Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia berdasarkan indikator PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki PDRB tinggi namun tingkat kemiskinan dan pengangguran juga tinggi, hal ini disebabkan infrastruktur dan akses layanan dasar yang masih rendah.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia berdasarkan indikator PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki PDRB tinggi namun tingkat kemiskinan dan pengangguran juga tinggi, hal ini disebabkan infrastruktur dan akses layanan dasar yang masih rendah.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama pembangunan di Aceh yang meliputi dampak panjang konflik berkepanjangan, krisis ekonomi 1997, dan tsunami 2004 yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Aceh. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh juga lebih rendah dari rata-rata nasional.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Deputi Regional Bappenas pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
Ringkasan substansi "Kajian dinamika kinerja ekonomi kota solok".
Terima kasih kepada Bappeda Kota Solok yang telah memberikan kesempatan pada tim peneliti untuk melakukan kajian di Kota Solok.
Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai data kemiskinan di Indonesia. Ada dua jenis data kemiskinan yaitu makro dan mikro. Data makro menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengestimasi jumlah penduduk miskin per provinsi. Data mikro berdasarkan ciri rumah tangga untuk menentukan sasaran bantuan langsung. Jumlah penduduk miskin makro 31 juta sedangkan total sasaran rumah tangga mik
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Lampung:
1. Jumlah penduduk Lampung sebesar 9,01 juta jiwa, bertambah 1,4 juta jiwa dari sensus sebelumnya.
2. Mayoritas penduduk Lampung adalah generasi muda (Z dan milenial).
3. Proporsi penduduk usia produktif meningkat menjadi 70,31% namun penduduk lanjut usia juga meningkat.
4. Rasio jenis kelamin pendudu
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
More Related Content
Similar to HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama pembangunan di Aceh yang meliputi dampak panjang konflik berkepanjangan, krisis ekonomi 1997, dan tsunami 2004 yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Aceh. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh juga lebih rendah dari rata-rata nasional.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Deputi Regional Bappenas pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
Ringkasan substansi "Kajian dinamika kinerja ekonomi kota solok".
Terima kasih kepada Bappeda Kota Solok yang telah memberikan kesempatan pada tim peneliti untuk melakukan kajian di Kota Solok.
Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai data kemiskinan di Indonesia. Ada dua jenis data kemiskinan yaitu makro dan mikro. Data makro menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengestimasi jumlah penduduk miskin per provinsi. Data mikro berdasarkan ciri rumah tangga untuk menentukan sasaran bantuan langsung. Jumlah penduduk miskin makro 31 juta sedangkan total sasaran rumah tangga mik
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Lampung:
1. Jumlah penduduk Lampung sebesar 9,01 juta jiwa, bertambah 1,4 juta jiwa dari sensus sebelumnya.
2. Mayoritas penduduk Lampung adalah generasi muda (Z dan milenial).
3. Proporsi penduduk usia produktif meningkat menjadi 70,31% namun penduduk lanjut usia juga meningkat.
4. Rasio jenis kelamin pendudu
Similar to HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT (15)
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
1.
2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
1. Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ditunjukan
al:
Indeks Pembangunan Manusia NTT Relatif Masih Rendah
(Tahun 2008; IPM NTT 64,8 < IPM Nasional 70,59)
2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan
Adanya Potensi Rawan Pangan
Tingginya Angka Kemiskinan:
Persentase penduduk miskin NTT pada tahun 2007-2008
27,51% > Nasional yang hanya 15.42%
• Adanya potensi Rawan Pangan:
Potensi ini perlu diantisipasi karena: 1) produksi dan
produktivitas pertanian masih tergolong rendah 2) belum
optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi
pertanian 3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk
perikanan, dan 4) diduga terjadi tingginya tingkat
pengangguran tertutup di sektor pertanian.
2
3. 3. Kesenjangan Sosial
Isue kesenjangan sosial di NTT diduga dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain
o permasalahan baik yang bersifat ekonomi
maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan
juga rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai
peluang sosial ekonomi;
o rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan
o tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian
wilayah di NTT.
3
4. 4. Disparitas Pembangunan
• Disparitas pembangunan antar wilayah
Beberapa wilayah kecamatan masih tertinggal dalam aspek
pembangunan terutama di wilayah utara.
• Disparitas pembangunan sektor
Sebagaian besar penduduk (Susenas 2006, 76,57%) hidup di
sektor pertanian tetapi alokasi dana pembangunan di sektor
ini tidak proporsional.
4
5. 5. Masih Rendahnya Penegakkan Hukum dan
Kualitas Pelayanan Publik
Isue ini adalah isue nasional tetapi sangat relevan dengan NTT
karena sebagai kabupaten baru, berhadapan dengan:
o Jumlah dan Kualitas aparatur masih sangat kurang
o Sarana dan prasarana aparatur juga masih terbatas
o Tuntutan akan penegakan hukum dan kualitas
pelayanan publik oleh masyarakat pasti meningkat
melebihi peningkatan kapasitas aparatur dan sarana-
prasarana penunjangnya.
5
6. 6. Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Hidup
• Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak
memperhatikan asas-asas konservasi dan pelestarian
sumberdaya lahan
• Illegal loging
• Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan
lingkungan
• Bencana alam, terutama banjir dan angin kencang
• Ancaman kepunahan plasma nutfah lokal,
6
7. 7. Masih Rendahnya Kapasitas Fiskal
Daerah
Isue ini adalah isue yang terjadi di NTT baik di
pemerintah provinsi maupun semua kabupaten/kota
(lihat penelitian ANTARA, 2008): di mana;
• Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah
• sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah
yang bersifat masih sangat terbatas
• Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan
pemerintah memberi layanan yang berguna bagi
peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peranan
yang relatif kecil
7
8. 8. Masih Rendahnya Daya Dukung
Infrastruktur Wilayah
• Sebagai propinsi kepulauan, NTT masih sangat berat dalam
menghadapi persoalan kurangnya infrastruktur wilayah di segala
bidang.
• Jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas penduduk dan wilayah
terhadap sarana sosial, ekonomi dan politik menghadapi
persoalan tingginya persentase panjang jalan yang tergolong
rusak dan rusak berat (> 50%),
• Sulit dan mahalnya transportasi antar pulau, terutama ke pulau-
pulau kecil dan/atau pulau-pulau terluar.
• Sarana pendidikan khususnya pendidikan menengah dan sarana
kesehatan masih belum menyebar secara merata,
• Sumber daya listrik belum menjangkau sebagian besar wilayah
dan penduduk,
• Akses penduduk terhadap air bersih masih sangat rendah
8
9. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Gbr.1.1. Tingkat Pelayanan Publik
Gambar 1.1.
menggambarkan trend
40.00 tingkat pelayanan
35.00 publik rata-rata dari 3
30.00 indikator, yi:
25.00
Nasional
persentase jlh kasus
pe rse n 20.00
Provinsi korupsi tertangani,
15.00
10.00
persentase jlh aparat
5.00 berijasah minimal S1,
0.00 dan persentase jlh
2003 2005 2006 2007 2008 kabupaten dengan
pelayanan 1 atap
Tingkat pelayanan publik di NTT mempunyai trend meningkat dan
relatif sejalan dengan trend nasional
Indikator dominan: persentase jumlah aparat berijasah S1 dan
persentase kabupaten dengan pelayanan 1 atap,
Sedangkan indikator persentase kasus korupsi tertangani
cenderung tidak berpengaruh karena trendnya cenderung statis
Indikator I
10. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (lanjutan ……)
Gbr.1.2. Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM) Gbr. 1.3. Demokrasi_2 (Partisipasi Politik)
64.00 90.00
80.00
62.00 70.00
60.00
60.00
Nasional 50.00 Nasional
Index persen
58.00 Provinsi 40.00 Provinsi
30.00
56.00 20.00
10.00
54.00 -
2003 2005 2006 2007 2008 2003 2005 2006 2007 2008 2009
Tingkat demokrasi ditinjau dari aspek gender berkembang secara efektif dan
Relevan dengan trend nasional: hal ini terutama disebabkan karena tingginya
Peran stakeholder (seperti LSM)
Demokrasi dilihat dari partispasi masyarakat dalam berbagai even Pemilu
di NTT masih tinggi dengan trend yang bersifat konstan, sehingga lebih bagus
dari trend nasional.
Indikator I
11. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Gbr. 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pengantar:
Indikator2 SDM tidak
72.00 semua dapat di-agregasi,
70.00 karena berbeda ukuran,
68.00
66.00
seperti indeks,
indeks 64.00
Nasional persentase,dan usia serta
Provinsi
62.00 nilai ujian akhir yang
60.00
58.00
bersifat absolut
56.00
2004 2005 2006 2007 2008
Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif,
karena masih terpaut jauh dari IPM Nasional.
Hal ini terutama karena masih rendahnya kualitas kesehatan msyrkt
dan masih tingginya tingkat kemiskinan (keduanya merupakan
sebagian indiktor pembentuk IPM)
11
Indikator II
12. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan--)
Gbr. 2.2. Pendidikan_1 (diluar Rerata Nilai akhir) Gbr. 2.3. Pendidikan_2: Rata-rata Nilai Akhir
100.00 7.0
90.00 6.0
80.00
70.00 5.0
60.00
Nasional 4.0 Nasional
persen 50.00
40.00 Provinsi 3.0 Provinsi
30.00
20.00
2.0
10.00 1.0
-
2004 2005 2006 2007 2008 0.0
2004 2005 2006 2007 2008
Pembangunan Kualitas SDM NTT dari aspek pendidikan dinilai
efektif dan relevan dengan trend yg meningkat di tingkat Nasional
Hal ini terutama karena: program wajib belajar 9 tahun, bantuan
dana BOS, pendidikan di NTT adalah prioritas utama
pembangunan, serta program PLS.
Indikator II
13. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan..)
