Tingkat pembangunan ekonomi dan SDM di Jambi masih menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan nilai tambah yang signifikan. Kualitas SDM dan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Pengelolaan SDA dan lingkungan masih menghadapi masalah deforestasi dan kerusakan hutan."
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Dokumen tersebut merupakan presentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Ringkasan utamanya adalah bahwa RKP 2018 akan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1% dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis wilayah serta memperkuat pelaksanaan kebijak
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
1. Audit sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban menemukan beberapa persoalan dalam pengelolaan dana CSR, diantaranya regulasi belum mengatur secara tegas keterlibatan masyarakat dan transparansi pengelolaan dana serta perencanaan CSR yang belum terintegrasi dengan program pemerintah daerah.
2. Proses persetujuan program dan anggaran CSR JOB PPEJ memakan waktu lama, sebagian besar dana difokuskan pada infrastruktur yang belum
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Dokumen tersebut merupakan presentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Ringkasan utamanya adalah bahwa RKP 2018 akan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1% dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis wilayah serta memperkuat pelaksanaan kebijak
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
1. Audit sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban menemukan beberapa persoalan dalam pengelolaan dana CSR, diantaranya regulasi belum mengatur secara tegas keterlibatan masyarakat dan transparansi pengelolaan dana serta perencanaan CSR yang belum terintegrasi dengan program pemerintah daerah.
2. Proses persetujuan program dan anggaran CSR JOB PPEJ memakan waktu lama, sebagian besar dana difokuskan pada infrastruktur yang belum
SMK Negeri Tegalsari memiliki empat program keahlian yaitu Teknik Kendaraan Ringan, Busana Butik, Akuntansi, dan Teknik Sepeda Motor dengan total siswa 690 orang. Sekolah ini memiliki 48 guru dan 15 pegawai dengan sarana berupa 10 ruang kelas dan beberapa laboratorium.
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskalMahammad Khadafi
Dokumen tersebut membahas tentang peran Undang-Undang Perindustrian dalam pembangunan industri Indonesia untuk menjadi negara industri yang tangguh. Dokumen ini juga membandingkan kebijakan industri dan pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan, serta menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan belanja riset dan pengembangan serta melindungi industri dalam negeri."
Proposal ini meminta bantuan untuk pengadaan peralatan praktik di SMKS Payung Negeri Tualang yang mencakup tiga program keahlian yaitu teknik otomotif, teknik instalasi listrik, dan akuntansi. SMKS ini membutuhkan peralatan untuk memenuhi standar sarana praktik sesuai kurikulum. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, program keahlian, dan rencana pemenuhan peralatan praktik yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut membahas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu kerangka kebijakan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari program inti berbasis wilayah dan program penguat sektoral untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)SKALI Group
Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem sokongan keusahawanan Bumiputera di Malaysia, termasuk pertindihan agensi, jurang pembiayaan, dan kurangnya tumpuan kepada inovasi. Ini menyebabkan kos yang tinggi, kegagalan syarikat, dan sumbangan ekonomi yang rendah. Cadangan-cadangan termasuk penyelarasan agensi, program pembiayaan yang menyeluruh, dan penggunaan pensijilan inovasi.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014Galih Putro
1. Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang membahas berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...Yudy Yunardy
The result of this research shows inflation, exchange rate and Debt to Equity Ratio (DER) variables has a negative and significant influence to stock return, in other hand Return On Asset (ROA) and Capital Adequacy Ratio (CAR)
has a positive and significant influence to stock return on banking industry. This result is expected that inflation, exchange rate, Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) and Capital Adequacy Ratio (CAR) variable can be made reference, either by company management and also by investors in determining investment strategy.
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanitaKacung Abdullah
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan peran wirausaha wanita melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia. Beberapa poin utama yang disinggung adalah peningkatan jumlah wirausaha baru wanita melalui pelatihan dan pemberian modal, pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) wanita, serta promosi hasil produk IKM wanita untuk memasuki pasar domestik dan internasional.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Dokumen tersebut membahas konsep dan strategi pengembangan wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Jember. Terdapat beberapa kecamatan di Jember yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tertinggal dibandingkan kecamatan lain di kabupaten tersebut. Dokumen ini menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi per kecamatan, mengetahui sektor basis di daerah tertinggal, dan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di kecamatan tertinggal untuk
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYEKPD
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas lima indikator utama pembangunan daerah yaitu tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas SDM, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, serta tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi DIY dari tahun 2004 hingga 2009. Secara umum capaian pembangunan DIY pada beberapa indikator
Modul ini membahas tentang Technical Risk Assessment (TRA) dan kebutuhannya bagi perusahaan telekomunikasi. TRA diperlukan untuk mengetahui profil risiko aset perusahaan serta mencegah kerugian yang berdampak pada kelangsungan bisnis. TRA memberikan gambaran posisi risiko aset-aset strategis perusahaan seperti jaringan, sentral telepon, dan gedung untuk mengendalikan biaya operasional dan asuransi secara efisien.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
SMK Negeri Tegalsari memiliki empat program keahlian yaitu Teknik Kendaraan Ringan, Busana Butik, Akuntansi, dan Teknik Sepeda Motor dengan total siswa 690 orang. Sekolah ini memiliki 48 guru dan 15 pegawai dengan sarana berupa 10 ruang kelas dan beberapa laboratorium.
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskalMahammad Khadafi
Dokumen tersebut membahas tentang peran Undang-Undang Perindustrian dalam pembangunan industri Indonesia untuk menjadi negara industri yang tangguh. Dokumen ini juga membandingkan kebijakan industri dan pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan, serta menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan belanja riset dan pengembangan serta melindungi industri dalam negeri."
Proposal ini meminta bantuan untuk pengadaan peralatan praktik di SMKS Payung Negeri Tualang yang mencakup tiga program keahlian yaitu teknik otomotif, teknik instalasi listrik, dan akuntansi. SMKS ini membutuhkan peralatan untuk memenuhi standar sarana praktik sesuai kurikulum. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, program keahlian, dan rencana pemenuhan peralatan praktik yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut membahas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu kerangka kebijakan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari program inti berbasis wilayah dan program penguat sektoral untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)SKALI Group
Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem sokongan keusahawanan Bumiputera di Malaysia, termasuk pertindihan agensi, jurang pembiayaan, dan kurangnya tumpuan kepada inovasi. Ini menyebabkan kos yang tinggi, kegagalan syarikat, dan sumbangan ekonomi yang rendah. Cadangan-cadangan termasuk penyelarasan agensi, program pembiayaan yang menyeluruh, dan penggunaan pensijilan inovasi.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014Galih Putro
1. Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang membahas berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...Yudy Yunardy
The result of this research shows inflation, exchange rate and Debt to Equity Ratio (DER) variables has a negative and significant influence to stock return, in other hand Return On Asset (ROA) and Capital Adequacy Ratio (CAR)
has a positive and significant influence to stock return on banking industry. This result is expected that inflation, exchange rate, Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) and Capital Adequacy Ratio (CAR) variable can be made reference, either by company management and also by investors in determining investment strategy.
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanitaKacung Abdullah
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan peran wirausaha wanita melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia. Beberapa poin utama yang disinggung adalah peningkatan jumlah wirausaha baru wanita melalui pelatihan dan pemberian modal, pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) wanita, serta promosi hasil produk IKM wanita untuk memasuki pasar domestik dan internasional.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Dokumen tersebut membahas konsep dan strategi pengembangan wilayah kecamatan tertinggal di Kabupaten Jember. Terdapat beberapa kecamatan di Jember yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tertinggal dibandingkan kecamatan lain di kabupaten tersebut. Dokumen ini menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi per kecamatan, mengetahui sektor basis di daerah tertinggal, dan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di kecamatan tertinggal untuk
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYEKPD
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas lima indikator utama pembangunan daerah yaitu tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas SDM, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, serta tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi DIY dari tahun 2004 hingga 2009. Secara umum capaian pembangunan DIY pada beberapa indikator
Modul ini membahas tentang Technical Risk Assessment (TRA) dan kebutuhannya bagi perusahaan telekomunikasi. TRA diperlukan untuk mengetahui profil risiko aset perusahaan serta mencegah kerugian yang berdampak pada kelangsungan bisnis. TRA memberikan gambaran posisi risiko aset-aset strategis perusahaan seperti jaringan, sentral telepon, dan gedung untuk mengendalikan biaya operasional dan asuransi secara efisien.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
1.
2. 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi:
Masalah:
1. Etos kerja aparatur p
j p pemerintah rendah,
2. Kualitas pelayanan publik masih rendah
3. Birokrasi perizinan masih panjang, membutuhkan waktu lama, dan
biaya yang tidak transparan dan biaya tinggi
tinggi.
4. Masih tingginya budaya KKN dalam pelayanan dan penerimaan
PNS
5. Partsipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
6. Masih banyak terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah
provinsi dan kab/kota koordinasi masih rendah
kab/kota, rendah.
7. Ego sektoral antar SKPD (Dinas) masih tinggi.
8
8. Partisipasi wanita dalam po
a s pas a a da a politik masih rendah.
as e da
3. Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi
yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008
Jumlah yang diputus Jumlah Pelaksanaan putusan
Tahun
Hukuman Denda Uangg Hukuman Denda Uang g
badan (Rp.) pengganti badan (Rp.) Penggant
(Rp.) i
( p)
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2004 - 65.550,0 7000 - 65.550,0 7000
2005 - 120 845,5
845 5 9251 - 120 845,5
845 5 9251
2006 - 38 975,5 11 751 - 38 975,5 11 751
2007 - 149 877,5 14 852 - 149 877,5 14 852
2008 - 39 167 - - 39 167 -
000 000
4. Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati
Jambi tahun 2008
Jumlah perkara Perkara yang telah diselesaikan
Tindak pidana
Asal polisi Asal kejaksaan Seleksi dan SP3
berkekuatan tetap
(1) (2) (3) (4) (5)
EKONOMI 12 - 12 -
KORUPSI
O S - 23 23 -
HAM - - - -
Jumlah/total 12 23 35 -
2008
2007 16 27 43 -
2006 6 14 20 -
2005 12 24 5 -
2004 1 33 3 3
4
5. Rekomendasi:
1. Perbanyak frekuensi Balai Latihan Kerja
2.
2 Memperbanyak SMK
3. Pembuatan pelayanan perizinan satu
atap.
t
4. Perbanyak kegiatan pe ba gu a da a
e ba ya eg ata pembangunan dalam
perspektif gender.
5
6. 2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia:
Masalah:
1. Etos kerja masyarakat relative rendah serta menyebabkan produktivitas
rendah,
rendah dan daya saing kualitas SDM rendah
2. Kualitas pendidikan rata-rata rendah, masih berorientasi pada sekolah
umum, kurang ke SMK
3. Daya saing untuk masuk k universitas-universitas b
3 D i t k k ke i it i it besar rendah t
d h tercermin
i
dengan tingkat kelulusan yang rendah.
4. Tingkat adaptasi IPTEK dalam masyarakat masih belum berkembang.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih rendah.
6
7. Rekomendasi:
1. Perbanyak teknologi tepat g
y g p guna
2. Meningkatkan insentif bagi guru di daerah
terpencil dan terisolir
terisolir.
3. Memperbanyak praktek dan latihan di
sekolah-sekolah.
4.
4 Peningkatan frekuensi peningkatan
kapasitas guru-guru.
7
8. 3. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Masalah:
1. Tingkat pertumbuhan tinggi, tapi kualitas yang rendah
2. Tidak terjadi perubahan struktur ekonomi dari Primer ke Sekunder. Malah
cenderung k T i
d ke Tersier.
3. Nilai tambah produk primer rendah, karena Jambi dijadikan sumber bahan baku.
4. Kesempatan kerja kurang berkembang, karena aktivitas pertanian didominasi oleh
sawit yang cenderung padat karya.
karya
5. Infrastruktur terutama transportasi kurang mampu mendukung kemajuan ekonomi.
Karen jalan prov dan kab terutama yang ke sentra produksi rusak dan rusak berat.
6.
6 Pertumbuhan ekonomi tertinggi ke tiga di Sumatera tetapi Income Per kapita
Sumatera,
terendah ke tiga setelah Lampung dan Bengkulu.
7. Kualitas infrastrukur jalan tidak mampu menahan bobot kendaraan yang semakin
tinggi.
8. Konvensasi terhadap hutang lindung dan taman nasional sangat rendah, sebigian
besar dibebankan kepada APBD kabupaten dan provinsi.
8
9. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi dan
Indonesia, Tahun 2004-2008
I d i T h 2004 2008
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3 000
2,000
1,000
,000
000
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
9
Indikator III
10. (Pertumbuhan PDRB P K it )
(P t b h Per Kapita)
Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Perkapita,
Tahun 2004-2008
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
,
2,000
1,000
,000
000
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
10
11. PDRB Per Kapita
Nilai PDRB dan PDB Perkapita, Tahun 2004 2008
Perkapita Tah n 2004-2008
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
11
12. Struktur Ekonomi Tahun 2008
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
Jambi
10,000 Indonesia
5,000
,000
000
12
13. Pertumbuhan Sektor Pertanian
Pertumbuhan Sektor Pertanian Dirinci Menurut Sub
Sektor,
Sektor Tahun 2003-2008
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
000
,000
Tan. Bahan Tan. Peternakan Kehutanan Perikanan Pertanian
-2,000 Makanan Perkebunan
-4,000
-4 000
-6,000
-8,000
2003-2005 2006-2008
13
14. Trend Pangsa Ekspor Terhadap PDRB
T dP Ek T h d
Provinsi Jambi dan PDB Indonesia, Tahun
2004-2008
60,000
50,000
50 000
40,000
30,000
20,000
20 000
10,000
,000
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
14
15. Trend Pangsa SEktor Industri Manufaktur
Terhadap PDRB Provinsi Jambi dan PDB
Indonesia,
Indonesia Tahun 2004-2008
2004 2008
30
25
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
15
16. Perkembangan Inflasi Jambi dan
Indonesia,
Indonesia Tahun 2004-2008
2004 2008
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008
Jambi Indonesia
16
17. Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,
Tahun 2004 dan 2008
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004 2008
17
18. Rekomendasi
• Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Jambi maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang
menitikberatkan pada :
– Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar dapat
menekan laju inflasi dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat
miskin.
i ki
– Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kelompok
rakyat miskin
– Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan
dasar
– Meningkatkan p
g perlindungan terhadap rumah tangga miskin y g
g p gg yang
pemberdyaanya sehingga secara perlahan dapat keluar dari lingkaran
kemiskinan.
18
19. Indikator Spesifik
• Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, ekspor
utama adalah komoditas primer
p
• Peningkatan nilai tambah daerah sangat
rendah.
rendah
• Tingkat pertumbuhan tinggi, tidak didiringi
dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
19
20. 4. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup: Masalah
1. Tingkat k
1 Ti k kerusakan hutan masih tinggi, di b bk oleh ill
k h ih i i disebabkan l h illegal l
loging masing tinggi.
2. Tingginya tekanan terhadap hutan sebagai akibat dari rendahnya
gg y p g y
tingkat kesempatan kerja.
3. Tingginya tingkat kerusakan hutan lindung yang diakibatkan oleh
mobilitas penduduk dari provinsi lain (Sumatera Selatan dan
Bengkulu)
4. Masih banyak pembakaran lahan gambut membuka ladang baru.
5. Jumlah lahan kritis masih tinggi yang izinnya masih dimiliki oleh
pihak swasta, sementara banyak masyarakat yang tidak memiliki
lahan.
lahan
6. Banyak daerah yang rawan terhadap bencana alam
20
21. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Fungsi Hutan
Hutan
Wisata
Wi t
Hutan
No Tahun Hutan Hutan Dan Jumlah
Dikonvers
Produksi Lindung Hutan (Ha)
i
Suaka
Alam
1 2 3 4 5 6 7
1 2004 1.278.700 191 130 679 120 - 2 148 950
2 2005 1.278.700 191 130 679 120 - 2 148 950
3 2006 1.312.190 191 130 679 120 2 920 560 5 100 000
4 2007 1.312.190 191 130 679 120 2 920 560 5 100 000
5 2008 1.312.190 191 130 679 116 - 2 179 835
21
Indikator IV
22. Luas Kawasan H t di Provinsi Jambi
L K Hutan P i i J bi
menurut Fungsinya Tahun 2008
22
23. Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Provinsi Jambi
Tahun 2004 - 2008 (Ton)
Perikanan Darat
Perikanan
No Tahun Perairan Jumlah
Laut Budidaya
Umum
1 2 3 4 5 6
1 2004 47 078,3 5 134,4 9 736,3 61 949,0
2 2005 43 120,7 5 554,4 11 418,2 60 093,3
3 2006 25 099,0 5 121,8 13 232,6 43 453,4
4 2007 26 078,4 6 760,0 18 243,8 51 082,2
5 2008 43 944,7 55 801 21 203,4 120 959,1
23
25. Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut
Jenis Produksi Tahun 2008
Produksi Hasil Hutan Produksi (m3)
57.64
68586.27
68586 27
1 Kayu bulat
108722.13 2 Kayu bulat kecil
3 Kayu g g j
y gergajian
4 Plywood
5 Bahan baku serpih
6 Block board
98718.02 17784.28
13001.07
25
26. Indikator Spesifik:
• Konflik pemanfaatan lahan antara perusahaan
dan masyarakat, perlu diselesaikan secepat
mungkin dan dilaksanakan secara arif.
26
27. Rekomendasi
• Memperkuat kepastian hukum tentang
illegal loging
g g g
• Memperkuat peran Lembaga Adat dan
Kerakyatan
• Membuka dan memperbaiki akses jalan
lintas membelah hutan lindung untuk
kepentingan pengembangan ekonomi
wilayah.
27
28. 5. Tingkat Kesejahteraan Sosial:
Masalah
1.
1 Tingkat kemiskinan terendah di S
Ti k k i ki d h Sumatera, tetapi PDRB per k i
i kapita
terendah ke tiga, ini disebabkan oleh tingkat disparitas pendapatan
yang merata.
2. Tingkat pengangguran rendah, namun banyak penduduk berada
diatas sedikit garis kemiskinan sehingga terjadi goncangan
ekonomi sedikit menyebabkan mereka jatuh pada pengangguran
pengangguran.
3. Pengeluaran konsumsi tinggi, permintaan pangan tinggi, supply
rendah menyebabkan inflasi. Kelompok pangan dan olahan
menjadi penyumbang i fl i ti
j di b inflasi tinggi.
i
4. Tingkat PHK cukup tinggi akibat dari banyaknya Perusahaan
Perkayuan yang ditutup karena pasokan bahan baku dari kayu
y y g p p y
alam yang semakin menyusut.
28
29. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat
S t Tinggi
Ti i Sedang R d h S
S d Rendah Sangatt
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
x
Tingkat Kualitas SDM
x
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
x
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
x
Tingkat Kesejahteraan Sosial
s