SD
Uploaded bysusanti daly
PPTX, PDF642 views

Sosialisasi pajak copy

Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."

Embed presentation

Downloaded 44 times
SOSIALISASI PERPAJAKAN PPH PASAL 21 Mengenal Lebih Dalam Hak dan Kewajiban Pajak Orang Pribadi (Karyawan Swasta)
NPWP Pribadi atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP), yang digunakan sebagai tanda pengenal dan identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika Anda seorang karyawan, maka Anda hanya memiliki NPWP Pribadi. Jika Anda seorang pemilik bisnis, wiraswasta, entrepreneur atau investor Anda sebagai individu memiliki NPWP Pribadi, sedangkan perusahaan Anda memiliki NPWP Badan.
Seperti halnya nomor KTP yang berfungsi untuk mempermudah administrasi kependudukan, maka NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) berfungsi untuk mempermudah administrasi pajak. Jadi dengan adanya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), perhitungan dan data tidak akan saling tertukar. Definisi Wajib Pajak, menurut website resmi Dirjen Pajak : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Fungsi NPWP Setidaknya ada tiga fungsi utama kartu NPWP yang perlu diketahui yaitu: #1 Fungsi Utama NPWP sebagai Alat Administrasi Perpajakan • Alat untuk identifikasi dan mempermudah administrasi perpajakan. • Tanda pengenal identitas Wajib Pajak (WP) untuk mengurus kewajiban dan hak terkait perpajakan. • Kode ini akan selalu dicantumkan dalam dokumen-dokumen perpajakan. #2 Fungsi Administrasi (Pengurusan Perizinan) • Pengajuan kredit bank, khususnya kredit konsumtif. • Pembuatan pembukaan rekening di bank (rekening biasa dan rekening Koran). • Pembuatan paspor jika Anda ingin berlibur ke luar negeri. • Jika Anda seorang pengusaha atau wiraswasta, maka NPWP juga berfungsi untuk: • Syarat administrasi mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD. • Pengajuan perizinan usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan). • Pembayaran pajak final, seperti: PPh Final, PPN, BPHTB dan lain sebagainya. #3 Fungsi Pelayanan Pajak • Pengembalian pajak, jika terjadi kelebihan bayar pajak. • Pengurangan pembayaran pajak. • Penyetoran dan pelaporan pajak.
Denda untuk Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP Apakah ada denda atau sanksi jika seorang wajib pajak (atau seseorang yang memiliki penghasilan di Indonesia), tetapi tidak memiliki kartu NPWP? Jawabannya ada perlakuan khusus dalam perhitungan pajak, jika seseorang wajib pajak tidak memiliki NPWP, yaitu: 1. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar atau memiliki NPWP, atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. 2. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, jika tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Contoh: Seorang wajib pajak harusnya dikenakan Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 15%. Jika orang tersebut tidak memiliki NPWP, maka orang tersebut harus membayar lebih maha sebesar: 15% x 1,2 = 18%
Masa Berlaku NPWP Boleh dibilang NPWP Pribadi berlaku seumur hidup. NPWP Pribadi hanya dapat dihapuskan, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, seperti: • Seseorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. • Seseorang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. • Seseorang memiliki lebih dari 1 NPWP, untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. • Seseorang yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP, melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). • Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. • Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. • Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP ini berfungsi sebagai: Sarana dalam Administrasi Perpajakan, Identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum. 2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan dan pelaporan Pajak terutang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan system self assessment, yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. 3. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah : a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik;
c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; f. memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. 4. Kewajiban memberi data; Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
HAK WAJIB PAJAK Setelah mengetahui kwajiban Wajib Pajak, selanjutnya perlu kita ketahui mengenai hak- hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu: 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. 2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak : a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT e. untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 4. Hak Wajib Pajak Lainnya a. Hak kerahasiaan Bagi Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. b. Hak untuk Pengangsuran atau penundaan pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. c. Hak untuk penundaaan pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. d. Dan Masih banyak hak-hak Wajib Pajak yang lain yang belum ditulis dalam artikel ini, tetapi inilah gambaran hak Wajib Pajak yang minimal harus diketahui.
