Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Elemen Masyarakat oleh Drs. Slamet Riyadi,Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Kab.Tulungagung dalam Acara Penataran Kader Dai Wahidiya di Pesantren Tarbiyatul Madjid Tanjungsari Boyolangu Tulungagung, 15 Juni - 6 Juli 2013
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Elemen Masyarakat oleh Drs. Slamet Riyadi,Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Kab.Tulungagung dalam Acara Penataran Kader Dai Wahidiya di Pesantren Tarbiyatul Madjid Tanjungsari Boyolangu Tulungagung, 15 Juni - 6 Juli 2013
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional “Utilisasi Diskresi Untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, Kedeputian Kajian Kebijakan, LAN-RI
Jalarta, 9 Juni 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
PROGRAM LITERASI & NUMERASI (LINUS)Laporan Analisis Keputusan SaringanSaringan 6 (Kohort 1) Dan Saringan 3 (Kohort 2)SertaIsu-Isu Pelaksanaan Program LINUS
Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013
Saat ini dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak terdapat penjabaran eksplisit mengenai paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka acuan teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Jika terdapat penjabaran yang jelas mengenai paradigma apa yang digunakan, maka keberhasilan pembangunan dapat di evaluasi berdasarkan pada paradigma tersebut.
Penelitian ini menciptakan instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat.
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. DSB-30-06-2008 2
FAKTA DAN MASALAH
Populasi Pemuda mencapai 80,81 juta jiwa atau
36,52% dari Penduduk Indonesia, dari jumlah
itu:
1,74% Tidak Pernah Sekolah,
16,23% Masih Bersekolah,
82,03% Tidak Bersekolah Lagi
Dan:
1,78% Buta Huruf
(SUSENAS, 2006)
3. DSB-30-06-2008 3
FAKTA DAN MASALAH
Tamatan Dari:
8,99% Tidak Pernah Bersekolah, dan Tak
Tamat SD
30,38% Tamat SD,
28,59% Tamat SLTP,
27,11% Tamat SLTA,
4,93% Tamat Perguruan Tinggi,
(SUSENAS, 2006)
4. DSB-30-06-2008 4
MASALAH SOSIAL YANG MELIBATKAN
PEMUDA
1. Kenakalan Remaja
2. Kriminal,
3. Premanisme, dan “Gang”isme
4. Pengangguran,
5. Masalah Keluarga, “Broken Home”,
6. Pornografi dan Pornoaksi,
7. Penyalahgunaan NAPZA,
8. Penyakit Masyarakat,
9. Penyakit Menular HIV/AIDS.
5. DSB-30-06-2008 5
MASALAH PADA BIDANG OLAHRAGA
1. Tidak Banyak Prestasi Olahraga Yang Dapat
Dibanggakan oleh Bangsa,
2. Berbagai Cabang Olahraga, mengalami
Penurunan, baik Pengkaderannya,
Pembinaannya, maupun Kompetisinya,
3. Olahraga yang berkembang bukanlah
Olahraga Edukasi, Prestasi ataupun
Rekreasi, melainkan OLAHRAGA GENGSI.
6. DSB-30-06-2008 6
APA YANG HARUS KITA LAKUKAN
1. Harus Mengubah Masalah dalam
Kepemudaan dan Olahraga Menjadi Peluang
dan Tantangan,
2. Potensi Kepemudaan dan Olahraga pada
Bangsa ini sangatlah Besar untuk Mengisi
Peluang dan Menghadapi Tantangan
3. Untuk itu Diperlukan Paradigma Baru,
Strategi Baru dan Taktik Baru dalam
Menanganinya
8. DSB-30-06-2008 8
PERGESERAN PERAN DAN
KEWENANGAN
SERBA NEGARA
SENTRALISTIS
DESENTRALISTIS
SERBA
SWASTA/MASYARAKAT
LOKAL,
TRADISIONAL GLOBAL &
UNIVERSAL
9. DSB-30-06-2008 9
PERUBAHAN PARADIGMA
SENTRALISTIS
PEMBANGUNAN
FISIK
PEMECAHAN
MASALAH
SERBA
PEMERINTAH
PENGERAHAN
MASYARAKAT
DEMOKRASI
SEMU
DESENTRALISTIS
FOKUS PADA
PELAYANAN
BERWAWASAN
MASA DEPAN
PARTISIPASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DEMOKRASI
11. DSB-30-06-2008 11
STRATEGI
Berasal dari bahasa Yunani
STRATEGOS : STRATOS = MILITER
AG = MEMIMPIN
Suatu rencana yang dibuat
pemimpin (jenderal) untuk
memenangkan perang
12. DSB-30-06-2008 12
STRATEGI
Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual analitis dan komprehensif tentang
langkah-langkah yang diperlukan untuk
memperlancar atau mempercepat pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan
Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil
yang konsisten dengan misi yang ditetapkan
13. DSB-30-06-2008 13
BEDA STRATEGI DAN TAKTIK
STRATEGI
TAKTIK
RENCANA
OPERASIONAL
PENDEK PANJANG
KURUN WAKTU
TINGKATAN
DASAR
ATAS
(GRAFFIN, 1989, DALAM WAHYUDI 1996)
14. DSB-30-06-2008 14
STRATEGI DAN TAKTIK
STRATEGI:
Apa yang seharusnya dikerjakan?
TAKTIK:
Bagaimana mengerjakannya?
(WAHYUDI, 1996)
17. DSB-30-06-2008 17
SARANA DAN PRASARANA
KEPEMUDAAN
Identifikasi Masalah Kepemudaan Pada Masing-
Masing Daerah
Masalah Kependidikan Formal Strategi
Pemecahannya Disesuaikan atau Diserahkan
Kepada Instansi Yang Berwenang,
Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Harus
Dikembangkan Meliputi:
1. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kepemudaan,
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan, dan Pengembangan Pribadi
18. DSB-30-06-2008 18
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang
termasuk lingkungan yang digunakan untuk
kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan
keolahragaan.
Sarana olahraga adalah peralatan dan
perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan
olahraga.
19. DSB-30-06-2008 19
URUSAN KABUPATEN KOTA DALAM
KEOLAHRAGAAN
Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan
perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan
standardisasi, dan penggalangan sumber daya
keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola
sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan
yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
(UU 3/2005 Pasal 34)
20. DSB-30-06-2008 20
URUSAN PEMERINTAH DAN PEMDA
DALAM KEOLAHRAGAAN
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan
standar dan kebutuhan Pemerintah dan
pemerintah daerah.
Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang
dibangun harus memperhatikan potensi
keolahragaan yang berkembang di daerah
setempat.
(UU 3/2005 Pasal 67)
21. DSB-30-06-2008 21
KEWAJIBAN PENGEMBANG SWASTA
Badan usaha yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan dan permukiman
berkewajiban menyediakan prasarana olahraga
sebagai fasilitas umum dengan standar dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang
selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah
sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
(UU 3/2005 Pasal 67)
22. DSB-30-06-2008 22
DANA UNTUK PEMBINAAN OLAHRAGA
Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan anggaran keolahragaan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
(UU 3/2005 Pasal 69)
23. DSB-30-06-2008 23
TAKTIK JANGKA PENDEK
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera
membentuk lembaga yang menangani
kepemudaan dan keolahragaan, dengan
kaidah kelembagaan yang efisien dan diisi
oleh SDM yang kompeten,
2. Melengkapi peraturan pelaksana dari
undang-undang yang sudah diterbitkan,
3. Segera melaksanakan amanat berbagai
undang-undang,
4. Mendorong semua pihak untuk
melaksanakan peran dan urusannya masing-
masing
24. DSB-30-06-2008 24
TAKTIK JANGKA PENDEK BIDANG
OLAHRAGA
1. Identifikasi cabang Olahraga Unggulan di
Daerahnya,
2. Bina dan Bangun Sarana dan Prasarana
Olahraga Unggulan Tersebut,
3. Agendakan Kompetisi atau Pertandingan
Secara Berkala dan Berkesinambungan, dari
mulai Tingkat Sekolah, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi
dan Nasional,
4. M eski hanya satu Cabang Olahraga, bukan
tidak mungkin Atlet Indonesia Menjadi Juara
Dunia.
25. DSB-30-06-2008 25
KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH
DAN SWASTA
1. Kemitraan harus didasarkan kepada peran
masing-masing pihak sesuai dengan
paradigma dan peraturan perundangan yang
ada,
2. Pemerintah selaku regulator dan fasilitator,
berwenang untuk memberi kemudahan dan
menegakkan hukum dan standar,
3. Selebihnya, Biarkan Masyarakat dan Swasta
Berkiprah dan Berprestasi.