Arah Kebijakan pembangunan provinsi Jawa tengah tahun 2020

1. disampaikan dalam
MUSRENBANG RKPD KOTA PEKALONGAN
27 Maret 2019
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

2. Keterkaitan Perencanaan
1
• UU 25/2004
• UU 23/2014
• Permendagri 86 Tahun 2017
Mandatory
RPJP Provinsi RPJMD Provinsi RKPD Provinsi
RPJP Nasional RPJM Nasional RKP
RPJP Kab/Kota RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota
RTRW
Nasional
RTRW
Provinsi
RTRW
Kab/Kota
Acuan Diperhatikan
Pedoman
Dokrenbang lainnya :
• TPB/ RAD SDGs
• RAD PG
• RAD GRK
• SPM

3. Holistik
Tematik Integratif
Spasial
Fokus pada kegiatan memberikan
kontribusi pencapaian prioritas
daerah
Penanganan Dilakukan Secara
Menyeluruh
Terpadu Seluruh Kegiatan
yg Saling Memperkuat dan
Selaras dengan Prioritas
Nasional.
Lokus Jelas dan Berbasis
Kewilayahan
Top Down
Planning
Bottom
Up
Planning
Prinsip yang Digunakan Money Follow Program Priority
Pendekatan Perencanaan :
Dilakukan secara top down dan
bottom up planning.
Mengedepankan Pendekatan :
Holistik, Tematik, Integratif dan Berbasis Spasial
Pendekatan Perencanaan saat ini
2

4. KONDISI MAKRO
PROV JATENG
CANDI CETHO

5. Kawasan Rawan Bencana Alam di Prov. Jateng
22K/K Resiko Tinggi, 13 K/K Resiko Sedang
29 Kab dan 6 Kota
573 Kec, 7809 Desa, 769 Kel
Luas Wilayah
Penduduk
34.490.835
Jiwa
*BPS 2018
Laki-
Laki
17.101.80
6
(49,58%
)
Perempu
an
17.389.02
9
(50,42%)
0-4
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
40-44
35-39
30-34
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
70-74
75-79
80-84
85+
Perempuan Laki-laki
Pola Ruang di Prov Jateng
4

6. KEMISKINAN
Sept 2018 : 11,19 %
KOTA
9,67 %
1.709,56 Rb Jiwa
Desa
12,80 %
2.157,86 Rb Jiwa
KINERJA TERTINGGI
Sept 2018
4.14
4.84
6.75
6.98
7.00
7.29
7.41
7.81
7.87
7.94
8.69
9.08
9.84
9.87
9.90
10.01
10.04
10.06
10.75
11.23
11.25
11.67
11.90
12.31
12.54
12.96
13.12
13.50
15.41
15.46
15.62
16.04
17.17
17.47
17.58
11.32
9.82
Kota
Semarang
Kota
Salatiga
Kota
Pekalongan
Kudus
Jepara
Semarang
Sukoharjo
Kota
Tegal
Kota
Magelang
Tegal
Batang
Kota
Surakarta
Kendal
Temanggung
Pati
Karanganyar
Boyolali
Pekalongan
Wonogiri
Magelang
Cilacap
Purworejo
Blora
Grobogan
Demak
Klaten
Sragen
Banyumas
Rembang
Banjarnegara
Purbalingga
Pemalang
Brebes
Kebumen
Wonosobo
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA (2018, MARET)
Tahun 2013 :
15 Kab Berada di
Zona Merah
Tahun 2018 :
14 Kab Berada di
Zona Merah
Penduduk miskin dominan di wilayah perdesaan
5
13.58
13.32 13.19
12.23
11.19
0.86
0.26
0.13
0.96
1.04
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
2014 2015 2016 2017 2018
Capaian Kinerja Trendline Capaian Trendline Kinerja

7. 6
9.20
9.60
19.40
20.50
47.00
60.00
65.40
66.10
73.60
75.40
75.70
83.50
86.50
87.80
89.50
94.70
97.40
98.20
102.50
102.80
114.10
116.40
123.90
138.30
141.70
143.40
144.10
144.20
151.70
168.70
193.20
208.30
208.70
226.20
309.20
111.34
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Jumlah penduduk miskin diatas
rata-rata
15 Kabupaten
(Kab. Tegal, Kab. Sragen, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab.
Klaten, Kab. Grobogan, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang, Kab. Kebumen, Kab. Banyumas, Kab. Brebes)
Jumlah penduduk miskin sama
dengan rata-rata
Kabupaten
-
Jumlah penduduk miskin
dibawah rata-rata
20 Kabupaten/Kota
(Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo, Kab. Batang, Kota
Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal,
Kab. Rembang, Kab. Boyolali, Kab. Blora, Kab. Wonogiri)
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA
(2018, MARET)
6

8. TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
NILAI TUKAR PETANI
INDEKS GINI
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI INDEKS WILLIAMSON
0.641
0.638 0.638
0.627
0.62
0.61
0.615
0.62
0.625
0.63
0.635
0.64
0.645
2012 2013 2014 2015 2016
Jateng
7.99 8.22
2.73 2.36
3.71
2.82
8.38 8.36
3.35
3.02
3.61
3.13
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jawa Tengah Nasional
INDIKATOR MAKRO JAWA TENGAH 2013-2018
3
7

9. CAPAIAN IPG & IDG
91.5
91.89
92.21 92.22
91.94
90.19
90.34
91.03
90.82
90.96
89
89.5
90
90.5
91
91.5
92
92.5
2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
JATENG & NASIONAL 2013-2017
Jateng
71.22
74.46
74.8 74.89 75.1
70.46 70.68 70.83
71.39
71.74
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
JATENG & NASIONAL 2013-2017
Jateng
8

10. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2020
GROJOGAN SEWU

11. VISI
2018-
2023
•MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
• “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Membangun
masy Jateng
yg religius,
toleran &
guyup untuk
menjaga NKRI
MISI 1
Memperkuat
kapasitas
ekonomi rakyat
dan membuka
lapangan kerja
untuk
mengurangi
kemiskinan dan
pengangguran
MISI 3
Mempercepat
RB yg dinamis
serta
memperluas
sasaran ke
pem Kab/Kota.
MISI 2
Menjadikan
rakyat Jateng
lebih sehat, lebih
pintar, lebih
berbudaya dan
mencintai
lingkungan
MISI 4
10

12. 2019
Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek
2020
Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup
& Kapasitas SDM
2021
Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
didukung penguatan daya saing SDM
2022
Penguatan kesejahteraan &
perekonomian masyarakat
didukung penguatan daya
saing ekonomi daerah,
2023
Perwujudan masyarakat Jateng yg semakin sejahtera & berdika
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2018 – 2023
11

13. ISU STRATEGIS
1. Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas
dan daya saing
sumberdaya manusia
3. Daya saing
ekonomi dan
peningkatan
kesempatan
berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan
Dengan Memperhatikan Daya
Dukung Lingkungan dan Kelestarian
Sumber Daya Alam
5. Kedaulatan pangan
dan energi
6. Kesenjangan
Wilayah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
ISU STRATEGIS RKPD 2020
12

14. “ Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan
Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia ”
FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2020
PRIORITAS
1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan
kapasitas fiskal daerah
13
13

15. SINERGITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
NASIONAL
1. Pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan
2. Konektivitas dan pemerataan
3. Nilai tambah ekonomi dan
kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air,
energi, dan LH
5. Stabilitas pertahanan dan
keamanan
PROV. JAWA TENGAH
1. Percepatan pengurangan
kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas SDM Jawa Tengah
3. Peningkatan kapasitas dan daya
saing ekonomi rakyat secara
berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola
pemerintahan dan kondusivitas
wilayah serta perbaikan kapasitas
fiskal daerah
15
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia “
“Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas”
14

16. BB
16
15

17. 16
10
16

18. 16
17

19. 16
12
18

20. 19

21. No Indikator Kinerja Utama Daerah
Target Capaian
2019 2020 2021 2022 2023
1 Persentase penurunan konflik SARA 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Indeks Reformasi Birokrasi 75,50 77,00 78,00 78,00 80,00
3 Angka Kemiskinan
10,57-
9,57
9,81-8,81
9,05-
8,05
8,27-
7,27
7,48-
6,48
4 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30
5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,43 4,33 4,23 4,13 4,00
6 Pertumbuhan Ekonomi*) 5,3-5,7 5,4-5,7 5,4-5,8 5,5-5,8 5,6-6,0
7 Inflasi 3,5±1 3,0±1 3,0±1 3,0±1 3,0±1
8 PDRB per kapita 37,44 39,25 41,15 43,20 45,35
9 Indeks Williamson 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56
10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,60 72,00 72,50 72,70 73,00
11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,00 92,06 92,12 92,18 92,25
12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,69 66,87 67,02 67,14 67,26
13 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,20 102,42 102,72 102,96 103,15
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH
20

22. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH
8 (delapan) wilayah pengembangan utama meliputi Barlingmascakeb,
Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur,
Petanglong dan Bregasmalang
21

23. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH
• POROS PENGEMBANGAN UTARA-UTARA
Bregasmalang – Petanglong – Kedungsepur -
Wanarakuti - Banglor ;
• POROS PENGEMBANGAN SELATAN-SELATAN
Barlingmascakeb - Purwomanggung -
Subosukowonosraten ;
• POROS PENGEMBANGAN UTARA-SELATAN
hubungkan Bregasmalang - Barlingmascakeb;
Petanglong - Purwomanggung; Kedungsepur -
Subosukowonosraten & Purwomanggung;
Wanarakuti & Banglor - Subosukowonosraten;
• POROS PENGEMBANGAN BAGIAN TENGAH.
fungsi konservasi di wilayah bagian tengah
Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah
Gunung Slamet –Sindoro – Sumbing – Merbabu
– Merapi – Lawu.
• PENGEMBANGAN WILAYAH KELAUTAN
Pengembangan potensi ekonomi sosial dan
budaya secara berkelanjutan berdasarkan
RZWP3K.
Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan
pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi :
22

24. Arah Pengembangan Wilayah PETANGLONG
• Pengembangan WP Petanglong meliputi Kabupaten
Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan
• Sektor unggulan yang dapat dikembangkan WP ini
adalah pertanian, pariwisata, industri, perikanan dan
PKL
Arah kebijakan WP Petanglong : “Pengembangan
Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan
Kreatif dan Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip
Pembangunan Berkelanjutan”
Proyek pengembangan provinsi di Kota Pekalongan
(RPJMD 2018-2023) :
• Untuk Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas :
akan dilakukan Pengembangan infrastruktur
Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Pekalongan
Banjarnegara;
• Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Baku :
Pembangunan SPAM Regional Petanglong;
• Untuk upaya pengelolaan lingkungan :utamanya
rehabilitasi dan konservasi kawasan dieng
(Pekalongan Batang), serta konservasi CAT
Pekalongan-Pemalang; Penanganan Kerusakan Pesisir;
Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.
23

25. 24
KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN
KEMISKINAN PERTUMBUHAN EKONOMI
IPM TPT
5.48
5 5.36
5.32
5.27
5.47
5.28
5.27
4.9
5.3
5.7
6.1
2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan Prov. Jateng
71.53
72.69
73.32
73.77
68.78
69.49
69.98
70.52
68
69
70
71
72
73
74
75
2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng
24
8.02 8.09 7.92 7.47
6.75
13.58 13.32 13.19
12.23
11.19
0
5
10
15
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng
5.42
4.1 4.1
5.05
6.13
5.68
4.99
4.63 4.57
4.23
4
4.5
5
5.5
6
6.5
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pekalongan Prov. Jateng

26. KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN
Kemiskinan
6,75 % PE
5,32%
TPT
6,13 %
IPM
73,77 %
• tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi
terbesar di wilayah Petanglong dan lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
sebesar 5,27 persen pada tahun 2017
• perlu diupayakan adanya penajaman strategi
dan kebijakan meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi dalam rangka mendukung
perekonomian daerah Jawa Tengah
• tercatat sebagai daerah dengan Tingkat
Pengangguran cukup tinggi di wilayah Petanglong
• Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.08%
dibanding tahun 2017 sebesar 5,05%, persentase
tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah
sebesar 4,51%
• Kondisi ini harus ditingkatkan dengan berbagai upaya
strategi sekaligus menjawab tantangan Bonus
Demografi pertumbuhan penduduk usia produktif Kota
Pekalongan
• Angka Kemiskinan sebesar 6,75 persen di
tahun 2018 , kinerja penurunan sebesar 0.72
persen
• Menunjukkan kinerja positif, namun masih
diperlukan adanya upaya dan strategi secara
terus menerus melalui strategi pemenuhan
akses pelayanan dasar, sustainable livelihood,
dan pemanfaatan basis data serta penguatan
tugas dan fungsi kelembagaan
penanggulangan kemiskinan/TKPKD
dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan
kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 5,15 – 6,15 %
dukungan terhadap capaian target sasaran PE Prov
tahun 2020 sebesar : 5,30 – 5,50 %
dukungan terhadap capaian target sasaran TPT Prov tahun
2020 sebesar : 5,00 – 5,10 %
• lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah
pada tahun 2017
• Meskipun IPM sudah cukup baik, upaya
perbaikan kualitas dan akses pendidikan,
kualitas pelayanan kesehatan, serta
peningkatan pendapatan masyarakat harus
tetap menjadi fokus pembangunan
sumberdaya manusia di Kota Pekalongan
dukungan terhadap capaian target sasaran penurunan
kemiskinan Prov. tahun 2020 sebesar : 74,49 %
25

27. ARAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD 2020
Memperhatikan keselarasan kebijakan
pembangunan jangka panjang (RPJPN dan
RPJPD), jangka menengah (RPJMN dan
RPJMD), jangka pendek (RKP dan RKPD
Provinsi), serta Proyek Strategis Nasional
di daerah;
Mempedomani arahan penataan ruang
sebagai matra spasial dalam perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah;
➢ Menerapkan prinsip money follow
programme dengan prinsip
pendekatan holistik, tematik,
integratif, & berbasis spasial
dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah,
➢ Fokus pada tema pembangunan
daerah Kab. Blora tahun 2020
Dukung agenda kebijakan
pembangunan berkelanjutan (SDG’s)
hingga tahun 2030 melalui perwujudan 17
tujuan SDG’s
01
03
05
02
04
06
Memperhatikan keberlanjutan pembangunan yang
tidak hanya bergantung pada pembiayaan
yang bersumber dari APBD melainkan dari
sumber sumber lainnya (KPBU, Pinjaman
Daerah dan CSR).
07
26
• Membangun sinergi pembangunan
• Dukungan Kota Pekalongan dalam
upaya pencapaian target sasaran Jawa
Tengah tahun 2020 :
❑ Memperhatikan aspek kewilayahan
sesuai potensi masing-masing wilayah
kec, kelurahan dalam upaya penyelesaian
permasalahan pembangunan
❑ mendukung pengembangan wilayah
Petanglong Dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

28. Terimakasih