SlideShare a Scribd company logo
Bab 7
Korupsi sebagai Persoalan
Moral
Anggota kelompok :
⚬ HabibatutTijani
⚬ RahildaAulia
⚬ RauratulIsmayanti
•Mayang
•Nadya
Referensi by book :
KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
Sosiologi Korupsi
Bab ini akan membahas korupsi sebagai masalah moral,
menjelaskan mengapa penyalahgunaan kekuasaan dianggap
korup dan bagaimana hukum melihat penyelewengan
kepentingan publik. Selain itu, akan dibahas apakah korupsi
imoral karena ilegal atau sebaliknya. Serta pada bab ini akan
mengkaji pandangan filsafat moral tentang korupsi dan ciri
institusionalnya, serta implikasinya.
Memahami ciri moral korupsi melibatkan melihatnya sebagai masalah moral,
bukan hanya pelanggaran hukum. Korupsi dipandang salah secara moral karena
melanggar standar integritas institusi. Contoh historis menunjukkan tindakan
yang dianggap korup tergantung konteks moral dan hukum saat itu, seperti suap
oleh perusahaan sebelum undang-undang tertentu berlaku.
Tidak semua tindakan imoral adalah korupsi; korupsi melibatkan
penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi atau
kelompok. Memahami korupsi sebagai masalah moral menuntut solusi lebih luas
daripada hanya penegakan hukum. Korupsi mencerminkan imoralitas
institusional, menunjukkan bahwa tindakan yang tidak dilabeli korupsi secara
hukum bisa jadi korup secara moral.
Studi sosial dan hukum sering menghindari evaluasi moral korupsi, sehingga
penting untuk menilai korupsi dalam konteks moral. Korupsi berkaitan dengan watak
pelaku, bukan hanya tindakannya, membuat hukum sulit menangani inti moral
korupsi. Hukum sering tertinggal karena proses legislasi dikendalikan oleh pihak
berkepentingan. Memahami korupsi sebagai masalah moral penting untuk
pemberantasan yang efektif, dengan tetap mempertimbangkan pendekatan hukum
dan kebijakan.
Tujuan korupsi sering kali bertujuan mendahulukan kepentingan pribadi di atas
kepentingan umum, tindakan korupsi melanggar prinsip kejujuran dan integritas,
dan dampak korupsi merugikan masyarakat dengan menghambat pembangunan,
merusak sistem keadilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi.
Dampak negatif ini menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat
diterima secara moral.
Utilitarianisme adalah salah satu bentuk etika konsekuensialis, yang melihat
baik-buruknya ciri tindakan dengan kriteria bermanfaat-tidaknya dampak
(consequences). Dalam perspektif utilitarian korupsi dipahami sebagai buruk/salah
secara moral bukan karena motif dan tindakan yang dianggap korup itu sendiri,
melainkan karena dampaknya merusak kemaslahatan bersama.
Dalam filsafat moral, teleologi adalah paham yang berpandangan bahwa baik-
buruknya tindakan konsekuensinya ditentukan oleh sejauh mana tindakan itu
menjadi bagian keterpenuhan kodrat (nature) dan alasan-adanya sesuatu yang juga
merupakan tujuan. Dalam tradisi panjang dunia pemikiran, paham etika teleologis
paling jelas terlihat dalam pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Meskipun berbeda
dengan paham utilitarian, teleologi juga merupakan bagian rumpun etika
konsekuensialis. Baik-buruknya perbuatan disimpulkan dari konsekuensinya.
Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804). Dalam
teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah
kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib
melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita.
Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai
berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban.
Institusi dan norma sosial berbeda dalam pengaturannya; institusi
mengatur perilaku dengan sanksi formal dan eksternal, sementara
norma sosial mengatur secara informal melalui pembatinan.
