HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIEKPD
Tingkat pembangunan ekonomi dan SDM di Jambi masih menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan nilai tambah yang signifikan. Kualitas SDM dan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Pengelolaan SDA dan lingkungan masih menghadapi masalah deforestasi dan kerusakan hutan."
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kriminalitas meningkat pada 2004-2007 namun menurun 2008-2009. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional menurun 2004-2006 tetapi naik 2007-2008 meskipun masih di bawah target."
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama pembangunan di Aceh yang meliputi dampak panjang konflik berkepanjangan, krisis ekonomi 1997, dan tsunami 2004 yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Aceh. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh juga lebih rendah dari rata-rata nasional.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Pengembangan UMKM untuk Ketahanan Ekonomi NasionalRusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan ekonomi nasional khususnya di daerah dan peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi yang dibahas antara lain pengembangan sektor ekonomi, peningkatan sumber daya domestik, dan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan."
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokalVonny Soru
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan unggas lokal. Kawasan agribisnis unggas lokal merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok peternak yang melakukan usaha hulu, budidaya dan hilir secara terintegrasi dengan menerapkan tata cara beternak yang baik.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI ...Arief Wiroyudo
Perencanaan pembangunan dan pengembangan produk unggulan daerah agar menjadi trade mark daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Dokumen ini membahas strategi peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan dan region branding.
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureDian Utama
Dokumen tersebut membahas program Bedah Desa yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui pembentukan kawasan perdesaan terpadu berbasis produk unggulan daerah. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas masyarakat di beberapa desa melalui kerjasama lintas sektor dan sumber pendanaan.
Dokumen tersebut membahas tentang Focus Group Discussion (FGD) mengenai penguatan layanan pertimbangan teknis pertanahan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada 8-11 Agustus 2022. FGD membahas berbagai kebijakan dan program penataan agraria serta ruang lingkup layanan pertimbangan teknis pertanahan."
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIEKPD
Tingkat pembangunan ekonomi dan SDM di Jambi masih menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan nilai tambah yang signifikan. Kualitas SDM dan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Pengelolaan SDA dan lingkungan masih menghadapi masalah deforestasi dan kerusakan hutan."
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kriminalitas meningkat pada 2004-2007 namun menurun 2008-2009. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional menurun 2004-2006 tetapi naik 2007-2008 meskipun masih di bawah target."
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama pembangunan di Aceh yang meliputi dampak panjang konflik berkepanjangan, krisis ekonomi 1997, dan tsunami 2004 yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Aceh. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh juga lebih rendah dari rata-rata nasional.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Pengembangan UMKM untuk Ketahanan Ekonomi NasionalRusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan ekonomi nasional khususnya di daerah dan peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi yang dibahas antara lain pengembangan sektor ekonomi, peningkatan sumber daya domestik, dan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan."
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokalVonny Soru
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan unggas lokal. Kawasan agribisnis unggas lokal merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok peternak yang melakukan usaha hulu, budidaya dan hilir secara terintegrasi dengan menerapkan tata cara beternak yang baik.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI ...Arief Wiroyudo
Perencanaan pembangunan dan pengembangan produk unggulan daerah agar menjadi trade mark daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Dokumen ini membahas strategi peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan dan region branding.
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureDian Utama
Dokumen tersebut membahas program Bedah Desa yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui pembentukan kawasan perdesaan terpadu berbasis produk unggulan daerah. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas masyarakat di beberapa desa melalui kerjasama lintas sektor dan sumber pendanaan.
Dokumen tersebut membahas tentang Focus Group Discussion (FGD) mengenai penguatan layanan pertimbangan teknis pertanahan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada 8-11 Agustus 2022. FGD membahas berbagai kebijakan dan program penataan agraria serta ruang lingkup layanan pertimbangan teknis pertanahan."
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah administratif, kondisi geografis, dan capaian makro daerah. Dokumen ini juga menyinggung arahan Presiden untuk kepala daerah tahun 2023 dan isu-isu strategis di Kalimantan Selatan."
Dokumen tersebut membahas kerangka ekonomi makro tahun 2013 yang dipresentasikan kepada Komisi XI DPR-RI. Terdapat pembahasan mengenai tema dan sasaran RKP 2013, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja."