SIAPA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI? Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: • Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau • Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau • Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri • Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
KEWAJIBAN UTAMA WP ORANG PRIBADI 1. Apa Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi? Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, di bawah ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi: 1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pilih SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu yaitu setiap tanggal 31 Maret. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. • Ada 3 macam SPT Tahunan: • Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas) • Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta) • Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta) 3. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak Selanjutnya, isi formulir SPT tahunan pribadi Anda di aplikasi OnlinePajak. Cara mengisi SPT Tahunan pribadi di OnlinePajak sangat mudah, cepat dan dipandu selangkah demi selangkah.
4. Lapor SPT Tahunan dengan OnlinePajak Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara melaporkan formulir SPT pajak yaitu: A. Manual • Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak. • Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP. B. Elektronik • Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP seperti OnlinePajak. Agar dapat melakukan e-Filing, seseorang harus memiliki EFIN terlebih dahulu yang bisa didapatkan dari KPP, lalu melakukan e-filing dengan OnlinePajak seperti yang wajib pajak badan selama ini lakukan. Karena jika Anda mengabaikan begitu saja kewajiban perpajakan Anda, bisa saja di hari yang cerah dan saat Anda sedang bercengkrama dengan keluarga Anda, tiba-tiba ada surat dari kantor pajak yang ditujukan atas nama Anda. Dan tanpa mengetahui apapun, Anda diharuskan membayar denda administratif atas kelalaian Anda memenuhi kewajiban perpajakan.
SANKSI TIDAK MELAPORKAN SPT MASA & TAHUNAN ORANG PRIBADI Sanksi Tidak Melapor SPT Masa Orang Pribadi ; Adalah sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri WAJIB dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. (untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15). Nb : Untuk karyawan swasta SPT Masa OP merupakan kewajiban pemotong pajak (perusahaan). Sanksi Tidak Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi Adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret. Nb : Merupakan kewajiban mutlak Wajib Pajak (Pekerja), pemotong/perusahaan hanya wajib mencetak bukti potong 1771 A1 yang akan dipergunakan guna melaporkan SPT Tahunan karyawan ke KPP/KP2kP setempat atau Secara Online
Sanksi Administratif Berupa Bunga Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebesar 2% per bulan untuk setiap masa pajak (SPT Masa bulanan maupun tahunan). Sanksi Administratif ini akan disampaiakan kepada Anda dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP). Konsekuensi Perpajakan Setiap pelanggaran perpajakan selalu memiliki konsekuensi hukum. Dalam kasus pelaporan pajak yang mendapat sanksi Administratif masih tergolong ringan. Untuk kasus yang lebih serius seperti menghidar kewajiban membayar pajak dan lain-lain maka dapat diberikan sanksi pidana atau penahanan seperti pemberitaan di beberapa media akhir- akhir ini.
Sebagai informasi, di Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 tertulis barang siapa yang dengan sengaja lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Tahunan, baik manual maupun elektronik, bakal dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Maka daripada itu segala bentuk harta dan hutang yang dimiliki wajib pajak harus diisi sesuai data real (setiap harta yang dimiliki memiliki data pajak masing – masing) menghindari hukuman pidana.
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pengertian PPh Pasal 21 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak ) Terbaru TK/0 : Tidak Kawin Tanpa Tanggungan K/I/0 : Suami Istri Tanpa Anak TK/1 : Tidak Kawin Satu Tanggungan K/I/1 : Suami Istri Anak 1 TK/2 : Tidak Kawin Du Tanggungan K/I/2 : Suami Istri Anak 2 TK/3 : Tidak Kawin Tiga Tanggungan K/I/3 : Suami Istri Anak 3 K/0 : Kawin Tanpa Anak K/1 : Kawin Anak Satu K/2 : Kawin Anak Dua K/3 : Kawin Anak Tiga
Yang Masuk Dalam tanggungan PTKP Dari besaran PTKP yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan lebih yaitu: • Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksudnya adalah anggota keluarga yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung semuanya oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah tinggal serumah dengan Wajib Pajak, dan dapat dilihat bahwa tanggungan benar-benar tidak memiliki penghasilan dan untuk membiayai hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Wajib Pajak tanpa dibantu oleh anggota keluarga yang lain saudara maupun orang tuanya. • Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.