Contohnya, polisi bisa menghukum pelanggar lalu lintas, sementara
masyarakat umum hanya bisa mengamati.
Ada beberapa perspektif tentang asal-usul institusi:
1.Kontrak Sosial: Institusi muncul dari perjanjian untuk mengatasi
oportunisme.
2.Evolusi: Institusi muncul dari dinamika penyesuaian yang
membentuk keteraturan perilaku.
3.Kesepakatan dan Konflik: Institusi muncul dari koordinasi harapan
dalam hidup bersama.
Institusi sangat penting untuk memahami korupsi sebagai
persoalan moral. Deskriptifnya, tanpa institusi, tatanan
masyarakat dan kelangsungan hidup manusia tidak mungkin.
Institusi menciptakan identitas, penggolongan, dan keputusan
penting. Institusi adalah perpanjangan dari ciri internal dan moral
manusia.
Normatifnya, tidak ada institusi yang membenarkan komitmen untuk
mencelakai diri atau orang lain. Institusi ada untuk menjamin hak-hak
dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan di depan
hukum.
Standar integritas moral menunjukkan apa yang seharusnya
terjadi dalam institusi, berbeda dengan efisiensi. Institusi
berfungsi sebagai kerangka makna perilaku masyarakat. Standar
integritas institusi didasarkan pada alasan keberadaan (raison
d'être) dan kekhasannya, yang menjadi dasar penilaian kinerja
dan pelaksanaan kewajiban pemangku peran. Korupsi adalah
penyelewengan standar ini, melibatkan proses, peran, dan tujuan
moral institusi, dan membusukkan watak moral personal.
1.Suap untuk menyelamatkan diri, seperti tawanan Yahudi yang
meloloskan diri dari kamp konsentrasi Nazi, umumnya tidak
dianggap sebagai korupsi.
2.Korupsi bukan hanya penyelewengan keuangan publik atau
pelanggaran hukum, tetapi juga penyelewengan tujuan dan proses
legitim institusi.
3.Studi dan gerakan anti-korupsi harus kembali ke pengertian klasik
agar tidak mengabaikan kaitan erat antara korupsi dan kepentingan
publik.
4.Korupsi dan anti-korupsi selalu menjadi bagian integral dari
pemerintahan, dan tidak ada jaminan bahwa masyarakat atau
negara akan selalu tetap bebas atau terjebak dalam korupsi.
Penjelasan ini menguraikan hubungan antara korupsi dan tatanan
masyarakat. Tatanan yang baik memerlukan pemahaman dan
tindakan etis yang konsisten. Korupsi merusak keutuhan tatanan
tersebut.
Mary Douglas dan Mark Philp menunjukkan bahwa tatanan
masyarakat melibatkan penilaian etis dan korupsi bertentangan
dengan prinsip ini. Sejak abad ke-18, makna korupsi berubah, kini
lebih berfokus pada penyalahgunaan jabatan publik untuk
keuntungan pribadi.
Untuk melawan korupsi, tidak cukup hanya dengan pendekatan
teknokratis; perlu pembentukan keutamaan warga melalui
pendidikan dan semangat publik. Albert O. Hirschman menyatakan
bahwa semangat publik bertambah jika digunakan dan hilang jika
tidak.
Secara keseluruhan, korupsi adalah masalah yang memerlukan
upaya berkelanjutan untuk pemberantasannya melalui partisipasi
aktif masyarakat dalam mengembangkan keutamaan publik dan
moralitas yang kuat.
korupsi adalah penilaian moral yang menyoroti perbuatan yang
seharusnya tidak terjadi. Ada dua pandangan utama terkait ciri moral
korupsi: utilitarianisme dan deontologi. Utilitarianisme fokus pada
dampak merusak, sementara deontologi menekankan pada pelanggaran
kewajiban moral. Teleologi menyoroti penyelewengan terhadap tujuan
institusi sebagai ciri moral korupsi. Korupsi terutama terjadi di tingkat
institusional, dan masyarakat mengakui korupsi sebagai jenis kejahatan
tertentu. Dalam realpolitik, korupsi tetap menjadi isu moral yang penting,
dan perlu ada upaya untuk mencegah dan mengatasi korupsi demi
menjaga tatanan sosial yang baik.
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptx
Dengan perspektif 3 mazhab etika
kasus korupsi menteri
pertanian syahrul
yasin limpo
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
