menguasai bidang ketrampilan tertentu sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
3) Penghitungan GDI dan GEM di Bali perlu dilakukan setiap tahun. Hal ini penting
untuk dapat mengetahui kemajuan pembangunan terutama yang terkait dengan
kesetaraan dan keadilan gender di Bali.
4) Kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan gender
dalam berbagai aspek pembangunan perlu terus digalakkan terutama melalui
pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender sehingga capaian GDI
dan GEM di Bali menjadi lebih baik.
C. Agenda Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
C.1 Indikator Kinerja
Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan
sepuluh indikator, yaitu:
1) Indeks Pembangungan Manusia (IPM)
2) pendidikan,
3) kesehatan,
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 18
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
27. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
4) keluarga berencana,
5) ekonomi makro,
6) investasi,
7) infrastruktur,
8) sektor pertanian,
9) kehutanan, kelautan, dan
10) kesejahteraan sosial.
C.2 Capaian Indikator
C.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Index memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan
manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup),
pendidikan (diukur dari persentase penduduk usia sekolah atau lebih yang melek
huruf dan rata-rata lama sekolah) dan memiliki kemampuan ekonomi masyarakat
yang layak (diukur dari paritas daya beli atau Purchasing Power Parity = PPP).
Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh United
Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas
menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan
manusia baik di tingkat global, tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu
pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai
tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. IPM
merupakan alat ukur kinerja pembangunan, atau secara spesifik merupakan alat
ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah seperti negara, provinsi, bahkan juga
kabupaten/kota. Dalam kaitan ini IPM digunakan sebagai alat ukur kinerja
pembangunan provinsi dikaitkan dengan pembangunan secara nasional.
Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 IPM Provinsi Bali terus
mengalami peningkatan seperti yang ditampilkan pada Tabel 6.
Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 capaian IPM secara nasional
meningkat lebih cepat dibandingkan dengan IPM Bali. Oleh karena itu, maka
ranking capaian IPM Provinsi Bali pada tahun 2006 menurun dari nurutan ke-15
menjadi urutan ke-16 sampai dengan tahun 2008. Penurunan ranking IPM Provinsi
Bali juga pernah mengalami penurunan, yaitu dari urutan ke-10 tahun 2002 menjadi
urutan pada tahun 2004.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 19
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
28. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Tabel 6
Perkembangan Capaian IPM Provinsi Bali dan Nasional
Ranking IPM Bali
Tahun IPM Bali IPM Nasional
Di tingkat nasional
2004 69,1 15 68,7
2005 69,8 15 69,6
2006 70,1 16 70,1
2007 70,5 16 70,6
2008 70,9 16 71,3
2009* 71,4 - -
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013.
Keterangan: * Hasil Estimasi IPM Provinsi Bali
Penurunan ranking IPM Provinsi Bali dalam urutan capaian IPM secara
nasional tidak lepas dari kontribusi masing-masing komponen yang mendukung
terbentuknya IPM, seperti pendapatan per kapita, angka melek huruf, dan umur
harapan hidup yang dicapai Provinsi dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Pertama, dilihat dari pendapatan per kapita secara nasional, tampak bahwa
pada perode 2004-2008 menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, dari Rp.10,6
juta tahun 2004, meningkat menjadi Rp. 22,31 juta pada tahun 2009. Sementara itu,
pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari Rp.
8,53 juta pada tahun 2004, menjadi Rp. 16,21 juta pada tahun 2009.
Kedua, ditinjau dari angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas
secara nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 90,4 persen pada
tahun 2004 menjadi 92,4 persen pada tahun 2009. Pada pihak lain, angka melek
huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas di Provinsi Bali, hanya meningkat dari
85,52 persen pada tahun 2004, menjadi 88,04 persen pada tahun 2009.
Ketiga, ditinjau dari umur harapan hidup secara nasional menunjukkan
adanya kecenderungan peningkatan dari 67,6 tahun pada tahun 2004, menjadi 70,7
tahun pada tahun 2009. Sementara itu, usia harapan hidup (UHH) penduduk di
Provinsi Bali juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 70,2 tahun pada
tahun 2004 menjadi 72,4 tahun pada tahun 2009.
Capaian IPM Provinsi Bali dan IPM Nasional seperti yang ditampilkan
Tabel 4 dapat disajikan pada Gambar 5. Apabila diperhatikan Gambar 5 terlihat
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 20
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
29. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
bahwa IPM Provinsi Bali yang pada tahun 2004 dan tahun 2005 lebih tinggi dari IPM
nasional ternyata posisinya menurun. Hal ini tidak lepas dari perkembangan ketiga
komponen pembentuk IPM seperti di atas, tampak bahwa secara nasional dua
komponen, yaitu pendapatan per kapita dan angka melek huruf memiliki nilai
capaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicapai oleh Provinsi Bali.
Provinsi Bali hanya unggul pada capaian umur harapan hidup. Kinerja
perekonomian Bali yang digambarkan oleh pencapaian pendapatan per kapita yang
jauh ketinggalan dibandingkan dengan nasional. Hal ini terutama merupakan
dampak dari peristiwa Bom Bali II yang menyebabkan menurunnya aktivitas
ekonomi di sektor pariwisata. Padahal di sisi lain, sektor pariwisata disebut sebagai
motor penggerak perekonomian Bali sebab sektor pariwisata dapat memberikan
imbas baik ke industri hulu (forward linkage) maupun ke industri hilir (backward
linkage). Selain itu, dilihat dari angka melek huruf tampaknya Provinsi Bali jauh
ketinggalan dibandingkan dengan capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
program “Kejar Paket I d an II” dan begitu pula program “Wajib Belajar 9 tahun”
yang dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhinya berhasil. Hal ini terkait oleh
banyaknya penduduk miskin yang ditemukan di daerah-daerah kabupaten seperti di
Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Klungkung.
Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali,
Tahun 2004 - 2008
Indeks Pembangunan Manusia
90
85
80
75
70
65
60
2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPM 69,1 69,8 70,1 70,5 70,9 71,4
UHH 70,0 71,5 72,0 72,4 72,4 72,4
AMH 85,5 86,2 85,8 86,8 87,5 88,0
Selanjutnya upaya yang terkait dengan peningkatan usia harapan hidup
dapat dilakukan melalui bina keluarga lanjut usia (lansia), dengan melakukan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 21
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
30. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
pemeriksaan kesehatan dan gizi secara rutin terhadap para lansia. Di samping itu,
diketahui pula bahwa umur harapan hidup berbanding terbalik dengan angka
kematian bayi. Artinya untuk meningkatkan umur harapan hidup, maka angka
kematian bayi harus diturunkan melalui berbagai cara seperti kegiatan pemeriksaan
bayi secara rutin, ditimbang berat badannya, diberikan imunisasi lengkap, maupun
pemberian ASI eksklusif. Dalam hal ini termasuk pula pemeriksaan kehamilan dan
imunisasi ibu hamil. Untuk menghindari biaya yang mahal, maka kegiatan tersebut
dapat dilakukan melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), yang selama ini telah
dikenal keberhasilannya.
C.2.2 Pendidikan
Untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah dalam bidang pendidikan
dalam hal ini dilihat dari 10 indikator, yaitu:
1) Angka Partisipasi Murni Tingkat SD
2) Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD
3) Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP
4) Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah
5) Angka Putus Sekolah Tingkat SD
6) Angka Putus Sekolah Tingkat SMP
7) Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah
8) Angka Melek Huruf
9) Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP
10) Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat
Sekolah Menengah.
1) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
Angka partisipasi murni (APM) yang diterjemahkan dari Net Enrolment
ratio (NER) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu
yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya,
untuk SD adalaah 7 – 12 tahun. Rata-rata APM SD Provinsi Bali selama tahun 2004
– 2009 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2006. Jika dibandingkan dengan
APM SD tingkat nasional rata-rata APM Bali masih di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan Gambar 6 tercermin bahwa angka partisipasi murni (APM) SD
di Provinsi Bali meskipun pernah mengalami penurunan dari tahun 2004 ke tahun
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 22
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
31. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
2005 dan 2006, namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama
periode tahun 2004 – 2009. Hal ini menggambarkan bahwa semakin sedikit jumlah
anak-anak yang berusia dari 7 -12 yang tidak mengikuti pendidikan pada jenjang
SD. Peningkatan APM SD tidak lepas dari peningkatan pendapatan perkapita
penduduk yang dicerminkan oleh Indeks Pendapatan Per Kapita (IPPK) dengan
harga konstan tahun 2000, meningkatnya jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak
(IJSTK, Indeks jumlah siswa taman kanak-kanak tahun 2004 100), keberadaan
sekolah yang mudah dijangkau oleh masyarakat, tersedianya berbagai subsidi dan
bantuan pendidikan sehingga meringankan beban orang tua siswa, dan
meningkatnya soft skill dan hard skill para pendidik yang menyebabkan iklim proses
belajar mengajar menjadi lebih baik anak-anak usia SD tertarik dan betah untuk
belajar di sekolah.
Gambar 6
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar di Provinsi Bali,
Tahun 2004 – 2009
Angka Partisipasi Murni (APM) SD serta
Indikator Pendukungnya
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APM SD 96,2 96,0 95,9 96,6 97,9 98,3
IJSTK 100,0 109,3 109,6 115,3 118,4 122,6
IPPK 100,0 104,7 108,7 113,6 119,1 124,2
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar
Angka partisipasi kasar (APK), indikator ini mengukur proporsi anak sekolah
pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 23
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
32. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
banyaknya anak yg sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK
SD, diperoleh dengan membagi jumlah murid SD dengan penduduk yang berusia 7-
12 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi
sekolah (kotor) adalah jumlah penduduk pada jenjang pendidikan SD. Seperti yang
ditampilkan pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa APK SD di Provinsi Bali selama
tahun 2004 – 2009 lebih tinggi dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak
anak-anak yang berumur kurang dari 7 tahun atau berumur lebih dari 12 tahun yang
ikut pada program pendidikan pada jenjang SD.
Gambar 7
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar
di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD serta
Indikator Pendukungnya
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APK SD 109,84 107,14 108,22 113,61 114,09 127,28
JSD 100,0 101,0 100,7 100,9 102,1 101,8
JGSD 100,0 101,8 102,2 103,9 107,1 109,0
Berdasarkan Gambar 7 dapat dijelaskan meskipun APK SD di Provinsi Bali
cukup berfluktuasi, namun memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2004 ke
tahun 2009. Hal ini tidak lepas dari dukungan pihak orang tua yang menyekolahkan
anaknya lebih dini karena dukungan faktor ekonomi anak-anak pada usia dini
secara phisik cepat besar, dan secara psikologi sudah siap mengikuti pendidikan di
sekolah dasar, jumlah sekolah dasar (JSD) yang meningkat serta keberadaan
sekolah di Provinsi Bali yang mudah dijangkau oleh masyarat. Meningkatnya jumlah
guru SD (JGSD) juga dapat berdampak meningkatnya APK SD, karena semakin
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 24
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
33. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
banyak guru di masyarakat, secara psikologis juga akan mendorong meningkatnya
parstisipasi anak-anak bersekolah.
3) Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs
Rata-rata nilai akhir menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat
kualitas sumber daya manusia. Idealnya semakin berkembangnya waktu semakin
tinggi rata-rata nilai akhir pada setiap jenjang pendidikan di suatu daerah, dan
berarti semakin baik tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah
tersebut.
Gambar 8
Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009
Nilai Rata-rata SMP dan Indikator Pendukungnya
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nilai Rata2 4,80 5,81 5,81 5,81 6,29 6,73
Rasio MG 16,67 13,08 12,22 13,57 13,04 12,26
Gambar 8 memperlihatkan bahwa selama periode 2004 – 2009 rata-rata
nilai akhir jenjang pendidikan SMP/MTs di Provinsi Bali menunjukkan
kecenderungan yang meningkat. Di Provinsi Bali peningkatan terjadi dari 4,80 pada
tahun 2004 menjadi 6,73 pada tahun 2009. Adanya peningkatan rata-rata nilai akhir
jenjang pendidikan SMP/MTs di Provinsi Bali mencerminkan adanya peningkatan
kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Bali. Peningkatan itu tidak lepas dari
peningkatan kualitas proses belajar mengajar di Indonesia, khususnya pada jenjang
SMP/MTs, yang antara lain dengan menurunnya berlawanan dengan rasio murid
(siswa) dengan jumlah guru SLTP, sehingga kosentrasi mengajar guru lebih terarah.
Pada Gambar 8 juga dapat dilihat bahwa selama tiga tahun, yaitu tahun
2005 – 2007 rata-rata nilai akhir jenjang pendidikan SMP/MTs di Provinsi Bali tidak
mengalami perubahan atau stagnan. Meskipun demikian angka rata-rata nilai akhir
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 25
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
34. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
jenjang pendidikan SMP/MTs di Provinsi Bali mempunyai kecenderungan yang
meningkat selama periode 2004 – 2009.
4) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
Di samping rata-rata nilai akhir jenjang pendidikan SMP/MTs, kualitas
sumberdaya manusia pada suatu wilayah juga dicerminkan oleh rata-rata nilai akhir
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, terutama untuk SMK yang diharapkan dapat
tertampung dalam pasar kerja setelah mereka tamat sekolah. Secara umum, rata-
rata nilai akhir SMA/SMK/MA nampak lebih tinggi dari nilai rata-rata SMP/MTs.
Secara lengkap rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA Provinsi Bali disajikan pada
Gambar 9.
Gambar 9
Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA di Provinsi Bali,
Tahun 2004 – 2009
Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nilai Rata2 4,62 6,23 6,57 6,68 6,69 7,34
Rasio MG 11,84 11,28 11,22 12,04 11,24 11,19
Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 ke tahun 2005
rata-rata nilai akhir anak SMA/SMK/MA di Provinsi Bali meningkat tajam, yaitu dari
4,62 ke 6,23. Kondisi ini menyebabkan rata-rata nilai akhir anak SMA/SMK/MA
sejak tahun 2005 melebihi rata-rata nilai nasional. Hal ini menggambarkan bahwa
selama empat tahun terakhir pembangunan pendidikan di provinsi Bali telah mampu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini berarti pembangunan pendidikan
di Provinsi Bali relevan dengan salah satu tujuan pembangunan nasional yakni
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan rata-rata nilai
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 26
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
35. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
akhir anak SMA/SMK/MA di Provinsi Bali tersebut tidak lepas dari adanya kebijakan
pemerintah secara umum dan pemerintah Bali khususnya dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai cara antara lain memberikan les
pelajaran di luar sekolah dan pemberian berbagai latihan soal-soal ujian sebelum
menempuh ujian nasional.
5) Angka Putus Sekolah Dasar
Angka putus sekolah pada suatu daerah juga merupakan salah satu cermin
keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Angka putus sekolah dasar
adalah rasio antara jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah dengan jumlah
anak usia sekolah dasar, yaitu 7 – 12 tahun. Banyak faktor yang dapat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka putus sekolah diantaranya adalah faktor
kemiskinan ekonomi, geografis dan rendahnya pemahaman penduduk terhadap
pentingnya pendidikan. Persentase putus sekolah SD di Bali selama periode lima
tahun terakhir seperti tergambar pada Gambar 10.
Gambar 10
Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Bali, Tahun 2004 – 2009
Angka Putus Sekolah Dasar dan Indikator
Pendukungnya
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APS SD 1,66 1,51 2,20 2,37 1,00 0,88
P.Ek. 5,07 5,56 5,28 5,92 5,97 5,33
Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat bahwa persentase putus sekolah
tingkat SD di Bali selama tahun 2004-2009 sangat berfluktuasi. Angka putus
sekolah pada tingkat sekolah dasar mengalami peningkatan yang signifikan dari
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 27
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
36. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
tahun 2005 ke tahun 2006 dan 2007 tidak lepas dari kondisi perekonomian yang
dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi (P.Ek) di Provinsi Bali. Dengan terjadinya
tragedi bom Bali II, perekonomian Bali sedikit lesu yang merambah sampai ke
pedesaan, menyebabkan anak-anak usia SD banyak yang tidak sekolah. Meskipun
demikian, pada tahun 2008 persentase DO mengalami penurunan yang cukup
drastis baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Kondisi ini mencerminkan bahwa
program yang ditujukan untuk mengatasi drop out yang dilakukan oleh pemerintah
provinsi Bali pada tahun 2008 dapat dikatakan cukup berhasil.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka putus
sekolah seperti pemberian bea siswa baik oleh pemerintah maupun swasta, sekolah
satu atap dan lain-lain. Di Bali program seperti ini nampaknya cukup memberikan
manfaat untuk penurunan angka putus sekolah, terbukti persentase angka putus
sekolah SD pada tahun 2008 menurun drastis dibandingkan tahun 2007 yakni dari
2,37 persen menjadi 1,00 persen, dan terus menurun menjadi 0,88 persen pada
tahun 2009.
6) Angka Putus SMP/MTs.
Semakin tinggi jenjang pendidikan biasanya semakin sedikit jumlah fasilitas
pendidikan yang tersedia, disamping itu ada kecenderungan semakin tinggi jenjang
pendidikan semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Hal ini seringkali menjadi
faktor penyebab terjadinya putus sekolah dikalangan siswa SMP/SMA. Di Provinsi
Bali anak-anak SMP/MTs yang putus sekolah lima tahun belakangan ini secara
umum persentasenya lebih tinggi dari angka putus sekolah jenjang pendidikan SD
kecuali tahun 2005. Persentase putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Bali
selama lima tahun terakhir seperti tertera pada Gambar 11.
Pada Gambar 11 nampak bahwa dari tahun 2004 ke tahun 2005 terjadi
penurunan persentase putus sekolah SMP/MTs yang cukup tajam yakni dari 4,71
persen menjadi 0,18 persen. Demikian juga dua tahun terakhir yakni tahun 2007
dan 2008 terjadi perubahan persentase angka putus sekolah yang cukup drastis di
tingkat SMP/MTs di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 Provinsi
Bali telah berhasil menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs. Gambar 11 juga
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi
dengan angka putus sekolah SMP/MTs. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi, semakin menurun angka putus sekolah di Provinsi Bali.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 28
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
37. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
7) Angka Putus Sekolah Menengah Atas
Pada periode lima tahun terakhir angka putus sekolah di jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA di Provinsi Bali menunjukkan angka yang bervariasi, hal ini seperti
tampak pada Gambar 11. Pada Gambar 11 tersirat bahwa persentase putus
sekolah SMA/SMK/MA di Bali paling tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu 3,17
persen, kondisi ini kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun
2008 yang hanya mencapai angka 0,4 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi
nasional angka putus sekolah di Bali masih jauh lebih rendah. Gambar 11 juga
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi
dengan angka putus sekolah SMA/SMA/MA. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi, semakin menurun angka putus sekolah di Provinsi Bali.
Pemerintah Provinsi bali telah mampu menurunkan angka putus sekolah
secara drastis tahun 2008 baik di SMP maupun SMA. Penurunan ini disebabkan
karena adanya program pemberian bea siswa bagi anak kurang mampu baik oleh
pemerintah maupun swasta, pemberian dana BOS, dan pendirian sekolah satu atap
di daerah-daerah rawan putus sekolah seperti daerah miskin dan daerah terpencil.
Hal ini berarti penanganan angka putus sekolah di Bali cukup relevan dengan
pembangunan pendidikan di Indonesia.
Gambar 11
Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Bali,
Tahun 2004 - 2009
Angka Putus Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APS SMP 3,30 3,00 2,48 2,21 0,33 0,19
APS SMA 2,14 2,21 2,17 1,90 0,40 0,32
P.Ek. 5,07 5,56 5,28 5,92 5,97 5,33
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 29
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
8) Angka Melek Aksara 15 Tahun ke Atas
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana
dalam hidupnya sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis merupakan
kemampuan dasar bagi setiap orang untuk memperoleh berbagai informasi dan
pengetahuan terlebih pada era informasi global seperti sekarang ini. Informasi dari
angka melek huruf adalah: 1) mengukur keberhasilan program-program
pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan, 2) menunjukkan
kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai
media, dan 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan
tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan
potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan
daerah. Keberhasilan meningkatkan angka melek huruf tergantung juga dengan
tingkat pendapatan masyarakat untuk mengakses pendidikan, seperti yang
dilaporkan dalam World Development Report 2000/2001 tentang Attacking Poverty,
disamping juga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah/swasta berkaitan dengan
peningkatan pendidikan, khususnya mengentasan buta aksara. Angka melek aksara
15 tahun ke atas di Provinsi Bali seperti tertera pada Gambar 12.
Gambar 12
Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas
di Provinsi Bali, Tahun 2004 - 2009
Angka Melek Huruf dan Indikator Pendukungnya
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
AMH 85,52 86,21 85,79 86,75 87,53 88,04
IPPK 100,0 104,7 108,7 113,6 119,1 124,2
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 30
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39. Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bali
Gambar 12 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir
persentase melek aksara penduduk 15 tahun ke atas di Bali secara umum
menunjukkan kenaikan kecuali tahun 2006 persentasenya sedikit menurun
dibandingkan tahun 2005. Selanjutnya tahun 2007 dan 2008 mengalami kenaikan
lebih dari 1 persen. Perbaikan kondisi ini disebabkan karena meningkatnya tingkat
pendapatan perkapita masyarakat (IPPK) serta adanya program keaksaraan
fungsional yang telah digalakkan oleh pemerintah baik melalui lembaga formal
maupun non formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang ada di
masing-masing Kabupaten, dan juga indeks perkembangan pendapatan per kapita
masyarakat (IPPK) Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi nasional,
persentase penduduk melek aksara di Bali masih lebih rendah. Ini berarti program
pemberantasan buta aksara melaui kegiatan keaksaraan fungsional (KF) di Bali
masih belum maksimal dan perlu terus digalakkan.
9) Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Sekolah Menengah Pertama
Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah ketersediaan
guru yang layak. Kelayakan guru meliputi kopetensinya serta relevansi keahliannya
dengan bidang studi yang diajar. Sesuai dengan UU. No. 15 Tahun 2006 tentang
guru dan dosen, salah satu indikator pengukur kelayakan guru adalah
berpendidikan S1 dan tersertifikasi. Di Bali persentase guru yang layak mengajar
pada periode 2004-2009 ditampilkan pada Gambar 13.
Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat bahwa di Bali selama lima tahun
terakhir jumlah guru yang mengajar di SMP/MTs meningkat pada tahun 2009
sebesar 62,1 persen dibandingkan dengan tahun 2004, yang dilihat dari indeks
peningkatan jumlah guru (IPJG). Peningkatan jumlah guru tersebut juga disertai
dengan peningkatan kualitas guru mengajar, yang ditunjukkan oleh persentase guru
yang layak mengajar di SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap
tahun. Ini berarti upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui kelayakan guru di
Bali cukup relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan
karena adanya kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi guru
untuk mengikuti pendidikan Sarjana (S1) bagi guru yang belum memiliki ijasah S1
sebagai persyaratan untuk mengikuti uji sertifikasi, dan memberikan kesempatan
untuk mengikuti kegiatan lain seperti seminar, loka karya dan lain-lain yang terkait
dengan persyaratan sertifikasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah guru yang
sudah tersertifikasi, berarti upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui
kelayakan guru di Bali cukup relevan dengan tujuan pembangunan nasional.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 31
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas