SlideShare a Scribd company logo
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, DAN
SARANA PRASARANA
PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DEDDY S. BRATAKUSUMAH
deddys@bappenas.go.id
0816968367
2008
DSB-30-06-2008 2
FAKTA DAN MASALAH
Populasi Pemuda mencapai 80,81 juta jiwa atau
36,52% dari Penduduk Indonesia, dari jumlah
itu:
 1,74% Tidak Pernah Sekolah,
 16,23% Masih Bersekolah,
 82,03% Tidak Bersekolah Lagi
Dan:
1,78% Buta Huruf
(SUSENAS, 2006)
DSB-30-06-2008 3
FAKTA DAN MASALAH
Tamatan Dari:
 8,99% Tidak Pernah Bersekolah, dan Tak
Tamat SD
 30,38% Tamat SD,
 28,59% Tamat SLTP,
 27,11% Tamat SLTA,
 4,93% Tamat Perguruan Tinggi,
(SUSENAS, 2006)
DSB-30-06-2008 4
MASALAH SOSIAL YANG MELIBATKAN
PEMUDA
1. Kenakalan Remaja
2. Kriminal,
3. Premanisme, dan “Gang”isme
4. Pengangguran,
5. Masalah Keluarga, “Broken Home”,
6. Pornografi dan Pornoaksi,
7. Penyalahgunaan NAPZA,
8. Penyakit Masyarakat,
9. Penyakit Menular HIV/AIDS.
DSB-30-06-2008 5
MASALAH PADA BIDANG OLAHRAGA
1. Tidak Banyak Prestasi Olahraga Yang Dapat
Dibanggakan oleh Bangsa,
2. Berbagai Cabang Olahraga, mengalami
Penurunan, baik Pengkaderannya,
Pembinaannya, maupun Kompetisinya,
3. Olahraga yang berkembang bukanlah
Olahraga Edukasi, Prestasi ataupun
Rekreasi, melainkan OLAHRAGA GENGSI.
DSB-30-06-2008 6
APA YANG HARUS KITA LAKUKAN
1. Harus Mengubah Masalah dalam
Kepemudaan dan Olahraga Menjadi Peluang
dan Tantangan,
2. Potensi Kepemudaan dan Olahraga pada
Bangsa ini sangatlah Besar untuk Mengisi
Peluang dan Menghadapi Tantangan
3. Untuk itu Diperlukan Paradigma Baru,
Strategi Baru dan Taktik Baru dalam
Menanganinya
DSB-30-06-2008 7
PERGESERAN
 PERAN
 KEWENANGAN
 POLITIK DAN BUDAYA GLOBAL
DSB-30-06-2008 8
PERGESERAN PERAN DAN
KEWENANGAN
SERBA NEGARA
SENTRALISTIS
DESENTRALISTIS
SERBA
SWASTA/MASYARAKAT
LOKAL,
TRADISIONAL GLOBAL &
UNIVERSAL
DSB-30-06-2008 9
PERUBAHAN PARADIGMA
 SENTRALISTIS
 PEMBANGUNAN
FISIK
 PEMECAHAN
MASALAH
 SERBA
PEMERINTAH
 PENGERAHAN
MASYARAKAT
 DEMOKRASI
SEMU
 DESENTRALISTIS
 FOKUS PADA
PELAYANAN
 BERWAWASAN
MASA DEPAN
 PARTISIPASI
 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
 DEMOKRASI
DSB-30-06-2008 10
KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN (INSTITUTION) MENCAKUP:
1. SISTEM NILAI (VALUES)
2. STRUKTUR (STRUCTURE)
3. TATA LAKSANA (MECHANISM)
DSB-30-06-2008 11
STRATEGI
Berasal dari bahasa Yunani
STRATEGOS : STRATOS = MILITER
AG = MEMIMPIN
Suatu rencana yang dibuat
pemimpin (jenderal) untuk
memenangkan perang
DSB-30-06-2008 12
STRATEGI
 Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual analitis dan komprehensif tentang
langkah-langkah yang diperlukan untuk
memperlancar atau mempercepat pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan
 Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil
yang konsisten dengan misi yang ditetapkan
DSB-30-06-2008 13
BEDA STRATEGI DAN TAKTIK
STRATEGI
TAKTIK
RENCANA
OPERASIONAL
PENDEK PANJANG
KURUN WAKTU
TINGKATAN
DASAR
ATAS
(GRAFFIN, 1989, DALAM WAHYUDI 1996)
DSB-30-06-2008 14
STRATEGI DAN TAKTIK
STRATEGI:
Apa yang seharusnya dikerjakan?
TAKTIK:
Bagaimana mengerjakannya?
(WAHYUDI, 1996)
DSB-30-06-2008 15
STRATEGI PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
Strategi untuk pengembangan kelembagaan,
memperhatikan:
1. Urusan masing-masing tingkat
pemerintahan,
2. Peran masing-masing pihak (masyarakat,
pemerintah, dan swasta)
DSB-30-06-2008 16
STRATEGI MENYANGKUT
1. Kebijakan,
2. Koordinasi,
3. Pembinaan dan pengembangan,
4. Standarisasi,
5. Monitoring dan evaluasi