Sosiologi Korupsi
UTILITARIANISME
3 MAZHAB ETIKA
KRONOLOGI DAN DETAIL KASUS
Periode Jabatan dan Tindakan Korupsi:
⚬Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian dari 2019 hingga 2024.
⚬Dalam periode tersebut, Kasdi Subagyono (KS) diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Muhammad
Hatta (MH) diangkat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian.
⚬SYL membuat kebijakan untuk memungut dan menerima setoran dari Aparatur Sipil di internal
Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dari tahun 2020 hingga
2023.
⚬SYL menginstruksikan KS dan MH untuk menarik uang dari unit eselon I dan II, melalui penyerahan
tunai, transfer bank, dan pemberian dalam bentuk barang/jasa.
⚬Ada ancaman pemutusan jabatan (mutasi ke unit lain atau difungsionalkan status jabatannya) bagi yang
tidak memenuhi setoran.
⚬Sumber uang termasuk dari anggaran yang di-mark up (dinaikkan) dan permintaan uang dari vendor
yang mendapatkan proyek.
Penggunaan Uang :
⚬
⚬
Bukti Penahanan :
⚬
⚬
Utilitarianisme menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan dampaknya
terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan keseluruhan. Tindakan dianggap benar jika
memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Dan
di anggap salah jika suatu tindakan cenderung menghasilkan ketidakbahagiaan,
penderitaan dan ketidaksejahteraaan banyak orang.
Analisis :
Tindakan korupsi oleh SYL, KS, dan MH sangat merugikan kesejahteraan
masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik
disalahgunakan yang mengakibatkan penurunan bantuan dan subsidi petani dalam
segi bantuan pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya. Tak jarang juga petani
harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan pertanian ditengah mahalnya
kebutuhan tersebut, sehingga hal ini menurunkan produktivitas para petani. Selain
itu, kasus korupsi yang terjadi ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat,
khususnya para petani yang seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar.
Teleologi menilai moralitas tindakan berdasarkan tujuan atau hasil akhirnya.
Dalam kasus ini, tujuan korupsi tampaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan
pribadi dan keuntungan material para pelaku.
TELEOLOGI
Analisis :
Tindakan korupsi ini bertentangan dengan tujuan moral pemerintah untuk
melayani masyarakat dengan integritas. Penggunaan dana publik untuk
kepentingan pribadi adalah pelanggaran terhadap kodrat dan tujuan yang
seharusnya dicapai oleh pejabat publik, yaitu kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.
.
Deontologi menilai moralitas tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan,
prinsip, atau kewajiban moral, tanpa mempertimbangkan hasil akhir.
Analisis :
Dari sudut pandang deontologis, tindakan korupsi ini merupakan pelanggaran
terhadap kewajiban moral dan hukum yang harus dipegang oleh pejabat publik.
Mereka melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang seharusnya
dipegang teguh dalam menjalankan tugas mereka. Tindakan ini salah secara moral
karena melanggar aturan dan etika publik yang jelas.
DEONTOLOGI
Kesimpulan
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL, KS, dan MH adalah salah dari semua
sudut pandang etika yang dibahas. Dari perspektif utilitarianisme, tindakan ini
merugikan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif teleologi, tindakan ini
bertentangan dengan tujuan moral pemerintah. Dari perspektif deontologi, tindakan
ini melanggar kewajiban moral dan hukum pejabat publik. Dengan demikian, tindakan
korupsi ini tidak dapat dibenarkan dan memiliki dampak negatif yang serius terhadap
masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
SUDAH SELESAI!
Thank
You

More Related Content

Similar to Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx

BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
ErhaSyam
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
Rudy Harland
 
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
warinah warinah
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
Andi Irawan
 
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsiPopular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
M Saddam
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
BryanValentino1
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
Zaitun Hakimiah NS
 
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptxFAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
RinChan24
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesia
Bunda Violyn
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Fathur Rohman
 
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptxkejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
sofyanedy
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
FikriArdian5
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
SalmaHanifah14
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
Yorga Railways
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
taufikabdul3
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
monalisaibrahim
 
Tugas makalah korupsi
Tugas makalah korupsiTugas makalah korupsi
Tugas makalah korupsi
Yuni Sist
 

Similar to Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx (20)

BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
 
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsiPopular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptxFAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI_DI_INDONESIA[3).pptx
 
Analisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesiaAnalisa korupsi di indonesia
Analisa korupsi di indonesia
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptxkejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
kejahatan_dari_perspektif_sosiologis.pptx
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 
Tugas makalah korupsi
Tugas makalah korupsiTugas makalah korupsi
Tugas makalah korupsi
 

Recently uploaded

kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
Novi Cherly
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
AdeWahyuni13
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
SeptianingTyas5
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
RizkyKaruniaSari
 
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
dexallsonmully
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
juliechunnie
 
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
wilda108450
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
FranRestuKuntariDewi
 
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocxmodul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
olanmanopo
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
titis33
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
anisaavrr1
 
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptxMateri Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
SudaryonoSudaryono9
 
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
SeptiaGalaxy
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
HeryatyLumenta2
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
ROFIK24
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
ratna693450
 
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptxLITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
DjayaDiwangsa1
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
KhalifGenerasiRabban
 
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Nela Amelia
 
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
Daud Ronal Huatagaol
 

Recently uploaded (20)

kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
 
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.2 dengan modul 1.1
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
 
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
 
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocxmodul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
modul MPLS TK Kemala Bhayangkari.07 Pohuwatodocx
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
 
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptxMateri Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
Materi Pengenalan Ekstrakurikuler dan Prestasi Belajar.pptx
 
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
 
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptxLITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
 
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
 
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
atp ppkn kelas 10 kurikulum merdeka 2023
 

Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx

  • 1. Bab 7 Korupsi sebagai Persoalan Moral Anggota kelompok : ⚬ HabibatutTijani ⚬ RahildaAulia ⚬ RauratulIsmayanti •Mayang •Nadya Referensi by book : KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi PROGRAM STUDI SOSIOLOGI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Sosiologi Korupsi
  • 2. Bab ini akan membahas korupsi sebagai masalah moral, menjelaskan mengapa penyalahgunaan kekuasaan dianggap korup dan bagaimana hukum melihat penyelewengan kepentingan publik. Selain itu, akan dibahas apakah korupsi imoral karena ilegal atau sebaliknya. Serta pada bab ini akan mengkaji pandangan filsafat moral tentang korupsi dan ciri institusionalnya, serta implikasinya.
  • 3. Memahami ciri moral korupsi melibatkan melihatnya sebagai masalah moral, bukan hanya pelanggaran hukum. Korupsi dipandang salah secara moral karena melanggar standar integritas institusi. Contoh historis menunjukkan tindakan yang dianggap korup tergantung konteks moral dan hukum saat itu, seperti suap oleh perusahaan sebelum undang-undang tertentu berlaku. Tidak semua tindakan imoral adalah korupsi; korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Memahami korupsi sebagai masalah moral menuntut solusi lebih luas daripada hanya penegakan hukum. Korupsi mencerminkan imoralitas institusional, menunjukkan bahwa tindakan yang tidak dilabeli korupsi secara hukum bisa jadi korup secara moral.
  • 4. Studi sosial dan hukum sering menghindari evaluasi moral korupsi, sehingga penting untuk menilai korupsi dalam konteks moral. Korupsi berkaitan dengan watak pelaku, bukan hanya tindakannya, membuat hukum sulit menangani inti moral korupsi. Hukum sering tertinggal karena proses legislasi dikendalikan oleh pihak berkepentingan. Memahami korupsi sebagai masalah moral penting untuk pemberantasan yang efektif, dengan tetap mempertimbangkan pendekatan hukum dan kebijakan. Tujuan korupsi sering kali bertujuan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, tindakan korupsi melanggar prinsip kejujuran dan integritas, dan dampak korupsi merugikan masyarakat dengan menghambat pembangunan, merusak sistem keadilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Dampak negatif ini menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat diterima secara moral.
  • 5. Utilitarianisme adalah salah satu bentuk etika konsekuensialis, yang melihat baik-buruknya ciri tindakan dengan kriteria bermanfaat-tidaknya dampak (consequences). Dalam perspektif utilitarian korupsi dipahami sebagai buruk/salah secara moral bukan karena motif dan tindakan yang dianggap korup itu sendiri, melainkan karena dampaknya merusak kemaslahatan bersama. Dalam filsafat moral, teleologi adalah paham yang berpandangan bahwa baik- buruknya tindakan konsekuensinya ditentukan oleh sejauh mana tindakan itu menjadi bagian keterpenuhan kodrat (nature) dan alasan-adanya sesuatu yang juga merupakan tujuan. Dalam tradisi panjang dunia pemikiran, paham etika teleologis paling jelas terlihat dalam pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Meskipun berbeda dengan paham utilitarian, teleologi juga merupakan bagian rumpun etika konsekuensialis. Baik-buruknya perbuatan disimpulkan dari konsekuensinya.
  • 6. Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804). Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban.
  • 7. Institusi dan norma sosial berbeda dalam pengaturannya; institusi mengatur perilaku dengan sanksi formal dan eksternal, sementara norma sosial mengatur secara informal melalui pembatinan. Contohnya, polisi bisa menghukum pelanggar lalu lintas, sementara masyarakat umum hanya bisa mengamati. Ada beberapa perspektif tentang asal-usul institusi: 1.Kontrak Sosial: Institusi muncul dari perjanjian untuk mengatasi oportunisme. 2.Evolusi: Institusi muncul dari dinamika penyesuaian yang membentuk keteraturan perilaku. 3.Kesepakatan dan Konflik: Institusi muncul dari koordinasi harapan dalam hidup bersama.
  • 8. Institusi sangat penting untuk memahami korupsi sebagai persoalan moral. Deskriptifnya, tanpa institusi, tatanan masyarakat dan kelangsungan hidup manusia tidak mungkin. Institusi menciptakan identitas, penggolongan, dan keputusan penting. Institusi adalah perpanjangan dari ciri internal dan moral manusia. Normatifnya, tidak ada institusi yang membenarkan komitmen untuk mencelakai diri atau orang lain. Institusi ada untuk menjamin hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan di depan hukum.
  • 9. Standar integritas moral menunjukkan apa yang seharusnya terjadi dalam institusi, berbeda dengan efisiensi. Institusi berfungsi sebagai kerangka makna perilaku masyarakat. Standar integritas institusi didasarkan pada alasan keberadaan (raison d'être) dan kekhasannya, yang menjadi dasar penilaian kinerja dan pelaksanaan kewajiban pemangku peran. Korupsi adalah penyelewengan standar ini, melibatkan proses, peran, dan tujuan moral institusi, dan membusukkan watak moral personal.
  • 10. 1.Suap untuk menyelamatkan diri, seperti tawanan Yahudi yang meloloskan diri dari kamp konsentrasi Nazi, umumnya tidak dianggap sebagai korupsi. 2.Korupsi bukan hanya penyelewengan keuangan publik atau pelanggaran hukum, tetapi juga penyelewengan tujuan dan proses legitim institusi. 3.Studi dan gerakan anti-korupsi harus kembali ke pengertian klasik agar tidak mengabaikan kaitan erat antara korupsi dan kepentingan publik. 4.Korupsi dan anti-korupsi selalu menjadi bagian integral dari pemerintahan, dan tidak ada jaminan bahwa masyarakat atau negara akan selalu tetap bebas atau terjebak dalam korupsi.