Dokumen tersebut merangkum isu-isu pembangunan nasional dan Jawa Timur serta harapan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu utama pembangunan nasional adalah ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fokus pembangunan Jawa Timur adalah pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan partisipasi
Dokumen tersebut merangkum isu-isu pembangunan nasional dan Jawa Timur serta harapan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu utama pembangunan nasional adalah ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fokus pembangunan Jawa Timur adalah pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan kesiaps
Terobosan Kementerian Pertanian dalam Melindungi Peternak (Dr. ir. nasrullah,...Bambang Suharno
Makalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. ir. nasrullah, m.sc ) dalam webinar PATAKA Jumat 4 sept 2020, tentang Terobosan Kementerian Pertanian dalam Melindungi Peternak
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas arahan dan kebijakan pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2015-2019 dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengantisipasi perubahan iklim, dan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan pulau-pulau kecil."
Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT (20)
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Dokumen ini membahas rencana kerja tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan oleh Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Bappenas. Rencana kerja mencakup evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Aceh, dan evaluasi tematik di Aceh. Tim EKPD terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
1.
2. Hutan Lindung: 910 533 Ha (21,5%)
Hutan Suaka Alam dan Wisata: 846 175 Ha (20,0%)
Hutan Produksi Konversi: 189 346 Ha (4,5%)
Luas Areal Perkebunan Sawit: 280.099 Ha: Lhn Per tani an
Perkebunan Rakyat: 146.542 Ha 27,5 %
PENGGUNAAN
PT Perkebunan Nusantara VI: 6.810 Ha
LAHAN
Perkebunan Besar Swasta: 126.747 Ha
Pdg Rumput 1,9%
Rawa 4,1%
Hutan 61,5%
Lai nnya 5,1%
Bukittinggi
AREAL PEGUNUNGAN TINGGI: 51,93 %
Kelestarian Alam: Modal masa depan
Pemb Infrastruktur: Sulit & Mahal + BENCANA ALAM/GEMPA
Panjang Pantai 375 Km
TSUNAMI Perikanan 2
3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Pemerintahan Kualitas pelayanan publik masih rendah . Etos kerja aparatur; rendah;
aparatur; rendah;
dan Aparatur Penggunaan anggaran belum efisien dan efektif, Keamanan dan
efektif,
ketertiban umum belum kondusif; Partisipasi dalam pembangunan rendah;
kondusif; rendah;
Budaya KKN masih berkembang
2. Sumber Daya Dana pemerintah terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat (faktor
Manusia kemiskinan) sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan serta status
kemiskinan)
kesehatan masyarakat relatif`rendah; Prestasi pemuda dan olah raga,
relatif`rendah;
partisipasi perempuan belum berkembang; Apresiasi terhadap IPTEK dan
berkembang;
budaya riset belum berkembang
3. Ekonomi Perubahan struktur ekonomi relatif lambat; Industri manufaktur dan
pariwisata belum berkembang optimal; Arus investasi masih rendah;
Tingkat pengangguran masih tinggi; Perusahaan swasta besar relatif
belum banyak berkembang; Terbatasnya infrastruktur yang mempercepat
pembangunan.
Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi; Belum terpenuhinya hak-hak
hak-
dasar masyarakat sebagai mana diharapkan; Belum berkembangnya
usaha mikro.
4. Kehidupan Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan;
Beragama dan Belum optimalnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial. Melunturnya
Sosial-Budaya
Sosial- penghayatan terhadap nilai-nilai adat Minangkabau.
nilai-
3
4. Ringkasan: PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1. STRUKTUR
Kerjasama Regional
EKONOMI: Agraris Kepastian Hukum
Kemudahan
2. POTENSI SDA:
Terbatas
3. MUTU SDM & 6. INVESTASI:
TEKNOLOGI: Rendah 9. PAD: Rendah
Rendah
7. KESEMPATAN 10. DAYA SAING
4. SISTEM & KERJA: Terbatas PRODUK:
MANAJEMEN Rendah
8. PENDAPATAN:
KELEMBAGAAN :
Rendah
Lemah
5. LETAK GEOGRAFIS:
Kurang
Menguntungkan
Kualitas SDM MASALAH UTAMA:
Kelembagaan PROGRAM
Iklim Usaha + Aparatur PEMBANGUNAN
Agroindustri
Infrastruktur
PASCA GEMPA
(???)
4
5. SASARAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010
2006-
INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010
A. PERTUMBUHAN EKONOMI 6.0 6.4 6.6 6.7 6.9
I. Permintaan
1. Konsumsi Masyarakat 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7
2. Konsumsi Pemerintah 4.5 4.7 5.8 5.9 6.0
3. Investasi 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5
4. Ekspor 12.7 14.5 14.5 14.5 14.5
5. Impor 2.6 2.7 2.7 3.5 4.5
II. Penawaran
1. Pertanian 6.7 7.3 7.3 7.3 7.3
2. Industri Pengolahan 4.0 4.5 6.0 6.5 7.5
3. Lainnya 6.1 6.5 6.5 6.5 6.5
5
7. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
Grafik 2.1.A : Tingkat Pelayanan
Publik Nasional dan Provinsi RELEVAN
Sumatera Barat
• Peningkatan penanganan kasus korupsi
70.00 45.00 sejak 2007
• Peningkatan penerapan pelayanan satu
Tren Capaian Indikator Outcome
40.00
60.00
Capaian Indikator Outcome
35.00 atap sejak 2004
50.00
30.00 Outcomes di bawah nasional
40.00 25.00 EFEKTIF
30.00 20.00
20.00
15.00 • Lebih baiknya tingkat pendidikan SDM
10.00
10.00
aparatur sejak 2004
5.00
• Berkembangnya penerapan pelayanan
0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008
satu atap
Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat (outcomes)
Tingkat Pelayanan Publik Nasional (outcomes)
Tren Provinsi
Tren Nasional Indikator Pendukung
1. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan
2. Presentase aparat yang berijazah minimal S1
3. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap
7
Indikator I
8. 2.1. TINGKAT PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Grafik 2.1.B : Tingkat Kualitas
Pembangunan Demokrasi Nasional TIDAK RELEVAN
dan Provinsi Sumatera Barat • Pilkada menyimpang dari ikrar
“persaudaraan” dan memicu permusuhan
78 0
76 x sehingga apatis & partisipasi rendah
Tren Capaian Indikator Outcome
-2
Capaian Indikator Outcome
74 • Kelemahan pendataan penduduk, banyak
72 -4
70
warga yang tidak terdaftar dalam DPT
68 -6 Outcomes di bawah nasional
66
64
-8 TIDAK EFEKTIF
62 -10 • Timbulnya sikap apatis karena pemilihan
60
-12 tidak memberikan manfaat bagi pemilih
58
56 -14
• Adanya kejenuhan, tidak menarik karena
2004 2005 2008 seringnya agenda pemilihan dan adanya
Tingkat Pembangunan Demokrasi Prov Sum Barat (outcomes)
kericuhan
Tingkat Pembangunan Demokrasi Nasional (outcomes)
Tren Provinsi
Tren Nasional Indikator Pendukung
1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Legislatif.
3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan
Presiden.
8
Indikator I
9. REKOMENDASI
PELAYANAN PUBLIK
• Mencabut izin pemeriksaan pejabat politik yang diduga/disangka melakukan
tindak korupsi
• Membentuk perwakilan KPK di tingkat Provinsi
• Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
• Menghilangkan egoisme sektoral antara Dinas/instansi
• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan kantor pelayanan satu atap
PEMBANGUNAN DEMOKRASI
• Menyelenggarakan pilkada serentak
• Memberikan interval waktu antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.
• Meningkatkan akurasi data base kependudukan dari daerah sampai nasional.
9
Indikator I
10. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN
Grafik 2.1.A : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN
Pendidikan Nasional dan Provinsi
Sumatera Barat
• Kondisi awal sudah baik (% guru
yang layak mengajar, angka melek
95.00 1.8 aksara) sehingga tren atau
Tren Capaian Indikator Outcome
1.6
94.00
pertumbuhan rendah
Capaian Indikator Outcome
93.00 1.4
1.2
92.00
1 Outcomes di atas nasional
91.00
0.8
90.00
0.6
89.00 0.4
EFEKTIF
88.00 0.2 • Tingkat pendidikan guru sudah baik
87.00 0 • Perbaikan di semua indikator
2004 2005 2006 2007 2008
pendukung
Tingkat Kualitas Pendidikan Prov Sum Barat (outcomes)
Tingkat Kualitas Pendidikan Nasional (outcomes) Indikator Pendukung
Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI.
Tren Nasional 2. Angka Putus Sekolah SD.