Yang dimaksud Kelurga Sedarah dan Semenda dalam garis keturunan lurus; Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Hubungan Sedarah : a. Lurus satu derajat : Ayah, Ibu, Anak kandung b. Kesamping satu derajat : Saudara Kandung (kakak, Adik kandung) 2. Hubungan Semenda : a. Lurus satu derajat : Mertua, Anak Tiri b. Kesamping satu derajat : Saudara Ipar (Adik Ipar, kakak Ipar) Berdasarkan skema tersebut, yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.
Anggota keluarga sedarah dan semenda berikut ini tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan untuk penghitungan tambahan PTKP. • Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping satu derajat; • Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu derajat; • Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus Anak yang telah memiliki penghasilan sendiri Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan anak yang belum dewasa, digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan wajib pajak (orang tuanya). Menurut Undang-undang pajak anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa (telah berumur 18 tahun atau lebih) akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri, tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak (belum bekerja dan belum menikah), anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP.
Tambahan PTKP Untuk Anak Angkat Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, tambahan PTKP juga diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP dibatasi maksimum 3 orang. Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diaku dan diangkat sebagai anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang- undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : a. seseorang yang belum dewasa; b. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak; c. dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak. Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu : • tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak; • nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri; • tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.
Tarif PPh Pasal 21 Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% 50 juta sampai dengan 250 juta 15% 250 juta sampai dengan 500 juta 25% Diatas 500 juta 30%
Tarif PPh 21 Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP: • Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. • Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. • Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.
Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bruto (Potongan) Penghasilan Neto (PTKP) PKP PPh Terhutang = PKP x Tarif Pajak PPh Pasal 21
Keterangan : - Penghasilan Bruto didapatkan dari penjumlahan Gaji Pokok, Uang Makan, Perhitungan Jam Kerja, dan Tambahan lainnya dari perusahaan - Potongan didapatkan dari penjumlahan Biaya Jabatan (5% dari Gapok), BPJS Kesehatan, JHT, JP, dan potongan lainnya dari perusahaan - PTKP berdasarkan status perkawinan & jumlah tanggungan - PKP yaitu penghasilan kena Pajak - Tarif disesuaikan dengan PKP selama setahun
Pelaporan SPT Tahunan Karyawan Seperti sudah dibahas sebelumnya, salah satu kewajiban WP Orang Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan pada 3 bulan setelah tahun berakhir, yang selambat lambatnya pada 31 Maret Tahun berikutnya (Tahun 2017 dilaporkan di bulan ke 3 Tahun 2018). Berdasarkan peraturan terbaru per 2016, laporan tahunan orang pribadi diwajibkan menggunakan efilling, maka semua pelaporan dilakukan secara online.
Tata Cara Pelaporan Efilling • Pengajuan Kode eFin pada KPP/KP2KP setempat ; • Registrasi / pengaktifan eFin pada web DJP Online ; • Aktivasi melalui email ; • Pembuatan SPT Online ; • Pengajuan kode Verifikasi melalui email ; • Mengirim SPT Online ; • BPS / Bukti Lapor Online melalui email.
Pengajuan Efin ke KPP/KP2KP dengan mengisi formulir beserta copy ktp & npwp.
Contoh Efin : No Efin bersifat rahasia
Registrasi Efin di djponline.pajak.go.id Klik : Anda belum terdaftar ? Daftar di sini Isi Semua data
Melakukan Pelaporan e-Filling Login Sesuai data Registrasi awal Pilih Menu e-filling, jangan lupa sesuaikan data pribadi
Klik Buat SPT untuk mengisi Form Pilih sesuai kriteria Wajib Pajak
Pilih Dengan Bentuk Formulir Ikuti Petunjuk Sesuai Gambar
ISI SESUAI PETUNJUK DIGAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR
APABILA DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN KITA TIDAK JUJUR DALAM HAL JUMLAH PENGHASILAN, HARTA, DAN HUTANG MAKA AKAN ADA SANKSI BERUPA DENDA DAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU TERKAIT. SEMUA HARTA YANG KITA MILIKI TERDATA LENGKAP OLEH DIRJEN PAJAK, SEHINGGA TIDAK ADA KESEMPATAN MEMANIPULASI PENGHASILAN KITA. JANGAN TAKUT MENGUNGKAPKAN DARTA PADA SPT TAHUNAN, DIKARENAKAN SEMUA DATA DIPEGANG OLEH KEMENKEU, DAN SEMUA MEMILIKI PAJAK MASING – MASING JADI TIDAK AKAN ADA POTONGAN PAJAK TAMBAHAN.

More Related Content

PPTX
PPh Pasal 21 + soal
byYABES HULU
 
PDF
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
byGendhuk Nugroho
 
PPTX
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
bynatal kristiono
 
PPT
Slide pph orang pribadi
byNaila Karima
 
PPT
Slide PPh Pasal 21
byDudi Wahyudi
 
PPT
Pajak Penghasilan Pasal 21
byNony Saraswati Gendis
 
PPTX
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
DOCX
Pph 21 dan atau 26
byIcha Icha
 
PPh Pasal 21 + soal
byYABES HULU
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
byGendhuk Nugroho
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
bynatal kristiono
 
Slide pph orang pribadi
byNaila Karima
 
Slide PPh Pasal 21
byDudi Wahyudi
 
Pajak Penghasilan Pasal 21
byNony Saraswati Gendis
 
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
Pph 21 dan atau 26
byIcha Icha
 

What's hot

PPTX
Perpajakan (PPh pasal 21)
byUniversity pekalongan
 
PPTX
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PPTX
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
DOCX
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
byMyla Rezietha
 
PPTX
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
byKartika Lukitasari
 
PPTX
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
byTobagus Makmun
 
DOCX
Pph pasal 21
byArdan pratama
 
PPT
P ph 21
by22091993GS
 
PPT
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
byalarif-aholic
 
PPTX
PPh 21
bywahyudijokountoro
 
PPTX
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
PPT
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
byBagus Budiono
 
PDF
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
bymateripenyuluhan
 
PPTX
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
byARIEF DJUNAEDI
 
PDF
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
byRoko Subagya
 
RTF
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
DOCX
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
byAdillah Putri
 
DOCX
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
byPELANGI ANGGITA
 
DOCX
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
byPrie Yono
 
PPTX
PPh Pasal 25
byMembangun city
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
byUniversity pekalongan
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
byMyla Rezietha
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
byKartika Lukitasari
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
byTobagus Makmun
 
Pph pasal 21
byArdan pratama
 
P ph 21
by22091993GS
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
byalarif-aholic
 
PPh 21
bywahyudijokountoro
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
byBagus Budiono
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
bymateripenyuluhan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
byARIEF DJUNAEDI
 
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
byRoko Subagya
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
byAdillah Putri
 
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
byPELANGI ANGGITA
 
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
byPrie Yono
 
PPh Pasal 25
byMembangun city
 

Similar to Sosialisasi pajak copy

PDF
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
byYulia Ramadiana
 
PPT
Wajib Pajak dll Presentasi
byYesica Adicondro
 
DOCX
Pratikum perpajakan gusri ermila ...
byafdhillah
 
DOCX
Pratikum perpajakan gusri ermila ...
byGusri_ermila
 
PPTX
Hak dan kewajiban wajib pajak
byArifRachmanPutra1
 
PPT
Materi-1-Overview Perpajakan dalam akuntansi
bybimafachrezzi1
 
DOCX
Materi Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy m
byJeniferKondolele
 
DOCX
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
byMuhammad Syuhada
 
PPTX
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
byDonnyEmanuel
 
DOCX
tugas praktikum komputer dan perpajakan
byroyenaller
 
DOCX
Isi
byroyenaller
 
PPTX
Administrasi pajak materi_kedua
byYuliawanti Ginaris
 
DOCX
Tugas pratikum reni sunsanti
byRickyshidiq
 
PPTX
ppppppppppppppppppppPertemuan 4 KUP.pptx
bydondevamd
 
DOCX
Tugas wulan sari
bywuulans
 
DOCX
Tugas wulan sari
byRandi Saputra
 
DOCX
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
byNikosimanjuntak
 
PPTX
MATERI 1.KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN A 1-2023.pptx
by142230047
 
PPT
Npwp & spt 2008 1770s
byKppkp Bangil
 
DOCX
PAPER Adm perpajakan
byaprizalputra25
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
byYulia Ramadiana
 
Wajib Pajak dll Presentasi
byYesica Adicondro
 
Pratikum perpajakan gusri ermila ...
byafdhillah
 
Pratikum perpajakan gusri ermila ...
byGusri_ermila
 
Hak dan kewajiban wajib pajak
byArifRachmanPutra1
 
Materi-1-Overview Perpajakan dalam akuntansi
bybimafachrezzi1
 
Materi Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy m
byJeniferKondolele
 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
byMuhammad Syuhada
 
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
byDonnyEmanuel
 
tugas praktikum komputer dan perpajakan
byroyenaller
 
Isi
byroyenaller
 
Administrasi pajak materi_kedua
byYuliawanti Ginaris
 
Tugas pratikum reni sunsanti
byRickyshidiq
 
ppppppppppppppppppppPertemuan 4 KUP.pptx
bydondevamd
 
Tugas wulan sari
bywuulans
 
Tugas wulan sari
byRandi Saputra
 
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
byNikosimanjuntak
 
MATERI 1.KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN A 1-2023.pptx
by142230047
 
Npwp & spt 2008 1770s
byKppkp Bangil
 
PAPER Adm perpajakan
byaprizalputra25
 

Sosialisasi pajak copy

  • 1.
    SOSIALISASI PERPAJAKAN PPH PASAL21 Mengenal Lebih Dalam Hak dan Kewajiban Pajak Orang Pribadi (Karyawan Swasta)
  • 2.
    NPWP Pribadi atauNomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP), yang digunakan sebagai tanda pengenal dan identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika Anda seorang karyawan, maka Anda hanya memiliki NPWP Pribadi. Jika Anda seorang pemilik bisnis, wiraswasta, entrepreneur atau investor Anda sebagai individu memiliki NPWP Pribadi, sedangkan perusahaan Anda memiliki NPWP Badan.
  • 3.
    Seperti halnya nomorKTP yang berfungsi untuk mempermudah administrasi kependudukan, maka NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) berfungsi untuk mempermudah administrasi pajak. Jadi dengan adanya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), perhitungan dan data tidak akan saling tertukar. Definisi Wajib Pajak, menurut website resmi Dirjen Pajak : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • 4.
    Fungsi NPWP Setidaknya adatiga fungsi utama kartu NPWP yang perlu diketahui yaitu: #1 Fungsi Utama NPWP sebagai Alat Administrasi Perpajakan • Alat untuk identifikasi dan mempermudah administrasi perpajakan. • Tanda pengenal identitas Wajib Pajak (WP) untuk mengurus kewajiban dan hak terkait perpajakan. • Kode ini akan selalu dicantumkan dalam dokumen-dokumen perpajakan. #2 Fungsi Administrasi (Pengurusan Perizinan) • Pengajuan kredit bank, khususnya kredit konsumtif. • Pembuatan pembukaan rekening di bank (rekening biasa dan rekening Koran). • Pembuatan paspor jika Anda ingin berlibur ke luar negeri. • Jika Anda seorang pengusaha atau wiraswasta, maka NPWP juga berfungsi untuk: • Syarat administrasi mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD. • Pengajuan perizinan usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan). • Pembayaran pajak final, seperti: PPh Final, PPN, BPHTB dan lain sebagainya. #3 Fungsi Pelayanan Pajak • Pengembalian pajak, jika terjadi kelebihan bayar pajak. • Pengurangan pembayaran pajak. • Penyetoran dan pelaporan pajak.
  • 5.
    Denda untuk WajibPajak yang Tidak Memiliki NPWP Apakah ada denda atau sanksi jika seorang wajib pajak (atau seseorang yang memiliki penghasilan di Indonesia), tetapi tidak memiliki kartu NPWP? Jawabannya ada perlakuan khusus dalam perhitungan pajak, jika seseorang wajib pajak tidak memiliki NPWP, yaitu: 1. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar atau memiliki NPWP, atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. 2. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, jika tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Contoh: Seorang wajib pajak harusnya dikenakan Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 15%. Jika orang tersebut tidak memiliki NPWP, maka orang tersebut harus membayar lebih maha sebesar: 15% x 1,2 = 18%
  • 6.
    Masa Berlaku NPWP Bolehdibilang NPWP Pribadi berlaku seumur hidup. NPWP Pribadi hanya dapat dihapuskan, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, seperti: • Seseorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. • Seseorang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. • Seseorang memiliki lebih dari 1 NPWP, untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. • Seseorang yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP, melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). • Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. • Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. • Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.
  • 7.
    KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Kewajibanyang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP ini berfungsi sebagai: Sarana dalam Administrasi Perpajakan, Identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum. 2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan dan pelaporan Pajak terutang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan system self assessment, yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. 3. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah : a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik;
  • 8.
    c. memberikan kesempatanuntuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; f. memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. 4. Kewajiban memberi data; Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
  • 9.
    HAK WAJIB PAJAK Setelahmengetahui kwajiban Wajib Pajak, selanjutnya perlu kita ketahui mengenai hak- hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu: 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. 2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak : a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT e. untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
  • 10.
    3. Hak untukmengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 4. Hak Wajib Pajak Lainnya a. Hak kerahasiaan Bagi Wajib Pajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. b. Hak untuk Pengangsuran atau penundaan pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. c. Hak untuk penundaaan pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. d. Dan Masih banyak hak-hak Wajib Pajak yang lain yang belum ditulis dalam artikel ini, tetapi inilah gambaran hak Wajib Pajak yang minimal harus diketahui.
  • 11.
    SIAPA WAJIB PAJAKORANG PRIBADI? Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: • Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau • Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau • Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri • Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  • 12.
    KEWAJIBAN UTAMA WPORANG PRIBADI 1. Apa Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi? Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, di bawah ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi: 1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • 13.
    2. Pilih SPTTahunan Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu yaitu setiap tanggal 31 Maret. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. • Ada 3 macam SPT Tahunan: • Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas) • Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta) • Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta) 3. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak Selanjutnya, isi formulir SPT tahunan pribadi Anda di aplikasi OnlinePajak. Cara mengisi SPT Tahunan pribadi di OnlinePajak sangat mudah, cepat dan dipandu selangkah demi selangkah.
  • 14.
    4. Lapor SPTTahunan dengan OnlinePajak Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara melaporkan formulir SPT pajak yaitu: A. Manual • Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak. • Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP. B. Elektronik • Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP seperti OnlinePajak. Agar dapat melakukan e-Filing, seseorang harus memiliki EFIN terlebih dahulu yang bisa didapatkan dari KPP, lalu melakukan e-filing dengan OnlinePajak seperti yang wajib pajak badan selama ini lakukan. Karena jika Anda mengabaikan begitu saja kewajiban perpajakan Anda, bisa saja di hari yang cerah dan saat Anda sedang bercengkrama dengan keluarga Anda, tiba-tiba ada surat dari kantor pajak yang ditujukan atas nama Anda. Dan tanpa mengetahui apapun, Anda diharuskan membayar denda administratif atas kelalaian Anda memenuhi kewajiban perpajakan.
  • 15.
    SANKSI TIDAK MELAPORKANSPT MASA & TAHUNAN ORANG PRIBADI Sanksi Tidak Melapor SPT Masa Orang Pribadi ; Adalah sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri WAJIB dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. (untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15). Nb : Untuk karyawan swasta SPT Masa OP merupakan kewajiban pemotong pajak (perusahaan). Sanksi Tidak Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi Adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret. Nb : Merupakan kewajiban mutlak Wajib Pajak (Pekerja), pemotong/perusahaan hanya wajib mencetak bukti potong 1771 A1 yang akan dipergunakan guna melaporkan SPT Tahunan karyawan ke KPP/KP2kP setempat atau Secara Online
  • 16.
    Sanksi Administratif BerupaBunga Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebesar 2% per bulan untuk setiap masa pajak (SPT Masa bulanan maupun tahunan). Sanksi Administratif ini akan disampaiakan kepada Anda dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP). Konsekuensi Perpajakan Setiap pelanggaran perpajakan selalu memiliki konsekuensi hukum. Dalam kasus pelaporan pajak yang mendapat sanksi Administratif masih tergolong ringan. Untuk kasus yang lebih serius seperti menghidar kewajiban membayar pajak dan lain-lain maka dapat diberikan sanksi pidana atau penahanan seperti pemberitaan di beberapa media akhir- akhir ini.
  • 17.
    Sebagai informasi, diPasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 tertulis barang siapa yang dengan sengaja lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Tahunan, baik manual maupun elektronik, bakal dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Maka daripada itu segala bentuk harta dan hutang yang dimiliki wajib pajak harus diisi sesuai data real (setiap harta yang dimiliki memiliki data pajak masing – masing) menghindari hukuman pidana.
  • 18.
    Pajak Penghasilan PPhPasal 21 Pengertian PPh Pasal 21 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
  • 19.
    PTKP (Penghasilan TidakKena Pajak ) Terbaru TK/0 : Tidak Kawin Tanpa Tanggungan K/I/0 : Suami Istri Tanpa Anak TK/1 : Tidak Kawin Satu Tanggungan K/I/1 : Suami Istri Anak 1 TK/2 : Tidak Kawin Du Tanggungan K/I/2 : Suami Istri Anak 2 TK/3 : Tidak Kawin Tiga Tanggungan K/I/3 : Suami Istri Anak 3 K/0 : Kawin Tanpa Anak K/1 : Kawin Anak Satu K/2 : Kawin Anak Dua K/3 : Kawin Anak Tiga
  • 20.
    Yang Masuk Dalamtanggungan PTKP Dari besaran PTKP yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan lebih yaitu: • Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksudnya adalah anggota keluarga yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung semuanya oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah tinggal serumah dengan Wajib Pajak, dan dapat dilihat bahwa tanggungan benar-benar tidak memiliki penghasilan dan untuk membiayai hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Wajib Pajak tanpa dibantu oleh anggota keluarga yang lain saudara maupun orang tuanya. • Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.