  • 11. Penjelasan ini menguraikan hubungan antara korupsi dan tatanan masyarakat. Tatanan yang baik memerlukan pemahaman dan tindakan etis yang konsisten. Korupsi merusak keutuhan tatanan tersebut. Mary Douglas dan Mark Philp menunjukkan bahwa tatanan masyarakat melibatkan penilaian etis dan korupsi bertentangan dengan prinsip ini. Sejak abad ke-18, makna korupsi berubah, kini lebih berfokus pada penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
  • 12. Untuk melawan korupsi, tidak cukup hanya dengan pendekatan teknokratis; perlu pembentukan keutamaan warga melalui pendidikan dan semangat publik. Albert O. Hirschman menyatakan bahwa semangat publik bertambah jika digunakan dan hilang jika tidak. Secara keseluruhan, korupsi adalah masalah yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk pemberantasannya melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan keutamaan publik dan moralitas yang kuat.
  • 13. korupsi adalah penilaian moral yang menyoroti perbuatan yang seharusnya tidak terjadi. Ada dua pandangan utama terkait ciri moral korupsi: utilitarianisme dan deontologi. Utilitarianisme fokus pada dampak merusak, sementara deontologi menekankan pada pelanggaran kewajiban moral. Teleologi menyoroti penyelewengan terhadap tujuan institusi sebagai ciri moral korupsi. Korupsi terutama terjadi di tingkat institusional, dan masyarakat mengakui korupsi sebagai jenis kejahatan tertentu. Dalam realpolitik, korupsi tetap menjadi isu moral yang penting, dan perlu ada upaya untuk mencegah dan mengatasi korupsi demi menjaga tatanan sosial yang baik.
  • 15. Dengan perspektif 3 mazhab etika kasus korupsi menteri pertanian syahrul yasin limpo PROGRAM STUDI SOSIOLOGI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Sosiologi Korupsi
  • 17. KRONOLOGI DAN DETAIL KASUS Periode Jabatan dan Tindakan Korupsi: ⚬Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian dari 2019 hingga 2024. ⚬Dalam periode tersebut, Kasdi Subagyono (KS) diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Muhammad Hatta (MH) diangkat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian. ⚬SYL membuat kebijakan untuk memungut dan menerima setoran dari Aparatur Sipil di internal Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dari tahun 2020 hingga 2023. ⚬SYL menginstruksikan KS dan MH untuk menarik uang dari unit eselon I dan II, melalui penyerahan tunai, transfer bank, dan pemberian dalam bentuk barang/jasa. ⚬Ada ancaman pemutusan jabatan (mutasi ke unit lain atau difungsionalkan status jabatannya) bagi yang tidak memenuhi setoran. ⚬Sumber uang termasuk dari anggaran yang di-mark up (dinaikkan) dan permintaan uang dari vendor yang mendapatkan proyek.
  • 18. Penggunaan Uang : ⚬ ⚬ Bukti Penahanan : ⚬ ⚬
  • 19. Utilitarianisme menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan keseluruhan. Tindakan dianggap benar jika memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Dan di anggap salah jika suatu tindakan cenderung menghasilkan ketidakbahagiaan, penderitaan dan ketidaksejahteraaan banyak orang. Analisis : Tindakan korupsi oleh SYL, KS, dan MH sangat merugikan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan yang mengakibatkan penurunan bantuan dan subsidi petani dalam segi bantuan pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya. Tak jarang juga petani harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan pertanian ditengah mahalnya kebutuhan tersebut, sehingga hal ini menurunkan produktivitas para petani. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat, khususnya para petani yang seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar.
  • 20. Teleologi menilai moralitas tindakan berdasarkan tujuan atau hasil akhirnya. Dalam kasus ini, tujuan korupsi tampaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keuntungan material para pelaku. TELEOLOGI Analisis : Tindakan korupsi ini bertentangan dengan tujuan moral pemerintah untuk melayani masyarakat dengan integritas. Penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran terhadap kodrat dan tujuan yang seharusnya dicapai oleh pejabat publik, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. .
  • 21. Deontologi menilai moralitas tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan, prinsip, atau kewajiban moral, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Analisis : Dari sudut pandang deontologis, tindakan korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum yang harus dipegang oleh pejabat publik. Mereka melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang seharusnya dipegang teguh dalam menjalankan tugas mereka. Tindakan ini salah secara moral karena melanggar aturan dan etika publik yang jelas. DEONTOLOGI
  • 22. Kesimpulan Tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL, KS, dan MH adalah salah dari semua sudut pandang etika yang dibahas. Dari perspektif utilitarianisme, tindakan ini merugikan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif teleologi, tindakan ini bertentangan dengan tujuan moral pemerintah. Dari perspektif deontologi, tindakan ini melanggar kewajiban moral dan hukum pejabat publik. Dengan demikian, tindakan korupsi ini tidak dapat dibenarkan dan memiliki dampak negatif yang serius terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan.