1. Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak

2. PENGERTIAN DAN FUNGSI NPWP, NPPKP
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau
identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
NPPKP : adalah Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas
Wajib Pajak (PKP)
Dasar : Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP :
(1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan baik subyektif dan
obyektif wajib mendaftar NPWP;
(4) Dirjen Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila WP tidak
memenuhi kewajiban mendaftar
PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP
KET SPT SKP STP
Definis Surat pelaporan perhitungandan Surat keterangan Surat untuk menagih
i pembayaran pajak terutang berupa SKPKB, pajak dan sanksi adm
SKPKBT, SKPLB
Fungsi Pelaporan dan Alat koreksi, sararna Alat koreksi pajak
pertanggungjawaban mengenakan sanksi, terutang, sararna
perhitungan pajak terutang, dan alat menagih mengenakan sanksi,
pembayaran sendiri dan dari pajak dan alat menagih pajak
pemotong

3. WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk
pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.

4. Wajib Pajak
Sebagai pemikul Sebagai
beban pajak, pemungut/pemotong,
pembayar dan penyetor, dan pelapor
pelapor
WP Badan
WP Badan
WP Orang Pribadi
WP Orang Pribadi BUT
BUT Bendaharawan/KPKN

5. Hak Wajib Pajak
• Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak
• Menerima bunga 2% per bulan , maksimum 24 bulan apabila
Dirjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran.
• Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat
ketetapan pajak.
• Dalam hal dilakukan pemeriksaan:
 Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
 Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
 Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan
pemeriksaan
 Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan
dan SPTWajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak
tanggal surat ketetapan pajak.

6. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan
Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan
diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak
mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
• Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan
kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan
kepada Dirjen Pajak seperti SPT, Laporan Keuangan, Data
dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, Dll.
• Pengangsuran Pembayaran
• Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
• Pengurangan PPh Pasal 25
• Pengurangan PBB
• Pembebasan Pajak
• Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak

7. Kewajiban Wajib Pajak
5 M
• Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak
• Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku
• Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan
• Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang
ditunjuk menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak ke KPP dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan (SPT)

8. Pajak Penghasilan:
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak sesuai dalam surat
ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
Pajak Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/
PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke
KPP

9. Wajib melakukan pembukuan/
pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas di Indonesia.
Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi tentang:
 Keadaan harta
 Kewajiban atau utang
 Modal
 Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan
berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap
akhir tahun pajak

10. KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• Itikad baik
• Mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha
sebenarnya
• Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya
dengan stelsel akrual/kas
• Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan
huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan
rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu,
menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain
yang diijinkan MenKeu

11. PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
PAJAK
kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah
data dalam rangka pengawasan
• Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, dan tujuan lain
(pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan
data dan atau alat keterangan, dll)
• Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja,
pengulangan, percobaan

12. KEBERATAN DAN
BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Keberatan :
 WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak
 Tertulis dalam bahasa Indonesia
 Jangka waktu 3 bulan
 Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap
tidak dipertimbangkan
 Bukti penerimaan Surat Keberatan
 Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln)
 Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan
 Tidak menunda kewajiban membayar pajak
 Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan

13. KEBERATAN DAN
BANDING
• Tata Cara Penyelesaian Banding
Ajukan permohonan ke Badan Peradilan
Pajak
Jangka waktu 3 bln
Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak
Tidak menunda pembayaran pajak
Jika banding diterima, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan

14. PENAGIHAN PAJAK
• Dasar penagihan  STP, SKPKB,
SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding
Jenis penagihan  seketika, sekaligus
Negara mempunyai hak mendahului
untuk menagih pajak yaitu pokok pajak,
bunga, denda adm, kenaikan, biaya
penagihan

15. Terima Kasih ya..
Apabila memiliki pertanyaan
seputar perpajakan, silahkan
hubungi kami di:
0818-092- 0644