3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs.
4. Angka Putus Sekolah Menengah
5. Angka melek aksara 15 tahun keatas
6. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di SMP/MTs
7. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sekolah
Menengah
10
Indikator
2.2. Hasil II
11. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN
Grafik 2.2.B : Tingkat Kualitas
Kesehatan Nasional TIDAK RELEVAN
dan Provinsi Sumatera Barat • Program perbaikan gizi
masyarakat kurang efektif (2006
45.00 8 dan 2007)
Tren Capaian Indikator Outcome
7 • Akses terhadap fasilitas
44.00
Capaian Indikator Outcome
6
kesehatan tidak merata &
43.00 5
rendah
4
42.00 Outcomes di atas nasional
3
41.00
2
TIDAK EFEKTIF
40.00 1 • Menurunnya tingkat gizi
0 masyarakat (2006)
39.00
-1 • Rendahnya persentase tenaga
38.00 -2 kesehatan per penduduk
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Kualitas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (outcomes)
Indikator Pendukung
Tingkat Kualitas Kesehatan Nasional (outcomes) 1. Prevalensi Gizi kurang (%)
Tren Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase tenaga kesehatan
Tren Nasional per penduduk
11
Indikator
2.2. Hasil II
12. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA :
KELUARGA BERENCANA
Grafik 2.2.C : Tingkat Kualitas
Keluarga Berencana Nasional dan RELEVAN
Provinsi Sumatera Barat
• Keberhasilan program KB karena
tingginya tingkat kesadaran
90 5 masyarakat
4 • Laju pertumbuhan penduduk dapat
Tren Capaian Indikator
85
Capaian Indikator
3
2
ditekan.
Outcome
Outcome
80
1 Outcomes di atas nasional
75 0 EFEKTIF
70
-1
• Terjadinya perbaikan dari indikator
-2
65 -3
pendukung setiap tahunnya.
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Prov Sum Barat
(outcomes)
Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Nasional (outcomes) Indikator Pendukung
Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Persentase penduduk ber-KB
Tren Nasional 2. Persentase laju pertumbuhan
penduduk
12
Indikator
2.2. Hasil II
13. REKOMENDASI
PENDIDIKAN
• Meningkatkan pemerataan pendidikan termasuk program beasiswa keluarga
miskin
• Meningkatkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru dan fasilitas publik
• Membangun kembali fasilitas pendidikan yang terkena dampak gempa dan
trauma-healing bagi guru dan murid dengan partisipasi masyarakat
KESEHATAN
• Merevitalisasi pelayanan kesehatan dan kampanye tentang hidup sehat
• Memperluas cakupan asuransi kesehatan; rasio paramedik dan penduduk, ASEKIN
perlu dilanjutkan dengan anggaran daerah pro-miskin
• Mempercepat rekontruksi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan
KELUARGA BERENCANA
• Menurunkan tingkat kelahiran terutama pelayanan pada keluarga miskin
• Memberikan penyuluhan dan peralatan KB kepada keluarga miskin
• Memberdayakan petugas lapangan
13
Indikator
2.2. Hasil II
14. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO
RELEVAN
Grafik 2.3.A : Tingkat Pembangunan • Peningkatan % Ekspor Sumatera Barat
Ekonomi Makro Nasional dan thd PDRB komoditi primer: pertanian
Provinsi Sumatera Barat & pertambangan
• Peningkatan % output UKM thd PDRB
45.00 10.00 produk berbasis sumberdaya lokal
Capaian Indikator Outcome
40.00 8.00 • Tingkat inflasi rendah ketahanan
Tren Capaian Indikator
35.00 6.00 pangan dan produk kandungan lokal
30.00
4.00 (agro industri)
Outcome
25.00 Outcomes di bawah nasional
2.00
20.00 KURANG EFEKTIF
0.00
15.00 • Capaian pembangunan membaik
10.00 -2.00
kecuali pada tahun 2008 tetapi lebih
5.00 -4.00
baik dari nasional
0.00 -6.00
• Kurang terganggu dengan pasar
2004 2005 2006 2007 2008
dalam dan luar negeri
Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Prov Sum Barat Indikator Pendukung