Gbr. 2.4. Kesehatan_1 (tanpa: AKB, AKI, dan UHH) Gbr. 2.5. Kesehatan_2: Usia Harapan Hidup (UHH)
25.00 72.00
20.00 70.00
68.00
15.00
Kesehatan Nasional 66.00 Nasional
10.00 Kesehatan Provinsi Provinsi
64.00
5.00 62.00
- 60.00
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Gbr. 2.6. Kesehatan_3: Angka Kematian Bayi (AKB) Gbr. 2.7. Kesehatan_4: Angka Kematian Ibu (AKI)
70.00 350
60.00 300
50.00 250
40.00 Nasional 200 Nasional
30.00 150 Provinsi
Provinsi
20.00 100
10.00 50
- -
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Indikator II
14. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan)
Secara umum, trend kualitas SDM dari aspek kesehatan di
NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif
karena hampir semua indikator kesehatan di NTT masih jauh
dari prestasi nasional, seperti UHH, angka gizi buruk dan
sedang, serta AKB dan AKI
Hal ini disebabkan karena: akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan bermutu masih sangat rendah, terutama
di wilayah perdesaan, perbatasan, dan pulau-pulau
kecil/terluar.
Indikator II
15. Tingkat Pembangunan Ekonomi
45
40
35
30
25 Nasional
20 Propinsi
15 Diisi grafik indikator ini
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008
15
Indikator III
16. Tingkat Pembangunan Pembangunan
Ekonomi
• Secara umum, trend pembangunan ekonomi di NTT relatif
relevan dengan trend pembangunan nasional tetapi tidak efektif
karena hampir semua indikator pembangunan ekonomi seperti
laju pertumbuhan ekonomi, persentase eksport output
manufaktur dan output UMKM terhadap PDRB, persentase
pendapatan per kapita, persentase pertumbuhan realisasi PMA
dan PMDN masih sangat jauh dari prestasi nasional.
• Hal ini disebabkan karena: masih rendahnya kualitas sdm
perencana pembangunan di NTT, kurangnya sarana dan
prasarana pendukung dan mahalnya biaya pembangunan di
NTT
17. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Tingkat Kesejahteraan Sosial
100.00
80.00
60.00
Nas ional
40.00 Provins i
20.00
-
2004 2005 2006 2007 2008
Progress tingkat kesejahteraan sosial NTT relevan dengan
trend nasional serta juga efektif dibanding pencapaian
di tingkat nasional terutama pada trend 3 tahun terakhir.
Kondisi ini terutama karena menurunnya peran Dinas
Sosial di banding peningkatan peran stakeholders, tetapi
dengan peningkatan yang tajam dari jumlah PMKS(Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial) di NTT, khususnya yang
berhubungan dengan laju peningkatan kenakalan remaja, tuna
susila, dan korban narkoba.
17
Indikator V
18. Indikator Spesifik dan Menonjol
Ada 3 indikator spesifik dan menonjol yg diangkat untuk NTT, 2
bersifat positif dan 1 lainnya bersifat negatif
1. Tkt. pengangguran terbuka yang menurun tajam (positif)
2. APM SD/MI yang meningkat tajam (positif)
3. Prevelensi Gizi kurang meningkat tajam (negatif)
1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Penurunan tingkat
Timur pengangguran terbuka di NTT,
lebih disebabkan oleh
6.00 5.46 5.46 meningkatnya kesempatan
5.00 kerja di sektor imformal, tetapi
4.00 3.65 3.65
dengan produktivitas rendah.
persen 3.00 2.65
2.00 Walau demikian, dipihak lain
1.00 terjadi peningkatan tingkat
0.00 pengangguran tertutup di
2004 2005 2006 2007 2008
sektor pertanian (perdesaan)
19. Indikator Spesifik dan Menonjol (lanjutan)
2. Angka Partisipasi Murni SD/MI di Nusa Tenggara APM SD/MI meningkat tajam di NTT,
Timur
Terutama karena:
100.00 >semakin membaiknya akses tehadap
sarana-prasarana SD/MI
persen 50.00 >program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
-
2004 2005 2006 2007 2008 >program dana BOS
Series1 69.14 72.26 76.24 79.78 90.80 >peran serta stakeholders
3. Prevelensi Gizi Kurang (%) Prevelensi anak Gizi Kurang di NTT
di Nusa Tenggara Timur
Meningkat tajam, walaupun disertai
40.00 Sedikit penurunan prevelensi
30.00 Gizi Buruk.
persen 20.00 Hal ini antara lain disebabkan oleh:
10.00 >rendahnya produksi pertanian sub-
-
2004 2005 2006 2007 2008
sisten
Series1 10.74 27.00 26.50 30.70 30.70
>kondisi ekonomi keluarga
>pola konsumsi dan perilaku hidup
sehat
20. Kesimpulan
Tujuan dan sasaran pembangunan di NTT secara umum
telah relevan dengan/ terhadap tujuan dan sasaran
pembangunan nasional
Pada tataran efektivitas; outcomes pembangunan daerah
di NTT relatif belum efektif terhadap outcomes
pembangunan nasional, terutama karena rendahnya
kapasitas fiskal daerah, dan mahalnya pembiayaan
pembangunan di NTT sebagi provinsi kepulauan
21. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
V
Tingkat Kualitas SDM
V
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
V
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
V
Tingkat Kesejahteraan Sosial
V