DSB-30-06-2008 17
SARANA DAN PRASARANA
KEPEMUDAAN
 Identifikasi Masalah Kepemudaan Pada Masing-
Masing Daerah
 Masalah Kependidikan Formal Strategi
Pemecahannya Disesuaikan atau Diserahkan
Kepada Instansi Yang Berwenang,
 Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Harus
Dikembangkan Meliputi:
1. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kepemudaan,
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan, dan Pengembangan Pribadi
DSB-30-06-2008 18
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang
termasuk lingkungan yang digunakan untuk
kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan
keolahragaan.
 Sarana olahraga adalah peralatan dan
perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan
olahraga.
DSB-30-06-2008 19
URUSAN KABUPATEN KOTA DALAM
KEOLAHRAGAAN
 Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan
perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan
standardisasi, dan penggalangan sumber daya
keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
 Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola
sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan
yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
(UU 3/2005 Pasal 34)
DSB-30-06-2008 20
URUSAN PEMERINTAH DAN PEMDA
DALAM KEOLAHRAGAAN
 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan
standar dan kebutuhan Pemerintah dan
pemerintah daerah.
 Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang
dibangun harus memperhatikan potensi
keolahragaan yang berkembang di daerah
setempat.
(UU 3/2005 Pasal 67)
DSB-30-06-2008 21
KEWAJIBAN PENGEMBANG SWASTA
 Badan usaha yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan dan permukiman
berkewajiban menyediakan prasarana olahraga
sebagai fasilitas umum dengan standar dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang
selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah
sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
(UU 3/2005 Pasal 67)
DSB-30-06-2008 22
DANA UNTUK PEMBINAAN OLAHRAGA
 Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan anggaran keolahragaan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
(UU 3/2005 Pasal 69)
DSB-30-06-2008 23
TAKTIK JANGKA PENDEK
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera
membentuk lembaga yang menangani
kepemudaan dan keolahragaan, dengan
kaidah kelembagaan yang efisien dan diisi
oleh SDM yang kompeten,
2. Melengkapi peraturan pelaksana dari
undang-undang yang sudah diterbitkan,
3. Segera melaksanakan amanat berbagai
undang-undang,
4. Mendorong semua pihak untuk
melaksanakan peran dan urusannya masing-
masing
DSB-30-06-2008 24
TAKTIK JANGKA PENDEK BIDANG
OLAHRAGA
1. Identifikasi cabang Olahraga Unggulan di
Daerahnya,
2. Bina dan Bangun Sarana dan Prasarana
Olahraga Unggulan Tersebut,
3. Agendakan Kompetisi atau Pertandingan
Secara Berkala dan Berkesinambungan, dari
mulai Tingkat Sekolah, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi
dan Nasional,
4. M eski hanya satu Cabang Olahraga, bukan
tidak mungkin Atlet Indonesia Menjadi Juara
Dunia.
DSB-30-06-2008 25
KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH
DAN SWASTA
1. Kemitraan harus didasarkan kepada peran
masing-masing pihak sesuai dengan
paradigma dan peraturan perundangan yang
ada,
2. Pemerintah selaku regulator dan fasilitator,
berwenang untuk memberi kemudahan dan
menegakkan hukum dan standar,
3. Selebihnya, Biarkan Masyarakat dan Swasta
Berkiprah dan Berprestasi.
TERIMA KASIH
MARI KITA MENUJU INDONESIA JAYA!

More Related Content

What's hot

BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
Kiki Abdul Gani
 
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptxMateri Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
KesmasDinkesmorowali
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
ShintaDevi11
 
Analisis Isu Kontemporer
Analisis Isu KontemporerAnalisis Isu Kontemporer
Analisis Isu Kontemporer
Alfonsus Liguori
 
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cPermen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKATPENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Pusat
 
Proposal permohonan bantuan snack
Proposal permohonan bantuan snackProposal permohonan bantuan snack
Proposal permohonan bantuan snack
buditulus75
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Tri Widodo W. UTOMO
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Coach RFIRMANS
 
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docxContoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
RhezaArya
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan Target
Dadang Solihin
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Sujud Marwoto
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
feri hadiansyah
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
Muslihin Hilim
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Habituasi
HabituasiHabituasi
Habituasi
Alfonsus Liguori
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
hadiarnowo
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Mokh Afifuddin
 

What's hot (20)

BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
 
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptxMateri Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
Materi Prov_Pert. Pokjanal OK.pptx
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
 
Analisis Isu Kontemporer
Analisis Isu KontemporerAnalisis Isu Kontemporer
Analisis Isu Kontemporer
 
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cPermen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
 
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKATPENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
 
Proposal permohonan bantuan snack
Proposal permohonan bantuan snackProposal permohonan bantuan snack
Proposal permohonan bantuan snack
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docxContoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan Target
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
Habituasi
HabituasiHabituasi
Habituasi
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
 

Viewers also liked

Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Ali Fanani
 
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]IAIN syekh Nurjati Cirebon
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Gedhe Foundation
 
Pemuda Berkarakter
Pemuda BerkarakterPemuda Berkarakter
Pemuda Berkarakter
Muhammad Fauzil Haqqi
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Gedhe Foundation
 
Peran Pemuda Membangun Desa
Peran Pemuda Membangun DesaPeran Pemuda Membangun Desa
Peran Pemuda Membangun Desa
Edwar Fitri
 
Pelan taktikal olahraga
Pelan taktikal olahragaPelan taktikal olahraga
Pelan taktikal olahraga
julianahjimin
 
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
emi nadjwa
 
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]IAIN syekh Nurjati Cirebon
 
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padangGaris panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
Wan Suhaimi Wan Setapa
 
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotuKertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
Samsudin Ridzal
 
Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
Perbup 51 tahun 2016   pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...Perbup 51 tahun 2016   pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
efendi suyanto
 
1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)
1. lpp wildan ndh  xlii-18-h - (ok)1. lpp wildan ndh  xlii-18-h - (ok)
1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)
efendi suyanto
 
Konsep Desa Model TTG
Konsep Desa Model TTGKonsep Desa Model TTG
Konsep Desa Model TTG
qrama
 
Kajian perencanaan rth
Kajian perencanaan rthKajian perencanaan rth
Kajian perencanaan rth
Arya Pinandita
 
Lari Berpagar
Lari BerpagarLari Berpagar
Lari Berpagar
syafiqahharris
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Dadang Solihin
 
Sumber pendanaan pendidikan
Sumber pendanaan pendidikan Sumber pendanaan pendidikan
Sumber pendanaan pendidikan
Abdulr0hman
 
Laporan Linus Tahun 2011
Laporan Linus Tahun 2011Laporan Linus Tahun 2011
Laporan Linus Tahun 2011
OneNita Zuriah
 

Viewers also liked (20)

Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter
 
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
Pemuda Berkarakter
Pemuda BerkarakterPemuda Berkarakter
Pemuda Berkarakter
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Peran Pemuda Membangun Desa
Peran Pemuda Membangun DesaPeran Pemuda Membangun Desa
Peran Pemuda Membangun Desa
 
Pelan taktikal olahraga
Pelan taktikal olahragaPelan taktikal olahraga
Pelan taktikal olahraga
 
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
Wamendikbud, peningkatan kerjasama kementerian pendidikan dan kebudayaan deng...
 
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
Diskresi dan inovasi: Dua Sisi Mata Uang Akselerator Pembangunan & Pelayanan ...
 
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
 
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padangGaris panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang
 
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotuKertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
Kertas cadangan pembinaan padang hoki mini astrotu
 
Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
Perbup 51 tahun 2016   pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...Perbup 51 tahun 2016   pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
Perbup 51 tahun 2016 pengembangan kemitraan wirausaha muda di kabupaten pes...
 
1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)
1. lpp wildan ndh  xlii-18-h - (ok)1. lpp wildan ndh  xlii-18-h - (ok)
1. lpp wildan ndh xlii-18-h - (ok)
 
Konsep Desa Model TTG
Konsep Desa Model TTGKonsep Desa Model TTG
Konsep Desa Model TTG
 
Kajian perencanaan rth
Kajian perencanaan rthKajian perencanaan rth
Kajian perencanaan rth
 
Lari Berpagar
Lari BerpagarLari Berpagar
Lari Berpagar
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 
Sumber pendanaan pendidikan
Sumber pendanaan pendidikan Sumber pendanaan pendidikan
Sumber pendanaan pendidikan
 
Laporan Linus Tahun 2011
Laporan Linus Tahun 2011Laporan Linus Tahun 2011
Laporan Linus Tahun 2011
 

Similar to Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Sd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch iiSd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch ii
Yani Antariksa
 
Sd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch iiSd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch ii
Yani Antariksa
 
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan PublikReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
rickygunawan84
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
PSEKP - UGM
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Regional Development Planning Agency of DKI Jakarta (BAPPEDA DKI Jakarta)
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
Petrus Poling Wairmahing
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
AbdurRauf397191
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013
IdnJournal
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)Ressy Octaviani
 
Pengajian am penggal 2
Pengajian am penggal 2Pengajian am penggal 2
Pengajian am penggal 2
fazrul
 
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKAFramework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
Tri Widodo W. UTOMO
 
Dasar Awam 2
Dasar Awam 2Dasar Awam 2
Dasar Awam 2aimm reka
 
Guideline Renstra SKPD Kesehatan
Guideline Renstra SKPD KesehatanGuideline Renstra SKPD Kesehatan
Guideline Renstra SKPD KesehatanSutopo Patriajati
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Dadang Solihin
 
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesiaperubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
Wiwin34
 
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
IntanKarninaPutri2
 
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderPresentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderReins Tangkowit
 

Similar to Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga (20)

Sd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch iiSd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch ii
 
Sd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch iiSd ppi dr yani batch ii
Sd ppi dr yani batch ii
 
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan PublikReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)
Makalah penelitian Pustaka (POTRET HUBUNGAN ETNIS DAN AGAMA DI JAKARTA)
 
Pengajian am penggal 2
Pengajian am penggal 2Pengajian am penggal 2
Pengajian am penggal 2
 
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKAFramework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
Framework ASEAN Community - Tema Diklatpim I - KKA
 
Dasar Awam 2
Dasar Awam 2Dasar Awam 2
Dasar Awam 2
 
Guideline Renstra SKPD Kesehatan
Guideline Renstra SKPD KesehatanGuideline Renstra SKPD Kesehatan
Guideline Renstra SKPD Kesehatan
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesiaperubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
perubahan social pada sosial ekonomi pembangunan di indonesia
 
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_...
 