(outcomes) 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Nasional
(putcomes) 2. Persentase ekspor terhadap PDRB
Tren Provinsi Sumatera Barat
3. Persentase output manufaktur terhadap PDRB
Tren Nasional 4. Persentase output UMKM terhadap PDRB
5. Laju Inflasi
14
Indikator
2.3. Hasil III
15. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI : INVESTASI
Grafik 2.3.B : Tingkat Pertumbuhan TIDAK RELEVAN
Investasi Nasional dan Provinsi
Sumatera Barat • Kondisi sosial ekonomi, SDA dan
letak geografis , pasar lokal serta
120.00 2,500.00
terbatasnya infrastruktur
100.00 2,000.00
kurang menarik bagi investor
Capaian Indikator Outcome
Tren Capaian Indikator
80.00
1,500.00
60.00
Outcomes di bawah nasional
Outcome
1,000.00
40.00
500.00 TIDAK EFEKTIF
20.00
0.00
• Investasi Perkebunan terkendala
0.00
2004 200520062007 2008 -500.00
dengan penyediaan lahan
-20.00
-40.00 -1,000.00
• Infrastruktur kurang memadai
• Lokasi kurang menguntungkan
Tingkat Pertumbuhan Investasi Prov Sum Barat (outcome)
Tingkat Pertumbuhan Investasi Nasional (outcomes)
Tren Provinsi Sumatera Barat Indikator Pendukung
Tren Nasional
1. Persentase Pertumbuhan Realisasi
Investasi PMA
2. Persentase Pertumbuhan Realisasi
Investasi PMDN
15
Indikator
2.3. Hasil III
16. REKOMENDASI
1. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal dan
IPTEK (knowledge based industries)
2. Memberikan insentif non-fiskal (SDM terampil & berkualitas
tinggi)
3. Mengembangkan kelembagaan Litbang: Daya saing produk
& Nilai tambah
4. Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis
5. Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi
(pengolahan hasil pertanian dan pariwisata), jasa dan
industri dengan value added yang tinggi
6. Membangun infrastruktur dengan kualitas anti bencana alam
(gempa, longsor): standard ASEAN
7. Membuka isolasi ke daerah baru dan sentra ekonomi.
16
Indikator
2.3. Hasil III
17. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP : KEHUTANAN
Grafik 2.4.A : Tingkat Kualitas
TIDAK RELEVAN
Pengelolaan Kehutanan Nasional dan • Lebih cepat bertambahnya lahan
Provinsi Sumatera Barat kritis dari lahan rehabilitasi
• Terbatasnya program dan dana
2 0 untuk pengelolaan dan penegakan
C apaian Indikator Outcom e
1.8 -10
hukum
Tren C apa ia n Indikator
1.6 -20
1.4 Outcomes di bawah nasional
-30
TIDAK EFEKTIF
Outcom e
1.2
-40
1
0.8
-50 • Terbatasnya dana dan program
0.6
-60 dalam menangani lahan kritis yang
-70
0.4 terus bertambah dan faktor
0.2 -80
0 -90
kemiskinan
2004 2005 2006 2007 2008 • Lemahnya kemampuan
kelembagaan dalam penyelesaian
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Prov Sum Barat
(outcomes) konflik status lahan (formal
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Nasional (outcomes)
maupun adat)
Tren Provinsi
Tren Nasional INDIKATOR PENDUKUNG
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam
hutan terhadap lahan kritis
17
Indikator
2.4. Hasil IV
18. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP : KELAUTAN
Grafik 2.4.B : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN
Pengelolaan Kelautan • Rendahnya persentase terumbu
Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
karang yang baik dimana
pengelolaan dan pelestariannya
35.00 160.00 relatif lemah
140.00
• Lemahnya kesadaraan & penegakan
Capaian Indikator Outcome
30.00
Tren Capaian Indikator
120.00
25.00 100.00
hukum/peraturan tentang terumbu
karang
Outcome
20.00 80.00
15.00
60.00 Outcomes di bawah nasional
40.00
10.00 20.00
TIDAK EFEKTIF
0.00 • Lemahnya pengelolaan SDA: untuk
5.00
-20.00 pelestarian terumbu karang
0.00 -40.00
2004 2005 2006 2007 2008
• Penangkapan ikan yang merusak
(dinamit, sianida, jaring merusak dll.
