Evaluasi RPJMN 2010-2014

Materi
• Analisa ATHG
• Pentahapan Pembangunan
RPJPN 2005-2025
• RPJMN 2010-2014
• Prioritas Nasional 2010-2014
• Kerangka Evaluasi Capaian
RPJMN 2010-2014
• Capaian RPJMN 2010-2014
• Kesimpulan
4dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 6
ATHG: Ancaman, Tantangan,
Hambahan, dan Gangguan
? Kurang Koordinasi
Kualitas Dokumen
Perencanaan
Sarpras
Partisipasi
Masyarakat
Ketergantungan
Teknologi Asing
Sistem Politik
Krisis Global
?
?
?
?
?
?
Kualitas SDM
Keunggulan
Kompetitif
Kepentingan
Golongan
Kepentingan
Asing
?
?
?
?
Politik
Ekonomi
Sosbud
Tri Gatra
Hankam
Ideologi
PancaGatra
Geografi Demografi SKA

Analisa Potensi ATHG
Masalah
Filosofis
Masalah
Strategis
Masalah
Implementatif
Jangka Pendek
Mengganggu
Sistem
Jangka Menengah
Merusak
Sistem
Jangka Panjang
Melumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem

UU25/2004
ttg SPPN
• UU 17/2003 ttg
Keuangan Negara
• UU 33/2004 ttg
Perimbangan
• UU 17/2014 ttg
MD3
PP
39/2006
• UU 23/2014 ttg
Pemda
• Perpres 70/2012
ttg Procurement

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
STATE
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
CITIZENS
BUSINESS

Sinergi Stakeholders

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

RPJMN 2010-2014
V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I
1. Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera
2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Agenda Pembangunan
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Prioritas Nasional 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya

Kerangka Evaluasi Capaian RPJMN 2010-2014

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan menuju
Indonesia yang Sejahtera
• Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,6 persen
(2009) meningkat menjadi 5,8 persen (2013)
• Pada tahun 2013 neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar
USD8,6 milyar yang meningkat dari USD3,9 milyar tahun 2012
• Peningkatan produksi pertanian pada tahun 2013 dengan rata-rata
peningkatan sebesar: tanaman bahan makanan (2%), perkebunan
(4,4%), peternakan (4,5%) dan perikanan (6,5%)
• Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton
• Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 34 pada 2007
menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012).
• Angka kematian ibu meningkat dari 228 (2007) menjadi 359 per
100.000 kelahiran hidup (2012)

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan menuju
Indonesia yang Sejahtera
• Menurunnya prevalensi anak baduta stunting (pendek dan sangat
pendek) menjadi 32,9 persen (2013)
• Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A dari
94,1 persen menjadi 95,8 persen, dan APM SMP/mts/paket B
meningkat dari 65,2 menjadi 78,8 persen pada periode 2004-2012
• Tahun 2012, PISA Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65
negara yang disurvey, dengan rata-rata nilai matematika, membaca,
dan sains berturut-turut sebesar 375, 395, dan 382 (rata-rata nilai
negara OECD adalah 500).
– PISA atau Programme for International Student Assessment merupakan suatu penilaian
secara internasional terhadap ketrampilan dan kemampuan siswa usia 15 tahun.
– Ketrampilan dan kemampuan dalam PISA yang dinilai meliputi matematika (mathematics
literacy), membaca (reading literacy), sains (science literacy), literasi pemecahan masalah
(problem solving literacy) dan literasi finansial (financial literacy).

Misi 2: Memperkuat Pilar Demokrasi
• Jika dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kualitas
demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu dari 67,30 pada
tahun 2009 menjadi 62,63 pada tahun 2014. Dari 3 indikator
pembentuk IDI, 2 indikator yaitu hak-hak sipil dan kebebasan politik
cenderung menurun, sementara kinerja lembaga demokrasi sedikit
meningkat.
• Angka Integritas Pelayanan Publik (Pusat) meningkat dari 6,64 pada
2009 menjadi 7,37 pada tahun 2014.
• Opini WTP (K/L) meningkat dari 41% pada 2009 menjadi 74% pada
tahun 2014. Angka Opini WTP (K/L) tertinggi adalah pada tahun
2013 yaitu 76%.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di
Semua Bidang
• Skor Indeks Persepsi Korupsi adalah 32 (skala 0 sampai 100)
pada tahun 2013, meningkat dari tahun 2009 yaitu 2,8 (skala 0
sampai 10).
• Daya saing daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu,
– 10 Provinsi dengan Daya saing tertinggi (seluruh provinsi di Jawa, Bali,
Riau, dan Kaltim),
– 13 Provinsi dengan Daya saing menengah, dan
– 10 Provinsi dengan daya saing rendah (Sebagian besar seluruh
Indonesia Timur).
• Kontribusi PDRB masih didominasi oleh Provinsi-provinsi di Jawa,
yaitu sebesar 58,87%, disusul provinsi di Sumatera sebesar
23,77%.
• Pesentase kemiskinan di luar Jawa masih tinggi, tetapi jumlah
penduduk miskin masih terkonsentrasi di Jawa

CAPAIAN MISI 1:
Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar
Indikator Ekonomi
a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode
2007-2010.
b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja
secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat
pengangguran meningkat.
c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 23

Neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar, sedangkan neraca
perdagangan migas mengalami defisit sebesar USD4,1 milyar
Indikator Ekonomi
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2013

Indikator Pertanian
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JutaTon
Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung
Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau
KIB I KIB II
No
Indikator
Kinerja
Satuan 2004
KIB I KIB II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)
1 Beras Ribu Ton 236,9 189,6 438,1 1.406,5 289,5 250,3 687,5 2.750,4 1.780,5 302,3
2 Cabe Ribu Ton 7,5 6,9 9,9 11,0 14,4 16,3 18,1 24,4 17,8 12,0
3
Daging
Sapi
Ribu Ton 11,8 19,9 24,1 39,4 45,6 67,9 90,5 65,0 33,5 23,2
4 Gula Juta Ton 1,2 2,1 1,6 3,1 1,2 1,7 2,0 2,7 3,1 2,5
5 Jagung Ribu Ton 1.089,6 186,1 1.776,0 702,5 276,3 339,5 1.528,3 3.208,7 1.694,1 1.805,3
6 Kedelai Juta Ton 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,7 2,1 1,9 1,2
7
Bawang
Merah
Ribu Ton 48,9 53,1 78,5 107,6 127,8 63,8 70,6 156,4 95,2 68,6
Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013
Perkembangan produksi
komoditas utama
meningkat, namun
belum mampu
memenuhi kebutuhan
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-2013

Indikator Kesehatan
Angka Kematian Ibu, Bayi dan kekurangan Gizi
INDIKATOR
STATU
S
AWAL
TARGET
2014
1. Angka kematian Ibu (AKI) 228 118
2. Angka kematian bayi
(AKB)
34 24
3. Prevalensi kekurangan
gizi
18,4 15
63
0
20
40
60
80
100
120
SulawesiBarat
MalukuUtara
Maluku
SulawesiTenggara
KalimantanTengah
Papua
SulawesiTengah
Bengkulu
KalimantanSelatan
PapuaBarat
Gorontalo
KalimantanBarat
NusaTenggara…
Jambi
SulawesiSelatan
SumateraUtara
Riau
Aceh
SumateraSelatan
SulawesiUtara
Banten
Lampung
INDONESIA
KalimantanTimur
JawaBarat
Kep.Bangka…
NusaTenggara…
SumateraBarat
JawaTengah
KepulauanRiau
JawaTimur
DIYogyakarta
DKIJakarta
Bali
Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal;
Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar
Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi,
disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar

Indikator Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah
dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SMA SMK SMA SMK
Public Private
students
Student
Teacher Ratio
Student
Classroom
Ratio
Perbandingan jumlah siswa dan guru
serta perbandingan siswa dan kelas
Sumber: PDSP (2009/2010)
Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012
• Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan
kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil
pembelajaran siswa.
• Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk,
sementara matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan.
0
.2
.4
.6
.8
1
Peluanguntukbertahan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lama sekolah (tahun)
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5
16-18 Tahun
Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan
menengah masih rendah terutama pada quintil 1
112.5
117.0
116.2
94.1
95.2
95.8
81.2
98.1 103.9
65.2
74.2
78.8
48.3
69.6
78.7
14.6
18.4
27.9
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APKSD/sederajat APM SD/sederajat APKSMP/sederajat
APM SMP/sederajat APKSMA/sederajat APKPT
KIBI KIBII
Perkembangan APM dan APK
menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012

Capaian Misi 2:
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Sumber : idi 2009-2010-2011-2012
Indikator Politik
Indeks Demokrasi Indonesia

8%
19%
41%
57%
63%
76% 74%
0% 3% 0% 3%
18%
30%
61%
0,70% 0,69% 2,87% 2,97% 5,73%
11,61%
24,94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K/L
Provinsi
Kab/Kota
Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan
5,83
6,84 6,64 6,16
7,07 6,86 7,37
6,69
6,46
5,26
6,00
6,32
6,82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pusat daerah
*skor: 1-10
Skor Integritas Pelayanan Publik
C
Indikator Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan

Capaian Misi 3:
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Keterangan: Keterangan:
Skala 0 - 10, 0 (terkorup) - 10 (terbersih) Tahun 2012 terjadi perubahan skala
Sumber: Transparency International, 2013 Skala 0 -100, 0 (terkorup) - 100 (terbersih)
0
500
1000
1500
2000
2500
1 2 3 4 5 6 7 8
Series1
Series2
2 2.2 2.4 2.3
2.6 2.8 2.8 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32 32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2013
KIBI KIBII
Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-2013
Indikator Penegakan Hukum
Penegakan anti korupsi membaik, namun perlu percepatan

Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2013
Indikator Pembangunan Wilayah
Peta Daya Saing Daerah*
*) diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek: (i) macroeconomic stability,
(ii) government and institutional setting, (iii) financial, business, and manpower condition, and (iv)
quality of life and infrastructure development

KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%
Pertumb. Ekonomi 8.21%
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20
Tingkat Pengangguran 5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %
Pertumb. Ekonomi 4,83 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90
Wilayah Sulawesi
Pertumb. Ekonomi 8,67%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60
Tingkat Pengangguran 5,23 %
Wilayah Papua
Tingkat Kemiskinan 30,50%
Wilayah Maluku
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20
Wilayah Nusa Tenggara
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30
Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%
Pertumb. Ekonomi 6.58%
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %,
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 %
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta

Pencapaian Prioritas Nasional
• Selama 4 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, telah banyak hasil yang
dicapai dalam berbagai bidang pembangunan untuk mendukung
pencapaian Visi Indonesia 2014.
• Pencapaian tersebut dapat dilihat dari capaian indikator 14 prioritas
nasional (PN) yang sebagian besar indikatornya (61,02 persen) tercapai.
• Dari 14 PN, terdapat 8 PN yang diperkirakan akan tercapai yaitu:
1. PN 2. Pendidikan,
2. PN 4. Penanggulangan Kemiskinan,
3. PN 6. Infrastruktur,
4. PN 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
5. PN 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi,
6. PN 12. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan,
7. PN 13. Perekonomian,
8. PN 14. Kesejahteraan Rakyat.

Evaluasi Kinerja K/L
• Evaluasi kinerja 20 kementerian memberikan gambaran peranan yang lebih
jelas dalam mendukung capaian prioritas nasional.
• Rata-rata realisasi fisik dan realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan
dari 20 kementerian pada tahun 2013 adalah 100,00 persen dan 92,51
persen, lebih tinggi dari tahun 2012 yang hanya 96,82 persen dan 90,65
persen.
• Kinerja 2 kementerian (10,00 persen) telah sesuai harapan, yaitu berada
pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan
rata-rata), namun 11 kementerian (55,00 persen) masih membutuhkan
perhatian karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi
anggaran di bawah rata-rata).
• Pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan
hasil yang cukup baik.
• Dari 209 program RKP 2013 dengan total 1.435 indikator, rata-rata 67,43
persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara
26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kualitas Program
• Gambaran nilai kualitas 14 program yang diperoleh berdasarkan
nilai perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan kinerja program
masih agak/kurang baik, yaitu 57,14 persen.
• Sementara sisanya sudah menunjukkan nilai keseluruhan yang
cukup/ sangat baik.
• Diantara ketiga aspek, yaitu kualitas rancangan, pelaksanaan/
pengelolaan, dan kinerja program, kinerja program merupakan
aspek yang paling lemah sehingga menyebabkan nilai keseluruhan
program menjadi kurang baik.

Isu Strategis Daerah
• Isu strategis daerah adalah isu yang paling pokok dan tidak hanya
masalah tapi juga aktual, mendesak, dan jika isu tersebut ditangani
akan memiliki dampak positif terhadap yang lainnya.
• Berdasarkan hasil EKPD yang dilakukan bekerja sama dengan 33
Perguruan Tinggi Negeri di 33 provinsi, isu-isu strategis yang
dominan di daerah adalah isu-isu strategis yang terkait dengan
Penanggulangan Kemiskinan (PN 4), Infrastruktur (PN 6), dan
Pendidikan (PN 2).
• Adapun isu-isu strategis yang paling tidak dominan adalah isu-isu
strategis yang terkait dengan Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi
Teknologi (PN 11) dan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PN
12).

Alokasi APBN kepada Pemda
• Sepanjang tahun 2010 sampai 2013, Pemerintah telah
mengalokasikan dana APBN kepada pemerintah daerah
berdasarkan asas dekonsentrasi, TP, dan UB sebanyak Rp.161.787
T.
• Dana dekonsentrasi menjadi penyumbang terbesar Rp.79,451 triliun
atau 49,11 persen dari total keseluruhan dana.
• Dana TP menyumbang Rp.46,159 triliun atau 28,53 persen dari total
dana.
• Dana UB Rp.36,176 triliun atau 22,36 persen dari total dana.
• Berdasarkan prioritas nasional, alokasi dana dekonsentrasi, TP, dan
UB, paling besar dialokasikan untuk Pendidikan (PN 2),
Penanggulangan Kemiskinan (PN 4), dan Ketahanan Pangan (PN
5).

Sinergi Kebijakan Pusat - Daerah
• Sinergi kebijakan pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan
utamanya terkait PN. 3 Kesehatan.
• Berdasarkan capaian pembangunan nasional, PN 3. Kesehatan
diperkirakan sangat sulit tercapai sehingga memerlukan perhatian
dan dukungan yang besar dari seluruh pemangku kepentingan
terkait.
• Sementara pada level daerah, PN 3. Kesehatan tampak belum
menjadi prioritas, baik dalam hal penentuan isu strategis daerah
maupun dalam hal kebijakan alokasi dana APBN.

Evaluasi RPJMN 2010-2014

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Evaluasi RPJMN 2010-2014

More from Dadang Solihin

Recently uploaded

Evaluasi RPJMN 2010-2014