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderPresentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 

Recently uploaded (16)

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 

Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga

  • 1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, DAN SARANA PRASARANA PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DEDDY S. BRATAKUSUMAH deddys@bappenas.go.id 0816968367 2008
  • 2. DSB-30-06-2008 2 FAKTA DAN MASALAH Populasi Pemuda mencapai 80,81 juta jiwa atau 36,52% dari Penduduk Indonesia, dari jumlah itu:  1,74% Tidak Pernah Sekolah,  16,23% Masih Bersekolah,  82,03% Tidak Bersekolah Lagi Dan: 1,78% Buta Huruf (SUSENAS, 2006)
  • 3. DSB-30-06-2008 3 FAKTA DAN MASALAH Tamatan Dari:  8,99% Tidak Pernah Bersekolah, dan Tak Tamat SD  30,38% Tamat SD,  28,59% Tamat SLTP,  27,11% Tamat SLTA,  4,93% Tamat Perguruan Tinggi, (SUSENAS, 2006)
  • 4. DSB-30-06-2008 4 MASALAH SOSIAL YANG MELIBATKAN PEMUDA 1. Kenakalan Remaja 2. Kriminal, 3. Premanisme, dan “Gang”isme 4. Pengangguran, 5. Masalah Keluarga, “Broken Home”, 6. Pornografi dan Pornoaksi, 7. Penyalahgunaan NAPZA, 8. Penyakit Masyarakat, 9. Penyakit Menular HIV/AIDS.
  • 5. DSB-30-06-2008 5 MASALAH PADA BIDANG OLAHRAGA 1. Tidak Banyak Prestasi Olahraga Yang Dapat Dibanggakan oleh Bangsa, 2. Berbagai Cabang Olahraga, mengalami Penurunan, baik Pengkaderannya, Pembinaannya, maupun Kompetisinya, 3. Olahraga yang berkembang bukanlah Olahraga Edukasi, Prestasi ataupun Rekreasi, melainkan OLAHRAGA GENGSI.
  • 6. DSB-30-06-2008 6 APA YANG HARUS KITA LAKUKAN 1. Harus Mengubah Masalah dalam Kepemudaan dan Olahraga Menjadi Peluang dan Tantangan, 2. Potensi Kepemudaan dan Olahraga pada Bangsa ini sangatlah Besar untuk Mengisi Peluang dan Menghadapi Tantangan 3. Untuk itu Diperlukan Paradigma Baru, Strategi Baru dan Taktik Baru dalam Menanganinya
  • 7. DSB-30-06-2008 7 PERGESERAN  PERAN  KEWENANGAN  POLITIK DAN BUDAYA GLOBAL
  • 8. DSB-30-06-2008 8 PERGESERAN PERAN DAN KEWENANGAN SERBA NEGARA SENTRALISTIS DESENTRALISTIS SERBA SWASTA/MASYARAKAT LOKAL, TRADISIONAL GLOBAL & UNIVERSAL
  • 9. DSB-30-06-2008 9 PERUBAHAN PARADIGMA  SENTRALISTIS  PEMBANGUNAN FISIK  PEMECAHAN MASALAH  SERBA PEMERINTAH  PENGERAHAN MASYARAKAT  DEMOKRASI SEMU  DESENTRALISTIS  FOKUS PADA PELAYANAN  BERWAWASAN MASA DEPAN  PARTISIPASI  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DEMOKRASI
  • 10. DSB-30-06-2008 10 KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN (INSTITUTION) MENCAKUP: 1. SISTEM NILAI (VALUES) 2. STRUKTUR (STRUCTURE) 3. TATA LAKSANA (MECHANISM)
  • 11. DSB-30-06-2008 11 STRATEGI Berasal dari bahasa Yunani STRATEGOS : STRATOS = MILITER AG = MEMIMPIN Suatu rencana yang dibuat pemimpin (jenderal) untuk memenangkan perang
  • 12. DSB-30-06-2008 12 STRATEGI  Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan  Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi yang ditetapkan
  • 13. DSB-30-06-2008 13 BEDA STRATEGI DAN TAKTIK STRATEGI TAKTIK RENCANA OPERASIONAL PENDEK PANJANG KURUN WAKTU TINGKATAN DASAR ATAS (GRAFFIN, 1989, DALAM WAHYUDI 1996)
  • 14. DSB-30-06-2008 14 STRATEGI DAN TAKTIK STRATEGI: Apa yang seharusnya dikerjakan? TAKTIK: Bagaimana mengerjakannya? (WAHYUDI, 1996)
  • 15. DSB-30-06-2008 15 STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Strategi untuk pengembangan kelembagaan, memperhatikan: 1. Urusan masing-masing tingkat pemerintahan, 2. Peran masing-masing pihak (masyarakat, pemerintah, dan swasta)
  • 16. DSB-30-06-2008 16 STRATEGI MENYANGKUT 1. Kebijakan, 2. Koordinasi, 3. Pembinaan dan pengembangan, 4. Standarisasi, 5. Monitoring dan evaluasi
  • 17. DSB-30-06-2008 17 SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN  Identifikasi Masalah Kepemudaan Pada Masing- Masing Daerah  Masalah Kependidikan Formal Strategi Pemecahannya Disesuaikan atau Diserahkan Kepada Instansi Yang Berwenang,  Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Harus Dikembangkan Meliputi: 1. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kepemudaan, 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan, dan Pengembangan Pribadi
  • 18. DSB-30-06-2008 18 SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA  Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.  Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
  • 19. DSB-30-06-2008 19 URUSAN KABUPATEN KOTA DALAM KEOLAHRAGAAN  Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.  Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. (UU 3/2005 Pasal 34)
  • 20. DSB-30-06-2008 20 URUSAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM KEOLAHRAGAAN  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.  Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. (UU 3/2005 Pasal 67)
  • 21. DSB-30-06-2008 21 KEWAJIBAN PENGEMBANG SWASTA  Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. (UU 3/2005 Pasal 67)
  • 22. DSB-30-06-2008 22 DANA UNTUK PEMBINAAN OLAHRAGA  Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (UU 3/2005 Pasal 69)
  • 23. DSB-30-06-2008 23 TAKTIK JANGKA PENDEK 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera membentuk lembaga yang menangani kepemudaan dan keolahragaan, dengan kaidah kelembagaan yang efisien dan diisi oleh SDM yang kompeten, 2. Melengkapi peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah diterbitkan, 3. Segera melaksanakan amanat berbagai undang-undang, 4. Mendorong semua pihak untuk melaksanakan peran dan urusannya masing- masing
  • 24. DSB-30-06-2008 24 TAKTIK JANGKA PENDEK BIDANG OLAHRAGA 1. Identifikasi cabang Olahraga Unggulan di Daerahnya, 2. Bina dan Bangun Sarana dan Prasarana Olahraga Unggulan Tersebut, 3. Agendakan Kompetisi atau Pertandingan Secara Berkala dan Berkesinambungan, dari mulai Tingkat Sekolah, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional, 4. M eski hanya satu Cabang Olahraga, bukan tidak mungkin Atlet Indonesia Menjadi Juara Dunia.
  • 25. DSB-30-06-2008 25 KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA 1. Kemitraan harus didasarkan kepada peran masing-masing pihak sesuai dengan paradigma dan peraturan perundangan yang ada, 2. Pemerintah selaku regulator dan fasilitator, berwenang untuk memberi kemudahan dan menegakkan hukum dan standar, 3. Selebihnya, Biarkan Masyarakat dan Swasta Berkiprah dan Berprestasi.
  • 26. TERIMA KASIH MARI KITA MENUJU INDONESIA JAYA!