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Prov Sum Barat
(outcomes)
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Nasional (outcomes)
INDIKATOR PENDUKUNG
Tren Provinsi Persentase terumbu karang dalam keadaan baik
Tren Nasional
18
Indikator
2.4. Hasil IV
19. REKOMENDASI
KEHUTANAN
1. Melestarikan sumberdaya hutan melalui kerja sama dengan provinsi
tetangga
2. Meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan sumber daya
hutan dengan penegakan hukum yang tegas dan aparatur yang terampil
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan.
KELAUTAN
1. Mengembangkan pengendalian sumberdaya kelautan berbasis
kemitraan dengan seluruh stakeholders
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur melalui pendidikan lanjutan
3. Meningkatkan pemanfaatan & pengendalian tataruang laut dan wilayah
pesisir.
19
Indikator
2.4. Hasil IV
20. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
TIDAK RELEVAN
Grafik 2.5 : Tingkat Kesejahteraan • Terbatasnya lapangan pekerjaan baru
Sosial Nasional dan Provinsi struktur ekonomi agraris, pendapatan rendah
Sumatera Barat • Program pemerintah kurang mendorong
pengembangan UMKM
95.5 0.8
• Meningkatnya jumlah anak terlantar, jalanan,
nakal
Tren Capaian Indikator Outcom e
95 0.6 Outcomes di atas nasional
Capaian Indikator Outcom e
94.5 0.4 TIDAK EFEKTIF
0.2 • Program dan kegiatan pelayanan kesra utk
94 lanjut usia dan rehabilitasi sosial kurang
0
93.5 berkembang
-0.2 • Belum berkembangnya lembaga pelayanan
93
-0.4 sosial masyarakat/swasta terutama pada
92.5 -0.6
tahun 2005-2006
92 -0.8 INDIKATOR PENDUKUNG
1. Persentase Penduduk Miskin ;
91.5 -1 2. Tingkat Pengangguran Terbuka ;
2004 2005 2006 2007 2008 3. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak /
Persentase jumlah anak (terlantar, jalanan, balita
Tingkat Kesejahteraan Sosial Prov Sum Barat (outcomes) terlantar, dan nakal) yang dilayani oleh Dep.sos
4. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcomes) usia / Presentase jumlah lanjut usia yang dilayani oleh
Tren Provinsi Dep.sos
Tren Nasional
5. Persentase Pelayanan dan rehabilitasi sosial /Persentase
jumlah (penyandang cacat, tunasosial, dan korban
penyalahgunaan narkoba) yang dilayani oleh Dep.sos
20
Indikator
2.5. Hasil V
21. REKOMENDASI
1. Meningkatkan program dan kegiatan mendorong komunitas
miskin dalam penguasaan teknologi, permodalan, keterampilan
dan pemasaran produk
2. Mengatasi pengangguran terbuka dengan kebijakan stimulus dan
peningkatan upaya bersama yang berbasis pada jejaring bisnis
sehinga dapat mendorong arus merantau
3. Mendorong pengembangan kelembagaan dan kegiatan
pelayanan masyarakat & rahabilitasi sosial untuk anak-anak
(terlantar, jalanan, nakal), lanjut usia, tuna-sosial, penyandang
cacat, dan korban narkoba
4. Meningkatkan kualitas/keterampilan pekerja sosial dan tenaga
pelayanan kesejahteraan sosial.
21
Indikator
2.5. Hasil V
22. INDIKATOR SPESIFIK dan MENONJOL
• Tingkat laju pertumbuhan ekonomi: Rata-rata lebih baik dari
nasional. Kondisi disebabkan karena struktur ekonomi dan
komposisi ekspor produk utama yang terdiri dari produk
pertanian/ agroindustri dengan komponen impor relatif kecil.
Kemudian karena terjaganya swasembada pangan maka
tingkat inflasi menjadi rendah.
• Tingkat investasi PMA dan PMDN yang sangat rendah. Kondisi
ini terkait dengan terbatasnya potensi SDA, infrastruktur,
lokasi relatif terisolir dari pusat pertumbuhan regional dan
kurangnya SDM berkualitas tinggi.
22
23. KESIMPULAN
HASIL EVALUASI
INDIKATOR
Hasil KETERANGAN
OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹)
1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah
Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan:
Ya (-) = Kurang efektif:
2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada
Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008 juga pada
Sangat tingkat nasional
Kel. Berencana Ya Ya
tinggi
¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) %
3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang dihitung berdasarkan rata-rata
outcomes Provinsi dibagi rata-
Sangat rata outcomes nasional . Kategori
Investasi Tidak Tidak
rendah Rendah dibawah 70% capaian
nasional.