  • 21.
    Yang dimaksud KelurgaSedarah dan Semenda dalam garis keturunan lurus; Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Hubungan Sedarah : a. Lurus satu derajat : Ayah, Ibu, Anak kandung b. Kesamping satu derajat : Saudara Kandung (kakak, Adik kandung) 2. Hubungan Semenda : a. Lurus satu derajat : Mertua, Anak Tiri b. Kesamping satu derajat : Saudara Ipar (Adik Ipar, kakak Ipar) Berdasarkan skema tersebut, yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.
  • 22.
    Anggota keluarga sedarahdan semenda berikut ini tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan untuk penghitungan tambahan PTKP. • Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping satu derajat; • Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu derajat; • Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus Anak yang telah memiliki penghasilan sendiri Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan anak yang belum dewasa, digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan wajib pajak (orang tuanya). Menurut Undang-undang pajak anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa (telah berumur 18 tahun atau lebih) akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri, tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak (belum bekerja dan belum menikah), anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP.
  • 23.
    Tambahan PTKP UntukAnak Angkat Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, tambahan PTKP juga diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP dibatasi maksimum 3 orang. Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diaku dan diangkat sebagai anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang- undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : a. seseorang yang belum dewasa; b. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak; c. dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak. Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu : • tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak; • nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri; • tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.
  • 24.
    Tarif PPh Pasal21 Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% 50 juta sampai dengan 250 juta 15% 250 juta sampai dengan 500 juta 25% Diatas 500 juta 30%
  • 25.
    Tarif PPh 21Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP: • Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. • Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. • Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.
  • 26.
    Rumus Perhitungan PPhPasal 21 Penghasilan Bruto (Potongan) Penghasilan Neto (PTKP) PKP PPh Terhutang = PKP x Tarif Pajak PPh Pasal 21
  • 27.
    Keterangan : - PenghasilanBruto didapatkan dari penjumlahan Gaji Pokok, Uang Makan, Perhitungan Jam Kerja, dan Tambahan lainnya dari perusahaan - Potongan didapatkan dari penjumlahan Biaya Jabatan (5% dari Gapok), BPJS Kesehatan, JHT, JP, dan potongan lainnya dari perusahaan - PTKP berdasarkan status perkawinan & jumlah tanggungan - PKP yaitu penghasilan kena Pajak - Tarif disesuaikan dengan PKP selama setahun
  • 28.
    Pelaporan SPT TahunanKaryawan Seperti sudah dibahas sebelumnya, salah satu kewajiban WP Orang Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan pada 3 bulan setelah tahun berakhir, yang selambat lambatnya pada 31 Maret Tahun berikutnya (Tahun 2017 dilaporkan di bulan ke 3 Tahun 2018). Berdasarkan peraturan terbaru per 2016, laporan tahunan orang pribadi diwajibkan menggunakan efilling, maka semua pelaporan dilakukan secara online.
  • 29.
    Tata Cara PelaporanEfilling • Pengajuan Kode eFin pada KPP/KP2KP setempat ; • Registrasi / pengaktifan eFin pada web DJP Online ; • Aktivasi melalui email ; • Pembuatan SPT Online ; • Pengajuan kode Verifikasi melalui email ; • Mengirim SPT Online ; • BPS / Bukti Lapor Online melalui email.
  • 30.
    Pengajuan Efin keKPP/KP2KP dengan mengisi formulir beserta copy ktp & npwp.
  • 31.
    Contoh Efin :No Efin bersifat rahasia
  • 32.
    Registrasi Efin didjponline.pajak.go.id Klik : Anda belum terdaftar ? Daftar di sini Isi Semua data
  • 34.
    Melakukan Pelaporan e-Filling LoginSesuai data Registrasi awal Pilih Menu e-filling, jangan lupa sesuaikan data pribadi
  • 35.
    Klik Buat SPTuntuk mengisi Form Pilih sesuai kriteria Wajib Pajak
  • 36.
    Pilih Dengan BentukFormulir Ikuti Petunjuk Sesuai Gambar
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
    APABILA DALAM PENYAMPAIANSPT TAHUNAN KITA TIDAK JUJUR DALAM HAL JUMLAH PENGHASILAN, HARTA, DAN HUTANG MAKA AKAN ADA SANKSI BERUPA DENDA DAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU TERKAIT. SEMUA HARTA YANG KITA MILIKI TERDATA LENGKAP OLEH DIRJEN PAJAK, SEHINGGA TIDAK ADA KESEMPATAN MEMANIPULASI PENGHASILAN KITA. JANGAN TAKUT MENGUNGKAPKAN DARTA PADA SPT TAHUNAN, DIKARENAKAN SEMUA DATA DIPEGANG OLEH KEMENKEU, DAN SEMUA MEMILIKI PAJAK MASING – MASING JADI TIDAK AKAN ADA POTONGAN PAJAK TAMBAHAN.