4. Pengelolaan
Tidak Tidak Sedang
Kehutanan
Pengelolaan
Tidak Tidak Rendah
Kelautan
5. Kesejahteraan
Tidak Tidak Tinggi
Sosial 23
24. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
INDIKATOR OUTCOMES RELEVAN EFEKTIF
1. Tingkat Pelayanan Publik
TIDAK TIDAK
dan Demokrasi
2. Tingkat Kualitas SDM TIDAK YA
3. Tingkat Pembangunan
YA TIDAK
Ekonomi
4. Tingkat Pengelolaan SDA TIDAK TIDAK
5. Tingkat Kesejahteraan
TIDAK TIDAK
Sosial
24
Kesimpulan
25. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Tingkat
Pelayanan Publik √ Interval (%) =
dan Demokrasi rata-rata
2. Tingkat Kualitas capaian
SDM
√ daerah dibagi
dengan rata-
3. Tingkat rata capaian
PembangunanEk √ nasional
onomi dalam %
4. Tingkat
Pengelolaan SDA
√
5. Tingkat
Kesejahteraan √
Sosial
25
Kesimpulan
26. KONDISI HARAPAN TAHUN 2015
PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009
Sulit dicapai akibat Kondisi harapan
Capaian
Pembangunan kerusakan gempa 2009 yang IDEAL
walaupun telah
Gaps Analysis: Untuk terjadi Gempa
mencapainya
Kondisi harapan
RPJMD SUMBAR diperlukan terobosan atas dasar
2011-2015 dalam Pembangunan trend masa lalu
tanpa adanya
Gempa 2009
Kondisi harapan
setelah adanya
Gempa 2009
Periode
waktu
2010 2011 2012 2013 2015
Kerusakan infrastruktur publik
Kerusakan infrastruktur swasta/bisnis
26
Mundurnya sektor pendidikan-kesehatan
Kesimpulan
27. Prioritas Pembangunan
Akibat Gempa 30 Sept 2009
1. Membangun infrastruktur transportasi
standard ASEAN
2. Membangun sarana pendidikan &
kesehatan dengan bantuan APBN
3. Memberikan Kredit Lunak bagi
perusahaan swasta (termasuk bidang
pendidikan & Kesehatan) korban gempa
Kesehatan)
4. Penataan ulang Tata Ruang
27
Kesimpulan
29. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Pelayanan Publik 62%
Demokrasi 91% Interval (%) =
% rata-rata
2. Pendidikan 101% capaian
Kesehatan 103% daerah dibagi
dengan %
Kel. Berencana 108%
rata-rata
3. Ekonomi Makro 76% capaian
Investasi 5% nasional
4. Pengelolaan
74%
Kehutanan
Pengelolaan
42%
Kelautan
5. Kes. Sosial 101%
29
30. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP NASIONAL (%)
Sangat Sangat
INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Rendah Keterangan
OUTCOMES
>105 100-105 70-99 30-69 <30
1. Tingkat
Pelayanan Publik 77 Interval (%) =
dan Demokrasi rata-rata
2. Tingkat Kualitas capaian
104 daerah dibagi
SDM
dengan rata-
3. Tingkat rata capaian
PembangunanEk 41 nasional
onomi dalam %
4. Tingkat
58
Pengelolaan SDA
5. Tingkat
Kesejahteraan 101
Sosial
30
Kesimpulan
31. RALAT LAPORAN AKHIR I
HASIL EVALUASI
INDIKATOR
Hasil KETERANGAN
OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹)
1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah
Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan:
Ya (-) = Kurang efektif:
2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada
Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008
Sangat
Kel. Berencana Ya Ya ¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) %
tinggi dihitung berdasarkan rata-rata
3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang outcomes Provinsi dibagi rata-
rata outcomes nasional . Kategori
Sangat rendah dibawah 70% capaian
Investasi Tidak Tidak **/ nasional.
rendah
4. Pengelolaan Ralat:
Tidak */ Tidak Sedang
Kehutanan
*/ Dalam Laporan tertulis
Pengelolaan Relevan
Tidak Tidak Rendah
Kelautan **/ Dalam laporan tertulis
5. Kesejahteraan Efektif
Tidak Tidak Tinggi
Sosial 31